seminar

Posted March 28, 2009 by redaksilppkb
Categories: Uncategorized

LPPKB GELAR SEMINAR

PERAN PENDIDIKAN MEWUJUDKAN DEMOKRASI.

03 November 2001

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), sebuah organisasi sosial kemasyarakatan independen, Sabtu, 3 Nopember 2001 di Graha Kencana mulai pukul 08.00 akan menggelar seminar bertema ‘Mewujudkan Demokrasi Melalui Pendidikan’. Seminar tersebut merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang faham akan makna demokrasi dan mampu melaksanakannya, faham akan HAM dan mampu memperjuangkan serta menerapkannya dan faham akan hukum dan mampu menegakkannya.

Ir.Pranowo, Ketua Panitia Pengarah (SC) didampingi Ketua Pelaksana (OC) Sis Hendarwati dalam pertemuan pers, Kamis, menjelaskan LPPKB didirikan dilatar belakangi semangat pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keinginan untuk turut serta merealisasikan amanat rakyat sebagaimana tertuang dalam Tap MPR-RI dalam era reformasi serta dipacu oleh keprihatinan yang mendalam atas terancamnya norma kehidupan dalam masyarakat sebagai dampak negatif dari euphoria kebebasan dan keterbukaan.

Dengan visi “Turut serta membangun masyarakat Indonesia yang religius, bebas, maju, berakhlak mulia, berbudipekerti luhur, bertanggung jawab, dinamis dan kreatif, dengan misi “Turut serta melaksanakan ‘nation and character building’, LPPKB bertekad menyumbang- kan andilnya mewujudkan warganegara yang berwawasan kebangsaan berkadar tinggi.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Penanggung Jawab Program Seminar LPPKB, Prof.Sunarti Sudomo, MD Ph.D, berkata LPPKB akan dan telah melakukan berbagai kegiatan pengkajian bersama beberapa lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan mewujudkan warganegara yang berwawasan kebangsaan berkadar tinggi.

Tampil sebagai pembicara pada Seminar yang akan dihadiri 200 peserta, tokoh-tokoh di bidang pendidikan yaitu: Prof.DR.Conny Semiawan dengan topik Kurikulum Pendidikan dalam Mewujudkan Demokrasi; Soeprapto M.Ed. membawakan topik Merealisasikan Demokrasi Melalui Pendidikan Tinggi. Sedangkan topik Peran LSM dalam mendukung Pelaksanaan Demokrasi akan disampaikan Dra.Dewi Motik Pramono; Dra.Soemarni MPA, salah seorang Deputy Menteri Pemberdayaan Wanita akan membawakan makalah tentang Merealisasikan Demokrasi dalam Program Jender dan DR.Arief Rachman, praktisi pendidikan, akan membawakan topik Menciptakan Demokrasi dalam Sistem Pendidikan.

Dalam seminar yang sangat padat tersebut diharapkan dapat diserap masukan lisan maupun tertulis dari peserta. Pada kesempatan tersebut pihaknya sangat menghargai usulan perlu diterbitkannya komik atau buku sebagai bacaan ringan tentang arti demokrasi yang disajikan sesuai usia pembacanya.

ruu pornografi

Posted October 27, 2008 by redaksilppkb
Categories: Uncategorized


Selamat (akan/tidak) datang

Undang-undang Pornografi ?!

Dalam bulan suci Ramadhan yang baru lalu, atau setidak-tidaknya sampai sekarang ini, ada usaha untuk memaksakan pengesahan RUU Pornografi menjadi undang-undang. Dalam Harian Kompas 17 September 2008, budayawan-rohaniwan-filosof Franz Magnis-Suseno SJ, menengarai undang-undang tersebut sebagai Undang-undang yang Porno. Pendapat tersebut kiranya tidak perlu dipersoalkan, karena maksudnya tidak lain hanyalah mengingatkan kepada legislator dan kita semua untuk menempatkan masalahnya secara proporsional. Negara tidak seharusnya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan privat dan moral warganegaranya. Sekiranya RUU tersebut tetap diundangkan, mungkin – sekali lagi mungkin — nantinya dapat dibentuk tenaga-tenaga reserse yang tugasnya mengintip masalah-masalah pribadi, “pornografi” dalam kehidupan privat, seperti persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau alat kelamin (istilah dalam Pasal 4 RUU Pornografi). Hampir seluruh pasal undang-undang tersebut multi tafsir. Tidak mampu memberikan definisi yang jelas dan tegas (clear cut defination) arti dan maksud dari masing-masing pasalnya, kecuali pasal mengenai sangsi dan hukuman. Kenyataan tersebut tentu akan selalu menimbulkan pro-kontra penafsiran yang ujung-ujungnya adalah konflik antar mereka yang bersangkutan. Apakah memang itu yang dikehendaki badan legislator kita, timbulnya perpecahan masyarakat dan bangsa, atau tumbuhnya diktator mayoritas dan totaliterisme? Tulisan ini sengaja tidak memasuki materi RUU, melainkan sekedar akan menelaah latar belakang pemikiran dan merekonstruksi penalaran timbulnya usaha penyusunan RUU Pornografi tersebut.

Latar belakang pemikiran

Tahun 1998 ditengarai sebagai timbulnya krisis keuangan, kemudian melebar menjadi krisis ekonomi dan meluas menjadi krisis multi dimensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terjadilah pergantian pimpinan pemerintahan nasional yang kemudian mengadakan reformasi dalam berbagai bidang. Nampaknya dalam mengadakan reformasi menggunakan pendekatan komprehensif, salah satu di antaranya pendekatan constitutional reform dan institutional building.

Wujud praksis pendekatan tersebut secara cepat diadakan perubahan mendasar dalam bidang perundang-undangan. UUD 1945 yang belum pernah sepenuhnya kita laksanakan selama itu, dalam kurun waktu lebih kurang tiga tahun (1999-2002) sudah diamandemen empat kali. Suatu perubahan cepat yang tiada taranya di seluruh muka bumi ini. Mengapa diamandemen secepat itu terhadap hukum dasar negara kita. Kiranya jelas penalarannya adalah UUD 1945 menjadi kambing hitam sebab keterpurukan bangsa dan negara saat itu. Konstitusilah yang bertanggungjawab, bukan para penyelenggara negaranya. “Buruk muka cermin dibelah”! Selanjutnya dibentuklah berbagai badan/komisi, seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Pemerintahan Daerah, berbagai macam komisi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Semua langkah tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan di bidang legeslatif, yudikatif dan eksekutif.

Sepintas lalu pendekatan constitutinal reform dan instutional building tersebut wajar dan nalar. Namun ternyata selama ini perbaikan kehidupan masyarakat dan bangsa yang didambakan Rakyat banyak belum sepenuhnya terwujud. Keadaan nampaknya justeru berbicara lain, korupsi berkecamuk di kalangan para pejabat legeslatif, yudikatif dan eksekutif. Selama ini Rakyat telah menyaksikan adanya Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Duta Besar, Anggota DPR/D, Anggota Komisi, Polisi, Jaksa, Otoritas Moneter dan sebagainya yang terlibat dalam tindak korupsi. Lebih menyedihkan lagi Menteri yang bertanggungjawab di bidang kehidupan beragama pun juga terperosok di dalam tindak korupsi. Pada hal saat itu telah diberlakukan Ketetapan MPR-RI No.Vl/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang antara lain mengemukakan ketentuan bahwa dalam kehidupan berbangsa (wajib) “mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa”. Diyakini bahwa sebagai pejabat negara atau pejabat publik tentu telah memahami dan menghayati relevansi Ketetapan MPR tersebut dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Namun nampaknya Ketetapan MPR tersebut sama sekali diabaikan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Sekiranya tidak diabaikan, tetapi dijadikan dasar moral dan acuan dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, diyakini tentu keadaan jauh lebih baik dan tidak perlu negara mengeluarkan beaya sosial, politik dan ekonomi yang sangat besar.

Pendekatan constitutional reform dan institutional building tersebut apabila tidak dibarengi dengan penalaran yang didasarkan pemikiran yang mendalam, akan terjebak pada sikap dasar banalism, asal jadi apa yang dimaui. Selayaknya pendekatan tersebut dibarengi dengan pemikiran yang mendalam atau introspeksi secara komprehensif, dalam arti mendalami permasalahannya, peraturan peruntang-undangannya yang ada, dan siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab terhadap keadaan yang akan diatur/diperbaiki. Demikian juga halnya dalam masalah RUU Pornografi, nampak jelas terjebak pada pendekatan banalism.

Penalaran Banal

Penalaran dasar Penggagas RUU Pornografi sepintas boleh dikatakan sangat mulia dan nalar. Konon didorong rasa keprihatinan maraknya berbagai macam “pornografi” yang dikatakan merusak moral anak/generasi muda, masyarakat dan bangsa, legislator terpanggil untuk memberantas dan mencegah bahaya “pornografi” melalui peraturan perundang-undangan. Dengan adanya undang-undang dimaksud, dengan sendirinya masyarakat akan terlindungi dari bahaya “pornografi”. Selanjutnya akan dapat dengan mudah “akhlak mulia” terbangun di kalangan anak-anak/generasi muda, masyarakat dan bangsa. Saking yakinnya atas penalaran yang banal tersebut sampai-sampai menghalalkan segala cara, misalnya pembahasan RUU yang tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2004, banyak voting yang dipaksakan dalam situasi yang tidak memenuhi kuorum, tanda tangan anggota Panja yang dipalsukan untuk memenuhi voting yang setuju pembahasan RUU diteruskan, anggota Panja yang tidak hadir dalam rapat dinyatakan sebagai suara yang setuju (Majalah Hidup No.40 Tahun ke-62, 5 Oktober 2008, halaman 39), sosialisasi yang sangat bias dengan sampel yang sama sekali tidak representatif. Pembahasan yang cenderung merupakan pemaksaan, diskusi yang seharusnya argumentatif akademik terjebak pada debat kusir yang asal berani bicara keras memaksa mengandalkan kekuatan. Nampaknya segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Banalism dalam penyusunan undang-undang seperti itu sebaiknya harus dihindarkan dalam republik ini, seharusnya setiap penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran “salus populi suprima lex”, demi terwujudnya “res publica”. Mungkinkah akan membangun moral bangsa dengan cara yang tidak bermoral seperti itu, atau ada motif lain, misalnya akan merusak moral bangsa yang bhinneka tunggal ika dan Pancasila sebagai dasar negara ?! Mengapa RUU Pornografi dapat disusun, yang konon tidak termasuk Prolegnas 2008?!

Banalism dalam kalangan (sementara) anggota DPR yang terhormat dewasa ini, bukan hanya dalam hal penyusunan perundang-undangan saja, melainkan hampir dalam setiap kegiatan legeslatif dijadikan ladang pemupukan kekayaan pribadi, keluarga atau mungkin partainya, tanpa memikirkan akibatnya baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, terlebih-lebih bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dipraksiskan dalam uji kelayakan terhadap calon pejabat publik tertentu, perjalanan studi banding ke luar negeri, perubahan tata ruang di daerah, pengaturan proyek-proyek tertentu, dan sebagainya.

Mencermati kehidupan masyarakat luas dewasa ini, banalism nampak telah menghinggapi juga berbagai bidang kehidupan masyarakat luas, tak terkecuali melanda sementara para pendukung profesi tertentu, bahkan termasuk penyandang predikat akademiknya yang mentereng. Suatu misal dapat diangkat di sini, dalam surat kabar Pelita, 22 September 2008 ada yang mengemukakan pendapatnya, “RUU tersebut merupakan bagian dari upaya anak bangsa mengamankan ideologi Pancasila. Jika ada yang tidak setuju RUU tersebut disahkan menjadi UU, maka itu adalah suatu ancaman terhadap ideologi Pancasila …” Bukankah itu suatu pendapat yang sangat banal, pendapat yang tidak didasarkan dialog yang argumentatif akademik, melainkan dialog yang sangat dangkal dan menjadikan dirinya sendiri yang paling benar. Sama sekali tidak memahami bahwa dalam Pancasila justeru mengedepankan semangat musyawarah dan mufakat, bukan semangat “menang-menangan” atau asal menang belaka. Jangan-jangan hanya akan menggunakan kata “Pancasila” sebagai alat pembunuh lawan bicara belaka, pada hal sama sekali tidak memahami makna Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Perkenankanlah kini menyelisik penalaran usaha penyusunan RUU Pornografi dari penalaran yang gampang dan mudah dipahami masyarakat luas, yaitu penalaran yang didasarkan atas mawas diri atau introspeksi.

Penalaran dengan mawas diri

Permasalahan pornografi dewasa ini dikatakan merebak dalam masyarakat luas dan merupakan permasalahan yang multi dimensional, menyangkut berbagai segi kehidupan masyarakat luas. Penyelesaian permasalahannya dengan sendirinya harus menggunakan pendekatan multi dimensional juga. Bukan sekedar diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang dimensinya justeru sangat sempit dan menyangkut ranah privat yang bukan ranah yang seharusnya diatur oleh undang-undang. Di samping itu, mengenai masalah pelanggaran atau kejahatan pornografi sudah banyak diatur dalam KUHP, Undang-undang Penyiaran dan peraturan perundangan lainnya. Persoalannya selama ini bukan masalah peraturan perundang-undangannya, melainkan masalah penegakan hukumnya yang tidak tegas, dan pejabat pelaksananya yang tidak jarang memainkan peraturannya demi kepentingan tertentu. Di sini kiranya yang perlu dibenahi bukan peraturannya, melainkan pejabat pelaksana hukum dan penegakannya.

Kini persoalan mengenai siapa yang bertanggungjawab atas maraknya “pornografi” dalam masyarakat luas yang dikatakan merusak anak-anak/generasi muda. Apabila berani mawas diri secara jujur, kiranya yang bertanggungjawab atas maraknya “pornografi” di dalam masyarakat tentunya para generasi tua dalam segala bidang profesi. Diawali dari para orang tua, guru, pejabat pemerintahan dalam semua tingkat dan bidang, pimpinan dari berbagai agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Umumnya mereka sibuk menghabiskan waktu untuk mencari uang. Banyak dari mereka tidak mampu menjadi contoh, namun bisa memberi contoh dalam bentuk kata-kata atau hanyalah menasehati saja, tetapi tidak menghayati apalagi melakukan apa yang dinasehatkan. Cermati makna kata “memberi” dan “menjadi” contoh. Kehidupan lapisan masyarakat (para elit) yang seharusnya menjadi teladan, kini terjebak dalam kehidupan yang hipokrit. Pendidikan agama marak di mana-mana, baik dalam lingkungan masyarakat melalui perkumpulan keagamaan, sekolah maupun melalui berbagai media masa, dan sebagainya. Nampaknya saking maraknya pendidikan agama tersebut cenderung bersifat pengajaran, sebatas dapat melaksanakan secara ritual, vokal dan mekanistik belaka, belum mampu mengamalkan religiositas secara sosial dengan mengembangkan kesalehan sosial dan kerukunan sosial sebagai warga bangsa yang plural. Pendidikan budi pekerti diabaikan, dianggap pendidikan agama sudah cukup mencakup semuanya termasuk budi pekerti. Cermatilah para pelaku korupsi, selingkuh, atau pelaku pornografi lainnya yang kebetulan merambah pada (sementara) para legeslator juga. Montesquieu berpendapat, apabila korupsi merambah badan legeslatif, hal itu merupakan pertanda kerapuhan dan awal kejatuhan suatu negara. Diyakini masih tidak sedikit para legeslator yang bersih, namun ingat ungkapan “Nila setitik rusak susu sebelanga”. Berapa persen kandungan melamin susu import dari Cina, kiranya tidak terlalu besar, namun cukup membunuh banyak bayi dan merusak kesehatan orang banyak. Marilah kita mawas diri bersama!

Solusi yang ditawarkan

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan hendaknya secara konsisten mendasarkan diri pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya menjadikan Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2001 sebagai dasar moral setiap langkah pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Selanjutnya jadikanlah nilai Pancasila sebagai tolok ukur setiap pemecahan masalah yang dihadapi.

Jadikanlah pegangan ungkapan “salus populi suprima lex”, kesejahteraan masyarakat merupakan hukum tertingi, dalam setiap langkah pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan tugas masing-masing.

Hindarilah sikap banalism, “asal jadi yang dimaui”, tanpa memikirkan akibatnya yang luas di kemudian hari baik bagi diri sendiri, maupun bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pikirlah dalam-dalam secara introspektif dalam setiap usaha mengadakan perubahan atau pengaturan dan hindarkan pemikiran mencari kambing hitam. Hindari pula sikap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tempuhlah cara yang wajar, nalar, musyawarah, mufakat, argumentatif, akademik, beretika dan bermoral, mengutamakan berkembangnya kesalehan sosial dan kerukunan berbangsa. Marilah hal-hal tersebut di atas kita praksiskan bersama, diawali dari diri kita sendiri masing-masing sebagai suatu niat untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara agar dapat terhindar dari keterpurukan, termasuk ancaman bahaya “pornografi”.

Solusi yang ditawarkan secara umum tersebut kiranya berlaku juga dalam rangka perampungan penyusunan RUU Pornografi menjadi UU. Dengan segala kekurangan yang ada, gagasan ini diakhiri dengan ungkapan fenomenal dari Presiden J.F. Kennedy, “Ask what you can do for your country, don’t ask what your country can do for you”. Terimakasih dan Selamat (akan/tidak) datang Undang-undang Pornografi !

Jakarta, 17 September 2008

B. Parmanto,

Anggota LPPKB

Dimuat dalam Surat kabar Pelita, Jakarta, 25 Oktober 2008

Posted March 6, 2013 by lppkb by. Sony
Categories: Uncategorized

E d i s i  2

 

POSTULAT  PANCASILA

Garuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
     
 

LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

KEHIDUPAN BERNEGARA  (LPPKB)

2012

 

 
 
     

 

 

 

 


POSTULAT  PANCASILA

 

 

 

Pengantar

 

 

Berikut disampaikan postulat Pancasila untuk dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi siapa saja yang berusaha untuk mengimplementasikan Pancasila, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Postulat yang dalam bahasa Inggrisnya postulate diberi makna “a statement that is assumed as an axiom, and therefore requires no proof of its validity,” dengan demikian postulat adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran yang tidak perlu pembuktian.

 

Postulat Pancasila

 

  1. Pancasila adalah dasar negara Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Hal ini terdapat dalam setiap Pembukaan atau Mukaddimah UUD atau Konstitusi yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia.

 

  1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (staatsidee) sekaligus cita hukum (rechtsidee) bagi Negara Republik Indonesia, sehingga berfungsi regulatif dan konstitutif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia. Sebagai akibat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus merupakan derivasi Pancasila. Segala peraturan perundangan-undangan yang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan Pancasila tidak dibenarkan, dan batal demi hukum. Segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah tidak dapat tidak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 

  1. Mengakomodasi kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan seseorang maupun sebagian dari masyarakat;

 

  1. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran agama yang diakui sah di Negara Indonesia;

 

  1. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin seluruh rakyat Indonesia;

 

  1. Kebijakan lokal atau daerah tidak dibenarkan bertentangan dengan kebijakan nasional. Yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tiada lain adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

 

  1. Tidak dibenarkan berkembangnya sifat eksklusif, utamanya dalam menentukan kebijakan lokal dan daerah;

 

  1. Beroreintasi pada kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Segala bentuk kebijakan yang mengarah pada federalisme harus dihindari.

 

  1. Keputusan demokratis tidak semata-mata didasarkan pada suara terbanyak, kelompok minoritas harus didudukkan secara terhormat dalam pengambilan keputusan. Diusahakan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

 

  1. Pancasila menentukan bahwa kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada di tangan rakyat. Hal ini bermakna bahwa rakyat memiliki hak sama dalam menyampaikan aspirasinya, namun ia juga wajib untuk mematuhi dan mengusahakan terwujudnya segala ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Rakyat wajib taat pada segala peraturan perundang-undangan yang sah. Pengingkaran dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditindak dengan tegas. Kedaulatan di tangan rakyat bukan berarti bahwa rakyat dapat berbuat dan bertindak sesuka hati. Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia disesuaikan dengan prinsip dan nilai budaya bangsa dengan adagium bukan negara untuk demokrasi, tetapi demokrasi untuk negara.

 

  1. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang tepat, karena mampu menjadi pengikat dan wadah kemajemukan bangsa. Dapat dijadikan ligatur atau cultural bond bangsa Indonesia. Hanya Pancasila, yang merupakan common denominator dan common platform keanekaragaman dan kemajemukan bangsa, yang mampu menjadi pengikat dan wadah bangsa Indonesia yang pluralistik ditinjau dari suku bangsa, adat budaya, etnik, agama maupun kepercayaan.

 

  1. Segala aktivitas kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan harus merupakan penjabaran dari konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan harus sesuai dengan Pancasila dan diselenggarakan bersendi pada paradigma Pancasila.

 

  1. Pancasila juga berkedudukan sebagai moral bangsa. Pola fikir, pola sikap dan pola tindak warganegara Republik Indonesia harus mencerminkan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

 

  1. Segala sikap dan perilaku manusia harus dilandasi pada acuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

 

  1. Manusia harus mampu mengendalikan diri dalam menentukan sikap dan perilakunya, dengan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

 

  1. Yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama adalah keadilan dan kebenaran, sehingga manusia wajib bersikap jujur dengan penuh tanggung jawab.

 

  1. Manusia harus merasa malu terhadap perbuatan dan tingkah lakunya yang tidak terpuji, serta mau mengakui akan kesalahan atas kekeliruan yang diperbuatnya.
  2. Pancasila adalah suatu filosofische grondslag, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI. Maka Pancasila berisi konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang merupakan kebenaran yang dapat dijadikan landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

  1. Pancasila berisi konsep-konsep yang merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Konsep-konsep tersebut di antaranya:

 

  1. Bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang terikat dalam saling ketergantungan.

 

  1. Bahwa Tuhan dalam menata seluruh ciptaanNya menetapkan hukum yang ketat dalam mengatur eksistensi, pertumbuhan dan perkembangan makhluk ciptaanNya.

 

  1. Setiap makhluk mendapat bekal, berupa kodrat, harkat dan martabat, sehingga setiap makhluk membawa misi dalam menjaga eksistensi diri dan kelestarian seluruh alam semesta. Penyimpangan perilaku dari kodrat, harkat dan martabat tersebut akan berakibat yang tidak menyenangkan, dan dapat saja menjadi fatal. Oleh karena itu setiap makhluk harus didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya secara proporsional.

 

  1. Seluruh makhluk ciptaan Tuhan memiliki fungsi dan tugas dalam menjaga kelestarian eksistensinya. Bila setiap makhluk ciptaan Tuhan berperilaku sesuai dengan kodrat, fungsi dan tugasnya, maka keselarasan, keserasian dan keseimbangan kehidupan akan dapat terpelihara. Yang terjadi adalah harmoni, satu pola kehidupan yang nyaman, damai dan penuh nikmat.

 

  1. Di antara makhluk ciptaan Tuhan, manusia didudukkan sebagai kalifatullah, yang mendapat amanah untuk mengatur alam semesta sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan, yakni menjaga kelestarian ciptaan Tuhan secara selaras, serasi dan seimbang. Manusia harus mampu mengendalikan diri secara prima agar tugas sebagai kalifatullah tersebut dapat berjalan dengan baik.

 

  1. Manusia dikarunia oleh Tuhan dengan kemampuan berfikir, merasakan, berkemauan dan berkarya. Untuk merealisasikan karunia Tuhan tersebut, manusia dikaruniai kebebasan untuk dapat mengembangkan daya fikir, perasaan dan kemauannya. Namun kebebasan tersebut harus dipertanggung jawabkan.

 

  1. Manusia juga dikaruniai perangkat nafsu, yang merupakan pendorong bagi perilaku, gerak langkah dan tindakan manusia. Perilaku manusia yang didorong oleh nafsu tersebut harus dikelola bersendi pada olah fikir, olah rasa dan dilandasi oleh budi nurani.

 

  1. Pancasila mengandung cita-cita untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan bintang pemandu atau Leitstern, leidster bagi gerak langkah dalam mencapai cita-cita.

 

  1. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, maka Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, aman dan damai, yang merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

  1. Pancasila menjadi paradigma dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai paradigma, Pancasila dipergunakan untuk menentukan pola sikap dan perilaku manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan, bagaimana memecahkan permasalahan, serta dalam menentukan program dalam mencapai cita-cita.

 

  1. Pancasila merupakan perwujudan dari “Budi Nurani Kemanusiaan,” atau “Pax Humanica,” yang merupakan dambaan dan tuntutan ummat manusia pada umumnya. Tuntutan kemanusiaan tersebut di antaranya:

 

  • Kemerdekaan, memiliki makna tidak mau dijajah, ditindas atau dieksploitasi baik oleh pihak asing, maupun oleh bangsa sendiri.
  • Bebas mengeluarkan pendapat dengan berbagai cara, dalam mengejar kehidupan yang lebih baik dan dalam mewujudkan kebahagiaan yang di-dambakannya sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.
  • Diperlakukan setara dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, dan sosial budaya.

 

  1. Pancasila berisi konsep: religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas. Konsep tersebut terjabar menjadi prinsip-prinsip yang memiliki cirinya tersendiri sehingga terumus menjadi:

 

  • Ketuhanan Yang Maha Esa;
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  • Persatuan Indonesia;
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

  1. Menurut Bung Karno, “Pancasila merupakan hogere optrekking (penarikan ke atas) atau sublimasi dari Declaration of Independence United States of Amerika dan Manifesto Komunis, gagasan sosialistik dan gagasan individualistik, sehingga Pancasila mampu mengakomodasi pemikiran yang bersifat sosialistik dan individualistik”. Pancasila juga dapat mengakomodasi gagasan skularistik dan gagasan spiritualistik (Ketuhanan Yang Maha Esa).

Dengan demikian Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang dapat menjadikan opsi baru atau alternatif bagi ideologi dunia di masa depan yang mampu meredam pertentangan ideologi di dunia.

 

  1. Pancasila merupakan landasan bagi berdiri dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk federalisme tidak cocok bagi negara yang berdasar Pancasila.

 

  1. Pancasila memiliki konsep dasar kebersamaan dan persatuan, sehingga tidak dapat menerima faham-faham ektrim seperti individualisme, liberalisme, materialisme, hedonisme dan sebagainya. Yang dicita-citakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah kebahagiaan bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERAKAN BUDAYA PANCASILA

Posted March 26, 2012 by lppkb by. Sony
Categories: Uncategorized

GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

Berbagai lembaga dan perorangan telah menyatakan perlunya DEKLARASI BUDAYA PANCASILA. Untuk itu perlu disusun suatu program berupa Gerakan untuk merealisasikan Deklarasi dimaksud. Berikut disampaikan pemikiran mengenai Gerakan Budaya Pancasila.

  1. A.      Visi Gerakan Budaya Pancasila

 

Gerakan Budaya Pancasila memiliki visi:

Terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  1. B.      Misi Gerakan Budaya Pancasila.

Gerakan Budaya Pancasila memiliki misi:

  1. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dari berbagai keterpurukan;
  2. Menyelenggarakan refleksi bersama untuk membangkitkan kesadaran moral berdasarkan  Pancasila;
  3. Membentuk tekad kuat dengan usaha dan tindakan menuju  perubahan sosial berdasar Pancasila;
  4. Membangun sistem kehidupan  berdasarkan  Pancasila;
  5. Membangun kinerja dan kapasitas bangsa secara menyeluruh berpedoman pada Pancasila sebagai etika berbangsa dan bernegara;
  6. Mengupayakan terealisasinya sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila;
  7. Mengupayakan terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, accountable  dan responsible;
  8. Mengupayakan terealisasinya otonomi daerah  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  9. Membentuk kehidupan bangsa yang bermartabat, beradab dan demokratis, masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, sistem pengelolaan nasional yang efektif dan efisien, serta kepemimpinan nasional yang tegas, visioner dan bertanggung jawab.
  1. Nilai-Nilai Gerakan Budaya Pancasila, ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
  1. D.      Bidang Sasaran Gerakan Budaya Pancasila

Sasaran Gerakan Budaya Pancasila dibagi menjadi beberapa kelompok/bidang sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945

Dengan berlangsungnya perubahan UUD 1945, terjadi praktek kehidupan benegara dan berpemerintahan yang menyimpang dari tujuan yang ingin diwujudkan oleh Negara-bangsa. Hal-hal perlu mendapat perhatian gerakan antara lain:

  1. Duplikasi kelembagaan.
  2. Kehidupan perpolitikan yang kurang tertata dengan semestinya.
  3. Peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari dasar negara Pancasila.
  4. Partai politik yang menyimpang dari peran fungsi dan kedudukannya.
  5. Penyimpangan implementasi demokrasi dan HAM dari Pancasila.
  6. Sistem Pemilu yang kurang efisien, efektif dan kurang bermanfaat bagi rakyaat.
  7. Tata pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
  1. Bidang Pendidikan

Gerakan Budaya Pancasila bidang Pendidikan mengusahakan terealisasinya Sistem Pendidikan Nasional berdasar Pancasila baik dalam pendidikan formal, informal dan non formal. Kegiatan yang perlu diupayakan adalah:

  1. Meninjau ulang Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi derivatnya, disesuaikan dengan dasar Negara Pancasila.
  2. Mengusahakan tersusunnya Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, serta mengeliminasi segala bentuk penyimpangan penyelenggaraan pendidikan.
  3. Mengusahakan penggunaan anggaran pendidikan secara efisien, efektif dan tepat sasaran.
  4. Terealisasinya wajib belajar sembilan tahun, sehingga masyarakat terbebas dari biaya pendidikan yang dirasa memberatkan beban masyarakat.
  1. Bidang Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasar Undang-undang No.32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004 masih belum terlaksana dengan sepertinya. Terjadi kebijaksanaan daerah menyimpang dari semangat dan jiwa undang-undang dimaksud. Hal-hal yang perlu dicermati gerakan di antaranya:

  1. Kearifan lokal yang mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.
  2. Kebijakan daerah yang menyimpang dari jiwa dan semangat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Perda yang menyimpang dari UUD 1945.
  4. Daerah perbatasan yang mendapat pengaruh dari negara tetangga.
  1. Subjek pelaku budaya Pancasila terdiri atas:
  1. Siswa dan mahasiswa;
  2. Keluarga;
  3. Masyarakat pada umumnya;
  4. Para elit partai politik;
  5. Para insan pers;  dan
  6. Para pejabat lembaga negara dan pemerintahan.
  1. Struktur kelembagaan budaya Pancasila, meliputi aspek:
  1. Penyimpangan dasar negara

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun daerah, yang secara terselubung menerapkan dasar lain kecuali Pancasila. Peraturan perundang-undangan semacam ini harus segera diluruskan dikembalikan pada aslinya, sesuai dengan dasar negara Pancasila. Penyimpangan tersebut ada yang berorientasi pada faham liberal individualistik, ada yang bernuansa agama tertentu.

  1. UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, menyimpang dari konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh tidak konkordan dan tidak merupakan derivasi dari konsep, prinsip dan nilai tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan UUD 1945, maka Undang-undang yang menjabarkannya, akan menyimpang pula dari konsep, prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu yang pertama-tama harus dilakukan adalah mengadakan restorasi  UUD 1945.

  1. Kelembagaan Negara

Dengan perubahan UUD 1945, eksistensi, tugas serta fungsi lembaga-lembaga negara mengalami kakacauan. Terdapat lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang tumpang tindih, sedang beberapa lembaga negara tidak jelas tupoksinya. Untuk menunjang tugas pemerintahan dibentuk komisi-komisi atau tim yang mendapatkan otoritas tertentu, yang sebenarnya merupakan tugas dari lembaga negara yang telah ada. Sampai dewasa ini  telah dibentuk puluhan komisi dan tim dengan tugas-tugas tertentu. Komisi atau tim adalah lembaga yang sifatnya sementara atau tidak permanen dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Hal ini akan menyulitkan tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

  1. Implementasi Demokrasi dan HAM

Sebagai akibat dari perubahan UUD 1945, implementasi demokrasi dan HAM bernuansa liberalistik dan individualistik. Hal ini nampak misalnya dalam penyelenggaraan Pemilu, dan segala UU yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan politik. Segala peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu implementasi demokrasi dan HAM harus dikembalikan pada aslinya, disesuaikan dengan konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

  1. Implemetasi Otonomi Daerah

Kurangnya pemahaman akan makna Undang-undang no. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendorong sementara daerah merasa tidak terikat lagi dengan pemerintah pusat. Hal ini sangat berbahaya karena akan memberikan peluang terjadinya separatisme dan terbentuknya negara-negara sempalan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus direvitalisasi sehingga maksud otonomi daerah dapat terselenggara dengan baik, sedang Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga dengan kokoh.

Demikianlah beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu direvitalisasi, namun yang utama adalah supaya Pancasila tetap tegak dan UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan sepertinya. Sedang yang lain akan mengikutinya.

  1. E.       Langkah-langkah Gerakan Budaya Pancasila

Gerakan Budaya  Pancasila ditempuh melalui:

  1. Pendidikan formal melalui sekolah dan perguruan tinggi;
  2. Pendidikan masyarakat;
  3. Penyempurnaan kelembagaan Negara;
  4. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
  1. Struktur Kelembagaan Pelaksana Gerakan

Dalam rangka mengupayakan terlaksananya Gerakan diperlukan lembaga yang befungsi sebagai coordinator dan tempat berkonkonsultasi bagi organisasi yang terikat dalam gerakan. Lembaga tersebut sebaiknya bernama LIGA PANCASILA yang bermakna suatu kelompok (group) dengan tujuan yang sama, atau suatu asosiasi kelompok masyarakat yang terorganisasi dengan memiliki tujuan besama, yakni peningkatan implementasi Pancasila dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Liga dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan tertentu, yang didukung oleh suatu sekretariat, dan memiliki segmen kegiatan sesuai dengan sasaran gerakan.

  1. G.     Program Gerakan Budaya Pancasila

Gerakan Budaya Pancasila ini masih dalam garis besar, perlu berbagai pihak segera disusun program gerakan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai gerakan sesuai dengan bidang sasaran.

Catatan:  Gagasan mengenai Deklarasi Budaya Politik Pancasila ini bersumber dari pemikiran yang        disampaikan oleh Prof. Dr. Soerjanto di depan anggota LPPKB.

Soeprapto, M.Ed

Ketua Umum LPPKB

Indonesia Membutuhkan “Reshuffle” Karakter

Posted February 9, 2012 by lppkb by. Sony
Categories: Uncategorized

Indonesia Membutuhkan Reshuffle Karkter Read the rest of this post »

BUKU PANCASILA

Posted December 28, 2011 by lppkb by. Sony
Categories: Uncategorized

P A N C A S I L A
PENGANTAR

uku berjudul Pancasila ini disusun dengan maksud untuk memahami kembali Pancasila beserta implementasinya yang bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2010, tertanggal 22 Juni 2010, tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Dalam konsiderans Peraturan Menteri tersebut ditegaskan bahwa di dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu dikembangkan kehidupan demokrasi, untuk itu perlu diselenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat.
Dijelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut, bahwa lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik diantaranya adalah penyediaan “materi pendidikan politik,” yang terdiri atas materi wajib yaitu: Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan materi pilihan sebanyak 15 pokok bahasan.
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) yang selama ini kegiatannya mengkaji tentang kehidupan berbangsa dan bernegara terutama implementasi Pancasila di masyarakat, kiranya dapat berpartisipasi dalam menyiapkan bahan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan politik seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2010 di atas. Sesuai dengan lingkup kerja LPPKB, bahan yang tepat untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri adalah materi wajib Pancasila dan UUD 1945.
Buku ini terdiri atas sembilan bab. Bab I Pendahuluan mengupas mengenai pengertian Pancasila sesuai dengan pemikiran awal dan perkembangan selanjutnya. Bab II mengupas mengenai makna Pancasila ditinjau dari hakikatnya, sejarah perkembangan perumusannya dan konsep, prinsip serta nilai yang terdapat dalam Pancasila. Bab III membicarakan Pancasila sebagai dasar negara yang mengupas fungsi dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab IV mengupas Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, memberikan uraian mengenai makna dan hakikat ideologi, serta peran ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab V mengupas Pancasila sebagai pandangan hidup, memberikan uraian bagaimana Pancasila berfungsi sebagai panduan dan acuan bagi manusia Indonesia dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Bab VI menegaskan Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang mampu mengikat bangsa Indonesia yang pluralistik menjadi satu bangsa yang bersatu. Bab VII menguraikan Pancasila sebagai Filsafat yang berusaha memberikan gambaran mengenai kebenaran yang terkandung dalam Pancasila. Bab VIII menguraikan mengenai wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila agar pemahaman terhadap Pancasila makin mendalam, lengkap dan komprehensif dan Bab IX Penutup sebagai rangkuman dari seluruh bahasan.

BAB I
PENDAHULUAN

Sesuai dengan penggagas awal, Ir Soekarno, Pancasila diusulkan sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Para founding fathers menghendaki Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan philosofische grondslag, suatu pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi kokoh-tegaknya negara-bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Leitstar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional.
Begitu penting kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran yang tidak disangsikan. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata; untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman.
Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warganegara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II
MAKNA PANCASILA

A. Pancasila adalah Gagasan Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Benarkah Pancasila mampu meng-akomodasi pluralistik bangsa serta kondisi negara-bangsa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan berbangsa dan bernegara. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa.
Dasar dan ideologi suatu negara-bangsa harus memenuhi syarat, yakni disamping kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan bangunan negara-bangsa di mana dasar dan ideologi tersebut akan diterapkan. Gagasan dasar yang terkandung dalam dasar dan ideologi negara-bangsa harus sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang didukungnya.
Negara-bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya cukup luas, seluas daratan Eropah yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi jutaan kilometer persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17 000 pulau, berpenduduk lebih dari 230 juta orang, terdiri atas beratus suku bangsa, beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan. Oleh karena itu dasar dan ideologi negara-bangsa harus mampu mewadahi kondisi tersebut.
Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai dasar negara dan ideologi nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik serta cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung konsep dasar penghormatan terhadap harkat martabat manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung konsep kesatuan dan keutuhan bangsa dan wilayah negara dengan berbagai kemajemukan. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan mengandung konsep dasar menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedang sila kelima me-wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung konsep dasar bahwa kesejahteraan dinikmati dan dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia, tanpa mengabaikan kesejahteraan perorangan atau golongan.
Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa merupakan common denominator (kesamaan pijakan) bagi kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik.

B. Perumusan Pancasila
Pancasila secara sistematik, pertama kali, disampaikan oleh Ir. Soekarno di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdeka-an Indonesia – BPUPKI (Dokuritsu Zumbi Tyoosakai) pada tanggal 1 Juni 1945, untuk menjawab pertanyaan Ketua Badan mengenai dasar negara yang akan didirikan. Bung Karno menyatakan bahwa pemikiran mengenai Pancasila ini telah jauh hari difikirkan. Terdapat lima prinsip yang diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar negara yang disebut Pancasila, yakni:

1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau perike-manusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial, dan
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Bung Karno selanjutnya mengatakan, bila dari para anggota BPUPKI ada yang berkeberatan dengan jumlah yang lima dapat diperas menjadi tiga, disebutnya Trisila, yakni socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ke-Tuhan-an. Bila tiga prinsip ini dinilai masih terlalu banyak dapat diperas menjadi Ekasila yakni Gotong Royong.
Pada bulan Juni 1945 terjadi sidang Chuo Sangi-In (Dewan Penasehat Pusat) yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Kecil terdiri atas sembilan orang yakni Moh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Kiai Abd. Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H.Wahid Hasyim, Haji Agoes Salim, diketuai Ir. Soekarno untuk merumuskan Pembukaan UUD. Dalam Pembukaan tersebut dirumuskan usulan dasar negara yang merupakan perkembangan dari pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan yang disusun oleh Panitia Sembilan ini biasa disebut Piagam Jakarta, atau Jakarta Charter. Adapun rumusan dasar negara adalah sebagai berikut:
Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalan-kan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan ini telah disepakati dalam Sidang BPUPKI kedua yang berlangsung antara tanggal 10 – 17 Juli 1945. Namun dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 rumusan tersebut mengalami perubahan atas dasar pertimbangan, bahwa penduduk Indonesia bagian timur sebagian besar beragama Kristen-Katholiek, sehingga rumusan Jakarta Charter dinilai diskriminatif. Rumusan dasar negara yang disepakati akhirnya berubah menjadi sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-
perwakilan, dan dengan mewujudkan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Namun pada waktu UUD tersebut disebar luaskan melalui Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februasi 1946, terjadi perubahan rumusan sila keempat, yang semula ”permusyawaratan-perwakilan” berubah menjadi ”permusyawaratan/ perwakilan.”
Rumusan dasar negara ini yang kemudian ditetapkan oleh berbagai Ketetapan MPRS dan MPR RI sebagai PANCASILA. Salah satu di antaranya ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 1966.
Rumusan Pancasila dasar negara juga tercantum dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia dengan rumusan sebagai berikut:
1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
2. Peri-kemanusiaan,
3. Kebangsaan,
4. Kerakyatan, dan
5. Keadilan sosial.
Dari rumusan tersebut di atas, nampak bahwa rumusan Pancasila mengalami perkembangan dan sejak terjadinya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, rumusan resmi Pancasila adalah seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

C. Hakikat Pancasila
Dalam rangka memahami dan mendalami hakikat Pancasila, kita perlu faham mengenai konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Setiap faham filsafat pasti berisi konsep, prinsip dan nilai untuk dijadikan landasan dalam memberikan makna terhadap fenomena alam dan fenomena kehidupan serta sebagai acuan apabila faham filsafat tersebut ingin diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Demikian pula halnya dengan Pancasila.
Konsep adalah gagasan umum, hasil konstruksi nalar dari olah fikir manusia dan generalisasi secara teoritik, merupakan faham universal. Konsep berfungsi sebagai dalil, suatu gagasan yang memberikan makna terhadap fenomena atau hal ihwal sehingga ditemukan hakikatnya. Konsep dipergunakan untuk memberikan arti terhadap segala fenomena, sekaligus sebagai acuan kritik untuk memberikan makna terhadap fenomena yang dihadapi.
Bagi rakyat yang menempati kepulauan Nusantara, sejak zaman purba, sebelum masuknya agama-agama, telah memiliki suatu belief system tentang makna kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Bila Aristoteles memandang kehidupan manusia adalah dalam kaitannya dengan masyarakat, bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat (zoon politicon), rakyat yang menempati bumi Nusantara ini, khususnya orang Jawa, memandang bahwa kehidupan manusia adalah menyatu dengan alam semesta. Orang Jawa menyebutnya sebagai ”manunggaling kawulo Gusti.” Hubungan antara manusia sebagai individu dengan alam semesta tertata dan terikat dalam keselarasan dan keserasian atau harmoni. Masing-masing unsur memiliki peran dan fungsinya, dan masing-masing makhluk saling melayani sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban. Yang ingin diwujudkan adalah ketenteraman dan kedamaian dunia. Orang Jawa menyebutnya sebagai ”memayu hayuning bawono.” Berikut disampaikan beberapa konsep yang terdapat dalam Pancasila.
1. Konsep yang terdapat dalam Pancasila
a. Konsep Religiositas
Konsep religiositas mengakui eksistensi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa. Leluhur bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah mengakui
kekuatan di luar manusia atau kekuatan ghaib yang berpengaruh terhadap
kehidupan manusia, inilah sesungguhnya konsep religiositas, suatu konsep dasar
yang terdapat dalam setiap agama maupun keyakinan dan kepercayaan yang dianut
oleh manusia. Pancasila mengandung konsep religiositas, maka manusia Indonesia
beriman dan bertakwa terhadap kekuatan gaib tersebut. Pancasila menyebutnya
sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan hakikat dari segala agama dan
kepercayaan yang berkembang di Indonesia.
b. Konsep Humanitas
Sejak berkembang renaissance faham humanisme suatu faham yang menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki cirinya masing-masing
secara tersendiri, atau yang biasa disebut sebagai jatidiri. Sebagai turunan
dari anggapan tersebut manusia memiliki kebebasan dalam berfikir, mengemukakan
pendapat, serta menentukan pilihan hidupnya. Gerakan humanisme ini yang
melahirkan gagasan individualisme, liberalisme dan pluralisme. Gerakan
humanisme ini berkembang dengan pesat-nya setelah berakhirnya perang dunia
kedua. Hal ini sangat mungkin dipicu oleh rasa penyesalan ummat manusia yang
bersikap dan bertindak dehumanis sepanjang zaman. Manusia diperlakukan sekedar
sebagai alat pemuas kepentingan-kepentingan tertentu. Bangsa-bangsa di dunia
kemudian bersepakat melindungi kebebasan individu tersebut dalam suatu konvensi
yang disebut ”Universal Declaration of Human Rights,” yang dise-tujui oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.
Faham humanisme yang berisi konsep humanitas menyentuh pula pemikiran para
founding fathers, sehingga oleh Bung Karno diangkat menjadi salah satu prinsip
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan diusulkan untuk dijadikan salah
satu prinsip yang menjadi dasar negara. Bung Karno menamakannya sebagai prinsip
perikemanusiaan atau inter-nasionalisme. Konsep humanitas memiliki makna
sebagai berikut:
1) Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukkan sesuai
dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Manusia dikaruniai oleh Tuhan
berbagai disposisi atau kemampuan dasar untuk mendukung misi yang
diembannya. Disposisi tersebut adalah kemampuan untuk berfikir,
merasakan, berkemauan dan berkarya. Sebagai akibat dari kemampuan
tersebut manusia mengalami perkembangan dan kemajuan dalam hidupnya.
Dengan kemampuannya tersebut manusia meng-hasilkan karya-karya, baik
yang bersifat nampak (tangible) maupun yang tidak nampak (intangible),
terakumulasi dalam kehidupannya, dipelihara dan dijadikan panduan dan
acuan bagi hidupnya sehingga berkembanglah budaya dan peradaban.
Disebabkan oleh pengalaman sejarah hidup berbeda yang dialami oleh
masing-masing komunitas atau kelompok masyarakat, maka setiap kelompok
masyarakat memiliki budaya dan peradabannya sendiri-sendiri. Demikian
pula halnya dengan bangsa Indonesia. Sebagai manusia atau suatu
komunitas wajib menghormati kodrat, harkat dan martabat manusia yang
manifestasinya berupa keaneka ragaman adat budaya lokal dan daerah.

2) Dengan kemampuan dasar ”kemauan,” serta didukung oleh kemampuan fikir,
perasaan, karya, manusia selalu berusaha untuk hidup dalam kondisi
yang terbaik bagi dirinya. Manusia selalu didorong oleh ambisinya
tersebut untuk mencari segala sesuatu yang diharapkan akan memberikan
kepuasan hidupnya, baik mengenai hal-hal yang bersifat jasmani maupun
rokhani. Tuhan mengaruniai kebebasan pada manusia dalam menentukan
pilihan hidupnya guna mencari yang terbaik bagi kehidupannya. Namun
kebebasan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia tersebut tidak
cuma-cuma. Kebebasan tersebut harus dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan
maupun kepada masyarakat sekitarnya. Kebebasan ini biasa disebut
sebagai hak asasi manusia, merupakan mahkota bagi kehidupan manusia
yang tidak boleh diganggu gugat. Namun dalam mengguna-kan kebebasan
tersebut manusia dibatasi, sekurang-kurangnya oleh kebebasan yang juga
menjadi hak manusia lain. Terdapat cara yang dengan mudah dapat
dipergunakan sebagai acuan dalam menuntut atau melampiaskan kebebasan
manusia, yakni tidak dibenarkan mengganggu dan melanggar kebebasan
pihak lain pada waktu seseorang menuntut dan menggunakan kebebasannya.

3) Meskipun manusia diciptakan dalam kesetaraan, namun realitas
menunjukkan adanya fenomena yang beragam ditinjau dari berbagai segi.
Keaneka ragaman manusia dapat dilihat dari sisi jasmani maupun
mentalnya, sehingga setiap manusia memiliki kepribadian yang beragam
yang membentuk jatidiri manusia sebagai individu. Namun dalam keaneka
ragaman tersebut terdapat hal-hal yang disepakati bersama, menjadi
pengikat kehidupan bersama. Terdapat nilai-nilai dan prinsip-prinsip
sama yang merupakan watak bersama (common denominator) antar berbagai
komunitas. Sifat pluralistik manusia dihormati dan didudukkan dengan
sepatutnya,tetapi harus dibingkai dalam suatu kebersamaan dan kesatuan.

4) Tata hubungan manusia dengan manusia yang lain dikemas dalam tata
hubungan yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. Bahwa eksistensi
manusia di dunia adalah untuk dapat memberikan pelayanan pada pihak
lain; orang Jawa menyebutnya sebagai ”leladi sesamining dumadi.”
Manusia sebagai makhluk yang mengemban amanah untuk menjaga kelestarian
ciptaan Tuhan memegang suatu prinsip ”memayu hayuning bawono.” Hal ini
akan terselenggara dengan baik apabila dilandasi oleh sikap ”sepi ing
pamrih, rame ing gawe; jer basuki mowo beyo;” bahwa dalam mengusahakan
tewujudnya kehidupan yang sejahtera, terciptanya keharmonisan segala
ciptaan Tuhan, manusia harus menyisihkan kepentingan pribadi dan
golongan, serta rela berkorban demi terwujudnya kondisi yang diharapkan
tersebut. Hal ini dapat terselenggara bila didasari oleh rasa cinta dan
kasih sayang dengan sesama.

5) Dalam berhubungan dengan sesama diharapkan manusia mampu untuk
mengendalikan diri, tidak merasa dirinya yang paling benar, paling
hebat, paling kuasa, sehingga mengabaikan dan memandang remeh atau
tidak penting pihak lain. Orang Jawa mengatakannya ”ojo dumeh, ojo
adigang, adigung, adiguno.” Secara bebas dapat diartikan jangan
meremehkan pihak lain, jangan bersikap angkuh, merasa dirinya paling
hebat dalam segala hal. Sifat inklusif harus dikembangkan sedang sifat
eksklusif harus dihindari. Sementara itu kejujuran harus dikembangkan
sebagai landasan untuk mengikat hubungan yang serasi, selaras dan
seimbang. Demikian pula sifat mementingkan diri sendiri yang mengantar
timbulnya keserakahan harus dihindari.

c. Konsep Nasionalitas
Abad ke XX merupakan abad kebangkitan wawasan kebangsaan bagi negara-negara di wilayah Asia, tidak terkecuali bagi masyarakat yang mendiami wilayah yang pada waktu itu dikuasai oleh pemerintah Belanda, yang bernama Nederlands Oost Indie atau Hindia Belanda. Sejak tahun 1908 para pemuda telah gandrung dengan wawasan kebangsaan dengan mendirikan organisasi Boedhi Oetomo. Organisasi ini yang kemudian memicu lahirnya berbagai organisasi kepemudaan yang berasal dari berbagai daerah Hindia Belanda. Organisasi kepemudaan ini yang mendek-larasikan ”Sumpah Pemuda” yang sangat monumental, yang mengkristal menjadi dorong-an kuat bagi lahirnya negara-bangsa Indonesia.
Pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu prinsip dasar negara adalah ”kebangsaan.” suatu prinsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan seseorang, golongan, tetapi suatu dasar ”semua buat semua.” Faham kebangsaan ini bukan merupakan faham kebangsaan yang sempit atau chauvinisme. Konsep nasionalitas memiliki makna sebagai berikut:
1) Rakyat Indonesia dalam hidup ber-masyarakat dan bernegara terikat dalam suatu
komunitas yang namanya bangsa Indonesia. Mereka mengaku dengan ikhlas dan
bangga sebagai warga bangsa Indonesia, cinta serta rela berkorban demi negara-
bangsanya.

2) Tanpa mengurangi hak pribadi, loyalitas warganegara terhadap negara-bangsa-nya,
mengenai hal ihwal yang menyangkut kepentingan umum (kepentingan orang banyak),
diletakkan di atas kepentingan pribadi dan golongan.

3) Dalam mengembangkan wawasan kebang-saan sebagai pengejawantahan konsep
nasionalitas, ciri golongan, baik ditinjau dari segi etnis, suku, agama, maupun
adat budaya, dihormati dan ditempatkan secara proporsional dalam menegakkan
persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebang-saan tidak mengeliminasi
keanekaragaman. Kearif-an lokal (local wisdom) dipelihara, dijaga dan
dikembangkan sejalan dengan wawasan kebangsaan. Kebudayaan lama dan asli yang
terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia diakui
sebagai kebudayaan bangsa.

4) Atribut negara-bangsa seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia
Raya, lambang negara Garuda Pancasila, bahasa nasional Indonesia dan kepala
negara dihormati dan didudukkan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan
bangsa. Memperlakukan atribut negara secara tidak senonoh atau kurang beradab
adalah tindakan yang tidak sesuai dengan esensi wawasan kebangsaan. Menghormati
atribut negara-bangsa tidak bermakna menyembah atau mensakralkan atribut
tersebut. Perlu disadari bahwa warganegara yang mencederai atribut bangsa,
atau melecehkan atribut bangsa sama saja dengan melecehkan diri sendiri sebagai
warganegara-bangsa.

5) Dengan berprinsip pada wawasan kebangsaan, bangsa Indonesia tidak menolak
masuknya kebudayaan asing dengan syarat bahwa kebudayaan dimaksud harus menuju
ke arah kemajuan adab, budaya, kesatuan dan persatuan banga. Bahwa kebudayaan
asing dimaksud harus dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa,
serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

6) Dalam mengembangkan wawasan kebangsaan perlu dihindari berkembangnya faham
kebangsaan sempit, yang memandang bangsanya sendiri yang paling hebat di dunia
dan memandang rendah bangsa yang lain. Demikian pula dengan wawasan kebangsaan
tidak berkembang menjadi faham ekspansionis yang berusaha untuk menguasai
negara-bangsa lain. Dengan berpegang pada wawasan kebangsaan, bangsa Indonesia
memiliki misi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamai-an abadi dan keadilan sosial.

d. Konsep Sovereinitas

Bila sila pertama, kedua dan ketiga Pancasila memberikan makna tata hubungan manusia dengan sekitarnya, maka sila keempat ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,” memberikan gambaran bagaimana selayaknya tata cara hubungan antara unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama, untuk selanjutnya bagaimana menentukan kebijakan dan langkah dalam menghadapi permasalahan hidup.
Berbagai pihak memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud ”kerakyatan” adalah demokrasi sebagaimana disebut oleh berbagai negara. Kerakyatan adalah demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang memiliki ciri sesuai dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berprinsip bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan dalam menyeleng-garakan pemerintahan. Dengan demikian demokrasi adalah ”government of the people, by the people and for the people”, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Walaupun demikian pelaksanaan demokrasi bagi tiap-tiap negara berbeda-beda berdasarkan budaya dan sejarah bangsanya.
Perbedaan landasan penyelenggaraan demo-krasi antara negara-negara Barat dengan demokrasi di Indonesia adalah negara-negara Barat berorientasi pada kepentingan pribadi dan melindungi hak asasi individu. Sedangkan demokrasi di Indonesia berdasarkan Kerak-yatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan..
Dengan demikian demokrasi yang bersendi pada liberalisme yang individualistik tidak sesuai dengan demokrasi yang selayaknya diterapkan di Indonesia. Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata untuk membela dan mengakomodasi hak pribadi, tetapi juga harus mengakomodasi kepentingan bangsa.
Bersendi pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, demokrasi yang diterapkan di Indonesia hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1) Segala keputusan demokratis tidak dibenarkan mengarah pada timbulnya perpecahan
bangsa.
2) Dalam mengambil keputusan hendaknya selalu berpegang pada adagium bahwa
kepentingan negara-bangsa ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
3) Hak-hak pribadi tetap dihormati, tetapi selalu ditempatkan dalam kerangka
terwujudnya keselarasan hidup serta kelestarian ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
4) Keputusan demokratis bukan semata-mata mengakomodasi aspirasi dan keinginan
rakyat atau warganegara tetapi harus mengarah pada terwujudnya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
5) Praktek demokrasi yang diselenggarakan di negara lain dapat diterapkan di
Indonesia dengan tetap berpegang pada ketentuan di atas. Pengambilan keputusan
dengan cara voting dibenarkan sejauh musyawarah untuk mencapai mufakat tidak
dapat mencapai hasil.
6) Kaum minoritas dilindungi dan mendapat perlakuan dengan sepantasnya.
7) Demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak semata-mata mengacu pada proses,
tetapi harus bermuara kepada tujuan yang telah menjadi kesepakatan bangsa.

e. Konsep Sosialitas
Konsep sosialitas memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya tujuan tersebut adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Bung Karno dalam berbagai kesempatan selalu mengutip pendapat Juarez yang mengatakan bahwa demokrasi parlementer atau demokrasi politik tidak cukup, demokrasi politik harus disertai dengan demokrasi ekonomi. Dikata-kannya:
Dalam demokrasi parlementer tiap-tiap orang dapat menjadi raja. Tiap orang dapat memilih, tiap orang dapat dipilih. Tiap-tiap orang dapat memupuk kekua-saan untuk menjatuhkan menterinya, tetapi di bidang ekonomi tidak demikian. Si kaum buruh yang pada hari ini di dalam parlemen adalah raja, besok pagi di dalam pabriknya ia dapat dilempar ke luar dari pabriknya, menjadi orang yang tiada kerja.
Selanjutnya dikemukakan bahwa yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Republik Indonesia ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bermakna suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada exploitation de l’ homme par l’ homme. Sehingga akan terwujud masyarakat yang berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.
Persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk dapat merealisasikan gagasan ini. Pemerintahan Inggris bercita-cita untuk me-wujudkan affluent society, masyarakat yang serba kecukupan, masyarakat yang serba melimpah ruah dengan keperluan hidup, diterapkan pendekatan security welfare state. Setiap warga negara harus ikut dalam program asuransi, yang akan menjamin kelangsungan hidupnya. Amerika Serikat menerapkan yang disebut positive welfare state, yakni dengan cara memotong pengasilan orang kaya untuk dapat disebarkan kepada yang kurang beruntung. Bagaimana bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Dengan telah tersedianya landasan penyelenggaraan demokrasi ekonomi ini, tinggal bagaimana rakyat Indonesia men-jabarkan lebih lanjut dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

2. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila
Prinsip adalah gagasan dasar, berupa aksioma atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menen-tukan sikap dan tingkah laku manusia. Prinsip dijadikan acuan dan dijadikan dasar menentukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga mewarnai tingkah laku pendukung prinsip dimaksud. Sila-sila Pancasila itulah prinsip-prinsip Pancasila. Berikut disampaikan prinsip-prinsip Pancasila dan penjabarannya.
a. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa berisi ketentuan sebagai berikut:
1) Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

2) Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya;

3) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain;

4) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing;

5) Saling menghargai terhadap keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh
pihak lain;

6) Saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan;

7) Bebas beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu
kebebasan ber-ibadat bagi pemeluk keyakinan lain;

8) Dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.

b. Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab
Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab berisi ketentuan sebagai berikut:
1). Menghormati kodrat, harkat dan martabat manusia;

2). Menghormati kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat;
3). Menghormati sifat pluralistik bangsa dengan cara:

 Mengembangkan sikap inklusif, yang bermakna bahwa dalam berhubungan dengan
pihak lain tidak bersikap menangnya sendiri, bahwa pendapat-nya tidak mesti
yang paling benar dan tidak meremehkan pendapat pihak lain.
 Tidak bersikap sektarian dan eksklu-sif serta terlalu membangga-kan kelompoknya
sendiri tanpa mem-perhitungkan kelompok lain.
 Menghindari sikap formalistik yang hanya menunjukkan perilaku semu, dengan
mengembangkan sikap pluralis-tik, saling mempercayai dan saling menghormati.
 Mengusahakan sikap dan tindakan konvergen (menyatu) bukan divergen (memisah).
 Bersikap toleran, memahami pihak lain serta menghormati dan menghargai
pandangan pihak lain.
 Bersikap akomodatif yang dilandasi oleh sikap kedewasaan serta pengendalian
diri.
 Menghindari sikap ekstremitas dengan mengembangkan sikap moderat, berimbang dan
proporsional.
c. Prinsip Persatuan Indonesia
Prinsip Persatuan Indonesia berisi ketentuan sebagai berikut :
1) Bangga atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsa serta prestasi yang
dihasilkan oleh warganegara.
2) Cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi bangsa dan tanah airnya.
3) Berkembangnya patriotisme dalam menjaga keutuhan, kebesaran dan kesejahteraan
negara-bangsa serta dalam bela negara.
d. Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan berisi ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam mengambil keputusan untuk kepen-tingan bersama diutamakan musya-warah
untuk mencapai mufakat. Win win solution dijadikan acuan dalam mencari
kesepakatan bersama. Dengan cara ini tidak ada yang merasa dimenangkan atau
dikalahkan.
2) Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan pada suara
terbanyak, tetapi harus berlandasan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keputusan untuk ke-
pentingan bersama harus mengarah pada terwujudnya rasa keadilan.
3) Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan dominasi mayoritas. Segala
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
dilibatkan dalam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran, kedudukan dan
fungsi masing-masing.
4) Mengacu pada prinsip politiek-economische demokratie bahwa demokrasi harus
mengantar rakyat Indonesia menuju terwujudnya keadilan dan kemakmuran, sociale
rechtvaardigheid (Bung Karno),
e. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berisi ketentuan sebagai berikut:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasasi hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara;
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
5). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.
6). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.
7). Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
8). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila

Nilai adalah penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang “baik atau tidak baik” terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan atau motivasi untuk “melakukan atau tidak melakukan” sesuatu. Sedangkan nilai (kema-nusiaan) adalah kualitas ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia perorangan, maupun kehidupan masyarakat, bangsa dan antar bangsa.

Nilai adalah hal ihwal yang bermakna bagi kehidupan manusia yang didambakannya serta berusaha mewujudkannya atau meng-hindarinya untuk menciptakan kepuasan dirinya. Nilai adalah juga suatu tuntunan yang dijadikan arah untuk menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan bersama manusia atau dalam kehidupan masyarakat.

Tata nilai akan diterima menjadi nilai nasional suatu bangsa, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Diterima dan diakui sebagai milik oleh seluruh bangsa itu.
b. Berupa kristalisasi dari seluruh nilai yang ada, baik nilai individu, nilai
sosial budaya maupun nilai daerah dan nilai-nilai lainnya.
a. Mempunyai kekuatan membimbing bangsa secara nasional ke arah perkembangan
kemajuan dan modernisasi, yang mampu mendorong semangat bekerja keras dan
berkerjasama dengan bangsa-bangsa lain.
c. Menyentuh unsur-unsur yang paling dalam dari bangsa itu, yakni unsur-unsur yang
dicita-citakan, meliputi kehidupan dunia dan akhirat, keserasian kepen-tingan
individu dan kepentingan sosial serta kepentingan jasmani dan rohani.
d. Berpangkal pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang hidupnya di
dunia ini ditakdirkan sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, disamping
mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan individunya, juga mempunyai kewajiban
untuk mengabdi kepada bangsa dan tanah airnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak dan universal, Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila tersebut harus dijabarkan secara jelas, agar dapat dengan mudah dipahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap warganegara Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila adalah ukuran “benar atau salah”, “baik atau tidak baik” bagi warganegara Indonesia secara nasional. Dengan lain perkataan, nilai-nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring dan penimbang bagi semua nilai yang ada pada bangsa Indonesia dan juga terhadap nilai bangsa asing. Secara nasional, nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan dan kebenaran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai yang merupakan ukuran tingkah laku yang bersifat nasional itu mutlak diperlukan karena langsung menyangkut pada kemantapan perkembangan bangsa Indonesia secara nasional maupun internasional.

Sejalan dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut maka Pancasila sebagai pandangan hidup adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenarannya dan yang menimbulkan tekad pada bangsa Indonesia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dapat ditempuh antara lain berusaha membina kehidupan sesuai dengan petunjuk Pancasila yaitu dengan mengembangkan keselaras-an, keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam llingkungannya, hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Sebagai kristalisasi nilai-nilai milik bangsa Indonesia sendiri, maka Pancasila adalah jiwa dan kepribadian seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara NKRI. Bersamaan dengan itu Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia.

Sebagai kristalisasi nilai-nilai, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan setelah melalui suatu proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, diilhami oleh gagasan besar dunia dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, namun tetap berakar pada gagasan besar dan kepribadian bangsa kita sendiri.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah nilai yang menjadi tujuan bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah :
1. Keimanan
Keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya keku-atan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan manusia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apapun yang terjadi di dunia adalah atas kehendak-Nya, dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan.
2. Kesetaraan
Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa mem-bedakan jender, suku, ras, golongan, aga-ma, adat dan budaya dan lain-lain. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.
3. Persatuan dan Kesatuan
Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beranekaragamnya komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara-bangsa Indonesia.
4. Mufakat
Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama.
5. Kesejahteraan
Kesejahteraan adalah kondisi yang meng-gambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab.

Dengan memahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang tentu masih akan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, per-masalahan berikutnya adalah bagaimana konsep, prinsip dan nilai tersebut dapat diimplementasikan secara nyata pada berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pada waktu ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, membuka sidang pada tanggal 29 Mei 1945, mengemukakan bahwa yang perlu difikirkan oleh para anggota sidang adalah mengenai dasar Indonesia merdeka. Bung Karno memberikan arti dasar negara yang dimaksud oleh Ketua adalah dasarnya Indonesia Merdeka, yang dalam bahasa Belanda disebut philosofische grondslag, yaitu dasar filsafat, yang oleh Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 disebut Pancasila. Hal ini disampaikan oleh Bung Karno dalam mengawali pidatonya sebagai berikut:
Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai mengeluarkan pen-dapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.
. . . Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “Philosofische grondslag” dari pada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi.
Saudara-saudara “Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya [sic. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan, yang berke-adaban]. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai panca indera. Apa lagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: “Pandawa lima.”) Pendawa-pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip” kebangsaan, interna-sionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ke-Tuhanan” lima pula bilangannya.
Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.
Dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut jelas dapat kita simpulkan bahwa Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno tersebut dimaksudkan sebagai dasarnya Indonesia Merdeka.
Agar pemahaman kita mengenai Pancasila sebagai dasar negara lebih mantap perlu difahami : (a) makna Pancasila sebagai dasar negara, (b) Pancasila tepat sebagai dasar negara NKRI, (c) peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara (d) implementasi Pancasila sebagai dasar negara.
A. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, baru menjadi kesepakatan bangsa sejak tahun 1966 de-ngan ditetapkannya TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, di antaranya menetapkan:
Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa dinyatakan sebagai “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan.
Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.
Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial. [sic. Rumusan sila ke lima berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945].
Dari Ketetapan MPRS tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara-bangsa.
2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee) yang berkembang menjadi staatsfundamentalnorm bersifat konstitutif dan regulatif, sehingga harus menjiwai dan menjadi acuan statik bagi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI, dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demi-kian segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI harus berdasar pada Pancasila yang bersifat final dan mengikat.
4. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD 1945 dalam mengatur penyelenggara-an negara serta menata kehidupan warga-negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Pancasila tepat sebagai Dasar Negara NKRI

Setiap negara-bangsa selalu menetapkan dasar negara bagi negara-bangsanya. Berikut dikutip pidato Bung Karno di depan Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai, di antaranya sebagai berikut:

Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu “Weltanschauung”. Hitler mendirikan Jermania di atas “national-sozialistische Weltanschauung,” filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar Negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan Negara Sovyet di atas satu “Weltanschauung”, “ yaitu Marxistische. Historisch-Materialistische Weltanschauung. Nippon mendirikan Negara Dai Nippon di atas Tennoo Koodoo Seishin.” Di atas “Tennoo Koodoo Sheisin” inilah Negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu “Weltanschauung,” bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang dimin-ta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah “Weltanschauung” kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?

Bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai “Weltan-schauung,” atau dasar negara bagi negara-bangsanya. Hal ini terbukti bahwa sejak saat itu sila-sila yang terkandung dalam Pancasila selalu tercantum dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sementara itu Pancasila juga tepat sebagai dasar negara NKRI dengan alasan sebagai berikut:

1. Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia, menjadi common denominator atau de grootste gemene deeler dan de kleinste gemene veelvoud dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip dan nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan keseharian tanpa disadarinya.

2. Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang demikian majemuk hanya Pancasila yang mampu mengikat unsur-unsur bangsa menjadi Negara Kesatuan.

3. Pancasila menjamin kebebasan warga-negara untuk beribadah menurut agama dan keya-kinannya.

4. potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

6. Pancasila memberikan jaminan terseleng-garanya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa;
7. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

C. Peran dan Fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Telah dikemukakan di depan bahwa Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan regulatif bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini bermakna bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus merupakan derivat atau turunan dari Pancasila. Sementara itu perilaku warganegara dan lembaga negara harus bersendi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang menyi-mpang dari Pancasila harus diluruskan.

Dengan demikian, anggota legislatif sebagai pembentuk undang-undang harus berpegang teguh pada sumpah jabatannya, yakni berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945.
Berikut disampaikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara:
1. Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, Pasal 1 menetapkan:

”Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indoinesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan ber-negara.”

2. UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menentukan di antaranya:

a) Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara yang bertugas secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan negara, serta dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945.

b) Termasuk pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil dan militer dan semua pejabat negara.

c) Pasal 28 menetapkan bahwa sebelum seseorang diangkat menjadi pegawai negeri mengangkat sumpah: ”Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.”

d) Pasal 23 menetapkan bahwa pegawai negeri diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, dan atau melakukan penye-lewengan terhadap ideologi negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

3. UU No. 32 tahun 2004 tentang Peme-rintahan Daerah.

Undang-undang tersebut di antaranya me-nentukan:
a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan me-melihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 27).

b) Anggota DPRD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 45).

Bahwa masih banyak peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu Lembaga legislatif harus secepat mungkin merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.

Merujuk pada berbagai UU tersebut di atas, bagi pegawai negeri, Pancasila adalah segalanya, karena sangat menentukan sikap dan perilakunya dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara. Bagi pegawai negeri yang tidak taat dan setia serta tidak mengamalkan Pancasila dapat dipecat tidak dengan hormat. Namun penegakan hukum terhadap UU No. 43 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 ini masih sangat lemah, masih terdapat begitu banyak penyimpangan, namun tetap dibiarkan saja tanpa sanksi apapun. Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak selayaknya membiarkan kondisi demikian. Perlu usaha nyata untuk men-sosialisasikan UU dimaksud, Melaksanakan law enforcement, serta penindakan terhadap pelang-garnya. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, senang maupun tidak senang, setiap penyelenggara negara dan pemerintahan wajib berpegang teguh dan taat pada Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat diselenggarakan dengan semestinya.
Di samping itu setiap warganegara memiliki kewajiban untuk taat kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajib pula untuk berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap warganegara wajib memahami hak dan kewajibannya selaku warganegara, serta memahami hal-hal yang selayaknya dikerjakan dan hal-hal yang selayaknya dihindari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara
Dalam rangka upaya implementasi Pancasila pada berbagai peraturan perundang-undangan perlu ditentukan nilai dasar yakni nilai yang dijadikan tujuan umum yang hendak diwujudkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar tersebut antara lain adalah: keadilan, kesejahteraan, keamanan dan kebaha-giaan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Nilai dasar ini perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan pola pikir Pancasila. Di samping itu faham nasionalisme juga mewarnai segala peraturan perundang-undangan, agar cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.
Nilai instrumental yang telah menjelujuri segala peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga segala peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara kontekstual dan aktual. Demikianlah wujud implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Implementasi Dasar Negara pada Otonomi Daerah
Dengan diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sering terjadi kesalah fahaman dalam memaknai ”pemberian otonomi yang seluas-luasnya” pada pemerintah daerah. Dengan berdalih memberikan akomodasi terhadap kearifan lokal, atau local wisdom, daerah memandang memiliki hak untuk berbuat bebas dalam mengembangkan daerahnya tanpa berpegang teguh pada hukum nasional. Begitu banyak peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dan menyimpang dari dasar negara Pancasila, serta tidak menghormati keanekaragaman bangsa, bahkan melepaskan diri dari keterikatan bangsa. Peraturan daerah yang tidak menjabarkan dasar negara Pancasila harus dicabut dan diubah serta disesuaikan dengan dasar negara Pancasila.
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi dasar negara Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya adalah:
1. Terdapatnya pihak-pihak yang belum ikhlas dan/atau belum memahami Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan faham lain. Ternyata masih banyak peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang bertentangan dan menyimpang dari Pancasila, karena menerapkan prinsip atau asas lain.
2. Masih terbatasnya ahli penyusun undang-undang (legal drafter) yang belum memahami Pancasila sebagai dasar negara di lembaga legislatif, sehingga terjadi penyimpangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
3. Kurang difahami atau diabaikannya makna Undang-undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh para anggota lembaga legislatif, sehingga terjadi kerancuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. Kesalahan dalam memaknai kearifan lokal atau local wisdom di daerah, sehingga dalam penyusunan peraturan daerah mengarah pada terjadinya eksklusivisme daerah.
G. Kesimpulan:

1. Sesuai dengan permintaan ketua BPUPKI maka penggagas awal, Ir. Soekarno, mengemukakan gagasannya yang kemudian bernama Pancasila memang dirancang sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

2. Pancasila digali dari adat budaya bangsa, yang berkembang pada suku-suku yang tersebar di seluruh nusantara, merupakan watak bersama (common denominator) adat budaya bangsa, yang diakui memiliki kebenaran dan diyakini dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang pluralistik serta mampu mengantar rakyat Indonesia mencapai keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

3. Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi kesepakatan bangsa, dan selalu tercantum dalam Pembukaan atau Mukadimah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Pancasila sebagai dasar negara bersifat konstitutif dan regulatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala peraturan perundang-undangan dan penye-lenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus merupakan transformasi nilai-nilai Pancasila.

5. Pancasila adalah Staatsfundamentalnorm atau pokok kaidah fundamental negara (Prof. Drs. Notonagoro, SH), yang bermakna bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi sistem hukum di Indonesia.

BAB IV
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

anusia dalam mengemban tugas hidupnya selalu dibebani oleh suatu obsesi yakni untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, meskipun makna kebahagiaan dapat saja berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam rangka menggapai kebahagiaan tersebut manusia berpegang pada suatu pandangan hidup yang dijadikan acuan dalam mengejar kebahagiaan tersebut. Pandangan hidup berisi gagasan dasar yang tumbuh berkembang dan mengkristal dalam masyarakat di mana manusia tersebut hidup. Pandangan hidup tersebut berisi gagasan dasar yang diyakini, mengandung kebenaran, dan apabila dilaksanakan secara konsisten akan mengarah pada terwujudnya cita-cita hidupnya. Tanpa pandangan hidup ini manusia tidak memiliki pegangan dalam membawa diri dan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tanpa pandangan hidup manusia akan terombang-ambing dalam perjalanan hidupnya, tidak memiliki tujuan yang jelas dan pasti, serta tidak memiliki cara yang tangguh dalam mengatasi permasalahan dimaksud. Pandangan hidup yang berisi gagasan dasar secara sistematik berkembang menjadi ideologi.
Demikian pula halnya dengan kehidupan berma-syarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan ideologi yang dijadikan panduan dalam menyelenggarakan kehidupan berpemerintahan dan bernegara. Pada akhir abad XX timbul pendapat bahwa ideologi telah mati, namun realitas menunjukkan bahwa memasuki abad XXI setiap negara masih memiliki ideologinya masing-masing, bahkan timbul ideologi transnasional yang perkembangannya menembus antar bangsa. Agar ideologi ini dapat didudukkan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, sehingga dapat dimanfaatkan guna mengantisipasi perkembangan berbagai ideologi, maka dipandang perlu memahami makna ideologi secara tepat dan benar, serta bagaimana ideologi ini diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
A. Pengertian Ideologi
Ideologi berasal dari kata Yunani idein yang berarti melihat dan logia yang berarti kata atau ajaran, sehingga ideologi adalah ilmu tentang melihat ke depan atau cita-cita, gagasan atau buah pikiran. A. Destult de Tracy (+ 1836) berpendapat bahwa ideologi merupakan bagian dari filsafat, karena filsafat mendasari semua ilmu seperti pendidikan, etika dan politik.
Dr. Alfian berpendapat bahwa ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai dasar tersebut biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa, berakar dan hidup dalam realita kehidupan mereka, terutama pada waktu mereka berkonsensus untuk menjadikannya ideologi.
Prof. Padmo Wahjono, SH, berpendapat bahwa ideologi diberi makna sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan yang direalisir di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi ini akan memberi-kan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke tujuan yang dicita-citakan.
Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo memberikan arti ideologi sebagai keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.
M. Syafaat Habib berpendapat bahwa ideologi adalah suatu kepercayaan politik sebagai hasil kemauan bersama, sehingga membentuk keyakinan yang kokoh dalam komunitas politik. Ideologi ini dalam perjalanan sejarah bangsa akan dijadikan landasan tidak bergerak yang tangguh, dan sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa kini dan masa selanjutnya.
Dari berbagai pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah:

Suatu ideologi akan mantap apabila mengandung konsep yang diakui kebenarannya, mempunyai prinsip yang disepakati bersama, mengandung nilai dasar, membudayanya nilai-nilai yang terkandung dalam idiologi tersebut yang selanjutnya di-implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam membudayakan dan mengimplementasikan ideologi berpegang pada sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan secara dinamis.
Dengan kata lain ideologi adalah: “Gagasan, cita-cita yang mengandung konsep, prinsip, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan fIlsafaT hidup suatu bangsa, berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan ber-sama dan menjadi landasan yang tangguh dan arah yang jelas dalam mencapai tujuan bersama.” Disamping itu dapat juga dikatakan bahwa Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya guna menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
B. Pancasila sebagai Ideologi (Nasional Bangsa Indonesia)
Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, di antaranya menentukan bahwa: “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.” Dalam Catatan Risalah/Penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini disebutkan: “Bahwa dasar negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.” Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa Pancasila telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia, yang bermakna bahwa Pancasila bukan ideologi bagi suku atau golongan tertentu dari bangsa Indonesia, tetapi merupakan ideologi seluruh bangsa Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan pula dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000, tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Pada Arah Kebijaksanaan disebutkan: “Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai visi Indonesia masa depan.”
Timbul pertanyaan: “Apakah Pancasila memenuhi syarat sebagai idiologi?”
Di atas telah dikemukakan bahwa ideologi harus mengandung gagasan dasar, nilai dasar, konsep dan prinsip yang membentuk suatu sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.
Konsep-konsep yang terdapat dalam Pancasila sebagaimana tersebut dalam bab terdahulu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian yang merupakan suatu kesatuan sistemik dan integral. Kehilangan salah satu konsep akan menghilangkan eksistensi Pancasila. Dengan kata lain bahwa Pancasila memenuhi syarat bagi suatu ideologi. Sementara itu, konsep yang terdapat dalam Pancasila merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Rote, sehingga merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia.
C. Pancasila Ideologi Terbuka

Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi terbuka.

Menurut Dr. Alvian, suatu ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yakni (1) dimensi realitas, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat, (2) dimensi idealisme yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, dan (3) dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

Dikemukakan pula bahwa Pancasila tidak diragukan memiliki tiga dimensi tersebut:

Pertama bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila memang senyatanya, secara riil, terdapat dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya dan peng-alaman sejarah bangsa;

Kedua bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, meng-gambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama;

Ketiga bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan mendorong pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jatidiri yang terkandung dalam nilai-nilainya.

Sebagai ideologi terbuka Pancasila diharapkan selalu tetap komunikatif dengan perkembangan masya-rakatnya yang dinamis dan sekaligus memantapkan keyakinan masyarakat terhadapnya. Maka ideologi Pancasila harus dibudayakan dan diamalkan, sehingga akan menjiwai serta memberi arah proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Drs. Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara mengemukakan, dalam rangka mengimplementasi-kan Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu dibedakan antara (a) nilai dasar, (b) nilai instrument-tal, dan (c) nilai praksis yang terkandung dalam Pancasila. Dengan pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam memecahkan berbagai permasalahan menjadi lebih konsisten, aktual dan kontekstual, sehingga Pancasila benar-benar ber-manfaat dan bermakna dalam kehidupan yang nyata.

D. Peran dan Fungsi Pancasila sebagai Ideologi (Nasional Bangsa Indonesia)
Ideologi sebagaimana disampaikan Prof. Padmo Wahyono, SH. berperan memberikan stabilitas, arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan. Ideologi berupa pandangan hidup, falsafah hidup bangsa, merupakan seperangkat tata nilai yang dicita-citakan, yang diyakini kebenarannya, perlu direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk menjaga tetap tegak dan kokohnya negara-bangsa.
Dengan adanya seperangkat tata nilai yang kita sepakati bersama maka rakyat secara tidak ragu-ragu bahkan merasa mantap menuju cita-cita bersama sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan bangsa.
Ideologi berfungsi sebagai bintang pemandu arah dalam menggapai cita-cita negara bangsa, untuk selanjutnya dijabarkan menjadi program kegiatan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga dapat dijadikan pegangan dalam menyusun garis-garis besar haluan negara.
E. Implementasi Pancasila sebagai Ideologi
Dalam rangka mengembangkan dan menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, Drs Moerdiono menggunakan pendekatan kontekstual dan aktual. Untuk keperluan dimaksud nilai yang terkandung dalam Pancasila dibedakan antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat tetap, tidak berubah dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi; nilai instrumental adalah nilai-nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan subtansi yang dihadapi, namun tetap tidak menyimpang dari nilai dasarnya. Nilai praksis adalah nilai turunan dari nilai dasar dan nilai instrumental yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu dan setempat. Dapat saja nilai praksis nampaknya menyimpang dari nilai dasar, tetapi apabila diteliti secara cermat tidak akan terjadi penyimpangan dari esensi nilai dasarnya.

Sebagai contoh nilai dasar sejahtera memiliki makna kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terjabar dalam nilai instrumental yang tertuang dalam norma instrumental seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) dengan rumusan sebagai berikut:
(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2). Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Betapa penting arti implementasi nilai dasar Pancasila, karena bila nilai dasar tidak diimplemen-tasikan dengan sepantasnya, maka apa yang kita cita-citakan tidak kunjung terwujud, dan orang menjadi ragu akan ketangguhan idiologi nasional Pancasila sehingga menjadi tidak percaya dan cepat atau lambat akan ditinggalkan. Sesuai dengan prinsip umum sosialisasi, maka dalam upaya implementasi ideologi Pancasila dapat ditempuh tiga tahap, yakni:
Pemahaman (artikulasi) yang bermakna bahwa setiap warganegara diharapkan mema-hami dengan benar konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila melalui dialog interaktif dengan berbagai pihak, mempelajari sendiri dari dokumen resmi yang tidak menyesatkan, meng-adakan refleksi diri terhadap peng-alaman pribadi dan mengkaji pemikiran para ahli sehingga diperoleh keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila.
Internalisasi adalah proses menjadikan ideologi Pancasila sebagai bagian dari hidup setiap warganegara. Konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai acuan dalam penilaian terhadap segala hal ihwal yang dihadapinya.
Aplikasi yang bermakna menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam praktek kehidupan yang nyata, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun aspek yang lain.
F. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Ideo-logi Pancasila
Dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila perlu diperhatikan faktor intern maupun faktor ekstern yang berpengaruh terhadap berkembangnya ideologi Pancasila. Sifat pluralistik bangsa, ditinjau dari keaneka-ragaman suku, adat budaya dan agama yang dipeluk masyarakat, sangat mungkin diman-faatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu arus globalisasi bukan mustahil dimuati oleh ideologi transnasional yang dapat mengganggu per-kembangan dan kokohnya ideologi nasional.
Faham liberalisme yang mendukung prinsip kebebasan dan kesetaraan menyuburkan berkem-bangnya sikap materialistik, pragmatik, konsumeristik dan hedonistik sehingga melumerkan sikap terpuji sebagai pencerminan ideologi nasional Pancasila. Demikian pula ideologi yang mengusung prinsip-prinsip agama tertentu, kemungkinan menjadikan suatu ideologi sempit yang tidak akomodatif terhadap kemajemukan bangsa dapat mengundang terjadinya konflik yang dapat bermuara pada pertumpahan darah. Kita harus bersikap inklusif, saling menghormati antar umat beragama dan berkeper-cayaan dengan tidak merasa benar sendiri, merasa bahwa agama dan kepercayaanya yang paling benar dan menganggap salah agama atau kepercayaan yang lain.
Perlu pula diwaspadai kemungkinan berkem-bangnya komunisme, dalam berbagai dimensi dan lembaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tetap diingat bahwa komunisme/Marxisme/Leninisme masih dilarang di negara ini, karena TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 masih tetap berlaku. Dalam Ketetapan MPRS tersebut dinyatakan bahwa ajaran komunisme/Marxisme/Leninisme dan yang sejenis bertentangan dengan ideologi nasional Pancasila.

G. Kesimpulan
Dari uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi karena telah mengandung konsep, prinsip dan nilai yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar yang merupakan pencer-minan dari pandangan hidup, filsafat hidup dan cita-cita bangsa Indonesia.
2. Upaya implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui penjabaran nilai dasar ke dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Untuk melak-sanakan hal tersebut perlu ditempuh tiga tahapan yaitu pemahaman (artikulasi), interna-lisasi dan aplikasi.

BAB V
PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP
A. Makna pandangan hidup
etiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara memecahkannya dengan tepat.

Dengan pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman guna memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan pertahanan keamanan yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.
Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa serta dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Karena itulah pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Pandangan hidup berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, tentang adil dan zalim, jujur dan bohong dan sebagainya. Dengan demikian, membahas Pancasila sebagai pandangan hidup berarti memasuki domein etika dan masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa. Pancasila sebagai pandangan hidup membahas tentang hal ihwal yang selayaknya dikerjakan oleh manusia Indonesia dan yang selayaknya dihindari.
Agar dalam mengupas Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dilakukan secara pro-porsional, dan dalam memperluas pandangan yang telah dikemukakan di depan, maka ada baiknya difahami terlebih dahulu makna (a) nilai; (b) norma, (c) etika dan moral, sebagai berikut :
1. Nilai adalah kualitas yang melekat pada suatu hal ihwal atau subyek tertentu yang berakibat dipilih atau tidaknya hal ihwal atau subyek tersebut dalam kehidupan masyarakat. Peme-rintahan yang adil selalu menjadi dambaan rakyat. Lukisan yang indah selalu diburu oleh para kolektor lukisan. Orang yang jujur selalu dihargai oleh masyarakatnya, dan sebagainya. Apabila nilai idaman dapat terwujud, maka akan menimbulkan rasa puas diri pada masyarakat, yang bemuara pada rasa tenteram, nyaman, sejahtera dan bahagia.
Nilai adalah kualitas, ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan antar bangsa. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi atau reaksi, sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Konsekuensinya nilai menjadi tujuan hidupnya, yang ingin diwujudkan atau ditolak dalam kenyataan. Misal keadilan dan kejujuran, merupakan nilai yang selalu menjadi kepedulian dan dambaan manusia untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Sebaliknya kezaliman dan kebohongan merupakan nilai yang selalu ditolak dalam kehidupan.
Di depan telah diuraikan makna konsep, prinsip dan nilai yang terdapat dalam Pancasila, yang menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia, dan ingin diwujudkan dalam kehidupan berma-syarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila di antaranya damai, iman, taqwa, adil, setara, selaras, serasi, adab, rukun, bebas, mufakat, bijaksana, sejahtera dan sebagainya.

2. Norma adalah nilai yang dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan atau menilai suatu tingkah laku manusia. Norma berasal dari bahasa Latin yang artinya siku-siku, suatu alat untuk mengukur apakah suatu obyek tegak lurus atau miring. Demikian pula halnya dengan norma kehidupan, dipergunakan manusia sebagai pegangan atau ukuran dalam bersikap dan bertindak; apakah sikap dan tingkah lakunya menyimpang atau tidak menyimpang dari nilai yang telah ditetapkan. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikenal berbagai norma, seperti norma agama, norma adat, norma moral, norma hukum dan sebagainya. Perkembangan nilai menjadi norma sangat tergantung dari pandangan masyarakat masing-masing serta tantangan zaman. Masing-masing mendukung nilai sesuai dengan bidangnya. Dari berbagai norma tersebut hanya norma hukum yang memiliki hak untuk memaksa, norma yang lain implementasinya bersendi pada kesadaran masyarakat yang bersangkutan.
3. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan, cabang dari filsafat yang membahas mengenai nilai dan norma yang meliputi hal ihwal yang selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari. Etika adalah seperangkat nilai, prinsip dan norma moral yang menjadi pegangan hidup dan dasar penilaian baik-buruknya perilaku atau benar-salahnya tindakan manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian etika yang membahas mengenai nilai, prinsip dan norma merupakan bentuk praktek dari filsafat teoretik, yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku.
B. Etika Kehidupan Berbangsa
Etika kehidupan berbangsa diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Rumusan tentang Etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu mem-berikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.

Etika kehidupan berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Etika kehidupan berbangsa meliputi :
1. Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa serta perlu menum-buhkembangkan budaya malu dan budaya keteladanan oleh para pemimpin formal maupun informal.
2. Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertangungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral maupun secara hukum dan rasa keadilan.
3. Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil secara berkesinambungan. Etika ini untuk mencegah terjadinya praktek monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, nepotisme dan diskriminasi.
4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadar-an bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan semua peraturan yang berlaku. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara dihadapan hukum.
5. Etika Keilmuan dimaksudkan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya yang berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika ini menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir, berbuat dan menepati janji serta mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, tahan uji dan pantang menyerah.
6. Etika Lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Bagi bangsa Indonesia nilai, norma dan etika yang dipergunakan sebagai pegangan dalam bersikap dan tingkah laku adalah konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti yang telah dkemukakan di depan. Agar konsep, prinsip dan nilai Pancasila ini dapat diimplementasikan secara tepat dan benar oleh setiap manusia Indonesia perlu adanya pedoman tingkah laku bersendi Pancasila.
Pancasila lahir berdasarkan pengalaman sejarah hidup bangsa Indonesia, sehingga Pancasila yang dirumuskan pada tahun 1945 merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Maka Pancasila merupakan budaya bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas, yakni mencerminkan nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepri-badian bangsa Indonesia.

C. Peran dan Fungsi Pancasila Sebagai Pan-dangan Hidup
Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut way of life, Weltanschauung, wereldbeschouwing, wereld en levenbeschou wing, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari). Dengan kata lain: Pancasila digunakan sebagai pedoman arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang. Ini berarti, bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun sikap dan perilaku setiap warganegara dalam kehidupan berma-syarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ia menjadi suatu ukuran atau kriteria yang diterima dan berlaku untuk semua pihak.

Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi menjadi pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bertingkah laku, baik dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan Tuhan yang menciptakannya maupun dengan ling-kungannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
1. Membuat bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
2. Menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa.
3. Menjadi pegangan dan pedoman untuk meme-cahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan kea-manan nasional.
4. Mendorong timbulnya semangat dan kemam-puan untuk membangun diri bangsa Indonesia.
5. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan.
6. Memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

D. Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi tuntunan kepada manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan norma moral bagi bangsa Indonesia dalam berbuat, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kedudukan nilai-nilai Pancasila disini sebagai norma moral, maka pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan dan kesadaran pemakainya. Pelanggaran terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup, berupa sanksi moral dan sosial. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, suka memaksakan kehendak kepada orang lain tak akan dikenakan sanksi hukum. Hendaknya timbul rasa malu bagi mereka yang tidak melaksanakan nilai-nilai yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari.
Tuntunan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bersikap dan bertingkah laku adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketak-waan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-meng-hormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan YME yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asa-sinya, tanpa membeda-bedakan suku, ketu-runan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai (menghormati) sesama manusia, sikap tenggang rasa dan “tepa salira”, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembang-kanlah sikap hormat-menghormati dan beker-jasama dengan bangsa-bangsa lain.
3. Sila Persatuan Indonesia.
Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamat-an bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebang-saan dan bertanah air Indonesia.
Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.
Dalam rangka mencapai perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka hubungan antar bangsa didasarkan pada prinsip saling menghormati dan bekerjasama.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-waratan/perwakilan.
Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawara-tan/perwakilan, manusia Indonesia sebagai warganegara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya memperhatikan dan mengutama-kan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.
Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.
Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan permus-yawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan perilaku dalam suasana kekeluargaan serta kegotong royongan.
Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial.

E. Faktor yang mepengaruhi implementasi
Semua agama selalu memiliki kepedulian dengan pengembangan moral, yang harus diupayakan agar manusia selalu berpegang teguh pada moral yang didambakan dalam hidupnya. Demikian juga halnya dengan adat budaya masyarakat selalu peduli pula pada moral, sehingga membahas Pancasila sebagai pandangan hidup dapat saja bersing-gungan dengan ajaran agama dan/atau adat budaya suatu masyarakat tertentu. Kehidupan modern-pun mengembangkan nilai dan norma tertentu yang dimanfaatkan sebagai acuan bersikap dan bertingkah laku manusia.
Di era globalisasi, hubungan antar bangsa demikian erat, maka untuk membangun masyarakat modern harus membuka diri agar tidak tertinggal oleh kemajuan bangsa-bangsa lain. Ketika meletakkan dasar-dasar negara modern, kita tidak saja menyerap masuknya modal, teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilam dari luar, akan tetapi terbawa pula masuknya nilai-nilai sosial dan politik yang berasal dari kebudayaan lain. Masuknya nilai-nilai kebudayaan lain ini makin deras mengalir sejalan dengan kebebasan yang dibuka di era reformasi.
Bagi bangsa Indonesia yang penting adalah agar mampu menyaring nilai-nilai dari luar tersebut, sehingga nilai-nilai yang baik dan sesuai dengan kepribadian kita sendirilah yang kita serap, sedangkan nilai-nilai yang tidak sesuai, lebih-lebih yang dapat merusak kepribadian, harus kita tolak.
Oleh karena itu yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami dan mengimple-mentasikan Pancasila dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa ini maka Pancasila hanya merupakan rangkaian kata-kata indah yang terlukis dalam Pembukaan UUD 1945.
F. Kesimpulan
1. Kita merasa sangat bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu atau founding fathers kita, pendiri-pendiri Republik ini dapat menggali dan meru-muskan secara jelas apa sesungguhnya pan-dangan hidup bangsa kita yang kemudian dinamakan Pancasila.
2. Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara NKRI. Disamping itu Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia.
3. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseim-bangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kebaha-giaan lahiriah dan batiniah.
4. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup maka manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku dituntun oleh kelima sila dari Pancasila. Begitu pula peranan kepemimpinan dalam memahami, menghayati dan menga-malkan Pancasila menduduki tempat yang sangat strategis dan menentukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne-gara. Kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila ialah kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila, yang memiliki wibawa dan mampu untuk membawa-serta dan memimpin masyarakat lingkungannya dalam kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara berda-sarkan Pancasila.

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA
angsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan kelompok masyarakat yang memiliki beraneka ragam adat, budaya, bahasa, serta memeluk berbagai agama dan manganut bermacam keper-cayaan, membentuk kelompok atau strata masyarakat berdasar tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, kepemilikan materi, serta tingkat perkembangan, sehingga bangsa Indonesia memiliki potensi yang sangat rentan akan perpecahan.
Waktu Belanda menjajah Nusantara, banyak patriot yang melawan untuk mengusir penjajah, namun Belanda senantiasa dapat dengan mudah mematahkan semua perlawanan dari kelompok yang bersangkutan. Hal itu disebabkan karena perlawanan mereka berlangsung secara sporadik, terpisah-pisah, tidak terkoordinasikan menjadi satu kekuatan yang kompak dan menyatu. Banyak pahlawan bangsa gugur beserta para pengikutnya yang tersebar hampir di segala penjuru nusantara mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Bali, Makasar, Ambon, Ternate dan sebagainya.
Atas pengalaman itu mulailah putera-putera Nusantara sadar bahwa melawan penjajah secara sendiri-sendiri dan terpisah selalu dapat dipatahkan dan hanya dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh komponen bangsa, penjajah dapat dilawan dan dapat dikalahkan. Timbullah kesadaran di kalangan pemuda pada waktu itu bahwa untuk mengikat kelompok masyarakat menjadi suatu bangsa yang memiliki kekuatan yang utuh dan tangguh diperlukan rasa nasionalisme dan patriotisme guna membangkitkan semangat generasi muda dalam perjuangan yang bersifat nasional. Mulai tumbuh jiwa patriotisme dan nasionalisme di kalangan pemuda sehingga semangat untuk merdeka terus mengalir seiring dengan sikap anti penjajah. Sikap inilah yang mendasari lahirnya Kebangkitan Nasional, dimulai dengan berdirinya perkumpulan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Perkumpulan ini memicu para pemuda dari berbagai daerah untuk membentuk organisasi pemuda meskipun masih bernuansa kedaerahan untuk mendirikan negara bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Organisai pemuda-pemuda ini yang mengantar lahirnya Sumpah Pemuda yang diikrarkan di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928, sebagai berikut:
Pertama: KAMI PUTERA DAN PUTERI INDO-NESIA MENGAKU BERTUMPAH DARAH YANG SATU, TANAH INDO-NESIA.
Kedua: KAMI PUTERA DAN PUTERI INDO-NESIA MENGAKU BER-BANGSA YANG SATU, BANGSA INDONESIA.
Ketiga: KAMI PUTERA DAN PUTERI INDO-NESIA MENJUNJUNG BA-HASA PERSATUAN, BAHASA INDONE-SIA.
Sumpah pemuda mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan inspirasi perjuangan para pemuda untuk menempatkan persatuan dan kesatuan di atas segalanya yang dilandasi oleh jiwa dan semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.
Pada waktu itulah secara de facto telah lahir bangsa Indonesia yang terdiri dari persatuan antara seluruh organisasi dan unsur yang ada di Nusantara.
Bangsa Indonesia kemudian berjuang dengan gigih melalui cara non kooperatif dan kooperatif, melalui perjuangan di Dewan Hindia Belanda atau Volksraad (Parlemen yang dibentuk oleh Belanda). Dengan modal kesadaran nasional yang kuat serta sikap mental sebagai bangsa yang besar dan bersatu, bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Drs, Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
A. Makna Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa
Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah terbentuk pada waktu Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu dengan Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan “Tumpah darah yang satu, tanah Indonesia; Bangsa yang satu bangsa Indonesia, Bahasa persatuan bahasa Indonesia.” Sumpah pemuda ini menjadi komitmen seluruh organisasi dan seluruh golongan masyarakat untuk direalisasikan dalam kehidupan yang nyata. Bersatunya organisasi tersebut dilandasi oleh niat untuk bersatu karena adanya persamaan nasib di bawah penjajahan Belanda serta pengalaman melawan Belanda yang gagal karena bersifat kedaerahan. Persamaan nasib yang dialami oleh berbagai suku bangsa di Nusantara tersebut menjadi pendorong tumbuhnya kehendak bersatu. Bersatunya bangsa Indonesia ini seperti yang dikatakan oleh Ernest Renan bahwa syarat bagi suatu bangsa adalah kehendak untuk bersatu dan orang-orangnya merasa diri untuk bersatu serta mau bersatu.
Sementara menurut Otto Bauer persamaan nasib menumbuhkan satu persatuan perangai yang merupakan ciri atau identitas bangsa. Identitas bangsa ini berkembang menjadi jatidiri bangsa berisi nilai-nilai yang merupakan kristalisasi dan merupakan watak bersama atau common denominator dari nilai-nilai yang berkembang pada suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Kristalisasi nilai-nilai ini yang kemudian oleh para founding fathers dirumuskan menjadi Pancasila. Singkat kata bahwa Pancasila merupakan perekat, pengikat dan pemersatu bangsa Indonesia, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada setiap warganegara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan yang diyakini, serta mendudukkan warganegara setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia yang demikian majemuk ditinjau dari suku, adat budaya, agama yang dipeluknya, tidak dibeda-bedakan di hadapan Tuhan, bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan secara bertanggung jawab. Pancasila memberikan arahan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa manusia didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Dalam rangka mengimplementasikan fikir, rasa dan karsanya, serta dalam mengemban amanah yang dibebankan oleh Tuhan, manusia memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kesetaraan. Pancasila mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Oleh karena itu sila Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.

3. Setiap warganegara Indonesia terikat dalam satu komunitas yang bernama bangsa Indonesia. Setiap warganegara didudukkan sama di hadapan hukum. Setiap warganegara merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsanya, merasa ikut memiliki, mencintainya, untuk selanjutnya rela berkorban, baik harta benda maupun jiwa raganya demi negara bangsanya. Pancasila memberikan arahan terhadap warganegara merasa satu kesatuan sebagai bangsa, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Binneka Tunggal Ika.

4. Dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan bermakna bahwa setiap warganegara diakui memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan yang akan menentukan cita-cita dan tujuan bersama, akhirnya seluruh warga bangsa dapat menikmati keadilan sosial yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa mengabaikan kepentingan golongan minoritas. Justru golongan minoritas harus dijaga dan diayomi oleh kelompok atau golongan mayoritas. Di sinilah letaknya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi perekat atau pemersatu bangsa.

5. Untuk mewujudkan Keadilan Sosial dilakukan dengan cara kerja keras, disiplin profesional, jujur, bertanggung jawab dan mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan serta sikap adil terhadap sesama. Suka memberikan pertolongan dan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Akhirnya seluruh warga bangsa dapat menikmati keadilan yang menjadi cita-cita bersama. Cita-cita dan tujuan seluruh rakyat Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan. Setiap warganegara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum dari pemerintah, termasuk pelayanan hukum yang adil.
Sila-sila Pancasila nampak dengan nyata memiliki potensi sebagai pengikat kemajemukan bangsa, karena Pancasila tidak membeda-bedakan segala unsur bangsa yang ada, tetapi didudukkan setara, dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Implementasi Pancasila sebagai pemersatu segala unsur bangsa ini diterapkan dengan prinsip “Bhinneka Tunggal Ika.”
Para founding fathers, pada tahun 1945, telah mempermasalahkan bentuk negara yang akan didirikan, apakah konfederasi, federasi atau kesatuan, dan akhirnya dipilih bentuk negara kesatuan. Disadari pula bahwa negara yang akan didirikan memiliki keanekaragaman unsur negara-bangsa yang luar biasa, sehingga memerlukan pengikat untuk dapat terciptanya negara kesatuan tersebut. Pengikat kemajemukan unsur negara-bangsa tersebut tiada lain adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai pengikat budaya bangsa, perekat dan pemersatu bangsa. Bung Karno menyatakan hanya Pancasila yang mampu mengikat bangsa Indonesia menjadi satu negara-bangsa yang kokoh dan kuat.
B. Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika
Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa,“ yang artinya “berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dan pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.
Pada tahun 1951, atau sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan oleh mPu Tantular, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”.
Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36A UUD 1945, yang berbunyi : “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.
Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, dalam lambang negara Amerika Serikat, yang berbunyi “e pluribus unum,” sekitar empat abad setelah mPu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika tersebut berasal dari pupuh 139, bait 5, kekawin Sutasoma yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Jawa Kuna Alih bahasa Indonesia
Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Sesanti yang merupakan karya mPu Tantular, yang diharapkan dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma, oleh bangsa Indonesia, setelah memproklamasikan kemerdekaannya, dijadikan semboyan, acuan dan pegangan bangsa dalam hidup berbangsa dan bernegara. Seperti halnya Pancasila, istilah atau kata Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 (asli), namun esensinya terdapat didalamnya. Untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu difahami secara benar untuk selanjutnya ditentukan bagaimana cara untuk mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 disebutkan bahwa: Lambang Negara terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan
3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi : BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Adapun makna Lambang Negara tersebut adalah sebagaki berikut:
Burung Garuda disamping menggambarkan tenaga pembangunan yang kokoh dan kuat, juga melam-bangkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada Burung Garuda tersebut. Jumlah bulu sayap sebanyak 17 di tiap sayapnya melambangkan tanggal 17, jumlah bulu pada ekor sebanyak 8 melambangkan bulan 8, jumlah bulu dibawah perisai sebanyak 19, sedang jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Dengan demikian jumlah bulu-bulu burung garuda tersebut melambangkan tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni 17-8-1945.
Sementara itu perisai yang tergantung di leher garuda menggambarkan Negara Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, dilambangkan dengan garis hitam horizontal yang membagi perisai, sedang lima segmen menggambarkan sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang bersudut lima yang terletak di tengah perisai yang menggambarkan sinar Ilahi. Rantai yang merupakan rangkaian yang tidak terputus dari bulatan dan persegi menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sekaligus melambangkan monodualistik manusia Indonesia. Kebangsaan dilambangkan oleh pohon beringin, sebagai tempat berlindung; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu-syawarakatan/perwakilan dilambangkan dengan banteng yang menggambarkan kekuat-an dan kedaulatan rakyat. Sedang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi yang menggambarkan kesejah-teraan dan kemakmuran.
Dengan gambaran tersebut, maka untuk dapat memahami lebih dalam makna Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari pemahaman makna dasar negara Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Dengan Pancasila sebagai pemersatu, bangsa Indonesia mampu menyelesaikan segala perma-salahan yang dihadapinya guna mewujudkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ciri kebhinnekaan merupakan kondisi dan sifat bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala sebagai bangsa yang majemuk (pluralistik) dan bukan bangsa yang monolitik.
C. Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika
Apabila direnungkan secara mendalam maka di dalam Bhinneka Tunggal Ika tercantum konsep dasar yang dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Dalam rangka memahami konsep dasar dimaksud ada baiknya kita renungkan lambang negara yang tidak terpisahkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kita mengadakan refleksi terhadap lambang negara tersebut.

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan ke-anekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keaneka-ragaman tersebut. Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme. Masyarakat yang menganut faham pluralisme dan multi-kulturalisme, ibarat onggokan material bangunan yang dibiarkan teronggok sendiri-sendiri, sehingga tidak akan membentuk suatu bangunan yang namanya rumah.

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti banyak, adalah suatu faham yang mengakui bahwa terdapat berbagai faham atau entitas yang tidak tergantung yang satu dari yang lain. Masing-masing faham atau entitas berdiri sendiri tidak terikat satu sama lain, sehingga tidak perlu adanya substansi pengganti yang mensubstitusi faham-faham atau berbagai entitas tersebut. Salah satu contoh di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa. Menurut faham pluralisme setiap suku bangsa dibiarkan berdiri sendiri lepas yang satu dari yang lain, tidak perlu adanya substansi lain, yang namanya bangsa, yang mereduksi eksistensi suku-suku bangsa tersebut.
Pluralistik adalah sifat atau kualitas yang menggambarkan keanekaragaman; suatu penga-kuan bahwa alam semesta tercipta dalam keaneka ragaman. Sebagai contoh bangsa Indonesia mengakui bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keaneka ragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralistik ini merupakan sunnatullah.
Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan pemersatu bangsa yang luar biasa guna dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

D. Prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika
Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini terdapat aneka ragam agama dan kepercayaan. Dengan ke-tunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, namun dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari common denominator, yakni prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan, dan common denominator ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan, untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan.

2. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya “keakuan” yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif yang bermakna pengakuan keaneka-ragaman sebagai suatu kenyataan dalam hidup berbangsa dan bernegara agar mengarah tumbuh kembangnya sikap kebersamaan, toleransi, kerjasama, saling mempercayai dan memperhatikan pihak lain.

3. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis tetapi dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai dalam hidup rukun dan damai. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman dapat dirangkai dalam persatuan kebangsaan.

4. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, gotong royong dalam hidup rukun dan damai.

Prinsip pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai antara lain : (1) toleransi, (2) inklusif, (3) damai dan keber-samaan, (4) setara. Nilai-nilai tersebut tidak menghendaki sifat yang tertutup atau eksklusif sehingga memungkinkan mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa dan menghadapi arus globalisasi. Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain. Dalam kehidupan bernegara segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikutural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan suku bangsa, atau agama tertentu harus dihindari. Suatu contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah, menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.

E. Implementasi Bhineka Tunggal Ika
Setelah kita fahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1. Perilaku inklusif.
Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan sem-boyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa seseorang baik sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya merupakan bagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas. Betapapun besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama tetapi tidak memandang rendah dan menyepelekan kelom-pok yang lain, masing-masing memiliki peran yang bermakna dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan bersama.
2. Mengakomodasi sifat pluralistik
Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masya-rakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang terpisah-pisah. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, akan dapat dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara-bangsa Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pela gandong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama dalam wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama hidup sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan proses reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini nampak menjadi lemah.
3. Tidak mencari menangnya sendiri
Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keaneka-ragaman. Untuk itu perlu dikem-bangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat
Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan bersama. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah.
5. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban
Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling mencurigai harus dibuang, saling mempercayai harus dikembangkan. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika diterapkan dengan ungkapan: “leladi sesame-ning dumadi, sepi ing pamrih, rame ing gawe.” Artinya eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada sesama, bekerja keras tanpa kepentingan pribadi atau golongan.
Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika dan mau meng-implementasikan secara tepat dan benar, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh, kokoh dan bersatu selamanya

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Bangsa Indonesia kini hidup dalam zaman globalisasi yang mencanangkan perdagangan bebas antar negara, bahkan diembus-embuskan negara tanpa batas. Perdagangan dapat keluar dan masuk ke mana saja sesuai dengan cita-cita penganjur perdagangan bebas yaitu negara-negara dengan falsafah kapitalistik. Dalam hubungan ini bangsa Indonesia telah merasakan kekejaman dari negara yang menganut faham kapitalisme. Globalisasi harus dipandang dan disikapi penuh kewaspadaan agar supaya bangsa Indonesia tidak terpecah hanya karena terpengaruh kepentingan materi dan mengenyampingkan nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia.

Di bidang politik globalisasi menganjurkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM) yang dilaksanakan kebablasan (melampaui batas) sehingga tidak menimbulkan rasa hormat kepada hak-hak asasi manusia tanpa mengingat budaya bangsa tetapi justru HAM dilaksanakan sebagai hak menurut tafsirannya sendiri. Multipartai politik dianjurkan sebagai perwujudan demokrasi yang dalam prakteknya tidak membentuk suatu sistem politik untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kepentingan individu atau golongannya sendiri.

Akibatnya mereka menjadi elite politik yang terpisah dari kehidupan masyarakat dan tidak berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dianggap berhasil asal secara prosedural sudah dipenuhi. Demokrasi dianggap berjalan sukses apabila pimpinan negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Demokrasi prosedural tidak peduli atas kesejahteraan rakyat. Demokrasi seperti itu berlawanan dengan demokrasi Indonesia seperti yang tertera dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Musyawarah mufakat dinaungi oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mulai ditinggalkan.

Dengan teknologi yang semakin canggih penetrasi kebudayaan asing seakan-akan tidak terbendung, namun kalau rasa kebangsaan Indonesia, semangat patriotisme, semangat kepribadian bangsa tetap kuat, maka pengaruh budaya asing tersebut dapat disaring mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan bagi peningkatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pe-ngaruh-pengaruh seperti inilah yang harus diwaspadai dan ditangkal melalui persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh/kuat.

Di samping kekuatan dan ancaman globalisasi maka setiap peluang yang ada harus ditangkap dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bangsa. Ancaman dan gangguan dari segi ekonomi telah mulai terasa dengan memberi kesempatan beroperasinya pasar bebas (free market) yang menghendaki peranan negara sesedikit mungkin, yang tidak akan pernah cocok dengan semangat sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mekanisme ekonomi pasar terjadi persaingan yang saling mematikan sehingga yang tidak mampu bersaing akan terlempar dari pasar, sedangkan bagi ekonomi Pancasila persaingan harus saling menghidupi, apabila mekanisme pasar di biarkan tumbuh mengatur perekonomian bangsa Indonesia. Usaha kecil dan besar tetap hidup guna memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kuat justru mengayomi dan menghidupi yang lemah. Oleh karena itu dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak dikehendaki adanya monopoli, oligopoly, kartel, dan trust. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Pancasila sebagai pemersatu bangsa harus tetap dilaksanakan di segala aspek kehidupan bangsa terus menerus agar supaya dapat membentengi bangsa Indonesia dari berbagai pengaruh globalisasi.

G. Kesimpulan
Para founding fathers dengan arif bijaksana mengakomodasi kemajemukan bangsa dengan suatu rumusan yang tertera dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:
Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.
Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mem-perkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
Rumusan yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai prinsip dalam mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi timbulnya perpecahan bangsa dan mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Semoga dengan berpegang teguh pada konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia makin kokoh dan makin berkibar sepanjang masa.

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

A. Makna Pancasila sebagai Filsafat

ntuk memahami Pancasila sebagai suatu “Filsafat”, harus dipahami terlebih dahulu garis besar makna filsafat dalam kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara. Sedangkan dalam hal “Pancasila dimaknai sebagai suatu Filsafat”, dimaksud-kan bahwa Pancasila dipahami dari suatu hasil pe-renungan yang mendalam mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dan merupakan sistem pemikiran tersendiri atau sebagai suatu sistem filsafat.

1. Makna Filsafat

Ditinjau dari segi asal katanya atau etimologinya, kata filsafat berasal dari kata bahasa Arab dan Persia falsafah atau dari kata bahasa Inggris philosophy, yang diturunkan dari kata bahasa Yunani philosophia. Philosophia terdiri dari kata philien yang berarti “mencintai” dan kata sophos yang berarti “kebijaksanaan”; atau philia yang berarti “cinta” dan sophia yang berarti “kearifan” atau “pandai”. Philien sophos yang kemudian menjadi kata filsafat dalam bahasa Indonesia, dapat dimaknai sebagai suatu “usaha untuk mencari keutamaan mental atau akal budi, kehendak dan perasaan”, lalu dalam perkem-bangannya menjadi philia sophia yang bermakna cinta kearifan atau cinta keutamaan dan kebenaran.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua, 1995, kata “filsafat” diartikan sebagai “pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, akal dan hukumnya”; atau “teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan”; atau “ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi”; atau “falsafah”.

Sementara itu dalam KBBI juga, kata “falsafah” diartikan sebagai “anggapan, gagasan dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki orang atau masyarakat” atau “pandangan hidup”; sedangkan kata “berfalsafah” diartikan sebagai “memikirkan dalam-dalam (tentang sesuatu)” atau “mengung-kapkan pemikiran-pemikiran yang dalam yang dijadikan pandangan hidup”.
Selanjutnya untuk lebih memahami masalahnya, kata “filsafat” dapat dikatakan sebagai suatu studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijelaskan secara mendasar dalam konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang esensial.

Filsafat tidak didalami dengan melakukan berbagai macam eksperimen dan percobaan, tetapi dilakukan dengan mengutarakan masalahnya secara jelas dan tepat, melalui cara dialogik-dialektik-eklektik dalam mencari jawaban atau solusi tentang sesuatu, dan memberikan argumentasi serta alasan yang tepat. Akhir dari setiap proses tersebut dimasukkan ke dalam sebuah proses berikutnya dengan selalu berusaha untuk terus menerus mendalami permasalahannya secara logis dengan menggunakan logika.

Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi tertentu berciri eksak di sisi lainnya tetap secara khas filsafati, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran, ketertarikan dan kuriositas serta selalu mempertanyakan. Selanjutnya filsafat juga bisa diartikan sebagai perjalanan pemikiran menuju sesuatu makna tentang sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain, dengan sikap skeptis yang selalu meragukan, mempertanyakan dan mempersoalkan segala macam fenomena yang ada.

Ditinjau dari segi terminologinya, makna filsafat dapat dikelompokkan menjadi (1) Filsafat sebagai produk; dan (2) Filsafat sebagai proses.

Filsafat sebagai produk merupakan jenis pengetahuan, ilmu, konsep pemikiran dari hasil usaha perenungan dan pemikiran para filsuf, ahli filsafat atau orang yang berfilsafat. Sedangkan filsafat sebagai produk biasanya disebut sebagai suatu aliran filsafat atau sistem filsafat tertentu, misalnya Idealisme, Materialisme, Liberalisme, Individualisme, Sosialisme, Komunisme, Panca-sila, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kelompok ini adalah problema yang dihadapi manusia sebagai hasil usaha para pemikir terdahulu dalam mencari kebenaran dengan lebih banyak menggunakan akal penalaran yang logis.

Filsafat sebagai suatu proses adalah proses kegiatan manusia dalam usahanya mencari pemecahan masalah hidup dengan menggunakan metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahannya. Dalam hal ini filsafat meru-pakan suatu sistem ilmu pengetahuan, yang harus dibangun terus menerus secara mentradisi.

Dalam tradisi membangun filsafat biasanya berkembang sesuai dengan latar belakang buda-ya, bahasa, bahkan agama tempat tradisi filsafat itu dibangun. Oleh karenanya orang lalu mengadakan klasifikasi filsafat didasarkan tempat tradisi filsafat tersebut dibangun. Maka dikenal adanya Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Timur Tengah, Filsafat Cina, Filsafat India, Filsafat Budha, Filsafat Hindu, Filasafat Islam, Filsafat Kristen dan lain sebagainya. Dengan demikian, kiranya Pancasila dapat dikatakan sebagai Filsafat Indonesia, karena digali, dibangun dan dikembangkan dalam tradisi Indonesia, diawali sejak pemikiran persiapan kemerdekaan bangsa hingga saat ini.

Khusus mengenai membangun tradisi kefilsafatan Indonesia, Pancasila, dewasa ini dapat dikatakan masih tersebar di beberapa perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang masing-masing belum menyatu dalam suatu dialog menuju soliditas tradisi filsafati. Dapat dikemukakan di sini sebagai suatu misal antara lain adalah Laboratorium Pancasila di Universitas Negeri Malang, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Di samping itu tentunya di Perguruan-perguruan tinggi yang memberikan pembelajaran filsafat seperti antara lain Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta dan tentunya Universitas/Perguruan Tinggi/Pendidikan Tinggi keagamaan yang berada di seluruh Indonesia. Sedangkan usaha konsolidasi di antara mereka nampaknya sementara ini dipelopori oleh beberapa perguruan tinggi untuk mengadakan Kongres Pancasila.

2. Makna Filsafat Pancasila

Dapatkah Pancasila dibangun dan berkembang sebagai suatu Tradisi Filsafat Indonesia, sementara dewasa ini menyebut Pancasila saja orang enggan, utamanya dalam orasi atau pidato para pimpinan pemerintahan dan negara termasuk para politisinya.

Berdasarkan kenyataan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers bangsa Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem pemikiran, yang diusulkan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 untuk dijadikan dasar negara yang akan didirikan. Sebagai hasil proses perenungan yang dalam dan panjang, kiranya Pancasila jelas dapat dikualifikasikan sebagai suatu filsafat yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri dalam membangun diri, bangsa dan negaranya.

Dalam membangun Pancasila sebagai Filsafat, Pancasila jelas merupakan filsafat dalam arti produk. Selanjutnya perlu dipahami bahwa sebagai filsafat, hasil perenungan atau hasil berfilsafat, maka Pancasila dapat dimasukkan dalam kategori genetivus subyektivus. Dalam hal ini, Pancasila bermakna sebagai subyek yang memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana orang sebaiknya harus bersikap, berbuat dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini Pancasila berfungsi sebagai subyek yang memberikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang secara definitif sudah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 saat disahkannya UUD 1945. Oleh karenanya bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa, dikatakan sebagai produk yang sudah final, dalam arti tidak dapat diubah.

Di lain pihak, Pancasila sebagai suatu fenomena kehidupan, oleh para pemikir filsafat, kiranya dapat juga ditempatkan dalam kategori genitivus obyektivus. Dalam hal ini, Pancasila dijadikan obyek yang dibahas, dikaji, ditelaah, diteliti dan digali untuk dicari hakikat kebenarannya yang terdalam. Pada sisi ini di satu pihak dapat menghasilkan penguatan kebenarannya, namun di sisi lain dapat pula melemahkannya. Kesemuanya itu sangat ditentukan oleh faktor yang berada di luar Pancasila itu sendiri, yaitu faktor pemikirnya, dan khususnya faktor tekad, komitmen dan semangat pendukungnya dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menempatkan Pancasila dalam kategori genetivus obyektivus ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena Pancasila dalam perkembangannya dinyatakan juga sebagai ideologi terbuka.

Dalam perkembangan membangun Tradisi Filsafat Pancasila, dikatakan bahwa Pancasila merupakan suatu Sistem Filsafat, dalam arti Pancasila ditinjau dari segi kesisteman, merupakan satu sistem, yang secara nalar dapat dibenarkan dan diterima.

Dari segi kesisteman, sesuatu dikatakan sebagai suatu ”sistem” apabila, ”sesuatu” itu merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagiannya, atau apabila bagian-bagian dari ”sesuatu” tersebut merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing secara tersendiri yang saling mendukung, saling bergantung dan saling berhubungan satu terhadap yang lain untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan dari ”sistem” tersebut. Apabila Pancasila dapat memenuhi ketentuan tersebut, tentunya Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu sistem (filsafat).

Berdasarkan tinjauan dari segi kesisteman, dapat dikatakan bahwa Pancasila terdiri atas lima sila, yang masing-masing silanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain secara bulat dan utuh. Pada hakikatnya setiap sila merupakan suatu prinsip, asas dan mempunyai fungsi masing-masing, yang secara keseluruhan mewujudkan suatu kesatuan yang sistematis tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Susunan kesatuan sila-sila dari Pancasila tersebut bersifat organis, hierarkhis berbentuk piramidal yang solid, yang masing-masing silanya mengandung pemahaman makna dari setiap sila lainnya, yang masing-masing saling mengisi dan saling menguatkan dalam mengaktualisasikan dirinya secara kuat terintegrasi. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara dapat dikatakan juga sebagai suatu sistem filsafat yang merupakan dasar filsafat negara dan peradaban bangsa.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya mengandung suatu konsep, prinsip dan nilai, yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila-sila dari Pancasila pada hakikatnya bukan saja merupakan kesatuan yang bersifat formal logis, namun sekaligus juga merupakan kesatuan dasar ontologis, dasar epis-temologis, dan dasar aksiologis.
Setelah memahami Pancasila sebagai Filsafat, kiranya kini Pancasila perlu dikaji untuk mengung-kapkan, memahami dan meyakini kebenaran Filsafat Pancasila dari segi penelaahan dasar filsafat. Penelaahan dasar filsafat dimaksudkan di sini adalah menelaah Pancasila dari segi filsafat ontologi, epistemologi dan dari segi aksiologi.
Secara sederhana ontologi bisa dirumuskan sebagai bagian dari ilmu metafisika yang mendalami masalah esensi segala sesuatu atau kehidupan. Concise Oxford Dictionary (COD) mwemberikan makna ontologi: department of metaphysics concerned with things or beings. Jelasnya ontologi mempelajari kenyataan yang ada secara kritis membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Dalam membahas Filsafat Pancasila secara ontologis, ternyata dari kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, yang dapat dikatakan sebagai awal keberadaannya, Pancasila merupakan wujud manifestasi usaha perjuangan manusia Indonesia untuk mengem-balikan kemanusiaannya, kehidupan-nya dan kebebasannya sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari kelahirannya dapat dipahami bahwa keberadaan Pancasila berpusat pada manusia. Dari konsep dan prinsip yang terkandung di dalam Pancasila, jelaslah bahwa manusia yang menjadi pusat keberadaanya itu mengaku dirinya dengan segala kodrat, harkatnya dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. yang berusaha mengembangkan kehidupan dan kemanusiaannya secara adil dan beradab, dalam suasana persatuan bangsanya secara rukun bergotongroyong mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya dalam menelaah Pancasila dari segi epistemologi, dapat dikatakan bahwa epistemologi secara mudahnya dapat dipahami sebagai teori tentang metode atau dasar dari pengetahuan. Menurut COD epistemologi diberi makna theory of the method or grounds of knowledge. Jelasnya epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat terjadinya, serta makna dan nilai ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan, yang dapat dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk memahami realitas alam semesta, masyarakat, bangsa dan negaranya guna mendapatkan makna hidup dan kehidupannya. Di samping itu, Pancasila juga dapat dijadikan pegangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupannya. Dengan demikian Pancasila dapat dikatakan menjadi sistem cita-cita dan keyakinan, sehingga sekaligus menjadi ideologi yang mengandung logos, pathos, dan ethos.
Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan dikatakan mengandung logos, sebab dalam wujud dirinya merupakan logos (bahasa Yunani) yang bermakna sebagai kata, wacana, ucapan, diskursus, yang sebagai pengetahuan mempunyai dasar alasan dan penalaran yang logis serta dapat diterima.
Di samping mengandung logos, Pancasila dikatakan juga mengandung pathos (bahasa Yunani) yang bermakna sebagai perasaan, emosi, pengalaman yang menyentuh hati atau menyedihkan (bahasa Jawa trenyuh). Memang Pancasila saat dilahirkannya diucapkan dengan penuh perasaan dan kegairahan yang dalam oleh penggalinya, karena sebenarnyalah Pancasila merupakan soliditas perasaan, pemikiran dan kehendak hati yang terdalam dari penggalinya untuk membawa bangsanya terlepas bebas dari penjajahan, kebodohan, ketertinggalan dan kemiskinan. Bukan saja saat dilahirkan me-ngandung pathos dalam diri yang mengucapkan, tetapi juga menimbulkan pathos bagi pendengarnya, sehingga saat itu, saat diucapkan untuk ditawarkan sebagai dasar negara, mendapat sambutan tepuk tangan yang sangat menggairahkan dan serta merta diterima sebagai suatu solusi dari permasalahan yang ada saat itu. Penggalinya benar-benar mampu dan kompeten memanfaatkan pathos, dalam arti teknik komunikasi dalam retorika, berhasil mengung-kapkan pathos dirinya dan menggugah pen-dengarnya.
Selanjutnya Pancasila sebagai suatu pengetahuan dikatakan mengandung ethos (bahasa Yunani) yang semula bermakna sebagai habitat kuda, kebiasaan, adat-istiadat, dan moral, yang dalam perkembangan kemudian maknanya mengacu pada semangat yang memotivasi ide-ide dan adat-istiadat. Ethos umum masyarakat menguasai dan menentukan perilaku para politisinya. The general ethos of the people they have to govern determines the behavior of politicians (T.S Eliot dalam The idea of a Christian society‎,1940). Bukankah Pancasila sejak diucapkan dan dilahirkan telah menunjukkan ethosnya yang terkandung di dalamnya dan mampu memicu dan memacu semangat para founding fathers untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara yang telah diproklamasikan.
Penelaahan Pancasila dari segi aksiologi, yang bermakna menelaah Pancasila dari segi teori nilai (bahasa Yunani; Axion berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori). Dapat dikatakan bahwa terhadap Pancasila dipertanyakan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan konsep asli Indonesia, yang diturunkan dari konsep ketuhanan secara universal, dijadikan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sila ini pemahamannya bukan agama yang dijadikan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan dalam konteks membangun kehi-dupan negara bangsa Indonesia yang berarti membangun kehidupan politik, karena suatu negara bangsa adalah makhluk politik, makhluk dalam ranah politik. Oleh karena itu Sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnyalah merupakan suatu prinsip politik, bukan suatu prinsip teologis. Dengan demikian implikasi dari Sila tersebut ialah bahwa negara bangsa Indonesia mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia; Negara tidak menilai “isi” dari suatu agama. Penganut agama apa pun wajib bersatu untuk membangun negara bangsa. Hal ini sangat jelas dari ajakan Ir. Soekarno dalam pidato “Lahirnya Pancasila”. Dalam Ketuhanan Yang Maha Esa dimungkinkan secara kondusif setiap umat beragama bebas memeluk agamanya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sila ini terkandung konsep religiositas. Kata religiositas diturunkan dari bahasa Latin antara lain mengandung arti relasi. Relasi yang dimaksud dalam sila ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Relasi tersebut harus dijiwai dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam suasana kehidupan yang bersatu saling menerima dan dialog dengan sesamanya dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama secara berkeadilan.
Dengan jelas dan tegas Bung Karno menjelaskan prinsip ketuhanan sebagai berikut :
Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Mohamad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan.”
Selanjutnya galilah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila lainnya, yang sebenarnya nilai-nilai tersebut semuanya menyatu menjiwai bangsa Indonesia mengembangkan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kiranya perlulah juga ditinjau fungsi dan peran Pancasila sebagai Filsafat Indonesia.
B. Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Filsafat

1. Fungsi dan Peran Filsafat dalam Kehidu-pan

Fungsi dan peran filsafat dalam kehidupan manusia bisa dirunut dari asal filsafat itu sendiri. Filsafat lahir dalam kehidupan karena manusia dalam kehidupannya penuh keheranan, kesangsian dan kesadaran akan keterbatasannya dalam memahami keberadaan segala sesuatu yang ada. Dalam usaha manusia untuk mencari jawaban terhadap hal-hal tersebut nampaknya dengan (ilmu) pengetahuan yang dimiliki manusia sejak dahulu sampai kapan pun tidak pernah akan dapat memperoleh jawaban yang memuaskan, maka manusia selalu berusaha mencari kebenaran dari adanya segala sesuatu. Dalam berusaha mencari kebenaran tersebut maka manusia berfilsafat, selalu mempertanyakan atau mencari jawaban atas keheranan, kesangsian dan kesadaran akan keterbatasannya yang ada pada dirinya. Setiap saat mendapat jawaban atas berbagai hal yang dipertanyakan, saat itulah manusia dikatakan mampu mendobrak keluar dari persoalan yang dipertanyakan. Manusia yang berkepanjangan terlena dalam kehidupan alam mistik yang penuh hal-hal serba rahasia didobrak manusia yang berfilsafat dengan usaha pemikiran yang mempertanyakan segala yang ada dengan cara yang penuh rasional. Sekaligus dalam keadaan tersebut manusia terbebas dari kehidupan yang mistis, tradisional dan kebodohan. Dengan berfilsafat manusia membebaskan diri dari cara berpikir yang mistik, mitis (bersifat mitos) dan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional dan mencintai kebijaksanaan. Membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal serta membimbing untuk berpikir lebih luas dan mendalam.
Secara singkat dan dalam garis besarnya dapat kiranya dipahami bahwa filsafat dalam kehidupan manusia berfungsi sebagai berfikir yang mendalam untuk mencari kebenaran yang hakiki tentang segala sesuatu yang ada dan yang dihadapi manusia. Sedangkan perannya sebagai pendobrak, pembebas dari persoalan kehidupan yang dialami saat tertentu dan pembimbing untuk berpikir lebih luas dan mendalam yang penuh kebijaksanaan.
2. Fungsi dan Peran Filsafat Pancasila

Untuk memahami fungsi dan peran Pancasila sebagai filsafat, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa setiap menyebutkan Pancasila, maka yang dimaksudkan adalah Pancasila sebagai filsafat, kecuali diberikan penjelasan lain. Sedangkan fungsi dan peran yang secara teoritik timbul setelah diketahui adanya status, maka dapat dibayangkan dalam memahami fungsi dan peran Pancasila selalu mengacu pada bidang dan atau situasi tertentu, tempat atau kedudukan status Pancasila diwacanakan atau didis-kursuskan.
Sebelum Pancasila diwacanakan dalam rapat-rapat di BPUPKI pada 29 Mei – 1 Juni 1945, secara hipotetik kesejarahan, diyakini butir-butir yang menjadi faktor pembentuk Pancasila telah berkembang meluas di berbagai suku bangsa di seluruh pelosok nusantara. Faktor pembentuk Pancasila tersebut dikenal sebagai kebiasaan, adat-istiadat dan hukum adat suku bangsa setempat, yang dijadikan pegangan hidup masyarakatnya masing-masing. Kebiasaan, adat-istiadat dan hukum adat suku bangsa atau masyarakat setempat tersebut dihayati, diamalkan dan dijaga penegakannya secara konsisten, yang akhirnya tanpa disadari secara formal solid membulat menjadi pandangan hidupnya atau menjadi falsafah hidup masya-rakatnya.
C. Van Vollenhoven secara hipotetis mem-bagi lingkungan hukum adat Indonesia menjadi 19 lingkungan sebagai berikut: (1) Aceh; (2) Tanah Gayo, Alas, dan Batak; (3) Daerah Minangkabau; (4) Sumatera Selatan: (5) Daerah Melayu; (6) Bangka dan Belitung; (7) Kalimantan; (8) Minahasa; (9) Gorontalo; (10) Daerah/Tanah Toraja; (11) Sulawesi Selatan; (12) Kepulauan Ternate; (13) Maluku-Ambon; (14) Irian; (15) Kepulauan Timor; (16) Bali dan Lombok; (17) Bagian Tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura; (18) Daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta; dan (19) Jawa Barat.
Menurut para ahli hukum adat, meskipun kebiasaan dan adat-istiadat hidup dalam berbagai lingkungan hukum adat, pada umumnya hukum adat Indonesia mempunyai kesamaan corak, yaitu bercorak: religius magis, komunal kemasyarakatan, demokrasi, kontan (dilaksanakan saat itu juga) dan konkrit. Pada umumnya hukum adat Indonesia meliputi Hukum Perorangan; Hukum Kekeluargaan; Hukum Perkawinan; Hukum Harta Perkawinan; Hukum Adat Waris; Hukum Hutang Piutang; Hukum Tanah; dan Hukum Perjanjian dan lain-lain.
Dari kebiasaan, adat-istiadat, hukum adat dan pandangan hidup masyarakat suku-bangsa yang tersebar di seluruh tanah air tersebut diangkatlah butir-butir yang mempunyai kesamaan watak untuk dijadikan faktor pembentuk pandangan hidup bangsa. Jelasnya hukum adat dan pandangan hidup yang mempunyai kesamaan watak dijadikan ”common denominator” dan faktor pembentuk pandangan hidup bangsa dalam makna falsafah bangsa yang kemudian ditetapkan dengan sebutan Pancasila.
Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup yang oleh founding fathers ditetapkan menjadi dasar negara, fondasi berdirinya negara bangsa Indonesia yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diprokla-masikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh penggalinya dijelaskan saat itu dengan penuh pathos (penuh perasaan) serta diliputi ethos (semangat) yang solid sebagai berikut: ”Philosofische grondslag dari pada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran-yang-sedalam-dalam-nya, jiwa, hasrat-yang-sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”
Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, jelaslah fungsi Pancasila sebagai dasar filosofi, sebagai fundamen, sebagai filsafat, sebagai pikiran yang sedalam-dalamnya, seba-gai jiwa dan sebagai hasrat dalam mendirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.
Dari deskripsi secara singkat tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai Filsafat berfungsi sebagai pendobrak dari kehidupan tradisional yang terkekang secara nyata, baik fisik maupun non fisik, sebagai pembebas dari pemikiran dan kehidupan terjajah, dan sekaligus Pancasila menjadi pembimbing kehidupan manusia Indonesia. Dengan landasan pendekatan Filsafat Pancasila, selayaknya bangsa Indonesia harus selalu mempertanyakan dan memahami keberadaannya. Kehidupan yang dialaminya telah mampu mendobrak dan membebaskan diri dari persoalan bangsa dan negara atau tetap terkungkung oleh kekangan persoalan yang dihadapinya. Dengan Filsafat Pancasila, bangsa Indonesia harus mampu mengembangkan dirinya menuju kehidupan bernegara yang dipenuhi oleh kecerdasan kehidupan bangsa, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam penjara kehidupan yang diliputi kebodohan dan kemiskinan.
C. Implementasi Pancasila sebagai Filsafat

Implementasi Pancasila sebagai Filsafat yang dimaksudkan di sini adalah menjadikan Filsafat Pancasila untuk mempertanyakan dan menjawab segala sesuatu masalah kehidupan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan ber-Negara. Dewasa ini apakah jiwa dan semangat bangsa Indonesia masih sama seperti saat awal Negara Bangsa Indonesia didirikan. Saat itu Bangsa Indonesia dibimbing oleh Filasafat Pancasila untuk mendobrak dan membebaskan diri dari kehidupan keterjajahan, penderitaan dan kebodohan. Bangsa Indonesia saat itu dengan penuh pathos, logos dan etos mampu meyakinkan dunia mendirikan negara dan membangun bangsa. ”Nation and Character Building” merupakan logos yang jelas untuk dijadikan pedoman membangun karakter dan bangsa Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat dijadikan pathos untuk membangkitkan etos bangsa.
Dengan pemahaman bahwa ”bangsa” merupakan state of becoming bukan state of being, dapatkah Filsafat Pancasila menjawab segala persoalan kehidupan bangsa yang masih selalu dalam ”proses menjadi” ini. Dapatkah Pancasila merumuskan logos, pathos dan ethos bangsa Indonesia dewasa ini untuk membimbing menuju kecerdasan kehidupan bangsa. Siapakah yang harus merumuskan logos, pathos dan ethos bangsa dewasa ini. Dalam sejarah kehidupan bangsa, para elit dan pemuka bangsalah yang harus mau dan mampu memikirkan secara luas dan mendalam merumuskan logos, pathos dan ethos bangsa berdasarkan Filsafat Pancasila untuk dijadikan dasar segala tindakan menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.
Dari uraian singkat padat tersebut nampaknya implementasi Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai penggunaan pemikiran yang luas dan mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan Filsafat Pancasila dimaksudkan guna mempertanyakan dan menjawab permasa-lahaan bangsa, baik secara umum maupun secara khusus untuk tiap-tiap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelasnya dengan dasar Filsafat Pancasila, kita harus mampu merumuskan logos, pathos dan ethos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi Filsafat Pancasila dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya Filsafat Pancasila dapat disebutkan antara lain adalah (1) Karakter Bangsa, khususnya karakter para ”founding fathers”; (2) Budaya berbagai suku bangsa yang tersebar di kepulauan Nusantara; (3) Amanat Penderitaan Rakyat.

Faktor internal yang mempengaruhi implementasi Filsafat Pancasila dapat disebutkan antara lain adalah (1) Karakter Bangsa, khususnya karakter para elit bangsa; (2) Ideologi fundamentalisme, terorisme, separatisme, sektarianisme; (3) Pemahaman makna kehidupan berbangsa dan wawasan kebangsaan; (4) Kemiskinan, kebodohan, pendidikan, kedangkalan berpikir, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya Filasafat Pancasila dapat disebutkan antara lain (1) Filsafat liberalisme, sosialisme dan komunisme; (2) Kebangkitan bangsa-bangsa Asia; (3) Kemakmuran bangsa penjajah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi Filsafat Pancasila dapat disebutkan antara lain adalah (1) Globalisasi dalam segala bidang kehidupan; (2) Ideologi transnasional, fundamen-talisme, radikalisme, terorisme; (3) Individualisme, liberalisme, neo liberalisme, kapitalisme, neo kapitalisme, egoisme, pragmatisme, hedonisme, budaya instan, teknologi komunikasi dan dunia maya.

Setelah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Filsafat Pancasila dan implemen-tasinya, kiranya dapat dipikirkan secara mendalam dan meluas atau secara filsafati, dengan mempertanyakan dan menjawab persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi khususnya dan dalam proses globalisasi pada umumnya.

E. Kesimpulan
1. Filsafat sebagai suatu proses yaitu proses kegiatan manusia dalam usahanya mencari pemecahan masalah hidup dengan meng-gunakan metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahannya. Dalam hal ini filsafat merupakan suatu sistem ilmu pengetahuan, yang harus dibangun terus menerus secara mentradisi.
2. Filsafat dalam kehidupan manusia berfungsi untuk mencari kebenaran hakiki tentang segala sesuatu yang ada dan yang dihadapi manusia. Sedangkan perannya dapat disimpulkan sebagai pendobrak, pembebas dari persoalan kehidupan yang dialami dan pembimbing untuk berpikir lebih luas dan mendalam yang penuh kebijaksanaan.
3. Dengan berfilsafat manusia membebaskan diri dari cara berpikir yang mistik, mitis dan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional efektif dan efisien serta mencintai kebijaksanaan. Membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dan membimbing untuk berpikir lebih luas dan mendalam.
4. Untuk memahami Pancasila sebagai suatu “Filsafat”, perlu dipahami makna filsafat dalam kehidupan manusia khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Pancasila dapat dikatakan sebagai Filsafat Indonesia, karena digali, dibangun dan dikembangkan dalam tradisi Indonesia, diawali sejak pemikiran persiapan kemerdekaan bangsa hingga saat ini.
6. “Pancasila dimaknai sebagai suatu Filsafat”, dimaksudkan bahwa Pancasila dipahami sebagai hasil perenungan yang mendalam mengenai kehidupan bangsa dan negara dan merupakan sistem pemikiran tersendiri atau sebagai suatu Sistem Filsafat.
7. Filsafat Pancasila dapat dikatakan suatu Sistem Filsafat, dalam arti Pancasila ditinjau dari segi kesisteman, merupakan satu kesatuan sistem, yang secara nalar dapat dibenarkan dan diterima.
8. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya mengandung suatu konsep, prinsip dan nilai, yang dijadikan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, norma kebangsaan, norma kenegaraan dan norma lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
9. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila-sila dari Pancasila pada hakikatnya bukan saja merupakan kesatuan yang bersifat formal logis, namun sekaligus juga merupakan kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis.

BAB VIII

WAWASAN POKOK TIAP-TIAP SILA
DALAM PANCASILA

A. Pendahuluan

etelah memahami Makna Pancasila dan Pancasila sebagai : Dasar Negara; Ideologi; Pandangan Hidup; Pemersatu Bangsa; dan sebagai Falsafah dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan Wawasan Pokok tiap-tiap Sila dalam Pancasila. Uraian bab ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap Pancasila makin mendalam, lengkap dan komprehensif. Dengan makin mendalam, lengkap dan koprehensif pemahaman terhadap Pancasila akan lebih mampu menghadapi berbagai paham dan pemahaman lain yang bertentangan dan bahkan mungkin merupakan predator terhadap Pancasila. Dengan mantapnya pemahaman dan keteguhan berpegang pada Pancasila, bukan berarti Pancasila menjadi ideologi tertutup, namun justru sebaliknya, menjadi ideologi yang terbuka, yang mampu menyerap unsur-unsur positif yang berkembang untuk dijadikan faktor penguat dan penangkal ideologi predator terhadap Pancasila dalam situasi yang terbuka dewasa ini. Untuk itu perlu pemahaman makna wawasan pokok terlebih dahulu.

Kata “Wawasan” berasal dari “Wawas” (bahasa Jawa) berarti melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an”, secara harfiah berarti penglihatan, tinjauan atau pandangan. Wawas atau mewawas diartikan pula meneliti, meninjau, memandang, mengamati atau refleksi. Wawasan adalah hasil mewawas atau memandang, yang berarti sebagai pandangan. Pandangan tersebut biasanya mengandung harapan, cita-cita, memuat makna yang akan diwujudkan dan arahan pada sikap dan perbuatan untuk mencapai cita-citanya, baik bersifat individual atau pun bersifat sosial atau bersama. Oleh A. Teeuw, dalam Kamus Indonesia – Belanda, wawasan diterjemahkan dengan kata “begrip, inzicht, concept, conceptie, idée”. Selanjutnya dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, wawasan diartikan sebagai “pandangan atau paham tentang sesuatu, kemudian diberi arti ‘perangkat pikiran dasar’ suatu ajaran yang berguna sebagai petunjuk pelaksanaan ajaran tersebut. Maka wawasan diartikan juga sebagai doktrin asasi”.

Berdasarkan atas pemahaman tentang arti wawasan tersebut, maka wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila dimaksudkan sebagai pandangan pokok, konsepsi dasar, perangkat pikiran dasar suatu ajaran yang dijadikan doktrin asasi dan petunjuk pelaksanaan dari tiap-tiap sila dalam Pancasila.
Pemahaman wawasan pokok masing-masing sila dalam Pancasila harus dipahami berdasarkan pada kenyataan sejarah dan intensi dasar dari para founding fathers dirumuskannya Pancasila sebagai ‘dasar negara’. Pancasila sebagai dasar Negara pada hakekatnya merupakan satu kesatuan bulat dan utuh yang masing-masing silanya saling menjiwai dan melingkupi sehingga merupakan satu kesatuan yang bersinergi. Selanjutnya perlu dipahami pula, bahwa Pancasila diterima menjadi dasar negara oleh para Bapak Bangsa Pendiri Negara, karena Pancasila mempertemukan pendapat tentang paham dasar negara yang betentangan, yaitu antara paham negara berdasar agama dan paham negara berdasar nasionalisme. Dengan demikian Pancasila merupakan kesepa-katan luhur, menjadi platform bersama atau menjadi ‘common denominator’, sehingga semua pendapat dapat terwadahi bersenergi membangun negara bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber hukum bagi setiap ketentuan, tindakan dan perbuatan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu Pancasila juga menjadi arahan dan tuntunan dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai ‘ideologi negara’. Sebagai ideologi, Pancasila dapat juga berfungsi sebagai ‘acuan kritik ideologi’ apa pun. Selanjutnya dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dalam kiprah kehidupan politik berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi ‘etika politik’ bangsa Indonesia yang tidak boleh ditawar lagi.

Berdasarkan hakikat keberadaan Pancasila sebagaimana diuraikan secara padat tersebut di atas, maka pemahaman wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila secara logis harus tetap mengacu pada pemahaman hakikat Pancasila yang bulat, utuh sebagai dasar negara, common denominator, ideologi negara, acuan kritik ideologi dan etika politik berbangsa dan bernegara. Wawasan pokok tiap-tiap sila dengan sendirinya menjadi cerminan dari hakikat Pancasila sebagaimana diuraikan di atas. Dalam kerangka berpikir seperti tersebut di ataslah wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila seharusnya dipahami.

B. Wawasan Pokok tiap-tiap Sila :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, perumusannya harus dipahami dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dikehendaki para Bapak Bangsa dalam rangka membangun kehidupan berma-syarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ merupakan prinsip politik bernegara. Sila pertama ini merupakan salah satu faktor pembentuk Pancasila yang inheren dalam empat sila lainnya dan sebaliknya. bukan suatu prinsip teologis, meskipun bernuansa teologis. Sebagai prinsip politik, Negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara tidak akan menilai isi dan ajaran dari suatu agama apa pun. Penganut agama apa pun wajib bersatu untuk membangun bangsa dan Negara.
‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dikatakan bernuan-sa teologis, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab dalam kaitannya kehidupan berketuhanan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dikatakan sebagai “common denominator” atau pijakan yang sama dari berbagai deno-minasi agama. Dalam Ketuhanan Yang Maha Esa ini, Bung Karno mengatakan:

Bukan saja bangsa Indone¬sia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indone¬sia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Buddha men-jalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebu-dayaan, yakni dengan tiada “ego-isme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Is¬lam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkea-daban itu? lalah hormat-menghormati satu sama lain

Nabi Muhammad S.A.W telah memberi bukti yang cukup tentang verdraag- zaamheid, tentang menghormati agama-agama lain, Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini— sesuai dengan itu—menyatakan: bahwa prinsip kelima (baca: pertama) dari Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indo-nesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Di sinilah, dalam pangkuan asas yang kelima (baca: pertama) inilah, Saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan ber-Tuhan pula!” (Bung Karno dalam Lahirnya Pancasila).

Aktualisasi Ketuhanan yang Maha Esa dijiwai oleh empat sila lainnya, dalam hal orang menganut suatu agama dan atau kepercayaan maka mereka saling menghormati sesuai harkat dan martabat manusia, tidak saling memaksakan agamanya, tetapi menjaga per-satuan dan kesatuan untuk terselenggaranya rasa kea-dilan demi kesejahteraan bersama.

Demikianlah wawasan pokok dari sila pertama. Wawasan lain terhadap sila pertama di luar wawasan pokok yang diuraikan tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan Pancasila. Misalnya mewawas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak dikaitkan dengan motif peru-musannya dalam rangka sebagai dasar Negara Republik Indonesia, namun dikaitkan hanya dengan salah satu agama atau kepercayaan, sehingga agama dan kepercayaan yang lain dinegasikan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga apabila memandang Ketuhanan Yang Maha Esa berdiri sendiri terlepas dari empat sila lainnya, dan bahkan Ketuhanan Yang Maha Esa dipandang sebagai agama dan dijadikan agama negara, itu sama sekali bukan sila Pancasila.

Sila pertama ini merupakan motif dasar setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan orang seorang, lembaga masyarakat, dan lembaga Negara serta menjiwai pelak-sanaan empat sila lainnya dalam kehidupan berma-syarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
Wawasan pokok Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dipahami sebagaimana pemahaman terhadap sila pertama. Peru-musannya dalam rangka perumusan Pancasila dasar Negara; sebagai prinsip politik dalam arti kaitan dalam rangka mendirikan negara; merupakan salah satu faktor pembentuk Pancasila yang inheren dalam empat sila lainnya dan sebaliknya. Wawasan pokok sila Kemanusiaan yang adil dan beradab meman-dang negara memperlakukan setiap warga-negaranya atas dasar pengakuan dan penghormatan harkat dan martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang tumbuh dari harkat dan martabatnya itu. Dengan demikian sila ini mempunyai wawasan menolak setiap bentuk kekerasan terhadap warganegara baik yang dilakukan oleh negara, kelompok atau individu. Dewasa ini tindak kekerasan yang sering terjadi dikaitkan dengan identitas, religius atau etnik. Kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan terhadap inti harkat dan martabat manusia sendiri, yaitu kebebasannya. Namun perlu juga dipahami bahwa dalam Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak ada tempat kebebasan yang tanpa batas. Kebebasannya selalu dilaksanakan secara beradab dan adil, senantiasa memperhitungkan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Dalam memperhitungkan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara dengan sendirinya tentu sudah mencakup kepentingan orang seorang.
Sila kedua ini merupakan batu dasar/penjuru setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan orang seorang, lembaga masyarakat, dan lembaga negara serta menjiwai dan dijiwai pelaksanaan empat sila lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Sila Persatuan Indonesia
Wawasan pokok sila Persatuan Indonesia me-ngandung faham kebangsaan. Dalam sila ini, Bangsa Indonesia dipandang bahwa, di satu pihak merupakan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasil dari sejarah perjuangan para bapak bangsa, di lain pihak juga diyakini bukan merupakan hasil final, “state of being”, melainkan merupakan hasil yang berkelanjutan untuk selalu dijadikan lebih, “state of becoming”. Bangsa Indonesia di samping sudah ada, namun tetap harus diperjuangkan keberadaannya baik di masa kini maupun di masa mendatang. Keberadaan Bangsa Indonesia me-rupakan suatu tantangan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Paham ini didasarkan pula atas realitas bangsa Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai golongan, suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan identitas lainnya.
Untuk dapat menjawab tantangan perjuangan tersebut, kesatuan dan persatuan bangsa sangat relevan untuk diutamakan. Keselamatan bangsa dan negara harus ditegakkan. Membela bangsa dan negara merupakan suatu kehormatan dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu pengorbanan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama diterima sepanjang dalam batasan nilai-nilai empat sila lainnya. Ucapan Presiden Kennedy beberapa tahun yang lalu sangat relevan untuk diingat, “Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country.” Untuk itu perlu diusahakan agar dalam penyelenggaraan perjuangan membangun bangsa dan negara selalu mengikutsertakan seluruh komponen bangsa, sehingga tak seorang pun tertinggal dari proses pembangunan. Apabila setiap orang tidak tercecer dari pembangunan bangsa dan negara, dengan sendirinya diyakini bahwa rasa cinta tanah air, bangsa dan negara dari setiap warga negara Indonesia semakin mantap tumbuh dan berkembang. Kejayaan bangsa dan negara tetap terpelihara sepanjang masa.

Aktualisasi dari sila Persatuan Indonesia ini dijiwai dan menjiwai empat sila lainnya dalam Pancasila. Dalam perjuangan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selalu dijiwai oleh semangat ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, disemangati oleh rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, penuh kesadaran kebersamaan dan jauh dari pemaksaan pendapat atau kehendak demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Sila ketiga ini merupakan kunci dasar/induk (master key) dari setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan orang seorang, lembaga masyarakat, dan lembaga negara serta menjiwai dan dijiwai pelaksanaan empat sila lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Wawasan pokok sila ke-empat ini adalah terselenggaranya prinsip demokrasi yang dipilih bangsa Indonesia yang sesuai dengan budaya bangsa. Dalam prinsip ini tercermin adanya pengikut sertaan rakyat dalam pengambilan keputusan, pembatasan kekuasaan negara, keterwakilan pelaku politik dan warganegara. Setiap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh komponen negara, keterwakilan pelaku politik dipimpin oleh hikmat kebijakanaan dalam permusyawaratan. Hikmat kebijaksanaan di sini harus dipahami demi terselenggaranya empat sila lainnya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hikmat kebijaksanaan tidak ada tempat untuk saling menyalahkan, untuk baku menang demi partai, kelompok atau golongannya. Setiap keputusan yang dida-sarkan atas permusyawaratan didasar-kan atas semangat kebersamaan demi tercapainya kesepakatan bagi kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Inilah makna musyawarah untuk mencapai mufakat.
Sila ke-empat ini merupakan semangat dasar dari setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan orang seorang, lembaga masyarakat, dan lembaga negara serta menjiwai dan dijiwai pelaksanaan empat sila lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Wawasan pokok sila ini adalah terwujudnya kesejahteraan, pemerataan, persamaan, bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kebebasan orang seorang untuk menentukan pilihan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Dalam sila ini wawasan terwujudnya pemerataan untuk memperoleh kesempatan dalam berbagai aspek kesejahteraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diutamakan. Terwujudnya pemerataan untuk memperoleh kesempatan tersebut didasarkan atas persamaan hak dan kewajiban di antara seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada tempat bagi pengisapan manusia atas manusia, (exploitation de l’homme par l’homme). Di samping pemerataan dan persamaan kesejahteraan tersebut, kebebasan untuk menentukan pilihan hidup sesuai dengan hati nuraninya oleh dirinya sendiri bagi setiap warganegara Indonesia dibuka seluas-luasnya. Semuanya demi tercapainya kesejahteraan bersama dan terpenuhinya rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia.
Sila ke-lima ini merupakan arah utama dari setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan orang seorang, lembaga masyarakat, dan lembaga negara serta menjiwai dan dijiwai pelaksanaan empat sila lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbang-sa dan bernegara.

C. Kesimpulan
Dengan uraian singkat tentang wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila ini diharapkan pemahaman terhadap Pancasila makin dimantapkan. Selanjutnya renungkanlah setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan masing-masing, baik sebagai individu, anggota masyarakat, orang seorang penyandang berbagai profesi, pegawai negeri, pengusaha, prajurit, pendeta, ustad dan sebagainya. diukur, dinilai, dipahami, dikritisi dengan menggunakan wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.

Dengan uraian singkat tentang wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila ini diharapkan pemahaman kita terhadap Pancasila senantiasa dapat dimantapkan. Dari wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila tersebut dapat diderivasi menjadi berbagai nilai atau pedoman dan petunjuk sikap tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dapat juga diderivasi menjadi berbagai nilai atau pedoman dan petunjuk sikap tingkah laku dan perbuatan individu, keluarga dan kelompok masyarakat, didasarkan pada profesi, denominasi atau lainnya.

Demikianlah secara singkat uraian tentang wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila untuk dapat dijadikan bahan perenungan dan pengembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB IX
PENUTUP

enghadapi gelombang perubahan nasional, regional dan global maka bangsa Indonesia harus mengaktualisasikan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu kajian untuk melestarikan dan mengembangkan Pancasila harus terus-menerus dilakukan agar bangsa Indonesia senantiasa yakin bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasio-nal, pandangan hidup, filsafat bangsa dan pemersatu bangsa yang benar-benar cocok dan tepat bagi bangsa Indonesia.

Demikian pula upaya untuk memahami, mengimple-mentasikan dan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah suatu keharusan atau suatu “cinditio sine quanon”, untuk membangun integrasi nasional dengan memperkokoh wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila tidak akan ada artinya jika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak diaktualisasikan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan berne-gara. Oleh karena itu :
- Nilai-nilai Pancasila harus dijelmakan dalam kegiatan penyelenggaraan kedaulatan dan kekua-saan negara, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kebebasan warganegara dan kemerdekaan mengemukakan pendapat dan seba-gainya.
- Nilai-nilai Pancasila sebagai etika, moral dan norma harus dijelmakan dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.
- Nilai-nilai Pancasila harus dijelmakan dalam penyelenggaraan hukum, kaidah hukum dan kea-dilan dan sebagainya.
- Nilai-nilai Pancasila harus dijelmakan dalam penyelenggaraan perekonomian, pemerataan kese-jahteraan rakyat, pemerataan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha dan sebagainya.
- Nilai-nilai Pancasila harus dijelmakan dalam penyelenggaraaan pendidikan, pemerataan mem-peroleh pendidikan dan sebagainya.

Sungguh-sungguh merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan negara-bangsa Indonesia, karena itu hendaknya manusia Indonesia menjadikan implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang harus dilak-sanakan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, aparat pemerintah, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan di Pusat dan Daerah, elit politik dan elit pengusaha, pemuka masyarakat dan pemuka agama serta insan pers yang diyakini mampu menjadi teladan dalam masyarakat dan bangsa. Selain itu juga sangat penting bagi generasi muda, karena ditangan merekalah ditentukan bentuk, warna dan corak masa depan bangsa Indonesia.

Dengan usaha dan perjuangan itu maka manusia dan bangsa Indonesia menjamin akan kelestarian, kelangsungan serta tetap kokohnya negara-bangsa yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial, yang dengan penuh semangat membangun manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Sekneg RI., Risalah Sidang BPUPKI – PPKI, 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945..
2. Ong Kok Han dan Andi Achdian, Pancasila: dari Kontrak Sosial menjadi Ideologi Negara, diambil dari Restorasi Pancasila FISIP-UI Mei 2001.
3. Daniel Daki Dae, Pancasila dan Keadilan Sosial diambil dari Restorasi Pancasila FISIP-UI Th. 2006
4. Manuel Kuisepo, Pancasila dan Keadilan Sosial: Peran Negara, diambil dan Restorasi Pancasila FISIP – UI Th. 2006
5. Dr. Midian Sirait, Revitalisasi Pancasila, Kata Hasta, Pustaka 2008.
6. Padmo Wahyono, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan, BP-7 Pusat 1996.
7. LPPKB Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam kehidupan Bernegara terbitan LPPKB tahun 2005.
8. Sis Hendarwati Hadiwitarto, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Faktor-faktor Kesejahteraan Rakyat di Indonesia tesis program Pasca Sarjana Magister Manajemen. STIE IPWIJA, 2005.
9. Yayasan Cipta Loka Caraka, Insiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Edisi 5, tahun 1973.
10. Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disunting oleh Oetojo Oesman – Alfian, diterbitkan oleh BP-7 Pusat tahun 1996.
11. Dr. Safaat Habib Pancasila sebagai ideologi.
12. Kepustakaan (Pendidikan Religiositas untuk SMP kelas 1, Penerbit Kanisius, 2006).
13. Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwodarminto, Balai Pustaka, Jakarta 1976)
14. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakartta, 1995)
15. Kamus Inggris Indonesia, John M. Echols dan Hassan Shadiuly, Cornell University Press Ithaca and London, P.T. Gramedia – Jakarta, 1987).
16. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa – Balai Pustaka Depdikbud, Cetakan Pertama 1988.
17. Prof. Dr. Soeryanto Poespowardoyo – Pancasila sebagai ideologi Penerbit BP-7 tahun 1996.
18. Buku Pegangan Kuliah bagi semua Fakultas di lingkungan UNS dengan judul “Pancasila dalam tinjauan Filsafat” – tahun 1990.
19. Risalah BPUPKI dan PPKI terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia.
20. The New Book of Knowledge – Charles Robert Darwin.
21. Pancasila Dasar Negara – Editor H. Amin Aryoso, SH. 1 Juni 2000.
22. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Buku 2 – Yayasan Cipta Loka Caraka.
23. Naskah Focus Crup Discussion – Ismail Arianto dan Sudarminto, Ditjen Kesbangpol Kemendagri.
24. Lahirnya Pancasila – Departemen Penerangan Republik Indonesia.
25. Tiga tantangan ideologis di masa depan: Konsistensi, Kotekstualisasi dan Aktualisasi – Drs. Moerdiono Sekneg R.I.
26. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP jilid 2 – Oleh Tim Abdi Guru Penerbit Erlangga tahun 2006.
27. J.C.T. Simorangkir, SH. – Drs. CST Kansil, SH. Drs. Rudy T. Erwin, SH. – “Aku Warganegara Indonesia” untuk SLTA – Penerbit Gunung Agung Jakarta Cetakan ke-5.

Pancasila
LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA (LPPKB)

Gedung Granadi Lt. 5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-I Kav. 8-9 Jakarta 12950
Telp. (021) 252.2745 Ext. 1090. Fax (021) 252.4646

Tim Penyusun:
LPPKB

Pengripta:
Soeprapto, M.Ed

Cetakan I: Oktober 2011

Perpustakan Nasional: Katalok Dalam Terbitan (KTD)

LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA (LPPKB)

Pancasila
Jakarta, Oktober 2011
ISBN:

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Tanpa ijin tertulis dari Penerbit, tidak diperbolehkan memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini.

DAFTAR ISI

Halaman
PENGANTAR …………………………………………………………………. 1
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………. 4
BAB II MAKNA PANCASILA ……………………………………….. 6
A. Pancasila Gagasan Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ……………………………………………..
B. Perumusan Pancasila ……………………………………
C. Hakikat Pancasila …………………………………………..
1. Konsep yang terdapat dalam Pancasila ……….
2. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila
3. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila ……. 6
9
13
15
30
36
BAB III PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ………….. 43
A. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara ………….
B. Pancasila tepat sebagai Dasar Negara NKRI …….
C. Peran dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara
D. Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara …
E. Implementasi Dasar Negara pada Otonomi Daerah
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi …………………..
G. Kesimpulan ………………………………………………….
45
48
50
55
56
56
58
BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI 60
A. Pengertian Ideologi ……………………………………….
B. Pancasila sebagai Ideologi Nasional Bangsa Indonesia …………………………………………
C. Pancasila Ideologi Terbuka …………………………….
D. Peran dan Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Nasional Bangsa Indonesia …………………
E. Implementasi Pancasila sebagai Ideologi ………
F. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Ideologi Pancasila …………………………………………
G. Kesimpulan …………………………………………………. 61

65 67

69 70

73 75

BAB V
PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP 76
A. Makna Pandangan Hidup ……………………………..
B. Etika Kehidupan Berbangsa ………………………….
C. Peran dan Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup …………………………………………………………
D. Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup
E. Faktor yang mempengaruhi Implementasi ………
F. Kesimpulan ………………………………………………… 76
82

89

92
100
102

BAB VI PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA ….. 105
A. Makna Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa …..
B. Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika ………………………………………
C. Konsep Dasar Bhinneka Tunggal Ika ………………
D. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika ………………………………………………….
E. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika ……………..
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi ………………..
G. Kesimpulan …………………………………………………. 108
114
119
122
126
131
134

BAB VII PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH 136
A. Makna Pancasila sebagai Filsafat …………………….
B. Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Filsafat ……
C. Implementasi Pancasila sebagai Filsafat ………….
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi …………………..
E. Kesimpulan …………………………………………………. 136154161163
164

BAB VIII WAWASAN POKOK TIAP-TIAP SILA DALAM PANCASILA 167
A. Pendahuluan ……………………………………
B. Wawasan Kebangsaan atau Nasionalisme …
C. Kesimpulan ………………………………………. 167
172
185
BAB IX PENUTUP 187
DAFTAR KEPUSTAKAAN 191

TIM PENYUSUN MATERI PANCASILA

I. Penasehat/Narasumber:
1. Soeprapto, M.Ed.
2. Prof. Darji Darmodihardjo, SH.
3. Prof. Dr. D. Khumarga, SH.MH.

II. Tim Penyusun :
- Ketua : Drs. Pitoyo, MA.
- Sekretaris : Drs. Hamzah Latief
- Anggota-anggota :
1. Dra. Ine Regina Oesman
2. Hj. Sis Hendarwati, SE.MM.
3. dr. Hadiwitarto
4. Drs. B. Parmanto
5. Santoso Oetomo
6. Ny. Woerjanti Iman Soetopo, SH.
7. Dra. Roch Boediati Suroso, MM.
8. Darsih Soepawan
9. Su’udiyah Mansur, BA.

III. Tim Editor :
1. Kaslar, SH.
2. Drs. Pitoyo, MA.
3. M. Badroen, SH.
4. Drs. B. Parmanto
5. Drs. Hamzah Latief

IV. Rancang Grafis
1. Zamroni, SE
2. Maksum, SAg

esuai dengan penggagas awal, Ir Soekarno, Pancasila diusulkan sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Para founding fathers menghendaki Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan philosofische grondslag, suatu pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi kokoh-tegaknya negara-bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Leitstar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional.

INDONESIA NEGARA BANGSAKU

Posted December 17, 2011 by lppkb by. Sony
Categories: Uncategorized

Indonesia Negara Bangsaku !
Di mana Kebangsaanmu ?

( Refleksi Seorang Anak Bangsa )

oleh

B. Parmanto
Anggota Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegera Jakarta
b_parmanto@yahoo.com
lppkb@yahoo.com

FYI :
Dimuat dalam :
Jurnal Yayasan Suluh Nuswantara Bakti
Residence II Lt 2 – Komplex Sultan Hotel Jakarta
Jl.Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Email : info@suluhnuswantarabakti.or
Indonesia Negara Bangsaku !
Di mana Kebangsaanmu ?
( Refleksi Seorang Anak Bangsa )

Disposisiku
S
ejak dalam kandungan rahim Ibu Pertiwi, hati nurani Ibu selalu membisikkan pada tulang-belulangku, darah-dagingku dan kesadaranku, bahwa Ibu bersamaku dan saudara-saudaraku berbagai suku mendiami pulau-pulau yang terapung pada lautan di kiri-kanan Katulistiwa, tertebar di antara Samodera Pasifik dan Samodera Hindia, dibatasi oleh Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan.
Aku menghayati hidup bersama dalam suasana persatuan, rukun dan damai, penuh semangat kekeluargaan, persaudaraan, tolong-menolong, bahu-membahu, gotong-royong dalam untung dan malang tiada kurang suatu apa pun. Tuhan menyediakan segala kebutuhan hidupku berlimpah-ruah di daratan dan di lautan yang menjadi habitatku. Aku tidak peduli orang tidak tahu namaku. Aku hanya peduli kepada keluargaku, saudara-saudaraku, Ibuku dan Penciptaku. Kepada-Nya aku selalu bersujud dengan caraku mensyukuri hidupku, keberadaanku dan habitatku. Syukur memuliakan Sang Pencipta dan terimakasihku kepada-Nya aku ungkapkan dengan tegap dan bangga dengan menya- nyikan lagu mars : “Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung-menyambung menjadi satu…….dst”.

Kedatangan Sesamaku yang Membelenggu
Sesamaku berdatangan ke habitatku dari segala penjuru bumi untuk mencari ruang hidup dengan membawa cara hidup dan penghidupannya. Sesamaku ada yang menamakan diri etnik atau ras India, Cina, Arab, Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan sebagainya. Mereka ada yang mengaku beragama Hindu, Buda, Islam, Kristen dan lain-lainnya. Aku tidak peduli siapa mereka dan apa pun etnik, ras atau agamanya. Semuanya aku terima seperti apa adanya sebagai sesamaku manusia, ciptaan Sang Maha Pencipta, Tuhan Allahku. Mosaik kehidupan habitatku berkembang secara dinamik beraneka ragam dalam suasana damai penuh tenggang rasa dalam kebersamaan. Mereka menamakan diriku dari sudut pemahaman mereka masing-masing. Ada yang menamakan diriku Nan-hai, Dwipantara, Nusantara, Suwarnadwipa, Jaza’ir al-Jawi, Hindia Belakang, Kepulauan Hindia, Insulinde, Indische Archipel, Indian Archipelago, Kepulauan Melayu, l’Archipel Indien, Oost Indie, East Indies, Indes Orientales, Hindia Timur, Melayunesia, Mikronesia, Indunesia, Indonesia, Nederlandsch Indie, Hindia Belanda, To-Indo, Hindia Timur dan sebagainya.
Ibu diam selalu, tidak peduli nama apa pun yang mereka berikan kepadaku. Ibu selalu memberikan kesempatan kepada diriku untuk memutuskan apa yang aku mau. Ibu juga tidak peduli pada ulah mereka, yang tidak saja berusaha menguasai kekayaan alamku, melainkan juga berusaha mengoyak budayaku dan jatidiriku. Sebagian kesadaranku tersihir hanyut dalam kesadaran etnik, ras, cara hidup dan agama mereka. Sejak itu ketenangan habitatku terusik dan terganggu. Namun Ibu selalu bersabar membiarkan perkembangan zaman berlalu seirama putaran jagad habitatku. Kesabaran Ibu seluas lautan habitatku, sehingga aku merasakan darat dan lautku seolah menyatu menjadi benua hidupku. Habitatku layaknya sebuah benua maritim. Mereka saling berebut pengaruh dan berusaha menguasai diri dan habitatku. Senjata mereka kelicikan dan kekerasan, bujuk rayu dan pemaksaan, menekankan untuk mengikuti cara hidup, budaya dan agama mereka, yang katanya akan membawaku ke sorga. Aku terjajah, terkoyak jiwa dan ragaku. Budayawan Umar Kayam sampai-sampai mengatakan, bahwa habitatku layaknya sampah peradaban dunia, sebab apa yang sesamaku bawa, –Hindu, Buda, Islam, Kristen,– tidak seperti aselinya di negara asalnya. Aku dikatakan, “tulangku animisme, dagingku Hindu, jubahku Arab, dan parfumku Eropa.” Aku terjebak dalam hidup termangu. Kekayaan alam habitatku terkuras untuk pemuas yang menguasai duniaku. Intelektualku terdidik oleh penderitaan. Jiwaku tertempa oleh penindasan. Mereka menguasai dan menekan perasaan dan kesadaranku. Kedunguan menghinggapi benakku.
Saat itu Ibu tetap bersabar dan berduka melihat aku. Sementara aku hanya bisa bernyanyi sendu meratapi kesedihan Ibu, “Kulihat Ibu Pertiwi, yang sedang susah hati. Air matamu berlinang… ”. “Ah, Ibu, aku mau hidup 100 tahun. Hidup ini terlalu pendek. Pekerjaan banyak sekali menunggu. Dan sekarang aku bahkan belum boleh memulai.” Keluh pahlawanku, Kartini, ibu yang terbelenggu. Terbelenggu adat dan tradisi, penjajahan dan zamannya. Dalam keluhanmu, Ibu, terkandung semangat yang menjiwai perjuangan anak-anakmu.

Kebangkitanku
Ibu, Kartini pahlawanku, saat tahun wafatmu, lahirlah Budi Oetomo, cermin awal kesadaran berbangsa, yang langsung atau tidak langsung merupakan penerus perjuanganmu, sebagai pangkal usaha merintis membebaskan belenggu anak-anakmu. Api semangat perjuanganmu melalui Budi Oetomo menjalar menyala-nyala dalam tubuh para pemuda-pemudimu. Mereka saling berhimpun dalam berbagai wadah kepemudaan setempat yang tersebar di seluruh habitatku, memancarkan kearifan dan kegeniusan lokal mengumandangkan denyut ingin bersatu menjadi satu. Pangkal perkembangan perjuangan anak-anakmu ini kemudian diidentifikasikan sebagai Kebangkitan Nasional bangsaku.

Sumpah Pemuda
Ibu, Kartini pahlawanku, dua puluh tahun kemudian sesudah wafatmu, mereka yang menyadari merasa satu habitat dengan segala keragamannya, satu penderitaan bersama dalam kandungan rahim Ibu Pertiwiku, bersumpah mengaku menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa : Indonesia; sembari diiringi kumandang lagu Indonesia Raya serta tebaran warna merah dan putih, yang ternyata di kemudian hari masing-masing menjadi lagu kebangsaan dan warna bendera lambang bangsaku, Indonesia. Peristiwa heroik itu kini selalu diperingati dan ditengarai menjadi Hari Sumpah Pemuda.

Indonesia Namaku
Ibu, mengapa nama Indonesia menjadi pilihanku? Konon pada tahun 1847, di Singapura terbit Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, memuat hasil penelitian dua orang ahli etnologi atau ilmu bangsa-bangsa, James Richardson Logan (1819-1869) dan George Samuel Windsor Earl (1813-1865). Mereka berpendapat bahwa sudah saatnya habitatku ditengarai nama khas, Melayunesia atau Indunesia. Usulan tersebut didasarkan pada pendapat, bahwa habitatku memang khas, solid dan kompak, merupakan satu kesatuan yang integratif ditinjau dari segi ilmu bangsa-bangsa. Katanya nama Indian Archipelago, yang sering dipakai selama itu, dirasa sangat panjang dan dapat menimbulkan kerancuan dengan nama-nama lain yang ada kaitannya dengan India. Earl memilih nama Melayunesia, sedangkan Logan memilih Indunesia. Untuk memudahkan dan mengenakkan penyebutan, Logan mengganti huruf u dengan huruf o, sehingga berbunyi Indonesia. Sejak saat itu para ahli ilmu bangsa-bangsa menamakan habitatku, Indonesia. Adolf Bastian (1826-1905), guru besar etnologi dari Universitas Berlin, Jerman, yang di antaranya turut memopulerkan namaku. Namun, Belanda yang menjajahku lebih senang menggunakan nama Malay Archipelago, Maleische Archipel. the Netherlands East Indies, Nederlandsch Oost Indië, atau Insulinde. Enggan menggunakan nama Indonesia, yang mungkin dirasa mudah dapat mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan anak-anak bangsaku
Ibu, dengan restumu, sejak Sumpah Pemuda itu, puteramu telah mantap memutuskan memilih nama yang digunakan dalam kancah kehidupan bersama, kehidupan sosial yang menyatu dan membudaya membentuk diri menjadi satu jatidiri, Indonesia. Dengan nama diri Indonesia, nama yang mengandung makna menghimpun segenap anak bangsa milik bersama anak-anakmu, telah dapat menumbuhkan rasa kesadaran satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Kesadaran merasa satu itu, dapat pula menguak kesadaran memiliki kesejarahan hidup sepenanggungan dalam perjalanan sejarah keemasan dan dalam penderitaan penjajahan. Timbul pula mitos merasa satu nenek-moyang, yang tercermin dalam nyanyianku “Nenek-moyangku Orang Pelaut…….”
Kesadaran memiliki kesejarahan yang sama dalam perjuangan hidup bersama inilah yang harus selalu disemai dan ditumbuh-kembangkan agar rasa kebangsaan yang ada selalu tertanam dalam sanubari memotivasi persatuan dan kesatuan ber-Negara-Bangsa, Indonesia !

Kemerdekaan Bangsaku
Ibu, setelah aku mempunyai nama diri, semangat persatuan dan kesatuan, aku merasakan denyut kesadaranku sebagai bangsa belum lengkap, utuh dan bulat, karena aku masih hidup terjajah oleh bangsa lain. Aku ingin bebas, merdeka, terlepas dari penjajahan dan penindasan serta dari segala kekangan dan ketakutan.
Pada penghujung akhir Perang Dunia II, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia dan menggantikannya menjajah Indonesia-ku seumur jagung lamanya. Bom atom Amerika yang dijatuhkan pada tanggal 15 Agustus 1945 di Hirosima memaksa Jepang menyerah kepada Sekutu. Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jepang.
Sementara itu Para Bapak Bangsa yang semula bersitegang dalam menentukan dasar negara yang akan didirikan, –atas dasar nasionalisme sekuler atau agama,– akhirnya kedua belah pihak, dengan kesadaran penuh bersepakat menerima Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar Negara yang akan didirikan. Dengan demikian Pancasila mampu menjawab silang pendapat dalam menentukan dasar negara, mempersatukan Para Pendiri Bangsa dan Negara, mampu mempersatukan bangsa. Sebagai suatu kesepakatan, Pancasila merupakan perjanjian luhur, kesepakatan bersatunya Bangsa Indonesia dalam mendirikan negara bangsa. Pancasila menjadi ligatur atau perekat bangsa. Dengan demikian, mengingkari Pancasila berarti mengingkari perjanjian luhur bangsa untuk bersatu dan akibatnya menuai perpecahan bangsa dan negara.
Pancasila adalah kesepakatan rakyat Indonesia untuk mendirikan dan membangun negara bangsa, yang semua warganya sama kedudukannya, sama kewajiban dan sama haknya, tanpa diskriminasi yang didasarkan agama, suku, ras, etnik, bahasa, budaya, keturunan, daerah dan gender. Demikian juga tanpa membedakan antara mereka yang mayoritas dan yang minoritas, sama-sama menikmati hak-hak dasar sebagai warga negara dan sebagai manusia. Konsensus maha penting tersebut terpatrikan dengan kukuh pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu kelompok “Islamis” dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersedia untuk mencoret tujuh kata sesudah “Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang sebelumnya disepakati sebagai “Piagam Jakarta”. Hal itu membuktikan bahwa demi persatuan bangsa, golongan mayoritas bersedia tidak diberi kedudukan khusus apa pun dalam undang-undang dasar negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah salah satu tanda kebesaran komitmen pada persatuan bangsa. Kenyataan tersebut tertuang dalam cakupan makna sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beraneka ragam namun merupakan satu jua. Seloka tersebut bermakna juga bahwa Bangsa Indonesia menerima kenyataan adanya pluralitas kehidupan etnik, suku, ras, budaya, adat-istiadat, agama, bahasa, gender dan sebagainya, yang sekaligus juga menerima kesatuan dan persatuan di antara sesama anak bangsa. Keaneka-ragaman atau pluralitas dikembangkan untuk dapat berfungsi menjadi dinamisator agar kesatuan nasionalitas atau nasionalisme tidak menjadi kaku, sempit dan picik atau chauvenistik. Sebaliknya nasionalitas atau nasionalisme menjadi bingkai yang dinamis agar keanekaragaman atau pluralitas tidak berkembang tanpa terkendali yang dapat menjadi jalan perpecahan bangsa.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Sukarno-Hatta, atas nama Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pada hari berikutnya, tanggal 18 Agustus 1945, Bangsa Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu kenyataan sejarah yang takteringkari, terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Belanda yang telah kalah menyerah kepada Jepang, dikawal oleh tentera Sekutu berusaha hendak kembali menjajah Indonesia. Namun usahanya tak kesampaian, sia-sia belaka. Para Pemuda Pemudi Anak Bangsa bertekad untuk hidup bebas. “Merdeka atau Mati”, “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung”. Segenap Anak Bangsa terpanggil untuk mempertahankan tanah air dan kemerdekaannya. Pertempuran melawan Belanda dengan pengawal sekutunya berkecamuk di mana-mana. Komisi Tiga Negara bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan mencari jalan penyelesaian melalui perundingan. Dilaksanakanlah Perundingan Kaliurang, Renville, Linggarjati, Konferensi Meja Bundar dan sebagainya, yang berakhir Belanda tidak dapat lagi menjajah Indonesia, dan kini de facto dan de jure terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara-Bangsaku
Ibu, Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan batu penjuru keberadaan Negara Bangsa yang kini kita tengarai sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kiranya secara hakiki niscaya harus dimaknai merupakan kesatuan hasil sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa dalam membangun kehidupan nasionalnya. Sampai-sampai ahli sejarah Arnold Toynbee mengatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya merupakan suatu perjuangan nasionalisme yang heroik, lain daripada yang lain dalam membangun bangsanya.
Ibu, bagaimana bangsaku sekarang ini mengamalkan kemerdekaan yang direbutnya; Pancasila yang telah mereka sepakati sebagai perjanjian luhur yang dijadikan dasar membentuk negara bangsanya; Undang-Undang Dasar 1945 yang mereka susun sebagai dasar pengaturan kehidupan berbangsa dan berneggara; serta sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Sangat memprihatinkan praksisnya sejak dulu, terutama akhir-akhir ini.
Pengamalan kemerdekaan bangsaku dewasa ini boleh dikatakan hanyalah tinggal ”nama tanpa makna”. Kedaulatan atas keberadaan bangsa dan negaraku terkoyak diinjak-injak jiranku, yang dulu justeru jiran itu minta bantuanku di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Kini jiranku mencuri kekayaan lautku, merebut pulau-pulauku, memperluas batas negaranya, mengincar kekayaan alamku, mengirim teroris untuk mengacau kehidupan bangsaku, mempengaruhi anak-anak bangsaku dengan dalih kata-kata manis ”bangsa serumpun, bangsa sekaum seagama” dsb.
Pengamalan Pancasilaku terletak di bibir pemimpin-pemimpinku. Mereka mengenyampingkan menegakkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengatur perekonomian bangsa tidak demi kesejahteraan masyarakat banyak. Perekonomian bangsaku hidup di atas dasar hutang yang tak kunjung mudah terlunasi. Mereka bangga dipercaya memperoleh hutang dari para negara kaya.
Undang-Undang Dasar 1945 tinggal nama, tidak mampu lagi menjamin kesatuan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum nasional terkoyak-koyak oleh semangat kedaerahan, primordialisme, kepentingan partai politik, golongan dan pribadi yang sedang merasa berkuasa. Wawasan hidup kebangsaannya terkoyak-koyak oleh wawasan kedaerahan, kesukuan, golongan, partai, kelompok, pribadi, dan bahkan wawasan perut yang sudah merasa menikmati keberadaanya dalam singgasana kekuasaannya.
Wawasan kebangsaanku merana di ambang batas kehidupan bangsa dan menjemput layu ditelan negara maju dan jiranku. Sisa hidupku kini dihiasi hingar bingar kemewahan hidup oleh para penguasa yang tidak merasa dungu.
Ibu, bangunkanlah Pemimpinku, bangkitkanlah Pemuda dan Mahasiswa Anak Bangsaku. Aku siap mengorbankan jiwaku demi negeriku, Ibu Pertiwiku!

Doa dan Harapanku
Ibu, refleksi ini disampaikan kepada sesama anak bangsa, tidak untuk diperdebatkan kesahihannya, melainkan sekedar untuk menggugah keprihatinan bersama sesama anak bangsa. Tidak sedikit sekarang ini sesama anak bangsa yang tidak tahu di manakah posisi dan bagaimanakah keadaan bangsanya. Hampir semua anak bangsa layaknya anak ayam kehilangan induknya, bercuat-cuat mencari induknya sambil mengais makanan ke sana ke mari tak henti, tidak tahu di mana induknya, resah tidak merasa tenang dan aman, makanan pun tidak didapatnya.
Semoga refleksi ini mudah dicerna oleh sesama anak bangsa dan menyadarkannya untuk dapat merasakan keprihatinan bangsanya. Selanjutnya bersama-sama bangkit untuk menegakkan moral bangsanya dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan bidang pengabdiannya masing-masing. Hanya dengan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih pribadi dari semua sesama anak bangsalah yang dapat menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya kehancuran.

Hidup Pancasila, dasar negaraku, ideologi bangsaku!
Bangkitlah Indonesiaku, Kebangsaanku!

Jakarta, 17 Agustus 2010
B. Parmanto*)

*) Penulis mantan PNS, mantan anggota MPR-RI 1997 No.D 968, masa mudanya pernah beberapa tahun menjadi guru SMA Santo Yusup Sleman dan SMA Santo Yusup Klaten, lektor muda pada Fakultas Sosial Politik UGM dan Fakultas Gabungan Fakultas Umum dan Filsafat UGM, dosen IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, Dekan Fakultas IPK Unika Atmajaya Jakarta; dan kini menjadi anggota Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara Jakarta.

EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Posted June 22, 2011 by lppkb by. Sony
Categories: Uncategorized

EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOEPRAPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA ( LPPKB )

2010

DAFTAR ISI

 

EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA                                   1

Makna Pilar ……………………………………………………..             4

  1. PILAR  PANCASILA…………………………………….             5
    1. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ……………………………………                    9
    2. Berbagai Konsep yang terdapat dalam Pancasila                                     13
      1. Konsep Religiositas ………………………………..   16
      2. Konsep Humanitas …………………………………   21
      3. Konsep Religiositas ………………………………..   26
      4. Konsep Souvereinitas ……………………………..   29
      5. Konsep Sosialitas …………………………………..   35
    3. Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam

Pancasila ……………………………………………………   38

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa …………………….   38
  2. Kemanusiaan yang Adil dan beradab………..   39
  3. Persatuan Indonesia ……………………………….   41
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan            …………………………………………………………….. 41
  5. Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia              42
  6. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila 44
    1. Kedamaian …………………………………………… 44
    2. Keimanan …………………………………………….. 44
    3. Ketaqwaan …………………………………………… 44
    4. Keadilan ……………………………………………….. 44
    5. Kesetaraan …………………………………………… 45
    6. Keselarasan ………………………………………….. 45
    7. Keberadaban ………………………………………… 45
    8. Persatuan dan Kesatuan ………………………… 45
    9. Mufakat ……………………………………………….. 46
    10. Kebijaksanaan ………………………………………. 46
    11. Kesejahteraan ………………………………………. 46
    12. Pancasila Ideologi Nasional bangsa

Indonesia …………………………………………………… 47

  1. Pengertian ideologi ………………………………… 48
  2. Lahir tumbuh kembang ideologi ………………. 50
  3. Pancasila dalah suatu ideologi ………………… 53
  4. Pancasila adalah ideologi terbuka ……………. 55
  5. Pancasila di tengah-tengah ideologi dunia     56
  6. Upaya mempertahankan, memantapkan, memapankan dan mengokohkan Pancasila sebagai ideologi ………………………………………………… 58
  7. Pancasila pandangan hidup bangsa

Indonesia …………………………………………………… 59

 

  1. B.  PILAR UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ……………. 63

Makna UUD …………………………………………………………. 66

Makna Pembukaan suatu Undang-Undang Dasar         66

  1. Konstitusi Amerika Serikat ……………………… 66
  2. UUD Negara Kesatuan Republik

Indonesia ……………………………………………… 68

  1. PILAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK  INDONESIA                     77
  2. Konfederasi ……………………………………………………. 77
  3. Negara Federal ………………………………………………. 78
  4. Negara Kesatuan ……………………………………………. 79

 

  1. PILAR BHINNEKA TUNGGAL IKA……………………….. 82

Pengantar ………………………………………………………….. 82

Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika………..            84

Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika ……………………… 91

Implementasi Bhinneka Tunggal Ika ……………………… 100

  1. Perilaku Inklusif …………………………………………….. 100
  2. Prilaku akomodatif …………………………………………. 101
  3. Tidak mencari menangnya sendiri …………………… 102
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat …………….. 103
  5. Rasa kasih sayang dan rela berkorban …………….. 103

Penutup ……………………………………………………………… 105

 

EMPAT  PILAR  KEHIDUPAN

BERBANGSA  DAN  BERNEGARA

 

PENGANTAR

Dalam berbagai wacana selalu terungkap bahwa telah menjadi kesepakatan bangsa adanya empat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara-bangsa Indonesia. Bahkan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah bersepakat dan bertekad untuk berpegang teguh serta mempertahankan empat pilar kehidupan bangsa tersebut. Empat pilar dimaksud dimanfaatkan sebagai landasan perjuangan dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini diungkapkan lagi oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada kesempatan berbuka puasa dengan para pejuang kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 2010 di istana Negara.

Empat pilar tersebut adalah (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut adalah sekedar berupa slogan-slogan,  sekedar suatu ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlukan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan menghadapi globalisasi.

Untuk itulah perlu difahami secara memadai makna empat pilar tersebut, sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud, dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut disampaikan secara singkat (a) arti pilar, (b) pilar Pancasila, (c) pilar UUD 1945, (d) pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, (e) pilar Bhinneka Tunggal Ika, serta (f) peran dan fungsi empat pilar dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun sebelumnya, ada baiknya bila kita merenung sejenak bahwa di atas empat pilar tersebut terdapat pilar utama yakni Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa adanya pilar utama tersebut tidak  akan timbul adanya empat pilar dimaksud. Antara proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dilukiskan secara indah dan nyata dalam lambang negara Garuda Pancasila.

Sejak tahun 1951, bangsa Indonesia, dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951, menetapkan lambang negara bagi negara-bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.  Ketetapan tersebut dikukuhkan dengan perubahan UUD 1945 pasal 36A yang menyebutkan: ”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”  Lambang negara Garuda Pancasila mengandung konsep yang sangat esensial dan merupakan pendukung serta mengikat pilar-pilar dimaksud. Burung Garuda yang memiliki 17 bulu pada sayapnya, delapan bulu pada ekornya, 45 bulu pada leher dan 19 bulu pada badan di bawah perisai, menggambarkan tanggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perisai yang digantungkan di dada Garuda menggambarkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sementara itu Garuda mencengkeram pita yang bertuliskan ”Bhinneka Tunggal ika,” menggambarkan keanekaragaman komponen bangsa yang harus dihormati, didudukkan dengan pantas dan dikelola dengan baik. Dengan demikian terjadilah suatu kesatuan dalam pemahaman dan mendudukkan pilar-pilar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia mengandung konsep dan prinsip yang sangat mendasar yakni keinginan merdeka bangsa Indonesia dari segala macam penjajahan. Tidak hanya merdeka atau bebas dari penjajahan fisik tetapi kebebasan dalam makna yang sangat luas, bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dalam beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari segala macam bentuk penjajahan modern. Konsep kebebasan ini yang mendasari pilar yang empat dimaksud.

Makna Pilar

 

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut ”soko”, bahkan bagi rumah jenis joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru. Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu yang besar dan dari jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan.

Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar atau soko guru yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seperti halnya soko guru atau pilar bagi suatu rumah harus memenuhi syarat agar dapat menjaga kokohnya bangunan sehingga mampu  bertahan serta menangkal segala macam ancaman dan gangguan, demikian pula halnya dengan belief system yang dijadikan pilar bagi suatu negara-bangsa. Pilar yang berupa belief system suatu negara-bangsa harus menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

 

  1. A.   PILAR PANCASILA

 

Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Indonesia menetapkan  Pancasila sebagai pilar kehidupan  berbangsa dan bernegara. Berikut alasannya.

Pilar atau tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat, yakni disamping kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan bangunan yang disangganya. Misal bangunan rumah, tiang yang diperlukan disesuaikan dengan jenis dan kondisi bangunan. Kalau bangunan tersebut sederhana tidak memerlukan tiang yang terlalu kuat, tetapi bila bangunan tersebut merupakan bangunan permanen, konkrit, yang menggunakan bahan-bahan yang berat, maka tiang penyangga harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dimaksud.

Demikian pula halnya dengan pilar atau tiang penyangga suatu negara-bangsa, harus sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang disangganya. Kita menyadari bahwa negara-bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya cukup luas seluas daratan Eropah yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi ribuan kilometer.  Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17 000 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka belief system yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa tersebut.

Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara-bangsa yang pluralistik.

Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Setiap kegiatan dalam negara harus berdasar pada hukum, dan setiap warganegara harus tunduk dan taat pada hukum. Perlu kita sadari bahwa satu-satunya norma kehidupan yang diakui sah untuk memaksa warganya adalah norma hukum, hal ini berarti bahwa aparat pemerintah memiliki hak untuk memaksa, dan apabila perlu dengan kekerasan, terhadap warganegara yang tidak mau tunduk dan tidak mematuhi hukum. Memaksa adalah hak asasi aparat penyelenggara pemerintahan dalam menegakkan hukum.

Suatu negara yang tidak mampu menegakkan hukum akan mengundang terjadinya situasi yang disebut anarkhi. Sebagai akibat warganegara berbuat dan bertindak bebas sesuka hati, tanpa kendali, dengan berdalih menerapkan hak asasi, sehingga yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan. Dewasa ini berkembang pendapat dalam masyarakat, aparat yang dengan tegas menindak perbuatan warganegara yang mengacau dinilai sebagai melanggar hak asasi manusia, bahkan sering diberi predikat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kita perlu sadar bahwa negara-bangsa Indonesia dewasa ini sedang dijadikan bulan-bulanan dalam penerapan dan pembelaan hak asasi manusia. Negara-bangsa Indonesia dibuat lemah tidak berdaya, sehingga kekuatan luar akan dengan gampang untuk menghancurkannya. Untuk menangkal pengaruh tersebut negara-bangsa Indonesia harus menjadi negara yang kokoh, berpribadi, memiliki karakter dan jatidiri handal sehingga mampu untuk menangkal segala gangguan.

Agar dalam penegakan hukum ini tidak dituduh sebagai tindak sewenang-wenang, sesuka hati penguasa, melanggar hak asasi manusia, diperlukan landasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diterima oleh rakyat. Landasan tersebut berupa cita hukum atau rechtsidee yang merupakan dasar filsafati yang menjadi kesepakatan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum mengejawantah dalam dasar negara, yang dijadikan acuan dalam menyusun segala peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan common denominator bangsa, kesepakatan bangsa, terbukti sejak tahun 1945 Pancasila selalu dicantumkan sebagai dasar negara. Pancasila dipandang cocok dan mampu dijadikan landasan yang kokoh untuk berkiprahnya bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum, dalam menjamin terwujudnya keadilan.

  1. Pancasila sebagai dasar negara Negara Kesataun Republik Indonesia

 

Rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan dinyatakan sebagai dasar negara. Dalam setiap dasar negara terdapat dasar fikiran yang mendasar, merupakan cita hukum atau rechtsidee bagi negara-bangsa yang bersangkutan.  Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya disebutkan:

 

. . . , maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa-ratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila menurut rumusan di atas berkedudukan sebagai dasar negara, sebagai staatsidee, cita negara sekaligus sebagai cita hukum atau rechtsidee. Cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan regulatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan derivasi dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundangan-undangan yang tidak konkordan apalagi bertentangan dengan Pancasila, batal demi hukum. Berikut disampaikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari Pancasila.

  1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, di antaranya menentukan dalam ”Landasan” :

”Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

 

  1. Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, Pasal 1 menetapkan:

”Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indoinesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.”

 

  1. c.       UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

 

menentukan di antaranya:

 

1)      Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara yang bertugas secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan negara, serta dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945.

2)      Termasuk pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil dan militer dan semua pejabat negara.

3)      Pasal 28 menetapkan bahwa sebelum seseorang diangkat menjadi pegawai negeri mengangkat sumpah :”Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.

4)      Pasal 23 menetapkan bahwa pegawai negeri diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah janji karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, dan atau melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

 

  1. d.      UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 

Undang-undang tersebut di antaranya menentukan:

 

1)      Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 27).

 

2)      Anggota DPRD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan; mempertahankan dan memeliha-ra kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 45).

 

Merujuk pada UU tersebut, bagi pegawai negeri, Pancasila adalah segalanya, karena sangat menentukan sikap dan perilakunya dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara. Bagi pegawai negeri yang tidak taat dan setia serta tidak mengamalkan Pancasila dapat dipecat tidak dengan hormat. Namun penegakan hukum terhadap UU No.43 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 ini masih sangat lemah, masih terdapat begitu banyak penyimpangan, namun tetap dibiarkan saja. Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak selayaknya membiarkan kondisi demikian. Perlu usaha nyata untuk mensosialisasikan UU dimaksud, melaksanakan law enforcement, dan penindakan terhadap pelanggarnya. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, senang maupun tidak senang, Pancasila harus dijadikan pilar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat diselenggarakan dengan semestinya.

Sementara itu setiap warganegara memiliki kewa-jiban untuk taat kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajib pula untuk berpegang teguh pada Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Agar kita dapat memahami dengan baik dan benar Pancasila, sehingga timbul keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara perlu memahami konsep yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan common denominator dari gagasan yang berkembang pada berbagai suku bangsa di seantero  tanah air. Tanpa memahami konsep yang terkandung dalam Pancasila tidak mungkin kita dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tepat dan benar.

  1. 2.       Berbagai Konsep yang terdapat dalam Pancasila

Konsep adalah gagasan umum dan abstrak, merupakan faham universal hasil olah fikir dan generalisasi manusia. Konsep adalah hasil konstruksi nalar manusia secara teoretik. Secara logik konsep berfungsi sebagai dalil, suatu gagasan yang memberikan makna terhadap fenomena atau hal ihwal sehingga ditemukan esensi atau hakikat dari fenomena atau hal ihwal dimaksud. Konsep dipergunakan oleh manusia untuk memberikan arti terhadap segala fenomena yang dialami oleh manusia, sekaligus sebagai acuan kritik dalam memberikan makna terhadap fenomena yang dihadapi.

Fenomena yang menjadi perhatian manusia sejak zaman purba adalah ”siapa manusia itu dan apa makna kehidupan ummat manusia ini.” Banyak gagasan yang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat sebagai konsep mengenai siapakah manusia itu. Berikut disampaikan beberapa konsep, sebagai bahan banding dan perluasan wawasan, mengenai hakikat manusia.

 Aristoteles, yang hidup di tahun 384 – 322 sebelum Masehi, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon; bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Manusia adalah makhluk pribadi merupakan suatu kesatuan, namun di sisi lain ia adalah makhluk sosial, suatu makhluk yang tidak mungkin hidup seorang diri, manusia membentuk keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Bertitik tolak dari konsep ini maka dipandang wajar apabila manusia berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep lain mengenai siapa manusia adalah pendapat Charles Robert Darwin,[1] yang hidup antara 1809 – 1882, mengemukakan teori tentang asal muasal segala makhluk yang ada di dunia termasuk manusia. Dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species ia kemukakan tentang konsep evolusi mengenai terjadinya segala makhluk di dunia termasuk manusia. Manusia tidak terjadi sekonyong-konyong tetapi melalui proses perlahan-lahan dan memakan waktu yang panjang. Konsep ini sangat bertentangan dengan ajaran agama yang berasal dari Timur Tengah, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan suatu sabda saja. Oleh karena itu konsep yang dikemukakan oleh Darwin ini mengguncang dunia, dan ditentang oleh agama. Dari konsep pokok tersebut berkembang konsep tentang terjadinya makhluk yakni konsep natural selection dan survival of the fittest. Terjadi seleksi alami yang menyebabkan tetap eksisnya suatu jenis makhluk tertentu dan berakhirnya makhluk yang lain karena tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapinya. Hanya makhluk yang mampu untuk mempertahankan eksistensi dirinya, maka makhluk tersebut dapat tetap ada.

Bagi rakyat yang menempati kepulauan Nusantara, sejak zaman purba, sebelum masuknya agama besar, telah memiliki suatu belief system tentang makna kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Bila Aristoteles memandang kehidupan manusia adalah dalam kaitannya dengan masyarakat, bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat (zoon politicon), rakyat yang menempati bumi Nusantara ini, khususnya orang Jawa, memandang bahwa kehidupan manusia adalah menyatu dengan alam semesta. Orang Jawa menyebutnya sebagai ”manunggaling kawulo Gusti.” Hubungan antara manusia sebagai individu dengan alam semesta tertata dan terikat dalam keselarasan dan keserasian atau harmoni. Masing-masing unsur memiliki peran dan fungsinya, dan masing-masing makhluk saling melayani sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban. Yang ingin diwujudkan adalah ketenteraman dan kedamaian dunia. Orang Jawa menyebutnya sebagai ”memayu hayuning bawono.[2]Berikut disampaikan beberapa konsep yang terdapat dalam Pancasila.

  1. a.      Konsep Religositas

Alam semesta dengan segala isinya ada dan begerak, tumbuh dan berkembang oleh suatu kekuatan gaib, yang manusia sendiri tidak mampu untuk memahami dengan seksama. Berkembanglah konsep mengenai hal yang gaib tersebut. Sesuai dengan tingkat daya nalar manusia, diberikan gambaran mengenai hal yang gaib tersebut. Suatu ketika manusia beranggapan bahwa kekuatan gaib tersebut tersembunyi dalam segala sesuatu yang berbentuk besar seperti batu yang besar, pohon yang besar, gunung yang besar, lautan yang luas dan sebagainya. Manusia harus bersikap yang baik terhadap benda-benda tersebut bila ingin selamat, tingkah laku yang tidak terpuji akan mengundang kemarahan kekuatan gaib yang tersembunyi di dalam benda-benda tersebut, dan berakibat yang tidak menyenangkan bagi manusia. Hal yang gaib tersebut bersifat tremendum, menakutkan atau mengerikan, tetapi di sisi lain menggiurkan atau fascinosum.

Namun kemudian manusia beranggapan bahwa sesuatu yang gaib tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti pohon yang besar dapat dimanfaatkan untuk membuat perahu yang dapat dipergunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Meskipun demikian, dalam memanfaatkan benda besar tersebut masih memerlukan upacara-upacara atau peribadatan tertentu agar segala yang dikerjakan manusia selamat dan memberi manfaat. Berkembanglah kemudian suatu pola fikir bahwa kekuatan gaib ini tidak terdapat dalam benda yang besar, tetapi pada benda-benda keramat, seperti makam para leluhur dan orang hebat, pada benda-benda keramat seperti keris, batu mulia dan sebagainya.

Pada waktu manusia mulai terlibat dalam kegiatan pertanian timbul pertanyaan, mengapa suatu ketika usaha pertaniannya berhasil suatu ketika gagal meski telah diusahakan dengan sebaik mungkin. Timbul suatu gagasan bahwa di luar usaha manusia dalam pertanian ini terdapat kekuatan gaib di luar kekuasaan manusia. Manusia tidak mampu membuat padi tumbuh, manusia hanya mampu memberikan kondisi yang sebaik mungkin agar padi dapat tumbuh dengan subur. Terdapat kekuatan gaib yang menyebabkan padi tumbuh dan berhasil dengan baik. Manusia memproyeksikan diri pada kekuatan gaib tersebut, bahwa kekuatan gaib ini berbentuk seperti manusia tetapi mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa dan di luar jangkauan manusia. Gagasan tentang kekuatan gaib semacam itu disebut pandangan anthropomorph, memberikan  gambaran kekuatan luar biasa tersebut dalam suatu persona seperti manusia. Contoh gagasan atau konsep anthropomorph ini misal dikenalnya Dewi Sri, Dewi Laksmi, Saripohaci dan sebagainya. Setiap kali seorang petani melakukan kegiatan pertanian dimulai dengan upacara memohon agar dewi-dewi tersebut memberikan restu dan keberhasilan terhadap pertanian yang diusahakan.

Konsep tentang dewa dan dewi ini berkembang dan diwujudkan dalam figur sebagai penguasa terhadap aspek kehidupan tertentu, ada dewa penguasa laut, penguasa api, angin, peperangan dan sebagainya. Dalam pewayangan dapat kita kenal dewa-dewa tersebut. Di antara dewa-dewa tersebut ada dewa yang paling berkuasa yang disebut dewa Sang Hyang Wenang. Wenang bermakna kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan apa saja, sehingga Sang Hyang Wenang adalah dewa penguasa segala hal dan penentu segala seluk beluk kehidupan dewa-dewa, manusia dan alam semesta.

Terdapat pula suatu ketika timbulnya gagasan bahwa kekuatan gaib ini terwujud dari asal muasal kehidupan yang bermula pada alat vital yang dimiliki oleh manusia. Dibuatlah tiruan alat vital manusia dari batu besar yang disebut sebagai lingga (alat kelamin laki-laki) dan yoni (alat kelamin wanita). Benda tiruan buatan manusia tersebut dipuja-puja bila ingin mendapatkan kesuburan. Konsep mengenai kekuatan gaib yang digambarkan di atas masih dapat kita temui dalam peninggalan sejarah maupun praktek kehidupan sehari-hari masyarakat, namun secara perlahan terkikis oleh hadirnya agama-agama baik yang berasal dari India, Cina, maupun Timur Tengah. Namun dengan pendekatan sinkretisisme yang diterapkan oleh rakyat, utamanya suku Jawa, dalam menerima agama-agama tersebut, konsep atau gagasan mengenai kekuatan gaib tersebut masih tetap nampak.[3]

Dengan masuknya agama-agama besar terjadilah perubahan konsep terhadap hal yang gaib di Indonesia. Kalau semula orang beranggapan bahwa kekuatan gaib itu tersembunyi dalam benda-benda tertentu, kemudian terwujud dalam suatu sosok yang digambarkan seperti manusia, maka dengan masuknya agama-agama tersebut terjadilah perubahan yang sangat drastis mengenai hal yang gaib tersebut. Kekuatan gaib ini tidak berupa dan tidak berwujud, tidak bermula dan tidak berakhir, tetapi memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menjadikan alam semesta dan mengaturnya. Berkembanglah konsep mengenai Tuhan yang Esa, apapun namanya. Nampaknya pemikiran mengenai konsep masalah gaib ini berkembang terus, dewasa ini terdapat suatu gagasan oleh sementara pihak bahwa yang gaib itu terdapat dalam diri segala yang tergelar di alam semesta itu sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam mencari kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa itu perlu dicari dalam diri masing-masing. Inilah konsep pantheisme. Konsep ini berkembang terus sampai-sampai ada yang berpandangan bahwa kekuatan gaib yang luar biasa di luar diri manusia itu tidak ada. Bagi bangsa Indonesia pemikiran terakhir ini dinilai tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia.

Konsep mengenai kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia ini adalah konsep religiositas, suatu konsep  dasar yang terdapat dalam setiap agama maupun keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh manusia. Pancasila mengandung konsep religiositas, suatu konsep yang mengakui dan meyakini bahwa di luar diri manusia terdapat kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta, mengaturnya sehingga terjadi keselarasan dan keserasian. Sebagai akibat manusia Pancasila beriman dan bertakwa terhadap kekuatan gaib tersebut. Pancasila menyebutnya sebagai suatu panduan yang bernama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan esensi dari segala agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia.

Dewasa ini dunia terpolarisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, satu sisi berusaha untuk menerapkan sistem pemerintahan sekular, satu pihak menerapkan sistem pemerintahan berdasar agama. Pemerintahan sekular berusaha membatasi bahwa urusan pemerintahan terbatas pada perkara yang menyangkut urusan kehidupan duniawi, mengatur kehidupan manusia selama hidup di dunia. Masalah kehidupan manusia setelah meninggalkan dunia menjadi tanggung jawab pribadi bukan urusan negara dan pemerintahan. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kesepakatan yang berkembang dalam masyarakat sendiri. Sumber kekuasaan dalam pemerintahan sekular adalah rakyat sendiri yang diperintah. Sedang negara yang berdasar agama mengaitkan kehidupan duniawi dengan kehidupan setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrowi. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah segala wahyu yang berasal dari Tuhan. Segala kebijakan penyelenggaraan pemerintahan hasil konstruksi nalar manusia yang tidak sesuai atau tidak merupakan derivasi dari wahyu Tuhan batal demi hukum. Ternyata pertentangan antara dua sistem pemerintahan ini berkembang makin marak memasuki abad ke XXI.

Dengan berdasar Pancasila utamanya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam penyelenggaraan pemerintahan, agama didudukkan dan ditempatkan secara proporsional. Agama dihormati tetapi tidak dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dengan demikian kepentingan agama dan konsep sekular diberi tempat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar Pancasila. Pemerintahan dengan dasar Pancasila bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Pemerintahan dengan dasar Pancasila memberikan akomodasi terhadap gagasan sekular dan pemerintahan berdasar agama.

  1. b.      Konsep Humanitas

Sejak berlangsungnya renaissance, pada abad 14 – 17, orang mulai menggagas ulang budaya yang berlangsung pada masa Yunani kuno. Bila sejak abad pertama orang terbius dengan agama-agama besar seperti agama Kristen dan Islam, sehingga pola fikir dan pola tindak manusia diwarnai oleh ajaran agama-agama tersebut, dengan berlangsungnya renaissance orang mulai mengembangkan daya fikirnya lagi untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapinya. Orang mempercayakan diri pada daya fikir manusia, bahkan ada yang beranggapan hanya daya fikir yang dipercaya untuk mengatasi segala persoalan hidup manusia.

Dengan berlangsungnya renaissance terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pandangan manusia terhadap hakikat dirinya. Bila sebelum renaissance berlaku anggapan bahwa suara Tuhan adalah segalanya, sehingga segala ketentuan yang mengatur manusia sepenuhnya tergantung pada ketentuan Tuhan, dengan berlangsungnya renaissance orang mulai bertanya apakah memang demikian seharusnya. Manusia mengangkat dirinya dengan cara mendudukkan dirinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk pemikir. Bahkan suatu ketika merubah anggapan bahwa suara Tuhan itu adalah suara rakyat atau Vox populi vox Dei.

Berkembanglah faham humanisme suatu faham yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki cirinya masing-masing secara tersendiri, atau yang biasa disebut sebagai jatidiri. Sebagai turunan dari anggapan tersebut manusia memiliki kebebasan dalam berfikir, mengemukakan pendapat, serta menentukan pilihan hidupnya. Gerakan humanisme ini yang melahirkan gagasan individualisme, liberalisme dan pluralisme. Gerakan humanisme ini berkembang dengan pesatnya setelah berakhirnya perang dunia kedua. Hal ini sangat mungkin dipicu oleh rasa penyesalan ummat manusia yang bersikap dan bertindak dehumanis sepanjang zaman. Manusia diperlakukan sekedar sebagai alat pemuas kepentingan-kepentingan tertentu. Bangsa-bangsa di dunia kemudian bersepakat melindungi kebebasan individu tersebut dalam suatu konvensi yang disebut ”Universal Declaration of Human Rights.”

Faham humanisme yang berisi konsep humanitas  menyentuh pula pemikiran para founding fathers, sehingga oleh Bung Karno diangkat menjadi salah satu prinsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan diusulkan untuk dijadikan salah satu prinsip yang menjadi dasar negara. Bung Karno menamakannya sebagai prinsip peri-kemanusiaan atau internasionalisme. Namun Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia akhirnya menyepakati sila kedua Pancasila ini ditetapkannya menjadi ”Kemanusiaan yang adil dan beradab,” yang memiliki makna sebagai berikut:

1)      Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Manusia dikaruniai oleh Tuhan berbagai disposisisi atau kemampuan dasar untuk mendukung misi yang diembannya. Disposisi tersebut adalah kemampuan untuk berfikir, merasakan, berkemauan dan berkarya. Sebagai akibat dari kemampuan tersebut manusia mengalami perkembangan dan kemajuan dalam hidupnya. Dengan kemampuannya tersebut manusia menghasilkan karya-karya baik yang bersifat nampak (tangible) maupun yang tidak nampak (intangible), terakumulasi dalam kehidupannya, dipelihara dan dijadikan kiblat dan acuan bagi hidupnya. Berkembanglah budaya dan peradaban. Disebabkan oleh pengalaman sejarah hidup yang berbeda yang dialami oleh masing-masing komunitas atau kelompok masyarakat, maka setiap kelompok masyarakat memiliki budaya dan peradabannya sendiri-sendiri. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Sebagai manusia atau suatu komunitas wajib menghormati kodrat, harkat dan martabat manusia yang manifestasinya berupa keaneka ragaman adat budaya lokal dan daerah.

 

2)      Dengan kemampuan dasar ”kemauan,” didukung oleh kemampuan fikir, perasaan, dan karya, manusia selalu berusaha untuk hidup dalam kondisi yang terbaik yang menimpa dirinya. Manusia selalu dirundung oleh ambisinya tersebut untuk mencari segala sesuatu yang diharapkan akan memberikan kepuasan hidupnya baik mengenai hal-hal yang bersifat jasmani maupun rokhani. Tuhan mengaruniai kebebasan pada manusia dalam menentukan pilihan hidupnya dalam mencari yang terbaik bagi kehidupannya. Namun kebebasan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia tersebut tidak cuma-cuma. Kebebasan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan maupun kepada masyarakat sekitarnya. Kebebasan ini biasa disebut sebagai hak asasi manusia, merupakan mahkota bagi kehidupan manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Namun dalam melampiaskan kebebasan tersebut manusia dibatasi, sekurang-kurangnya oleh kebebasan yang juga menjadi hak manusia lain. Terdapat cara yang dengan mudah dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menuntut atau melampiaskan kebebasan manusia, yakni tidak dibenarkan mengganggu dan melanggar kebebasan pihak lain pada waktu seseorang menuntut dan melampiaskan kebebas-annya.

 

3)      Meskipun manusia diciptakan dalam kesetaraan, namun realitas menunjukkan adanya fenomena yang beragam ditinjau dari berbagai segi. Keaneka ragaman manusia dapat dilihat dari sisi jasmani maupun mentalnya, sehingga setiap manusia memiliki kepribadian yang beragam yang membentuk jatidiri manusia sebagai individu. Namun dalam keaneka ragaman tersebut terdapat hal-hal yang  disepakati bersama, menjadi pengikat kehidupan bersama. Terdapat nilai-nlai dan prinsip-prinsip sama yang merupakan common denominator antar berbagai komunitas.  Sifat pluralistik manusia dihormati dan didudukkan dengan sepatutnya, tetapi harus dibingkai dalam suatu kebersamaan dan kesatuan.

 

4)      Tata hubungan manusia dengan manusia yang lain dikemas dalam tata hubungan yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. Bahwa eksistensi manusia di dunia adalah untuk dapat memberikan pelayanan pada pihak lain; orang Jawa menyebutnya sebagai ”leladi sesamining dumadi.” Manusia sebagai makhluk yang mengemban amanah untuk menjaga kelestarian ciptaan Tuhan memegang suatu prinsip ”memayu hayuning bawono.” Hal ini akan terselenggara dengan baik apabila dilandasi oleh sikap ”sepi ing pamrih, rame ing gawe; jer basuki mowo beyo;”[4] bahwa dalam mengusahakan tewujudnya kehidupan yang sejahtera, terciptanya keharmonisan segala ciptaan Tuhan, manusia harus menyisihkan kepentingan pribadi dan golongan, serta rela berkorban demi terwujudnya kondisi yang diharapkan dimaksud. Hal ini dapat terselenggara bila didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang sesama.

 

5)      Dalam berhubungan dengan sesama diharapkan manusia mampu untuk mengendalikan diri, tidak merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, paling kuasa, sehingga mengabaikan dan memandang remeh atau tidak penting pihak lain. Orang Jawa mengatakannya ”ojo dumeh, ojo adigang, adigung, adiguno.” Secara bebas dapat diartikan jangan meremehkan pihak lain maupun kondisi yang terjadi, jangan bersikap angkuh, merasa dirinya paling hebat dalam segala hal. Sifat inklusif harus dikembangkan sedang sifat eksklusif harus dihindari. Sementara itu kejujuran harus dikembangkan sebagai landasan untuk mengikat hubungan yang serasi, selaras dan seimbang. Demikian pula sifat mementingkan diri sendiri yang mengantar timbulnya kesrakahan harus dihindari.

  1. c.       Konsep Nasionalitas

Abad ke XX merupakan abad kebangkitan wawasan kebangsaan bagi negara-negara di wilayah Asia, tidak terkecuali bagi masyarakat yang mendiami wilayah yang pada waktu itu dikuasai oleh pemerintah Belanda, yang bernama Nederlands Oost Indie atau Hindia Belanda. Sejak tahun 1908 para pemuda telah gandrung dengan wawasan kebangsaan dengan mendirikan organisasi Boedhi Oetomo. Organisasi ini yang kemudian memicu lahirnya berbagai organisasi kepemudaan yang berasal dari berbagai daerah Hindia Belanda. Organisasi kepemudaan ini yang mendeklarasikan ”Sumpah Pemuda” yang sangat monumental, yang mengkristal menjadi dorongan kuat bagi lahirnya negara-bangsa Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu prinsip dasar negara adalah ”kebangsaan.” suatu prinsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan seseorang, golongan, tetapi suatu dasar ”semua buat semua.” Faham kebangsaan ini bukan merupakan faham kebangsaan yang sempit atau chauvinisme. Usul Bung Karno ini kemudian disepakati oleh BPUPKI menjadi persatuan Indonesia, yang memiliki makna sebagai berikut:

1)      Rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara terikat dalam suatu komunitas yang namanya bangsa Indonesia. Mereka mengaku dengan ikhlas dan bangga sebagai warga bangsa Indonesia, cinta serta rela berkorban demi negara-bangsanya.

 

2)      Tanpa mengurangi hak pribadi, loyalitas warganegara terhadap negara-bangsanya, mengenai perkara yang bersifat sekular atau duniawi, diletakkan di atas kepentingan pribadi dan golongan

 

3)      Dalam mengembangkan wawasan kebangsaan ciri golongan, baik ditinjau dari segi etnis, suku, agama, maupun adat budaya, dihormati dan ditempatkan secara proporsional dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan tidak mengeliminasi keanekaragaman. Kearifan lokal (local wisdom) dipelihara, dijaga dan dikembangkan sejalan dengan wawasan kebangsaan. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudaya-an di daerah di seluruh Indonesia diperhitungkan sebagai kebudayaan bangsa.

 

4)      Atribut negara-bangsa seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, bahasa nasional Indonesia dan gambar kepala negara dihormati dan didudukkan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan bangsa. Memperlakukan atribut negara secara tidak senonoh atau kurang beradab tidak sesuai dengan esensi wawasan kebangsaan. Menghormati atribut negara-bangsa tidak bermakna menyembah atau mensakralkan atribut tersebut. Perlu disadari bahwa mencederai atribut bangsa, atau melecehkan atribut bangsa sama saja dengan melecehkan diri sendiri sebagai warganegara-bangsa.

 

5)      Dengan berprinsip pada wawasan kebangsaan, bangsa Indonesia tidak menolak masuknya kebudayaan asing dengan syarat bahwa kebudayaan dimaksud harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, kesatuan dan persatuan banga. Bahwa kebudayaan asing dimaksud dapat memperkem-bangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

 

6)      Dalam mengembangkan wawasan kebangsaan perlu dihindari berkembangnya faham kebangsaan sempit, yang memandang bangsanya sendiri yang paling hebat di dunia dan memandang rendah bangsa yang lain. Demikian pula dengan wawasan kebangsaan tidak berkembang menjadi faham ekspansionis yang berusaha untuk menguasai negara-bangsa lain. Dengan berpegang pada wawasan kebangsaan, bangsa Indonesia memiliki missi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

 

  1. d.      Konsep Sovereinitas

 

Bila sila pertama, kedua dan ketiga Pancasila memberikan makna tata hubungan manusia dengan sekitarnya, maka sila keempat ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,” memberikan gambaran bagaimana selayaknya tata cara hubungan antara unsur-unsur yang terlibat kehidupan bersama, untuk selanjutnya bagaimana menentukan kebijakan dan langkah dalam menghadapi permasalahan hidup. Sedangkan sila ke-lima ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama, hidup berbangsa dan bernegara.

Berbagai pihak memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud ”kerakyatan” adalah yang oleh berbagai negara disebut demokrasi. Kerakyatan adalah demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang memiliki ciri sesuai dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berprinsip bahwa sumber kekuasaan atau wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan bersumber pada rakyat.

Dengan maraknya faham humanisme, pada era renaissance, manusia mulai mempertanyakan mengenai hakikat kekuasaan dalam memerintah. Kalau pada abad tengah dan sebelumnya negara pada umumnya dipimpin oleh seorang raja atau kaisar yang mengaku mendapat limpahan wewenang dari Tuhan, pada akhir abad ke XVIII orang mulai menyangsikan hal tersebut. Dengan mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, berasumpsi bahwa selayaknya kekuasaan atau wewenang memerintah itu bersumber dari yang diperintah, dari rakyat. Sangat terkenal  semboyan yang disampaikan oleh Abraham Lincoln (1809 – 1865), presiden ke-16 dari Amerika Serikat, tentang demokrasi. Dikatakannya bahwa demokrasi adalah ”government from the people, by the people and for the people”, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sebenarnya gagasan manusia mengenai sumber kekuasaan yang terdapat pada rakyat, telah jauh hari difikirkan sebelum Lincoln mengemukakan slogan yang sangat terkenal tersebut. Thomas Jefferson (1743 – 1826) presiden ketiga dari Amerika Serikat sejak tahun 1770-an telah mengemukakan gagasannya, dan setelah dibahas oleh para founding fathers Amerika, diterima sebagai pernyataan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Sangat terkenal preambule deklarasi itu yang rumusannya sebagai berikut:

We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving just powers from the consent of the governed.

Pernyataan inilah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan demokrasi yang bersifat individualistik dan liberalistik di Amerika Serikat.  Ada baiknya kalau kita bandingkan dengan gagasan Lafayette (1757 – 1834) dari Perancis yang kemudian diolah menjadi Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen yang rumusannya, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut:

Men are born and remain free and equal in rights. Social distinction can be based only upon public utility. The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are Liberty, Property, Security, and Resistance to Oppression. The source of all sovereign is essentially in the nation, no body, no individual can exercise authority that does not proceed from it in plain terms. Liberty consists in the power to do anything that does not injure others . . .   .Law is the expression of general will, all citizen have the right to take part personally or by their representatives in it formations . . .

Nampak adanya perbedaan landasan penyeleng-garaan demokrasi antara Amerika Serikat dan Perancis. Demokrasi Amerika Serikat terlalu berorientasi pada kepentingan pribadi dan melindungi hak asasi individu. Hal ini nampak dalam rumusannya yang berbunyi :”Governments are instituted among men, deriving just powers from the consent of the governed.” Sedang Perancis mengutamakan negara dalam penerapan demokrasi, terbukti dalam pernyataannya :” The source of all sovereign is essentially in the nation.” Marilah sekarang kita bandingkan prinsip dari dua negara tersebut dengan prinsip yang melandasi demokrasi di Indonesia. Berikut disampaikan beberapa frase yang berisi prinsip bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa;

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya;

Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, . . . ,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia,  . . . , yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa-ratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tidak terdapat istilah atau kata-kata individu atau manusia, tetapi yang ditonjolkan adalah kepentingan bangsa. Kemerdekaan adalah hak bangsa, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah untuk dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas, bahwa pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan di antaranya adalah untuk mencerdaskan  kehidupan bangsa, bahwa Negara Republik Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat dalam gerak pelaksanaannya dengan berprinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/pewakilan.

Dengan demikian demokrasi yang bersendi pada liberalisme yang individualistik tidak sesuai dengan demokrasi yang selayaknya diterapkan di Indonesia. Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata untuk membela dan mengakomodasi hak pribadi, tetapi juga harus menga-komodasi kepentingan bangsa. Bersendi pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, demokrasi yang diterapkan di Indonesia hendaknya memenuhi keten-tuan-ketentuan sebagai berikut :

1)      Segala keputusan demokratis tidak dibenarkan mengarah pada timbulnya perpecahan bangsa.

 

2)      Dalam mengambil keputusan hendaknya selalu berpegang pada adagium bahwa negara-bangsa ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan.

 

3)      Hak-hak pribadi tetap dihormati tetapi selalu ditempatkan dalam kerangka terwujudnya keselarasan hidup serta kelestarian ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

 

4)      Keputusan demokratis bukan semata-mata mengakomodasi aspirasi dan keinginan rakyat atau warganegara tetapi harus mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

5)      Praktek demokrasi yang diselenggarakan di negara lain dapat diterapkan di Indonesia dengan berpegang pada ketentuan di atas. Pengambilan keputusan dengan cara voting dibenarkan sejauh musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat mencapai hasil.

 

6)      Demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak semata-mata mengacu pada proses, tetapi harus memperhatikan juga tujuan yang telah menjadi kesepakatan bangsa.

 

  1. e.      Konsep Sosialitas

Pada umumnya, orang berbicara tentang demokrasi selalu dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga selalu dikaitkan dengan kehidupan politik negara-bangsa. Dengan penyelenggaraan demokrasi manusia dihormati, dihargai dan didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia., sehingga timbul kepuasan batin dalam diri manusia. Namun kepuasan hidup manusia tidak hanya terbatas pada kepuasan mental dan spiritual saja, manusia juga memerlukan kepuasan dari sisi material. Manusia membutuhkan berbagai keperluan hidup, baik yang berupa materi pendukung bagi hidupnya, maupun mengenai hal-hal yang bersifat mental dan spiritual.

Bung Karno dalam berbagai kesempatan selalu mengutip pendapat Juarez yang mengatakan bahwa demokrasi parlementer atau demokrasi politik tidak cukup, demokrasi politik harus disertai dengan demokrasi ekonomi. Dikatakannya :

Dalam demokrasi parlementer tiap-tiap orang dapat menjadi raja. Tiap orang dapat memilih, tiap orang dapat dipilih. Tiap-tiap orang dapat memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menterinya, tetapi di bidang ekonom tidak demikian. Si kaum buruh yang pada hari ini di dalam parlemen adalah raja, besok pagi di dalam pabriknya ia dapat dilempar ke luar dari pabriknya, menjadi orang yang tiada kerja.[5]

Selanjutnya dikemukakan bahwa yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Republik Indonesia ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada exploitation de l’ homme par l’homme. Sehingga akan terwujud masyarakat yang berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk dapat merealisasikan gagasan ini. Pemerintahan Inggris bercita-cita untuk mewujudkan affluent society, masyarakat yang serba kecukupan, masyarakat yang serba melimpah ruah dengan keperluan hidup, diterapkan pendekatan security welfare state. Setiap warga negara harus ikut dalam program asuransi, yang akan menjamin kelangsungan hidupnya. Amerika Serikat menerapkan yang disebut positive welfare state, yakni dengan cara memotong pengasilan orang kaya untuk dapat disebarkan kepada yang kurang beruntung. Bagaimana bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Berbagai pemikiran telah diusahakan bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pasal-pasal UUD 1945 telah memberikan landasan untuk mencapai hal tersebut, di antaranya terdapat dalam pasal 33 dan 34 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 33

(1)         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

(2)         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3)         Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkan-dung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemak-muran rakyat.

(4)         Perekonomian nasional diselenggarakan berda-sar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelan-jutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

 

Pasal 34

(1)    Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipeli-hara oleh negara.

(2)    Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masya-rakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3)    Negara betanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pela-yanan umum yang layak.

 

Dengan telah tersedianya landasan penyelenggaraan demokrasi ekonomi ini, tinggal bagaimana rakyat Indonesia menjabarkan lebih lanjut menyusun peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari pasal-pasal dimaksud, untuk selanjutnya direalisaikan dalam kenyataan.

  1. 3.       Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila

Konsep dasar religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas tersebut kemudian terjabar menjadi prinsip berupa lima sila yang diacu oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh Bung Karno sila-sila Pancasila itu disebut the five principles of Pancasila. 

Prinsip adalah gagasan dasar, berupa aksioma atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Prinsip dijadikan acuan dan dijadikan dasar menentukan pola pikir dan pola tindak sehingga mewarnai tingkah laku pendukung prinsip dimaksud. Sila-sila Pancasila itulah prinsip-prinsip Pancasila. Berikut disampaikan prinsip-prinsip Pancasila dan penjabarannya.

  1. a.      Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari konsep religiositas terjabar menjadi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang berisi ketentuan  sebagai berikut:

  • Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  • Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya;
  • Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain;
  • Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
  • Saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan;
  • Saling menghargai terhadap keyakinan yang dianut oleh pihak lain;
  • Beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pemeluk keyakinan lain;
  • Dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.

 

 

  1. b.      Kemanusiaan yang adil dan beradab

Dari konsep humanitas berkembang menjadi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan ketentuan-ketentaun sebagai berikut:

  • Hormati disposisi/kemampuan dasar manusia sebagai karunia Tuhan dengan mendudukkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya;
  • Hormatilah kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat;
  • Hormatilah sifat pluralistik bangsa dengan cara:

 

  • Kembangkan sikap inklusif, yang bermakna bahwa dalam berhubungan dengan pihak lain tidak bersikap menangnya sendiri, bahwa pendapatnya tidak mesti yang paling benar dan tidak meremehkan pendapat pihak lain.

 

  • Jangan bersifat sektarian dan eksklusif yang terlalu membanggakan kelompoknya sendiri dan tidak memperhitungkan kelompok lain. Sebagai akibat berkembang sikap curiga, cemburu dan berlangsung persaingan yang kurang sehat.

 

  • Hindari sifat formalistik yang hanya menunjukkan perilaku semu. Sikap pluralistik dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai dan saling hormat menghormati. Bahkan harus didasari oleh rasa kasih sayang sehingga dapat mempersatukan keanekaragaman dalam kerukunan.

 

  • Usahakan sikap dan tindakan konvergen bukan divergen. Sikap pluralistik mencari common denominator atau de grootste gemene deeler dan de kleinste gemene veelvoud dari keanekaragaman sebagai common platform dalam bersikap dan bertingkah laku bersama.

 

  • Tidak bersifat ekspansif, sehingga lebih mementingkan kualitas dari pada kuantitas.

 

  • Bersikap toleran, memahami pihak lain serta menghormati dan menghargai pandangan pihak lain.

 

  • Tidak menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif pada pihak lain.

 

  • Bersikap akomodatif dilandasi oleh kedewasaan dan pengendalian diri secara prima.

 

  • Hindari sikap ekstremitas dan mengembangkan sikap moderat, berimbang dan proporsional.

 

 

  1. c.       Persatuan Indonesia

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam prinsip Persatuan Indonesia adalah:

  • Bangga pada negara-bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warganegaranya.

 

  • Cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi negara-bangsanya.

 

  1. d.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berisi keten-tuan sebagai berikut:

 

  • Dalam mengambil keputusan bersama diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Win win solution dijadikan acuan dalam mencari kesepakatan bersama. Dengan cara ini tidak ada yang merasa dimenangkan dan dikalahkan.

 

  • Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan pada suara terbanyak, tetapi harus berlandasan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keputusan bersama harus mengandung substansi yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujud dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

  • Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan hegemoni/dominasi mayoritas. Segala pemangku kepentingan atau stakeholders dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilibatkan dalam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran, kedudukan dan fungsi masing-masing.

 

  • Mengacu pada prinsip politiek-economische demokratie (Bung Karno), bahwa demokrasi harus mengantar rakyat Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran, sociale rechtvaar-digheid.

 

 

 

  1. e.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berisi ketentuan sebagai berikut:

 

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
  • Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  • Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
  • Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  • Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

 

 

 

 

 

 

  1. 4.       Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila
    1. a.      Kedamaian

Kedamaian adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial  berlangsung secara selaras, serasi dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban dan ketenteraman. Segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi perebutan kepentingan. Hal ini akan terwujud bila segala unsur yang terlibat dalam kegiatan bersama mampu mengendalikan diri.

  1. b.      Keimanan

Keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan manusia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apapun yang terjadi di dunia adalah atas kehendak-Nya, dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan.

  1. c.       Ketaqwaan

Ketaqwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.

  1. d.      Keadilan

Keadilan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran fungsi dan kedudukkannya.

  1. e.       Kesetaraan

Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan jender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain. Setiap orang  diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

  1. f.        Keselarasan

Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai. Ibarat suatu orkestra, setiap pemain berpegang pada partitur yang tersedia, dan setiap pemain instrumen melaksanakan secara taat dan tepat, sehingga terasa suasana nikmat dan damai.

  1. g.      Keberadaban

Keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada ketentuan yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan pola fikir dan pola tindak.

  1. h.      Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beranekaragamnya komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara-bangsa Indonesia.

  1. i.         Mufakat

Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama.

  1. j.        Kebijaksanaan

Kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah fikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan dan keutamaan. Bagi bangsa Indonesia hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

  1. k.       Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab.

 

Dengan memahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang tentu masih akan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, permasalahan berikutnya adalah bagaimana konsep, prinsip dan nilai tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

 

  1. 5.       Pancasila Ideologi Nasional Bangsa Indonesia

 

Pancasila memiliki berbagai fungsi bagi bangsa Indonesia, suatu ketika Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, suatu ketika dipandang sebagai ideologi nasional, suatu ketika sebagai pandangan hidup dan suatu ketika sebagai ligatur bangsa. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai acuan bagi warganegara dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warganegara, sehingga berkaitan dengan pengelolaan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Redpublik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai acuan bagi bangsa Indonesia dalam mengelola berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin diwujudkan oleh negara. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dikelola sesuai dengan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam rangka memahami, untuk selanjutnya meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dapat dibanggakan dan handal  dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa di masa depan, maka dipandang perlu untuk mengu-pas secara lebih mendalam hal-hal berikut :

 

  1. Pengertian ideologi;
  2. Lahir, tumbuh-kembang ideologi;
  3. Pancasila adalah suatu ideologi;
  4. Pancasila adalah ideologi terbuka;
  5. Pancasila di tengah-tengah ideologi lain;
  6. Upaya untuk mempertahankan, memapan-kan dan memantapkan ideologi Pancasila.

 

  1. a.       Pengertian Ideologi 

Ideologi berasal dari kata Yunani idein yang berarti melihat dan logia yang berarti kata atau ajaran, sehingga ideologi  adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah fikiran. Selanjutnya A. Destult de Tracy (+ 1836) berpendapat bahwa ideologi  merupakan bagian dari filsafat ( science des idees ), yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain seperti pendidikan, etika dan politik.[6]

Ideologi juga diberi makna sebagai pra-penilaian kesadaran yang timbul karena pengaruh lingkungan hidup.

Dr. Alfian berpendapat bahwa ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka

Nilai dasar tersebut biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa, berakar dan hidup dalam realita kehidupan mereka, terutama pada waktu mereka berkonsensus untuk menjadikannya ideologi.[7]

Prof. Padmo Wahjono,SH, ideologi diberi makna sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke yang dicita-citakan.[8]

Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo memberikan arti ideologi sebagai keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.[9]

M. Syafaat Habib berpendapat bahwa ideologi adalah suatu kepercayaan politik (political belief) sebagai hasil kemauan bersama (volonte generale), sehingga membentuk keyakinan yang kokoh dalam komunitas politik. Ideologi ini dalam perjalanan sejarah bangsa akan dijadikan landasan tidak bergerak yang tangguh, dan sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa kini dan masa selanjutnya.[10]

Dari berbagai pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah:

Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sitem nilai

yang utuh, bulat dan mendasar.

Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa.

Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama.

Menjadi landasan yang tangguh dan arah dalam mencapai cita-cita bersama.

 

 

 

  1. b.      Lahir, tumbuh-kembang Ideologi

Sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan mengenai proses terbentuknya suatu ideologi. Pandangan pertama menyatakan bahwa suatu ideologi  yang berisi konsep-konsep yang abstrak terjadi melalui proses yang disebut inkrimental, secara berangsur-angsur, yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembang suatu masyarakat, sehingga suatu ketika diakui adanya nilai dasar, atau prinsip tertentu diterima sebagai suatu kebenaran yang diyakininya, untuk selanjutnya menjadi pegangan dalam hidup bersama. Nilai dasar dan prinsip dasar tersebut berkembang menjadi pandangan hidup atau filsafat hidup yang terjabar dalam norma-norma dalam kehidupan suatu masyarakat.  M. Syafaat Habib berpendapat bahwa ideologi lahir dan kemudian berkembang dari kepercayaan politik yang terbentuk dari kemauan umum, perjanjian masyarakat, sebagai realitas historis.[11]

Untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan prinsip yang terjabar dalam norma kehidupan, diperlukan seperangkat aparat, mulai dari bentuk yang sederhana, sampai bentuk yang rumit. Dalam masyarakat yang masih sederhana kita kenal yang kita sebut pendukung atau penjaga norma (normendrager).

Pandangan kedua menyatakan bahwa ideologi merupakan hasil olah fikir para cendekiawan untuk kemudian dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya Thomas Jefferson dengan menilai situasi kehidupan yang berkembang pada zamannya, menarik kesimpulan sehingga terumus menjadi suatu deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang bernafaskan ideologi liberalisme yang individualistik. Demikian juga Karl Marx mendeklarasikan suatu faham Marxisme, yang merupakan olah fikir yang merupakan derivasi dari pandangan Schopenhauer dan Hegel, sebagai tanggapan terhadap perkembangan masyarakat yang ada pada waktu itu, yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi manifesto komunis.

Alfian menyatakan bahwa pada umumnya ideologi mengandung dinamika internal yang memungkinkan untuk selalu memperbaharui diri atas maknanya sehingga selalu relevan dengan tantangan zamannya, dengan tidak mengingkari hakikat dan jatidirinya. Dengan cara ini diharapkan mempermantap, mempermapan dan memperkuat relevansi ideologi itu dengan masyarakatnya. Hal ini dapat terwujud apabila ideologi tersebut berisi nilai-nilai dasar yang berkualitas, masyarakat yang bersangkutan memiliki persepsi, sikap dan tingkah laku yang memadai, serta memiliki kemampuan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang ideologi tersebut.[12]

Dr. William T. Bluhm, yang dikutip oleh M. Syafaat Habib menyatakan terdapat empat teori mengenai timbulnya ideologi, yakni (1) bahwa ideologi merupakan rasionalisasi kepentingan yang akan terwujud dalam kehidupan politik; (2) ideologi muncul secara bebas rasional untuk mewujudkan hakikat kebenaran; (3) ideologi timbul tidak disadari sebagai jawaban kesulitan-kesulitan sosial yang timbul dalam masyarakat, sehingga ideologi berfungsi remedial dan kuratif; (4) ideologi sebagai realisasi hubungan antara perasaan dan arti hidup (sentiment and meaning), dalam rangka memberikan makna hidup yang baru dan segar, yang bermuara pada tersusunnya program-program maupun platform praktis, sebagai bekal otoritas politik bagi pembangunan.

  1. c.       Pancasila adalah suatu Ideologi

Langkah yang harus kita bahas lebih lanjut adalah benarkah Pancasila memenuhi syarat sebagai suatu ideologi, yang berisi gagasan, cita-cita, nilai dasar yang bulat dan utuh, yang merupakan kemauan bersama bangsa, dan menjadi landasan statis dan memberikan arah dinamis bagi gerak pembangunan bangsa.

Seperti di depan telah dikemukakan, Pancasila berisi konsep yang mengandung gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang bulat, utuh dan mendasar mengenai eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep tersebut secara singkat adalah:

  • Religiositas, suatu konsep dasar yang mengandung gagasan dan nilai dasar mengenai hubungan manusia dengan suatu realitas mutlak, apapun namanya. Sebagai akibat terjadilah pandangan tentang eksistensi diri manusia, serta sikap dan perilaku devosi manusia dalam hubungannya dengan Yang Maha Esa.

 

  • Humanitas, suatu konsep yang mendudukkan manusia dalam tata hubungan dengan manusia yang lain. Manusia didudukkan dalam saling ketergantungan sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam keadilan dan keberadaban sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Benar.

 

  • Nasionalitas, suatu konsep yang menyatakan bahwa manusia yang bertempat tinggal di bumi Nusantara ini adalah suatu kelompok yang disebut bangsa. Sikap loyalitas warganegara terhadap negara-bangsanya merupakan suatu bentuk tata hubungan antara warganegara dengan bangsanya.

 

  • Sovereinitas, suatu konsep yang menyatakan bahwa yang berdaulat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah rakyat, suatu konsep demokrasi, dengan ciri kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

 

  • Sosialitas, suatu konsep yang menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya NKRI. Yang ingin diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan perorangan.

 

Konsep dan nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut merupakan pandangan yang bersifat universal, merupakan kepedulian para pakar dan cendekiawan sejak zaman purba sampai dewasa ini. Perbedaannya bahwa konsep-konsep dan nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut saling terikat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan sistemik, sehingga membentuk suatu ciri khusus atau orisinal, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ideologi.

Sementara itu pada waktu dirumuskan pada tahun 1945, prosesnya tiada berbeda dengan proses kelahiran deklarasi kemerdekaan Amerika. Bahwa Pancasila digali dari realitas kehidupan yang ada di masyarakat, dan mendapat kesepakatan secara bulat dari wakil rakyat pada waktu itu. Dengan demikian maka Pancasila dapat disejajarkan dengan ideologi lain di dunia, bahkan mungkin memiliki kelebihan.

  1. d.      Pancasila adalah Ideologi Terbuka

Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi terbuka. Demikian juga pada masa reformasi beberapa Ketetapan MPR RI menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Menurut Dr. Alvian, suatu ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yakni (1) dimensi realitas, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat, (2) dimensi idealisme yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, dan (3) dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.[13]

Selanjutnya dikemukakan bahwa Pancasila tidak diragukan memiliki tiga dimensi tersebut, pertama bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memang senyatanya, secara riil, terdapat dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa. Kedua bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama; ketiga bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jatidiri yang terkandung dalam nilai dasarnya.

Sebagai ideologi terbuka Pancasila diharapkan selalu tetap komunikatif dengan perkembangan masyarakatnya yang dinamis dan sekaligus mempermantap keyakinan masyarakat terhadapnya. Maka ideologi Pancasila harus dibudayakan dan diamalkan, sehingga akan menjiwai serta memberi arah proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  1. e.      Pancasila di tengah-tengah Ideologi Dunia

Sejarah umat manusia memberikan suatu bukti secara jelas bahwa abad ke dua puluh, sekurang-kurangnya paruh kedua abad dua puluh terjadi suatu persaingan yang ketat antara ideologi liberal kapitalistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan tersebut berkembang menjadi perang dingin, dan dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur.

Tidak tahan akan situasi tersebut beberapa pemimpin Negara Asia dan Afrika, yang di-provoke oleh Bung Karno, pada tahun 1955 menyelenggarakan suatu konferensi negara-negara yang tidak terlibat pada blok barat, maupun blok timur di Bandung. Konferensi tersebut yang melahirkan organisasi negera-negara non blok. Tujuan organisasi ini adalah menuntut terciptanya dunia yang adil sejahtera dan damai. Apabila kita cermati maka tujuan tersebut tiada lain adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh Pancasila.

Sebagai langkah lebih lanjut dari perjuangan negara non blok tersebut pada tanggal 30 September 1960 Bung Karno berpidato di depan PBB, dengan tema “To build the World Anew,” menawarkan suatu ideologi yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kedamaian dunia. Ideologi tersebut adalah Pancasila yang oleh bung Karno disebut sebagai hogere optrekking dari Declaration of Independence USA dan Manifesto Komunis USSR.

Ternyata memasuki tahun 1990-an ideologi komunis mengalami kemerosotan yang luar biasa, atau mungkin suatu kemunduran, hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara ini ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan, dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar di se antero dunia. Namun perlu dicatat bahwa masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan kesukaran tersendiri, seperti terjadinya kebebasan yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kesukaran tersendiri. Sekularisme yang biasanya menyertai faham liberal ini di beberapa negara berkembang, yang berorientasi pada agama tertentu, menjadi penghalang. Oleh karena itu Pancasila yang merupakan ideologi terbuka dan memberikan peluang untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut.

  1. f.        Upaya mempertahankan, memantapkan, memapan-kan, dan mengokohkan   Pancasila sebagai ideologi

Menurut  Alfian terdapat empat faktor yang dapat menjadikan suatu ideologi tetap dapat bertahan dan menjadi ideologi yang tangguh, yakni (1) bahwa ideologi tersebut berisi nilai dasar yang berkualitas, (2) bahwa ideologi tersebut difahami, dan bagaimana sikap dan tingkah laku masyarakat terhadapnya, (3) terdapat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan ideologi tersebut tanpa menghilangkan jatidiri ideologi dimaksud, dan (4) seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu membudaya dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[14]

Sejauh mengenai Pancasila sebagai suatu ideologi faktor pertama mengenai kualitas nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak perlu diragukan, tetapi faktor 2, 3, dan 4 masih memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan, memantapkan, memapankan, dan mengokohkan Pancasila. Untuk itulah perlu adanya usaha secara serius, dengan jalan implementasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

  1. 6.       Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, tentang adil dan zalim, jujur dan bohong, dan sebagainya. Dengan demikian membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domein etika, masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ihwal yang selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari. Semua agama selalu berkaitan dengan pengembangan moral, demikian juga adat budaya masyarakat selalu peduli pada moral, sehingga membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan bersinggungan, bahkan dapat saja berhadapan dengan ajaran agama dan/atau adat budaya suatu masyarakat trertentu. Sementara itu kehidupan modernpun mengembangkan nilai dan norma tertentu yang dimanfaatkann sebagai acuan bersikap dan bertingkah laku manusia. Agar dalam mengupas Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diusahakan secara proporsional ada baiknya difahami makna (a) nilai, (b) norma, (c) etika dan moral.

Nilai adalah kualitas yang melekat pada suatu hal ihwal atau subyek tertentu yang berakibat dipilih atau tidaknya hal ihwal atau subyek tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan yang adil selalu menjadi dambaan rakyat. Lukisan yang indah selalu diburu oleh para kolektor lukisan. Orang yang jujur selalu dihargai oleh masyarakatnya, dan sebagainya. Apabila nilai idaman dapat terwujud, maka akan menimbulkan rasa puas diri pada masyarakat, yang bemuara pada rasa tenteram, nyaman, sejahtera dan bahagia.

Nilai adalah kualitas, ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan antar bangsa. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi atau reaksi, sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Konsekuensinya nilai menjadi tujuan hidupnya, yang ingin diwujudkan atau ditolak dalam kenyataan. Misal keadilan dan kejujuran, merupakan nilai yang selalu menjadi kepedulian dan dambaan manusia untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Sebaliknya kezaliman dan kebohongan merupakan nilai yang selalu ditolak dalam kehidupan.

 

Di depan telah diuraikan makna konsep, prinsip dan nilai yang terdapat dalam Pancasila, yang menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia, dan ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila di antaranya kedamaian, keimanan, ketaqwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan, kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, kesejahteraan.

 

Norma adalah nilai yang dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan atau menilai suatu tingkah laku manusia.  Norma berasal dari bahasa Latin yang artinya siku-siku, suatu alat untuk mengukur apakah suatu obyek tegak lurus atau miring. Demikian pula halnya dengan norma kehidupan, dipergunakan manusia sebagai pegangan atau ukuran dalam bersikap dan bertindak; apakah sikap dan tingkah lakunya menyimpang atau tidak menyimpang dari nilai yang telah ditetapkan. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikenal berbagai norma, seperti norma agama, norma adat, norma moral, norma hukum dan sebagainya. Perkembangan nilai menjadi norma sangat tergantung dari pandangan masyarakat masing-masing serta tantangan zaman. Masing-masing mendukung nilai sesuai dengan bidangnya. Dari berbagai norma tersebut hanya norma hukum yang memiliki hak untuk memaksa, norma yang lain implementasinya bersendi pada kesadaran masyarakat yang bersangkutan.

Etika adalah ilmu tentang kesusilaan, membahas mengenai nilai dan norma yang meliputi hal ihwal yang selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari.[15] Etika adalah seperangkat nilai, prinsip dan norma moral yang menjadi pegangan hidup dan dasar penilaian baik-buruknya perilaku atau benar-salah tindakan manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat.[16]

 


  1. B.    PILAR  UNDANG-UNDANG  DASAR  1945

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan barbagai undang-undang yang menjadi derivatnya.

Makna Undang-Undang Dasar

Beberapa pihak membedakan antara pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Misal dalam kepustakaan Belanda, di antaranya yang disampaikan oleh L.J. van Apeldoorn, bahwa konstitusi berisi seluruh peraturan-peraturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berisi prinsip-prinsiup dan norma-norma hukum yang mendasari kehidupan kenegaraan, sedang undang-undang dasar hanya memuat bagian yang tertulis saja. Istilah undang-undang dasar sangat mungkin terjemahan dari grondwet (bahasa Belanda), yang berasal dari kata grond yang bermakna dasar dan wet yang berarti hukum, sehingga grondwet bermakna hukum dasar. Atau mungkin juga dari istilah Grundgesetz yang terdiri dari kata Grund yang bermakna dasar dan Gesetz yang bermakna hukum. Sangat mungkin para founding fathers dalam menyusun rancangan UUD mengikuti pola pikir ini, hal ini terbukti dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan hal sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Konstitusi berasal dari istilah Latin constituere, yang artinya menetapkan atau menentukan. Dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dasar dan kewajiban warganegara suatu negara, perlin-dungan warganegara dari tindak sewenang-wenang sesama warganegara maupun dari penguasa. Konstitusi juga menentukan tatahubungan dan tatakerja lembaga yang terdapat dalam negara, sehingga terjalin suatu sistem kerja yang efisien, efektif dan produktif, sesuai dengan tujuan dan wawasan yang dianutnya.

Begitu banyak definisi tentang konstitusi, namun dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah:

  • Keseluruhan peraturan-peraturan dasar suatu bangsa, negara atau organisasi politik, body politics, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
  • Berisi ketentuan-ketentuan yang menetapkan pendistribusian kekuasaan yang berdaulat pada unsur, unit atau lembaga yang terdapat dalam organisasi politik atau negara dimaksud,  secara horizontal dan vertikal dalam kehidupan bersama;
  • Peraturan-peraturan dasar tersebut mengan-dung prinsip-prinsip dan norma-norma yang mendasari kehidupan bersama;
  • Mengatur hak dan kewajiban dari segala unsur yang terlibat dalam kehidupan berma-syarakat dan atau bernegara;
  • Menjamin dan melindungi hak-hak tertentu rakyat atau anggotanya.

Konstitusi modern lahir didorong oleh kesadaran manusia akan kedudukan, hak dan kewajiban manusia sebagai ciptaan Tuhan dalam mengatur tatahubungan bermasyarakat dan bernegara. Para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau memberikan saham yang sangat besar bagi kelahiran konstitusi modern ini. Bersendi dari gagasan para filsuf inilah yang kemudian melahirkan konstitusi modern pertama di Amerika Serikat dan Perancis.

Konstitusi modern bukan hanya merupakan usaha manusia untuk melindungi dirinya dari tindak kesewenang-wenangan antara sesama manusia dan penguasa, tetapi lebih bersifat upaya untuk merealisasikan hak asasi manusia, bagaimana kebebasan individu, dan kesetaraan dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dapat terselenggara dengan sepatutnya. Berkembanglah pertanyaan-pertanyaan seperti:

  • Apakah hak penguasa untuk memerintah rakyat? Seberapa luas hak tersebut?
  • Siapakah yang melimpahkan kekuasaan atau kewenangan untuk memerintah ini?
  • Seberapa jauh kewenangan penguasa untuk mengatur segala segi kehidupan rakyatnya?
  • Dan sebagainya.

Makna Pembukaan suatu Undang-Undang Dasar

Salah satu bagian yang penting dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah Pembukaannya, yang biasa disebut juga dengan istilah Preambule atau Mukaddimah. Dalam Pembukaan suatu UUD atau Konstitusi terkandung prinsip atau pandangan filsafat yang menjadi dasar perumusan pasal-pasal Batang Tubuh Konstitusi, yang dijadikan pegangan dalam hidup bernegara. Berikut disampaikan perbandingan antara Preamble Konstitusi Amerika Serikat dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  1. a.       Konstitusi Amerika Serikat

Rumusan Preamble Konstitusi Amerika adalah sebagai berikut:

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provIde for the common defence, promote the general Welfare,  and secure the Blessing of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this CONSTITUTION for the United States of America.  

Untuk lebih memahami isi Preamble Konstitusi Amerika Serikat ini perlu kita fahami pandangan filsafat yang terdapat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat  yang terdapat dalam alinea pertama yang rumusannya adalah sebagai berikut:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain analienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. – That to secure these rights, Government are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.

Dari alinea pertama Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan dari Preamble Konstitusi Amerika Serikat dapat kita temukan prinsip-prinsip dan konsep dasar yang dijadikan landasan penyelenggaraan Negara Amerika Serikat. Prinsip dan konsep dasar tersebut adalah sebagai berikut:

  • Bangsa Amerika mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang setara, dan mengaruniai hak-hak tertentu yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan.
  • Sumber kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat yang diperintah. Kekuasaan diterapkan berdasar persetujuan yang diperintah. Inilah prinsip pemerintahan demokrasi yakni just powers from the consent of the governed, seperti yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln (1809 – 1865) presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang menyata-kan “government from the people, by the people and for the people.
  • Konstitusi yang disusun tersebut diharapkan dapat mewujudkan (a) more perfect union – persatuan yang lebih sempurna, (b) justice – keadilan, (c) tranquility – ketenangan, (d) common defence – pertahanan bersama, (e) general welfare – kesejahteraan umum, dan merealisasikan liberty – kebebasan. Sejak awal dan sampai kini tidak berubah, bangsa Amerika Serikat menginginkan terwujudnya kesatuan, keadilan, ketenangan, keamanan dan terealisasikannya kebebasan dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip inilah yang dapat kita amati praktek kehidupan kenegaraan di Amerika Serikat.

 

 

  1. b.      Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Marilah kita bandingkan Pembukaan UUD 1945 dengan Preamble Konstitusi Amerika Serikat. Ada baiknya bila kita fahami dahulu prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu marilah kita cermati rumusan Pembukaan UUD 1945 dimaksud.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya;

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi  dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab,  Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Marilah kita mencoba untuk memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD ini.

  1. 1.       Sumber Kekuasaan

 

  • Di alinea ketiga disebutkan bahwa “pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” yang bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam dasar negara sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Namun di sisi lain, pada alinea ke-empat disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat,” yang berarti bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, . . . “
  • Dari frase-frase terbut di atas jelas bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan kenegaraan dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. Terdapat dua sumber kekuasaan yang diametral.
  • Perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersumber dari dua sumber kekuasaan tersebut. Perlu pemikiran baru bagaimana meng-integrasikan dua sumber kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi kontroversi.

 

  1. 2.       Hak Asasi Manusia

Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak terumuskan secara eksplisit. Namun bila kita cermati dengan seksama akan nampak bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 memuat begitu banyak frase yang berisi muatan hak asasi manusia. Berikut disampaikan beberapa rumusan yang menggambarkan tentang kepedulian para founding fathers tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

  • Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk “menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas,”salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut oleh setiap manusia.
  • Kemerdekaan Negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hak kebebasan dan mengejar kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan.
  • Sementara pasal 27, 28, 29, 30dan 31 dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pasal-pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia.

Dari frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, dan beberapa pasal dalam UUD 1945 telah memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Tidak benar bila UUD 1945 yang asli tidak mengakomodasi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi setelah diadakan perubahan UUD.

  1. 3.  Sistem Demokrasi

Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam dalam alinea ke-empat  yang menyatakan:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab,  Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Frase ini menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi.

Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia pernah berkembang yang disebut “demokrasi terpimpin,” suatu ketika “demokrasi Pancasila,” ketika lain  berorientrasi pada faham liberalisme.

  1. 4.       Faham Kebersamaan, Kegotong-royongan

Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak diketemukan istilah individu atau orang, berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusinya adalah untuk mengabdi pada kepentingan individu. Begitu banyak istilah bangsa diungkap dalam Pembukaan UUD 1945. Nampak dengan jelas bahwa maksud didirikannya Negara Republik Indonesia yang utama adalah untuk melayani kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Hal ini dapat ditemukan dalam frase sebagai berikut:

  • Misi Negara di antaranya  adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” bukan untuk melindungi masing-masing individu. Namun dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan.
  • Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Indonesia adalah ;”suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indnesia.” Sekali lagi dalam rumusan tersebut tidak tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.

Dari uraian yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasalnya mengandung prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

  • Mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, wajib bersyukur atas segala rahmat dan karuniaNya. Sehingga merupakan hal yang benar apabila manusia berterima kasih atas kasih sayangNya, tunduk pada segala perintahNya dan mengagungkan akan kebesaranNya.
  • Manusia memandang manusia yang lain dalam kesetaraan dan didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Manusia diakui akan hak-haknya, diakui perbe-daannya, namun diperlakukan dalam koridor hakikat yang sama. Keanekaragaman individu ditempatkan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan  keanekaragaman adalah untuk merealisasikan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yakni untuk menciptakan kebaikan, kelestarian dan keharmonian dunia.
  • Manusia yang menempati puluhan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dan dari pulau Miangas sampai pulau Rote membentuk suatu kesatuan geographical politics, memiliki sejarah hidup yang sama, sehingga terbentuk karakter yang sama, memiliki cita-cita yang sama, merupakan suatu bangsa yang disebut Indonesia yang memiliki jatidiri sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Jatidiri tersebut tiada lain adalah Pancasila yang menjadi acuan bagi warga-bangsa dalam bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi berbagai tantangan dalam berbangsa dan bernegara.
  • Bangsa Indonesia dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi bersama, memilih cara yang disebut “musyawarah untuk mencapai mufakat,” suatu cara menghormati kedaulatan setiap unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Hal ini yang merupakan dambaan bagi setiap manusia dalam hidup bersama.
  • Manusia dalam kehidupan bersama bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan. Bagi bangsa Indonesia cita-cita tersebut adalah kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama. Tiada akan ada artinya terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran pribadi tanpa terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Apabila prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila ini diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, maka akan tercipta suasana kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, sehingga akan terasa suasana nyaman, nikmat dan adil.

Selaras atau harmoni menggambarkan suatu situasi yang tertib, teratur, damai, tenteram dan sejahtera bahagia. Hal ini disebabkan oleh karena masing-masing unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama memahami dengan sungguh-sungguh kedudukan, hak dan kewajiban serta perannya dalam kehidupan bersama sesuai dengan kodrat dan sifat alami yang dikaruniakan oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tiada lain adalah semata-mata demi kemaslahatan ummat manusia dan alam semesta. Situasi semacam ini yang akan mengantar manusia dalam situasi kenikmatan duniawi dan ukhrowi.

 

 

 

 

 

  1. PILAR  NEGARA  KESATUAN  REPUBLIK  INDONESIA

Sebelum kita bahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia ada baiknya bila kita fahami lebih dahulu berbagai bentuk Negara yang ada di dunia, apa kelebihan dan kekurangannya, untuk selanjutnya kita fahami mengapa para founding fathers negara ini memilih negara kesatuan.

Bentuk Negara seperti konfederasi, federasi dan kesatuan, menurut Carl J. Friedrich, merupakan bentuk pembagian kekuasaan secara  teritorial atau territorial division oif power. Berikut penjelasan mengenai bentuk-mentuk Negara tersebut.

  1. 1.       Konfederasi

Menurut pendapat L. Oppenheim dalam bukunya Edward M. Sait menjelaskan bawa :”A confederacy consists of a number of full sovereign states linked together for the maintenance of their external and internal independence by a recognized international treaty into a union with organs of its own, which are vested with a certain power over the members-states, but not over the citizens of these states.” Oleh Prof. Miriam Budiardjo diterjemahkan sebagai berikut :”Konfederasi terdiri dari beberapa negarza yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap Negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warganegara negara-negara itu.”[17]

Contoh konfederasi adalah Negara Amerika Serikat  yang terdiri atas 13 negara bekas koloni jajahan Inggris. selama 8 tahun yang  berakhir pada tahun 1789, karena dipandang merupakan bentuk negara yang kurang kokoh, karena tidak jelas bentuk kepala negaranya.

  1. 2.       Negara Federal

Ada berbagai pendapat mengenai negara federal, karena negara federal yang satu berbeda dengan negara yang lain dalam menerapkan division of power. Menurut pendapat K.C. Wheare dalam bukunya Federal Government, dijelaskan bahwa prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Misalnya dalam soal hubungan luar negeri dan soal mencetak uang, pemerintah federal sama sekali bebas dari campur tangan dari pemerintah negara bagian, sedangkan dalam soal kebudayaan, kesehatan dan sebagainya, pemerintah negara bagian biasanya bebas dengan tidak ada campur tangan dari pemerintah federal.[18]

 

 

  1. 3.       Negara Kesatuan

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian  sepenuhnya terletak pada pemerin-tah pusat. Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi.[19]

Marilah kita mencoba menelaah, sejauh mana Pembukaan UUD 1945 memberikan akomodasi terhadap bentuk negara tertentu, federasi atau kesatuan.

  • Pada alinea kedua disebutkan :” . . .  dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Kata atau istilah bersatu tidak dapat dimaknai bahwa kedaulatan negara terpusat atau terdistribusi pada pemerintah pusat dan  negara bagian, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk menentukan apakah Negara Republik Indonesia berbentuk federal atau kesatuan.
  • Mungkin salah satu landasan argument bagi bentuk negara adalah rumusan sila ketiga yakni “persatuan Indonesia.” Landasan inipun dipandang tidak kuat sebagai argument ditentukannya bentuk negara kesatuan. Untuk itu perlu dicarikan landasan pemikiran mengapa bangsa Indonesia menentukan bentuk Negara Kesatuan, bahkan telah dinyatakan oleh berbagai pihak sebagai ketentuan final.
  • Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para founding fathers pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada  tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.
  • Sejak itu Negara Replublik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya setelah Negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya telah disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan final bangsa.

Untuk dapat memahami bagaimana pendapat para founding fathers tentang negara kesatuan ini ada baiknya kita sampaikan beberapa pendapat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

  • Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, di antaranya mengusulkan sebagai dasar negara yang akan segera dibentuk adalah faham kebangsaan, sebagai landasan berdirinya negara kebangsaan atau nationale staat. Berikut kutipan beberapa bagian dari pidato tersebut. “Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le desir d’etre ensemble, adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 ½ milyun. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan suatu kesatuan, melainkan hanya satu bagian daripada satu kesatuan. Penduduk Yogya pun adalah merasa le desir d’etre ensemble, tetapi Yogya pun hanya sebagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat Rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d’etre ensemble, tetapi Sunda pun satu bagian kecil daripada kesatuan.
  • Dari kutipan pidato tersebut tidak dapat dijadikan landasan argumentasi bagi terbentuknya negara kesatuan. Apalagi kalau kita ikuti lebih lanjut pidato Bung Karno yang justru memberikan gambaran negara kebangsaan pada negara-negara federal seperti Jermania Raya, India dan sebagainya. Dengan demikian sila ketiga Pancasila “persatuan Indonesia,” tidak menjamin terwujudnya negara berbentuk kesatuan, tetapi lebih ke arah landasan bagi terbentuknya negara kebangsaan atau nation-state.
  • Untuk mencari landasan bagi Negara kesatuan para founding fathers lebih mendasarkan diri pada pengalaman sejarah bangsa sejak zaman penjajahan, waktu perjuangan kemerdekaan sampai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah menerapkan pendekatan devide et impera, atau pecah dan kuasai. Pendekatan tersebut hanya mungkin dapat diatasi oleh persatuan dan kesatuan. Sejarah membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan oleh penjajah dengan memecah dan mengadu domba. Hal ini yang dipergunakan sebagai alasan dan dasar dalam menentukan bentuk negara kesatuan.

 

  1. D.    PILAR BHINNEKA  TUNGGAL  IKA

SEBAGAI  PEREKAT  KEHIDUPAN   BERBANGSA  DAN  BERNEGARA

 

Pengantar

Dalam berbagai wacana yang disampaikan baik dalam forum resmi maupun non resmi, seperti yang telah disampaikan di depan, terungkap bahwa terdapat empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Empat pilar tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan empat pilar tersebut ada yang berpendapat sebagai harga mati.

 

Pada tanggal 1 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato politiknya, menegaskan kembali konsensus dasar yang telah menjadi kesepakatan bangsa tersebut, yakni: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus dasar tersebut merupa-kan konsensus final, yang perlu dipegang teguh dan bagaimana memanfaatkan konsensus dasar tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal. Hal ini diungkap kembali oleh Bapak Presiden pada kesempatan berbuka bersama dengan para eksponen ’45 pada tanggal 15 Agustus 2010 di istana Negara.

 

Namun di sisi lain sebagian masyarakat memperta-nyakan  atau mempersoalkan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kaitannya dengan implementasi Undang-undang No.32 tahun  2004, tentang Pemerintah Daerah. Mengacu pada pasal 10 UU tersebut, dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.” Berbasis pada pasal tersebut, beberapa  pemerintah daerah tanpa memperha-tikan rambu-rambu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaju tanpa kendali, bertendensi melangkah sesuai dengan keinginan dan kemauan daerah, yang berakibat terjadinya tindakan yang dapat saja mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa yang menyimpang dari makna sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

 

Namun apabila kita cermati dengan saksama, pasal 27 dan 45 UU tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah dan anggota DPRD wajibmemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Hal ini akan terlaksana dengan sepatutnya apabila prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat dipegang teguh sebagai acuan dalam melaksanakan UU Pemerintah Daerah dimaksud. Oleh karena itu berbagai pihak wajib memahami makna yang benar terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana meman-faatkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan pada umumnya.

Sejak awal telah begitu banyak pihak yang berusaha membahas untuk memahami dan memberi makna Pancasila, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pilar Bhinneka Tunggal Ika masih kurang menarik bagi pihak-pihak untuk membahas dan memikirkan bagaimana implementasinya, padahal Bhinneka Tunggal Ika memegang peran yang sangat penting bagi negara-bangsa yang sangat pluralistik ini. Dengan bertitik tolak dari pemikiran ini, dicoba untuk membahas makna Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dapat menjadi tiang penyangga yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa, “ yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan e Pluribus Unum, semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya diversity in unity, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah mpu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh mPu Tantular lebih dahulu.

Kutipan tersebut berasal dari pupuh 139, bait 5, kekawin Sutasoma yang lengkapnya  sebagai berikut:

Jawa Kuna

Alih bahasa Indonesia

Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

 

Sasanti yang merupakan karya mPu Tantular, yang diharapkan dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma, oleh bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya, dijadikan semboyan dan pegangan bangsa dalam membawa diri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Seperti halnya Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 (asli), namun esensinya terdapat didalamnya , seperti yang dinyatakan :” Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.”

 

Selanjutnya dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan :”Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan voksgemeenschappen. Daerah daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”  Maknanya bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan perlu ditampung keanekaragaman atau kemajemukan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementera tahun 1950, pasal 3 ayat (3) menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut terbit Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.

 

Baru setelah diadakan perubahan UUD 1945, dalam pasal 36A menyebutkan :”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam UUDnya. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu difahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya difahami bagaimana cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula.

 

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia.  Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 disebutkan bahwa : Lambang Negara terdiri atas tiga bagian, yaitu:

 

  1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya;
  2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan
  3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi : BHINNEKA TUNGGAL IKA.

 

Adapun makna Lambang Negara tersebut adalah sebagaki berikut:

 

Burung Garuda disamping menggambarkan tenaga pembangunan yang kokoh dan kuat, juga melambangkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada Burung Garuda tersebut. Jumlah bulu sayap sebanyak 17 di tiap sayapnya melambangkan tanggal 17,  jumlah bulu pada ekor sebanyak 8 melambangkan bulan 8, jumlah bulu dibawah perisai sebanyak 19, sedang jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Dengan demikian jumlah bulu-bulu burung garuda tersebut melambangkan tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni 17 Agustus 1945.

Sementara itu perisai yang tergantung di leher garuda menggambarkan Negara  Indonesia yang terletak di garis khalustiwa,  dilambangkan dengan garis hitam horizontal yang membagi perisai, sedang  lima segmen menggambarkan sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang bersudut lima yang terletak di tengah perisai yang menggambarkan sinar ilahi. Rantai yang merupakan rangkaian yang tidak terputus dari bulatan dan persegi menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sekaligus melambangkan monodualistik manusia Indonesia. Kebangsaan dilambangkan oleh pohon beringin, sebagai tempat berlindung; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa-rakatan/perwakilan dilambangkan dengan banteng yang menggambarkan kekuatan dan kedaulatan rakyat. Sedang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan  kapas dan padi yang menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Dari gambaran tersebut, maka untuk dapat memahami lebih dalam makna Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari pemahaman makna merdeka, dan dasar negara Pancasila. Marilah secara singkat kita mencoba untuk memberi makna kemerdekaan sesuai dengan kesepakatan bangsa.

Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea pertama disebutkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pejajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Memang semula kemerdekaan atau kebebasan diberi makna bebas dari penjajahan  negara asing tetapi ternyata bahwa kemerdekaan atau kebebasan ini memiliki makna yang lebih luas dan lebih dalam karena menyangkut harkat dan martabat manusia, yakni berkaitan dengan hak asasi manusia. Manusia memiliki kebebasan dalam olah fikir, bebas berkehendak dan memilih, bebas dari segala macam ketakutan yang merupakan aktualisasi dari konsep hak asasi manusia yakni mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Memasuki era globalisasi kemerdekaan atau kebe-basan memiliki makna lebih luas, karena dengan globalisasi berkembang neoliberalisme, neokapitalisme, terjadilah penjajahan dalam bentuk baru. Terjadilah penjajahan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya dan dalam aspek kehidupan yang lain. Dengan kemerdekaan kita maknai bebas dari berbagai eksploatasi manusia oleh manusia dalam segala dimensi kehidupan dari manapun, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Sementara itu penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Pancasila yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia menjadi dasar negaranya. Dengan demikian maka penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai oleh konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas. Hanya dengan ini maka Bhinneka Tunggal Ika akan teraktualisasi dengan sepertinya.

Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika

Berikut disampaikan konsep dasar yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian terjabar dalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dalam rangka memahami konsep dasar dimaksud ada baiknya kita renungkan lambang negara yang tidak terpisahkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kita mengadakan refleksi terhadap lambang negara tersebut.

 

 

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut. Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme. Masyarakat yang menganut faham pluralisme dan multikulturalisme, ibarat onggokan material bangunan yang dibiarkan teronggok sendiri-sendiri, sehingga tidak akan membentuk suatu bangunan yang namanya rumah.

 

Ada baiknya dalam rangka lebih memahami makna pluralistik bangsa difahami pengertian pluralisme, agar dalam penerapan konsep pluralistik tidak terjerumus ke dalam faham pluralisme.

 

Pluralisme  berasal dari kata plural yang berarti banyak, adalah suatu faham yang mengakui bahwa terdapat berbagai faham atau entitas yang tidak tergantung yang satu dari yang lain. Masing-masing faham atau entitas berdiri sendiri tidak terikat satu sama lain, sehingga tidak perlu adanya substansi pengganti yang mensubstitusi faham-faham atau berbagai entitas tersebut. Salah satu contoh misal di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa. Menurut faham pluralisme setiap suku bangsa dibiarkan berdiri sendiri lepas yang satu dari yang lain, tidak perlu adanya substansi lain, misal yang namanya bangsa, yang mereduksi eksistensi suku-suku bangsa tersebut.

Faham pluralisme melahirkan faham individualisme yang mengakui bahwa setiap individu berdiri sendiri lepas dari individu yang lain. Faham individualisme ini mengakui adanya perbedaan individual atau yang biasa disebut individual differences. Setiap individu memiliki cirinya masing-masing yang harus dihormati dan dihargai seperti apa adanya. Faham individualisme ini yang melahirkan faham liberalisme, bahwa manusia terlahir di dunia dikaruniai kebebasan. Hanya dengan kebebasan ini maka harkat dan martabat individu dapat didudukkan dengan semestinya. Trilogi faham pluralisme, individualisme dan liberalisme inilah yang melahirkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan utamanya di Negara Barat.

Sebagai contoh berikut disampaikan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara Perancis yang melandasi pelaksanaan sistem demokrasi di negara tersebut yang berdasar pada faham pluralisme, individualisme dan liberalisme.

United States Declaration of Independence

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and pursuit of Happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving just powers from the consent of the governed.

Declaration of the Rights of Man and Citizen

– Declaration des droits de l’homme et du citoyen—

Men are born and remain free and equal in rights. Social distinction can be based only upon  public utility. The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to oppression.

Dari deklarasi tersebut nampak dengan nyata  faham pluralisme, individualisme dan liberalisme menjelujuri sistem demokrasi yang diterapkan di kedua negara tersebut. Dua deklarasi tersebut dinyatakan hampir bersamaan waktunya, yakni pada akhir abad ke XIX, yang satu di Amerika Serikat, yang satu  di salah satu negara di Eropa.

Meskipun demikian mereka tetap mengakui bahwa manusia tidak mungkin hidup seorang diri. Untuk dapat menunjang hidupnya dan untuk melestarikan dirinya, mereka memerlukan pihak lain; beberapa pihak mengatakan bahwa hal ini terjadi didorong oleh naluri atau instinct berkelompok. Mereka memerlukan hidup bersama entah bagaimana bentuknya, dengan mendasarkan diri pada belief system yang dianutnya. Di antara hubungan manusia dengan pihak lain berbentuk pengabdian, bahwa yang satu semata-mata harus mengabdi kepada pihak yang lain. Terdapat juga pengakuan bahwa hubungan antar manusia itu adalah dalam kesetaraan. Sebagai akibat pola hidup manusia menjadi sangat beragam.

Didorong oleh realitas tersebut, maka bangsa Amerika dalam menerapkan pluralisme, individualisme dan liberalisme mencari pola bagaimana dapat membentuk suatu kehidupan bersama. Dalam hidup bersama diperlukan kesepakatan untuk dijadikan pegangan bersama dalam melangkah ke depan menghadapi tantangan hidup bersama. Dikembangkan pola yang disebut “kontrak sosial,” bahwa anggota masyarakat harus merelakan sebagian dari hak individu demi  terwujudnya kehidupan bersama. Semangat bersatu dalam kehidupan bersama ini nampak dalam semboyan yang terdapat dalam motto lambang negaranya yang berbunyi “ e pluribus unum,” yang berarti “out of many, one” dari yang banyak itu satu, atau unity in diversity. Metoda yang diterapkan dalam membentuk kesatuan, disebut metoda melting pot, yang kalau dinilai lebih jauh sudah menyimpang dari prinsip pluralisme.

              Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menggam-barkan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta dalam keaneka ragaman. Sebagai contoh bangsa Indonesia mengakui bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keaneka ragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralitas ini merupakan sunnatullah.

Seperti dikemukan di atas, pola sikap bangsa Indone-sia dalam menghadapi keaneka-ragaman ini berdasar pada suatu sasanti atau adagium “Bhinneka Tunggal Ika,” yang bermakna beraneka tetapi satu, yang hampir sama dengan motto  yang dipegang oleh bangsa Amerika, yakni “e pluribus unum.” Dalam menerapkan pluralitas dalam kehidupan, bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa yang diutamakan adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan individu, berikut frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945:

  • Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa;
  • Bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia, supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas;
  • Bahwa salah satu misi Negara-bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
  • Bahwa salah satu dasar Negara Indonesia adalah Persatuan Indonesia, yang tiada lain merupakan wawasan kebangsaan.
  • Bahwa yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara-bangsa Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain bahwa sifat pluralistik yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada individualisme dan liberalisme.

Pluralitas atau pluralistik tidak merupakan suatu faham, isme atau keyakinan yang bersifat mutlak. Untuk itu tidak perlu dikembangkan ritual-ritual tertentu seperti halnya agama.

 

Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta  didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh  masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

 

 

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika

Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keaneka ragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini terdapat begitu aneka ragam agama dan kepercayaan. Dengan ke-tunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, namun dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari common denominator, yakni prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yag memiliki kesamaan, dan common denominator ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan, untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Faham Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh Ir Sujamto disebut sebagai faham Tantularisme, bukan faham sinkretisme, yang mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur yang datang dari luar.

 

  1. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

 

  1. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.

 

  1. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu,  dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

 

Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai: (1) inklusif, tidak bersifat eksklusif, (2) terbuka, (3) ko-eksistensi damai dan kebersamaan, (4) kesetaraan, (5) tidak merasa yang paling benar, (6) tolerans, (7) musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Suatu masyarakat yang tertutup atau eksklusif sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkembangan tidak mungkin menghadapi arus globalisasi yang demikian deras dan kuatnya, serta dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa. Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain. Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikutural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah , menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.

 

Implementasi Bhineka Tunggal Ika

Setelah kita fahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

  1. 1.       Perilaku inklusif.

 

Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.

  1. 2.       Mengakomodasi sifat pluralistik

 

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau yang satu dari pulau yang lain. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara-bangsa Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pela gandong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama pada wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama berlangsung sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan terjadinya reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini telah tergerus arus reformasi.

  1. 3.       Tidak mencari menangnya sendiri

 

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

 

 

 

  1. 4.       Musyawarah untuk mencapai mufakat

 

Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawa-rah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepa-katan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai win win solution.

  1. 5.       Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban

 

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhnneka Tunggal Ika menerap-kan adagium “leladi sesamining dumadi, sepi ing pamrih, rame ing gawe, jer basuki mowo beyo.” Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud.

Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar insya Allah, Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya.

Penutup

Para founding fathers dengan arief bijaksana mengantisipasi kemajemukan bangsa ini dengan suatu rumusan sangat indah yang tertera dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Rumusan yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai prinsip dalam kita mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri. Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia makin kokoh dan makin berkibar.

 

Daftar Pustaka 

  1. B P 7 Pusat, Pancasila sebagai Ideologi. BP 7 Pusat.
  2. Franz Magnis – Suseno, Etika Politik, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
  3. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  4. Sujamto, Revitalisasi Budaya Jawa, Effhar & Dahara Prize, Semarang.
  5. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, Yayasan Cipta Lokia Caraka, Jakarta.
  6. The New Book of Knowledge.

 


[1] The New Book of Knowledge – 4, hal. 39.

[2] Ir. Sujamto, Revitalisasi Budaya Jawa.

[3] Disarikan dari buku Pancasila Dasar Negara, Editor H. Amin Arjoso, SH., 1 Juni 2000.

[4] Ir. Sujamto, op. cit.

[5] H. Amin Arjoso, S H. Ed. Op. cit.

[6] Yayasan Cipta Loka Caraka, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, Buku 2, hal. 121-125.

[7] BP-7 Pusat, Pancasila sebagai Ideologi, hal. 190-232.

[8] Op. cit. hal. 88-141.

[9] Op. cit. hal. 40-43.

[10] LPPKB., Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara.

[11] Ibid.

[12] BP-7 Pusat, op. cit.

[13] BP-7 Pusat, op. cit.

[14] BP-7 Pusat, op. cit.

[15] Ismail Arianto, Naskah Focus Group Discussion, Ditjen Kesbang-pol, Kemdagri.

[16] Sudarminto, Naskah Focus Group Discussion, Ditjen Kesbangpol, Kemdagri.

[17] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hal. 139

[18] Op. cit. , hal. 141.

[19] Op. cit., hal. 140.

Membangun Karakter Bangsa Indonesia Berlandaskan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Posted June 22, 2011 by lppkb by. Sony
Categories: Uncategorized

Membangun Karakter Bangsa  Indonesia Berlandaskan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Oleh Wahyono S.K.

Latar Belakang Sejarah

Bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Pada awalnya adalah penduduk yang mendiami kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Dalam proses sejarah yang panjang penduduk itu berinteraksi satu dengan yang lain, dalam kelompok-kelompok pulau setempat, kemudian dalam kerajaan-kerajaan yang telah mengenal kekuasaan, sehingga akhirnya bermuara menjadi satu kekuasaan Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.

Kekuasaan atas Nusantara itu pada awalnya berupa perdagangan, maka kekuasaan ekonomi telah mempersatukan seluruh Kepulauan Nusantara sebagai satu entitas ekonomi di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang mempersatukan perdagangan rempah-rempah dari Timur untuk dipertukarkan dengan mata dagangan dari Cina, dari Timur Tengah dan dari Eropa.

Kekuasaan ekonomi Nusantara itu kemudian pada abad ke 13 diubah menjadi kekuasaan politik dengan munculnya Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang ingin mempersatukan seluruh kerajaan kecil-kecil di Nusantara di bawah kekuasaan Singasari agar menjadi kuat dan mampu menghadapi serangan Cina di bawah Kubilai Khan yang sangat ekspansif. Konsepsi politik Raja Kertanegara adalah Cakrawala Mandala Dwipantara atau kekuasaan yang meliputi seluruh kerajaan di Nusantara.

Kerajaan Majapahit yang kemudian menggantikan Singasari, melanjutkan dan mewujudkan konsepsi politik itu sebagai suatu kenyataan melalui penaklukan seluruh kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Yang berperan adalah Ratu Tribuwana Tungga Dewi dan dilanjutkan oleh puteranya Raja Hayam Wuruk dengan Perdana Menteri merangkap Panglima Perang Gajah Mada. Demikian dicatat oleh sejarah.

Kekuasaan Majapahit itu ternyata hanya berumur satu abad karena kemudian pecah satu persatu kembali menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang lepas dari Majapahit. Akhirnya datang kekuasaan asing masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke 16 dan menjajahnya satu persatu sampai datang kesempatan pada abad ke 20 untuk bangkit kembali sebagai satu bangsa yang besar dan utuh dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.

Semangat perjuangan bangsa tidak surut, karena kemudian muncul Sultan Agung, Cut Nyak Din, Aru Palaka, Patimura, Supriyadi dan lain-lain sebagai pejuang kemerdekaan bangsa melawan para penjajah baik Belanda, Jepang, Inggris dan NICA.  Dalam perjalanan sejarah yang panjang itu telah terjadi proses pembentukan bangsa Indonesia dimulai tahun 1908 yang menimbulkan kesadaran, bahwa penduduk yang mendiami pulau-pulau Nusantara itu sesungguhnya adalah satu bangsa. Baru tahun 1928 mereka bersumpah sebagai satu bangsa dengan nama Bangsa Indonesia dengan satu Tanah Air Indonesia dan satu Bahasa Indonesia.

Perjalanan sejarah yang panjang itu telah menumbuhkan nilai-nilai bersama yang dihayati seluruh penduduk  pulau-pulau Nusantara itu sebagai satu nilai luhur bersama di atas nilai-nilai lokal yang dihayati oleh kelompok masing-masing, yaitu Nilai Luhur Bersama Pancasila. Dengan nilai-nilai luhur Pancasila itu bangsa Indonesia kemudian bangkit sebagai satu bangsa yang merdeka dan berdaulat dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dunia sejak 17 Agustsu 1945.

Karakter Sebagai Nilai-Nilai Keutamaan Bangsa

Manusia adalah makhluk penghayat nilai-nilai. Penghayatan atau internalisasi nilai-nilai keutamaan, yaitu hal-hal yang bersifat utama, akan membentuk karakter. Seluruh sejarah bangsa Indonesia merupakan proses panjang terbentuknya nilai-nilai keutamaan, seperti nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keadilan yang kemudian mengkristal sebagai nilai-nilai luhur Pancasila yang dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia, yang sekaligus membentuk karakter bangsa dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.

Bahwa di bawah nilai-nilai Pancasila ada nilai-nilai lokal yang tetap dihayati oleh kelompok-kelompok tertentu, juga nilai-nilai yang dimiliki tiap individu diakui dan dihormati keberadaannya oleh para leluhur kita, sehingga lahir semboyan  Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tetapi bersatu. Kita semua bersatu di bawah nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu nilai-nilai keutamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia.

Penghayatan nilai-nilai keutamaan itu akan melandasi pola pikir, sikap mental dan perilaku seseorang yang kemudian membentuk karakternya. Karakter merupakan nilai-nilai keutamaan yang dihayati seseorang, satu kelompok atau satu bangsa, sesuai dengan tataran dan jangkauan karakter itu. Karakter bangsa berdiri di atas karakter kelompok dan karakter kelompok berdiri di atas karakter perorangan, yang tidak meniadakan karakter perorangan itu.

Setiap manusia mempunyai jiwa masing-masing dengan ciri khas tertentu, namun demikian jiwa individu itu dapat berada dalam lingkup jiwa kelompok tertentu dan sekaligus melebur dalam jiwa yang lebih besar yaitu jiwa bangsa. Dalam kejiwaan bangsa Indonesia inilah berkembang nilai-nilai luhur Pancasila, yang juga berakar pada jiwa tiap individu bangsa Indonesia.

Nilai-nilai luhur Pancasila tidak mengarah kepada terbentuknya karakter yang bersifat totaliter, tetapi karena nilai-nilai Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka karakter yang dibangun adalah karakter yang menunjukkan tanggung jawab atas kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter seperti inilah yang harus melandasi tanggung jawab dalam bela bangsa dan negara, yang terwujud dalam norma, moral dan etika rakyat dan para pemimpinnya.

Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah Pemuda 1928

Setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat selalu mempunyai Wawasan Kebangsaan yang khas, yaitu cara pandang bangsa itu terhadap jati dirinya dan keberadaannya di antara bangsa – bangsa di dunia. Wawasan Kebangsaan itu akan menjadi pedoman hidupnya dalam mencapai cita – cita dan tujuan bersama serta dalam bersikap dalam pergaulan antar bangsa, selain loyalitas terhadap nilai-nilai luhur bangsanya.

Sejarah lahirnya bangsa dan negara Indonesia modern mendapatkan momentum yang luar biasa ketika sekelompok pemuda pelajar pada tahun 1908 bertemu dan bersepakat untuk melahirkan perkumpulan Boedi Oetomo. Meskipun cita-citanya masih sangat sederhana, namun sudah ada kesadaran untuk bersatu dalam wadah satu organisasi yang memberikan identitas diri yang terpisah dari penjajah Belanda, yang menumbuhkan rasa nasionalisme yang kelak melahirkan rasa kebangsaan.

Berdirinya perkumpulan Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 itu ditandai sebagai Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia. Persatuan sebagai satu bangsa dilakukan dengan kesadaran bahwa mereka adalah satu bangsa yang terjajah yang harus bangkit menjadi bangsa yang bermartabat, yang merdeka dan berbudi utama.

Penduduk yang mendiami Kepulauan Nusantara ini memperoleh bentuknya yang formal sebagai satu bangsa setelah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah itu para wakil pemuda dari berbagai kelompok suku bangsa dan agama di seluruh Kepulauan Nusantara berikrar sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang memiliki satu tanah air dan satu bahasa. Para pemuda itu pun bertekad untuk menjadi bangsa yang besar dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tekad para pemuda yang selanjutnya diperjuangkan dengan darah dan nyawa melawan para penjajah itu kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 melahirkan sebuah Negara Indonesia yang bersatu, merdeka dan berdaulat, yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi seluruh Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, sebagai wadah hidup dan berjuang bangsa Indonesia.

Sumpah Pemuda tahun 1928 itu mengandung tiga konsepsi kebangsaan sekaligus, yaitu, pertama, konsepsi tentang bangsa atau nation conception, kedua, konsepsi tentang wilayah atau space conception,  dan ketiga, konsepsi tentang budaya atau cultural conception. Ketiga konsepsi itu harus difahami dan dihayati sebagai satu konsepsi yang utuh.

Sebagai bangsa dan negara kita memiliki lambang-lambang seperti bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang harus dikenalkan kepada setiap anak bangsa sejak dari Taman Anak-Anak. Di tingkat Sekolah Menengah setiap anak bangsa diwajibkan membaca buku-buku perjuangan bangsa seperti Indonesia Menggugat dan Lahirnya Pancasila dari Sukarno, Demokrasi Kita dari Mohammad Hatta dan tidak ditinggalkan Habis Gelap Terbitlah Terang dari Kartini.

Konsepsi Tentang Terjadinya Bangsa

Teori yang umum tentang terjadinya bangsa menurut Ernest Renan adalah adanya  sekelompok  manusia yang ingin bersatu,”le desire d’etre ensemble”. Sedangkan Otto Bauer, seorang ahli ilmu politik yang lain, menambahkan persyaratan   adanya    unsur     persatuan  nasib.

Menurut Sukarno dalam pidato yang masyhur tentang ”Lahirnya Pancasila” (1945), kedua unsur itu saja tidak cukup, harus ada satu unsur lagi, yaitu unsur tempat di mana kelompok manusia yang ingin bersatu dan kelompok manusia yang mempunyai persatuan nasib itu berpijak pada satu tempat yang sama. Bangsa adalah persatuan antara manusia dan tempat, yaitu bumi di mana kakinya berpijak. Tempat itu adalah tanah air.

Satu bangsa lahir karena ada sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu, untuk berjuang bersama – sama menuju masa depan yang lebih baik, yang dipersatukan oleh nasib yang sama yang dialaminya selama bertahun – tahun turun – temurun yang ingin diperjuangkan bersama untuk berubah. Kelompok manusia itu berada dalam satu bagian bumi tertentu yang lingkungannya membentuk satu kesatuan yang utuh.

Namun, menurut para ahli ilmu politik pembentukan satu bangsa masih memerlukan satu proses yang panjang, terutama apabila terdapat banyak kemajemukan dalam unsur primordialnya. Bangsa itu pertama – tama menurut Myron Weiner (“Political Integration and Political Development”, 1967), harus melalui proses national integration, sedangkan menurut Organski (“ The Stages of Political Development ”, 1965) perlu diawali dengan the creation of national unification.

Tidak mengherankan jika Sukarno dulu sejak awal sudah mencanangkan perlunya nation and character building, bahwa suku – suku bangsa dan kelompok – kelompok masyarakat harus bersatu sebagai satu bangsa agar dapat menjadi satu bangsa yang besar yang memiliki jati diri.

Persatuan dan kesatuan di antara suku – suku  bangsa dan berbagai agama itu diperlukan, karena hanya sebagai satu bangsa yang bersatu, dengan satu tekad yang bulat, yang melandasi karakter bangsa, maka bangsa itu akan mampu mengubah dan memperbaiki nasib dirinya. Bahkan bangsa itu akan memiliki ketahanan dan kekuatan nasional untuk menjawab tantangan dan menangkal ancaman dari mana pun datangnya.

Konsepsi Tentang Ruang Bangsa

Sumpah Pemuda tahun 1928, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia bertanah air satu, melihat pembentukan suatu bangsa dari perspektif geopolitik, yang memberikan makna tertentu terhadap ruang bumi suatu kelompok manusia yang membentuk bangsa. Setiap bangsa memiliki suatu ruang bumi tempat hidup atau lebensraum tertentu yang secara fisik dan non-fisik membentuk suatu kesatuan.

Sesungguhnya Yang Maha Kuasa telah membuat peta dunia, menyusun peta dunia dalam kesatuan – kesatuan tertentu. Ada  bangsa  India di  benua India, ada bangsa Cina di daratan Cina, ada bangsa Arab di jazirah Arab, ada bangsa Inggris di Kepulauan Inggris, ada bangsa Jepang di Kepulauan Jepang dan seterusnya.

Menurut Friedrich Ratzel, seorang ahli ilmu geopolitik, setiap bangsa harus mempunyai space conception, konsepsi tentang ruang hidup bangsa itu, letaknya, luasnya, batas – batasnya. Runtuhnya suatu negara, pecahnya suatu bangsa, adalah akibat menyusutnya konsepsi tentang ruang hidupnya. Uni Soviet yang semula maha luas akhirnya hilang dari peta bumi dan tinggal menjadi Rusia, karena susutnya konsepsi ruang para pemimpinnya. Yugoslavia berantakan, juga karena susutnya konsepsi ruang para pemimpinnya.

Demikian pula Timor Timur lepas karena ada yang merasa ada kerikil di sepatunya.  Sedangkan Sipadan dan Ligitan lepas karena para  pemimpin kita  merasa tidak pernah melihat gambarnya di peta. Padahal perundingan tahun 1891 antara Belanda dengan Inggris masing-masing yang pada waktu itu menjadi penguasa di Hindia Belanda dan Borneo telah menyetujui pembagian wilayah Pulau Sebatik dan sekitarnya dengan menarik garis Lintang Utara 4° 10’ di peta laut, yang utara punya Inggris yang selatan punya Belanda. Dalam peta itu jelas sekali bahwa Pulau Sipadan berada kurang lebih 1 mil di bawah garis Lintang Utara 4° 10’ yang barangkali sengaja dibuat berakhir di Utara Pulau Sipadan.  Itu semua adalah tanda – tanda lemahnya space conception  para pemimpin kita tentang bangsa dan ruang hidup bangsa Indonesia.

Terbentuknya bangsa – bangsa di dunia ini tidaklah semata-mata suatu kehendak politik seperti yang diteorikan para pakar ilmu politik, tetapi juga karena kehendak Allah SWT seperti difirmankan dalam Al-Qur’an Surat Al Hujuraat ayat 13 sebagai berikut : “Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling mengenal”.

Bahkan Allah SWT menekankan perlunya bangsa itu bersatu, karena hanya sebagai satu bangsa secara bersama dan tidak sendiri-sendiri, bangsa itu akan dapat mencapai cita-cita perjuangannya menjadi bangsa yang maju, makmur dan sejahtera. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ar Ra’du ayat 11 : ”… Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri …”.

Maka bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk menghuni Kepulauan Nusantara yang merupakan jamrud katulistiwa harus mensyukuri karunia keberadaan dirinya itu. Kepulauan Nusantara yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, adalah tanah air bangsa Indonesia, tumpah darah bangsa Indonesia. Kepulauan Nusantara sesuai Hukum Laut Internasional 1982 harus kita bangun sebagai Negara Kepulauan dan sekaligus sesuai sifat fisiknya kita bangun sebagai Negara Maritim yang aman, makmur, maju dan sejahtera (lihat Wahyono S.K., Indonesia Negara Maritim, 2007). Ini adalah satu karunia yang secara keseluruhan harus kita syukuri, yang harus kita pelihara keutuhannya sebagaimana kita memelihara iman kita kepada Yang Maha Kuasa.

Konsepsi Tentang Budaya Bangsa

Sumpah Pemuda tahun 1928 yang hanya terdiri atas tiga butir itu tampaknya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya mempunyai kearifan yang sangat tinggi. Dimasukkannya butir tentang bahasa, selain untuk memudahkan komunikasi dan mengukuhkan persatuan, juga karena bahasa adalah unsur  inti dalam pembentukan kebudayaan dan peradaban suatu bangsa.

Semua kekayaan budaya bangsa, nilai – nilai luhur, jati diri dan puncak – puncak pencapaian kejayaan bangsa di masa silam, semua itu dapat diwarisi generasi penerusnya melalui bahasa, sehingga menjadi cultural identity yang dapat menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa. Setiap bangsa mempunyai warisan masa lalu yang menjadi budaya dasarnya, yang merupakan original cultural substratum, yaitu landasan jati diri asli bangsa yang memberinya kemampuan untuk bertahan terhadap pengaruh budaya luar, dengan menyaring dan mengolahnya untuk memajukan budaya sendiri, yang akan membuatnya lebih kuat dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Menurut Pranarka dalam buku ”Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila”, budaya dasar bangsa Indonesia adalah ”sikap kritis yang didukung oleh daya sintesa dan daya akulturasi yang kuat”. Sikap budaya dasar yang demikian itu ada benang merahnya di seluruh budaya suku – suku  bangsa di Kepulauan Nusantara ini. Bangsa Indonesia tidak pernah menerima pengaruh luar secara mentah, tetapi selalu menyaring dan mengolahnya untuk menjadi budaya yang lebih kuat. Agar budaya dasar itu tidak hilang, maka perlu dikembangkan budaya nasional yang didukung oleh budaya – budaya daerah, yang sekaligus mengukuhkan jati diri bangsa.

Budaya bangsa Indonesia adalah budaya yang dilandasi kemajemukan, banyak perbedaan tetapi tetap bersatu : Bhinneka Tunggal Ika.

Hilangnya jati diri bangsa akan melahirkan generasi baru yang sanggup mengkhianati cita – cita perjuangan para founding fathers, yang rela bangsa dan negaranya dicabik – cabik, yang tega membunuh dan membakar kampung tetangganya, dan yang lebih parah lagi  tidak hirau bangsa dan negara ini dijajah kembali oleh kekuatan asing. Bahkan beberapa cendekiawan muda ada yang mulai menyalahkan para pejuang kemerdekaan yang dulu mengangkat senjata melawan penjajah, karena negara – negara tetangga yang memperoleh kemerdekaannya tanpa melakukan perlawanan terhadap penjajah sekarang justeru lebih makmur. Bahkan ada hal yang lebih menyedihkan lagi karena ada ulama yang mengharamkan mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, karena katanya di Arab Saudi hal itu dilarang. Lho, pak ulama  ini bangsa mana ? Dalam sejarah perang Islam ada kisah heroik ketika Panglima Khalid bin Walid meneruskan mengangkat bendera Islam ke tengah medan tempur setelah prajurit yang membawanya gugur karena lengannya terpotong-potong, sehingga membangkitkan semangat para prajurit dan memenangkan perang.

Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan menurut L.B. Moerdani dalam buku ”Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa” (1991), memiliki tiga dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan secara keseluruhan, agar   tumbuh   kesadaran  berbangsa yang kokoh dan bulat. Ketiga dimensi itu adalah rasa kebangsaan, faham kebangsaan dan semangat kebangsaan.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa yang tumbuh secara alamiah dalam diri orang seorang karena kebersamaan sosial yang berkembang dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan. Tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan di dorong oleh kecintaan kepada kampung halaman, sanak keluarga, sahabat-sahabat yang tumbuh bersama sejak masa anak-anak. Pengalaman cinta pertama di kampung halaman.

Rasionalisasi rasa kebangsaan akan  melahirkan faham kebangsaan, yaitu pikiran – pikiran rasional tentang hakekat dan cita – cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa itu. Penghayatan akan ideologi bangsa akan menegakkan faham kebangsaan.

Selanjutnya rasa dan faham  kebangsaan secara bersama akan mengobarkan semangat kebangsaan yang merupakan tekad dari seluruh masyarakat bangsa itu untuk melawan semua ancaman dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara.

Wawasan Kebangsaan membentuk orientasi, persepsi, sikap dan perilaku yang dihayati bersama oleh seluruh rakyat bangsa, bahwa mereka itu satu bangsa. Wawasan Kebangsaan menjadi landasan bagi berkembangnya nilai-nilai utama bangsa yang diwujudkan sebagai karakter bangsa. Wawasan Kebangsaan adalah juga bentuk loyalitas anak bangsa terhadap bangsanya, yang akan selalu mengobarkan dirinya sebagai bangsa Indonesia di manapun juga di ujung dunia ini.

Oleh karena itu penghayatan Wawasan Kebangsaan tidak cukup hanya dengan memiliki semangat dan menguasai faham kebangsaan, tetapi harus digali lebih dalam sampai ke lubuk hati, sehingga rasa kebangsaan mekar di dadanya. Penghayatan Wawasan Kebangsaan yang demikian paripurna itulah yang akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dan membawanya ke masa depan yang gemilang.

Aktualisasi Wawasan Kebangsaan

Agar Wawasan Kebangsaan dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia dan semangat kebangsaan terus berkobar di dada generasi muda bangsa Indonesia, perlu tindakan aktualisasi yang berencana, konsisten dan berlanjut dalam semua aspek kehidupan bangsa. Lebih dari itu bentuk – bentuk nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia harus terwujud secara nyata (living realities) dalam seluruh peri kehidupan masyarakat dan pemerintahan negara sehari – hari, dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja serta dalam kebijakan dan tindakan pemerintahan negara. Nasionalisme adalah sikap bangsa sedangkan patriotisme adalah sikap individunya.

Dalam bidang politik : Diwujudkannya sistem politik demokrasi yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan nilai – nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, yang menolak aliran – aliran politik yang tidak berakar pada sejarah dan budaya bangsa Indonesia.

Dalam bidang hukum  : Diwujudkannya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperlakukan setiap individu sama di muka hukum di samping, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dari semua lapisan.

Dalam bidang ekonomi : Diwujudkannya sistem ekonomi yang menjamin berkembangnya ekonomi seluruh rakyat dan terwujudnya kesejahteraan dan  keadilan sosial dalam seluruh lapisan masyarakat. Kesemuanya mengacu pada upaya menjadikan bangsa Indonesia tuan di rumah sendiri yang sejahtera secara merata, serta terbangunnya Indonesia sebagai negara maritim sesuai keadaan dan kekayaan alamnya.

Dalam bidang sosial dan budaya : Diwujudkannya kehidupan sosial dan budaya yang menjamin tumbuh suburnya peri kehidupan masyarakat yang serba majemuk tetapi mengamalkan nilai – nilai Bhinneka Tunggal Ika,  sehingga terjaga keharmonisan dalam seluruh segi peri kehidupan masyarakat dan bangsa serta berkembangnya budaya nasional yang merangkum puncak – puncak budaya daerah. Negara harus menjamin setiap warga negara hak untukmendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak jaminan hari tua.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan : Diwujudkannya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjamin keselamatan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara, menjaga seluruh garis batas negara di darat, laut dan udara dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Rote, termasuk di pulau – pulau terluar dan terpencil. Sarana dan prasarana sistem pertahanan dan keamanan haruslah didukung oleh kemajuan teknologi persenjataan baik fisik maupun non fisik, yang militer maupun non militer.

Aktualisasi Wawasan Kebangsaan memerlukan ruangan dan lingkungan yang kondusif bagi implementasi karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keutamaan bangsa sesuai Pancasila. Jabaran nilai-nilai keutamaan yang sudah kita miliki seperti Saptamarga di kalangan angkatan bersenjata dan 36 butir nilai-nilai yang pernah dirumuskan untuk peri kehidupan masyarakat tinggal dikembangkan sebagai nilai-nilai dasar jati diri bangsa Indonesia sekaligus membumikannya di persada Indonesia.

Pendidikan Karakter Bangsa Secara Terpadu

Pembangunan karakter bangsa haruslah dimulai dengan pendidikan nilai-nilai yang didukung oleh lingkungan masyarakat dan pemerintahan negara yang memberikan keteladanan tentang penyelenggaraan nilai-nilai itu secara nyata dalam seluruh perikehidupan bangsa. Karakter bangsa yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila serta dilandasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang melawan penjajahan itu haruslah dilandasi oleh nilai-nilai keutamaan kebangsaan, nilai-nilai keutamaan kejuangan dan nilai-nilai keutamaan kebudayaan sebagai nilai-nilai dasar atau gen sel dasar yang berakar dalam sejarah bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi karakter yang dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Pendidikan itu harus dimulai dalam keluarga sehingga anak-anak mengenal kasih sayang dan hormat kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkan dirinya. Semua dasar yang membentuk nilai-nilai keutamaan yang disebut karakter itu berasal dari keluarga. Dalam keluarga kita mengenal kebersamaan, tolong menolong, sopan santun, keadilan dan tanggung jawab. Di bangku sekolah nilai-nilai itu diberi landasan keilmuan sehingga dapat dihayati dengan lebih baik. Dalam masyarakat dan lingkungan kerja, nilai-nilai keutamaan itu diwujudkan secara nyata dengan sosok-sosok pemimpin yang dapat diteladani.

Itulah yang disebut pendidikan karakter bangsa secara terpadu, karena semuanya berlanjut dan tidak ada gap antara lingkungan yang satu dengan yang lain. Adanya gap akan membuat anak didik ragu-ragu akan keabsahan nilai-nilai keutamaan yang diajarkan, sehingga seluruh upaya akan menjadi sia-sia. Keteladanan nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat akan menjadi tiang-tiang penyangga yang menjadikan penghayatan nilai-nilai keutamaan itu sempurna dan melahirkan karakter bangsa yang kokoh.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers