Pancasila

DEMOKRASI-POLITIK PARTISIPATORIK

DALAM PERSPEKTIF PANCASILA*)

 

berian :  Abdulkadir Besar

              Universitas Pancasila

 

 

PENDAHULUAN

 

         Masyarakat itu menjadi ada dan terpelihara eksistensinya berkat adanya sekaligus terpeliharanya budaya yang terbangun olehnya melalui proses transformasi dari generasi ke generasi secara evolusioner. Budaya tiap masyarakat niscaya khas. Ia tertentukan a.l. oleh karakter wilayah tempat beradanya masyarakat : yang terbawa oleh letak geografiknya, subur atau gersangnya sumber kehidupan, iklim-alam yang keras atau lunak. Semua unsur termaksud berpengaruh pada perilaku manusia warga masyarakat yang bersangkutan. Menurut Van Peursen : “budaya adalah endapan tingkahlaku manusia” (cultuur is de neerslag van menselijke handelingen).

 

Tiap masyarakat berinteraksi dengan satuan masyarakat lain. Dalam interaksi termaksud ada kalanya terjadi akulturasi budaya pada salah satu atau pada kedua masyarakat ; atau, masyarakat yang satu mengadopsi pola tertentu dari budaya masyarakat yang lain ke dalam budaya sendiri melalui proses akomodasi.

 

         Demokrasi itu, baik secara etimologik maupun secara historik, menunjukkan bahwa dalam arti originalnya berkaitan dengan suatu bentuk pemerintahan. Dalam pengertian modern yang telah diterima secara universal, demokrasi diartikan sebagai : pemerintahan oleh rakyat ; suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan-kedaulatannya berada pada rakyat keseluruhan, dan dilakukan secara langsung oleh rakyat sendiri, atau oleh para pejabat yang dipilih oleh rakyat.

 

Demokrasi itu mengandung dua kategori pengertian, yaitu :   demokrasi substansial, dan    demokrasi prosedural. Antara keduanya terjalin oleh realsi  heuristik yang berlangsung dari pengertian  substansial ke pengertian prosedural. Karena itu, apabila ada yang salah, maka yang salah itu niscaya pengertian proseduralnya.

 

         Sistem pemerintahan desa di   Indonesia yang struktur pemerintahan maupun proses penetapan kebijakannya, dua-duanya bersumber pada konsep musyawarah-untuk-mufakat dengan berbagai variasinya, menunjukkan berlangsungnya sistem pemerintahan demokratik di desa, Prof. Supomo, dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15  Juli 1945 menyatakan : “Tatanegara desa inilah yang diangkat menjadi undang-undang dasar negara Indonesia  Merdeka”, disempurnakan dengan beberapa unsur modern, yaitu : asas ‘negara hukum’, konsep ‘sistem kontitusional’,  ‘pembagian horisontal kekuasaan kedaulatan’

secara eksplisit beserta relasinya, dan  ‘DPR yang kuat’. Seluruhan struktur (lembaga negara beserta wewenangnya), proses arus informasi, materi, dan energi melalui segenap struktur  -yang dalam istilah hukum tatanegara disebut ‘hubungan kekuasaan’ antarlembaga negara-  serta tujuan dari didirikannya

 

*) Tulisan ini saya siapkan untuk Seminar Nasional bertema: Kapasitas Pancasila Dalam Menghadapi Krisis Multi Dimensi, selenggaraan bersama LPPKB Jakarta dan LPPKB Yogyakarta, tanggal 5  April  2003, di  Yogyakarta.

 

NKRI, yaitu : ‘masyarakat adil dan makmur’, dengan dilengkapi unsur-unsur modern tersebut, mengungkapkan sistem pemerintahan modern demokratik.

 

Perlu dicatat bahwa pembubuhan unsur-unsur modern yang berasal dari dunia Barat itu adalah hasil akulturasi1) budaya politik, bukan merupakan tindak akomodasi2) karena empat unsur modern termaksud ditambahkan (added) pada sistem asli; bukan menggantikan (substituting) unsur-unsur demokrasi desa.

 

         Perubahan UUD 1945 tidak menghapus eksistensi Pembukaan UUD 1945. Berkenaan dengan itu, Demokrasi-politik partisipatorik yang akan saya paparkan adalah demokrasi transformasian dari Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 itu. Namun demikian, berhubung Perubahan Ketiga dan Keempat UUD 1945 mengandung banyak pasal yang inconsistent dengan Pancasila dan karenanya terdapat sejumlah pertentangan antarpasal, saya menjadi terhalang untuk merujuk pada pasal-pasal UUD 1945 yang tidak lagi merupakan transformasian dan Pancasila..

 

Dari posisi ini, masih mungkin saya penuhi tema Seminar ‘Kapasitas Pancasila Menghadapi Krisis Multi Dimensi’.

 

         Berkenaan dengan segenap uraian tersebut di muka, makalah ini akan mengikuti  sistematik jalan pikiran sebagai berikut : (1) kita periksa secara historik maupun linguistik, apakah Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menunjuk pada Demokrasi Pancasila,   (2) merefleksi Pancasila untuk diketahuinya konsep apa saja yang terkandung di dalam tiap sila dan interrelasi antarkonsep antarsila, (3) dari tiap konsep saya cuplik substansi yang bertkaitan dengan faham ‘demokrasi’, untuk temukan konsep ‘demokrasi Pancasila’, (4) kita definisikan ‘demokrasi politik’, (5) kita identifikasi pengertian ‘demokrasi-politik partisipatorik’ menurut faham Pancasila, beserta mekanisme partisipasinya.

 

 

I.         PEMBUKAAN UUD 1945 MENGANUT FAHAM DEMOKRASI PANCASILA.

 

         Judul yang berkualifikasi proposisi ini dapat dibuktikan kebenarannya oleh proses historik yang berwujud diskusi-berargumen antara para pendiri-negara dalam forum BPUPKI pada waktu mereka mengidentifikasi ‘apa yang akan dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka’ maupun  dalam forum PPKI yang mengesyahkan berlakunya UUD 1945 beserta Pembukaan-nya, khususnya rumusan Alinea IV-nya ditinjau dari aspek linguistik.

 

1.       Proses historik.

 

         Pembicaraan pada Rapat Besar maupun pada panitya kecil di lingkungan BPUPKI pada tahun 1945, menunjukkan bahwa para pendiri-negara Indonesia yang juga penyusun  UUD 1945, secara afirmatif menghendaki bahwa negara Indonesia yang akan mereka dirikan adalah negara demokrasi.

 

 

1) Acculturation  is     the process of becoming adapted to a new or different culture with more or less advanced pattern (WNWD:1970).

2) Accomodation  is       the individual  -it could be a man, a group, or a society-  alters its own certain patterm of culture in respons to an environmental demand. Imatation is the purist example of accomodation (Kurt Danziger: 1971:68).

Supomo dalam pidatonya tgl. 29 mei 1945 dalam Rapat Besar pertama BPUPKI, mengajukan pendapat bahwa citanegara (staatsidee) yang sebaiknya digunakan sebagai dasar konstitutif pembentukan negara Indonesia , adalah citanegara Negara Persatuan yang sifatnya integral3), yang selama berabad berlangsung dalam pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

 

Dengan functional authority-nya selaku guru besar ilmu hukum adat, ia memaparkan dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 25  Juli 1945, mekanisme kerja demokratik yang berlangsung dalam sistem pemerintahan desa yang berasaskan musyawarah-untuk mufakat. Ia gambarkan bagaimana kepala desa terus menerus menjaring aspirasi warga desa dengan aktif berkunjung pada para kepala keluarga di desanya. Di ujung uraiannya Supomo menyatakan : “Tugas negara adalah memberi bentuk hukum pada keinsyafan keadilan rakyat”.

 

Sukarno dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 1  Juni  1945, mengajukan lima prinsip  -yang kemudian menjadi lima Sila dari Pancasila-  yang prinsip ketiganya adalah : permusyawaratan perwakilan, yang tidak lain adalah demokrasi. Ditandaskan  apa yang beliau maksud dengan  ‘demokrasi’. Berikut ini pernyataan : “Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tetapi Politiek-economische democratie, yaitu politieke democratie dengan sociale rechtsvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan.”

 

Moh. Hatta, dalam rangka mengusulkan diakuinya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat dan kebebasan berkumpul (berorganisasi), yang jelas merupakan asas-asas demokrasi, beliau kukuhkan dengan pendapatnya : “negara Indonesia yang kita dirikan ini adalah negara pengurus, jangan sampai menjadi negara kekuasaan.” (Rapat Besar BPUPKI tgl. 15  Juli  1945).

 

Para anggota BPUPKI lainnya, dalam Rapat Besar tgl. 10  Juli  1945, Rapat Besar antara tgl. 15  s/d  18  Juli  1945, maupun 9 anggota penyusun preambul hukum dasar, semuanya dalam berpikir dan berbicara senantiasa berkerumun di gagasan demokrasi.

 

2.       Aspek Linguistik.

 

         Melalui analisis wacana4), tiap alinea dari Pembukaan UUD 1945 berkualifikasi sebagai paragraf. Paragraf pertama berfungsi sebagai premis; paragraf kedua mengungkapkan kondisi realitas politik yang berkemampuan mengantar bangsa Indonesia untuk mendirikan negara; paragraf ketiga berkualifikasi sebagai deklarasi kemerdekaan yang hanya bisa terjadi berkat ridho Allah yang Maha Kuasa; sedang  paragraf keempat mengemukakan empat fungsi dari negara Indonesia yang telah diproklamasikan melalui paragraf ketiga, dan berisi penetapan bahwa asas spiritual negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang didasarkan pada Pancasila.

 

Mempelajari muatan khas dari tiap paragraf, ternyata empat paragraf termaksud tersusun secara integratif melalui interaksi antar pasangan paragraf. Paragraf-1 yang bermuatan premis berinteraksi

 

 

3) Mengenai kritik Marsilam Simanjuntak : bahwa UUD 1945 mengandung unsur-unsur Hegelian, baca orasi ilmiah saya pada Dies Natalis Universitas Pancasila ke. 26 (tahun 1992), berjudul “Citanegara Persatuan dan Konsep Kekuasaan serta Konsep Kebebasan yang Terkandung Di Dalamnya”.

4) Yang dimaksud dengan wacana dalam ilmu linguistik adalah : satuan gramatika tertinggi dalam tataran sintaksis. Di bawah wacana, secara berjenjang terdapat paragraf, frase, kata, dst sampai fon di jenjang terbawah.

dengan paragraf-2 yang mengungkapkan kondisi pengantar  ke Indonesia Merdeka yang hasilkan paragraf-3 yang substansinya adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia. Pada gilirannya Negara Indonesia Merdeka yang telah resmi berdiri berkat pernyataan yang terkandung di dalam paragraf-3 melahirkan secara deduktif : (1) asas rohani negara Indonesia, yaitu : kedaulatan rakyat dengan berdasarkan  kepada Pancasila, dan (2) empat fungsi negara Indonesia.

 

      Secara khusus perlu kita pelajari paragraf-4 Pembukaan UUD 1945 yang rumusan lengkapnya  sebagai berikut :

 

“….., maka dirumuskan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

 

                           Kemudian, lima prinsip tersebut oleh Sukarno dinamai : Pancasila.

 

Dalam paragraf-4 ini terdapat frase : ‘…… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila’. Dalam frase ini, ‘Negara Republik Indonesia’ merupakan subyek ; sedang ‘yang berkedaulatan rakyat’ dan ‘dengan berdasarkan kepada Pancasila’ berturut-turut merupakan predikat pertama dan predikat kedua dari subyek.

 

Antara predikat  pertama dan predikat kedua terjalin oleh relasi hirarkhik. Dalam hal ini predikat pertama berkedudukan satu jenjang di atas predikat kedua. Relasi hirarkhik ini tertentukan oleh kata transisi ‘dengan’ yang ditempatkan sesudah predikat pertama dan sebelum predikat kedua. Dalam suatu proposisi, predikat yang jenjang hirarkhiknya lebih tinggi dari predikat lain, ditempatkan di muka, diikuti oleh predikat yang jenjangnya lebih bawah. Sesuai dengan hukum hirarkhi tsb, maka ‘dengan berdasarkan kepada Pancasila’ berfungsi sebagai predikat dari faham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Pembukaan UUD 1945.

 

Dengan demikian, aspek linguistik dari Pembukaan UUD 1945 yang kita kaji melalui analisis wacana mengungkapkan secara sahih bahwa :

 

Pembukaan UUD 1945 menganut faham Demokrasi Pancasila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.       MEREFLEKSI PANCASILA

 

 

         Rumusan tiap sila dari Pancasila itu pendek-padat. Meskipun Sila ketiga dan Sila kelima terbubuhi predikat ‘Indonesia’ yang melekatkan suatu partikularitas padanya, namun secara menyeluruh, model rumusan dari Pancasila itu tidak terhapus sifat umum-universalnya. Berkenaan dengan itu, untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila, dan menfungsikan Pancasila sebagai pembimbing-imperatif bagi penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat, perlu diketahui konsep apa saja yang terkandung di dalam tiap Sila, dan interelasi antarkonsep antarsila. Untuk itu, tiap sila perlu direfleksi secara filsafati. Dalam proses refleksi ini, predikat ‘Indonesia’ pada Sila 1 dan Sila 5 saya taruh di dalam kurung. Proses refleksi ini saya lakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologik5) temuan Edmund Husserl.

 

1.       Ketuahanan Yang Maha Esa.

 

a.       Proses refleksi.

        

         Ungkapan ‘Ketuhanan’ menunjuk pada relasi vertikal antara  manusia dan Tuhan. Untuk mengetahui siapa Tuhan itu sebagai subyek-pasangan-relasi dari manusia, usaha maksimum yang bisa dilakukan oleh manusia adalah melakukan studi filsafati mengenai alam semesta sebagai ciptaan yang bersifat tuntas-menyeluruh dari Tuhan.

 

Ternyata eksistensi alam semesta itu dikerangkai oleh suatu mantikan (a certain genre of logic) seperti berikut ini :

 

Dalam alam semesta, fenomen yang berelasi ekuivalen merakit diri secara organik memunculkan jenjang baru yang integral ; berlangsung tak terhingga ke atas, dan tak terhingga ke bawah melalui proses sebaliknya ; membentuk struktur-jenjang tak terhingga.

 

Relasi ekuivalen antarfenomen itu meniscaya berlangsungbya interaksi saling-memberi antarfenomen, yang fungsinya adalah sesuatu yang baru (novum). Energi yang terkandung di dalam novum inilah yang memelihara eksistensi para fenomen konstitutifnya dalam keadaan kebersamaannya. Pemeliharaan eksistensi ini dimungkinkan oleh adanya relasi kendali a-simetrik yang secara logik teratribusi pada jenjang baru, bersamaan waktu dengan kemunculannya. Agaknya, energi yang terkandung di dalam relasi kendali a-simetrik ini adalah energi yang pas-persis untuk eksistensi semua hal, termasuk eksistensi alam semesta.

 

Rekitan fenomen yang berenergi, yang berjenjang le atas dan ke bawah tak terhingga itulah yang memungkinkan alam semesta eksis. Berhubung dengan itu, rakitan proses alami yang berlangsung dalam alam semesta itu, saya namai : Mantikan Eksistensi Alam Semesta (MEAS).

 

5) Implementasi pendekatan fenomenologik tersebut tidak saya paparkan dalam makalah ini, karena selain terlalu panjang, juga akan berdampak mengalihkan perhatian para peserta seminar dari topik “demokrasi-politik partisipatorik’ ke serba hal teknikal dari prosedur pendekatan fenomenologik.

 

 

 

MEAS ini mengandung tiga tesis ontologik :

(1)     Dalam alam semesta tidak ada satu fenomenpun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomen lain.

(2)     ‘Ada’ itu memberi.

Sama benarnya dengan pernyataan : ‘tidak ada itu tidak memberi’. Memang sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin  memberi. Jadi, ada-itu-memberi adalah evidensi.

(3)     Suatu pendapat adalah benar, hanya apabila ia bersesuaian dengan segenap relasi yang  berkaitan dengannya ; apabila tidak, maka pendapat tersebut nir-benar.

 

b.      Kaitannya dengan demokrasi

 

            Konsep substansial dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa melalui MEAS-Nya yang berkaitan dengan demokrasi adalah : (1) Konsep kekuasaan demokratik adalah relasi kendali  a-simetrik, bermuatan energi atau wibawa yang pas persis6) untuk semua eksistensi, termasuk eksistensi  pemerintahan demokratik. Apabila di;lebihkan, berubah menjadi relasi dominan a-simetrik, yang menjadi disfungsional, dan apabila dikurangi, berubah menjadi relasi simetrik yang berdampak nir-fungsional, bagi keberlangsungan demokrasi, (2) antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling-tergantung. Interaksi saling-memberi antargolongan  yang ada dalam masyarakat melahirkan negara ; sebaliknya negara dengan relasi kendali  a-simetriknya menyelenggarakan pengaturan yang menjamin berlangsungnya interaksi  saling-memberi tersebut. (3)  Anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling-tergantung ; sebaliknya negara memandang warganegaranya sebagai sumber genetik dirinya. (4) Antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan kepentingan. Terjadinya beda kepentingan bersifat insidental yang sekaligus menunjukkan berubahnya relasi, dari relasi saling tergantung menjadi relasi dominan dari salah satu fihak. (5) Thesis Ontologik pertama menunnjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat, bukan individu. (6) Tesis Ontologik kedua mengungkapkan bahwa kebebasan manusia adalah kebebasan-relasional, bukan barang-jadi (ready made thing). (7) Tesis Ontologik ketiga mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat.

 

2.       Kemanusiaan yang adil dan beradab.

 

a.       Proses refleksi.

 

         Predikat ‘yang adil dan beradab’ dari sifat-sifat manusia ideal, yang diungkapkan oleh Sila ini, menunjukkan bahwa Sila ini menganut faham bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Makna dari ungkapan beradab adalah a-priori peduli pada manusia lain. Berpanggahan dengan Tesis Ontologik pertama di muka, manusia itu sebagai salah satu fenomen dalam alam semesta tidak pernah dan tidak mungkin mandiri berdiri sendiri terlepas dari fenomen lain.

 

6) Energi atau Wilawa yang pas persis untuk eksistensi demokrasi itu dalam amanat adat Minangkabau diungkapkan sbb: Pemimpin itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Apabila lebih dari  selangkah dan seranting, kekuasaannya menjadi dominan (totalitarian) ; apabila kurang dari selangkah dan seranting, ia bukan pemimpin, melainkan teman seiring.

Dalam faham tentang manusia tersebut di atas, terkandung pengakuan ontologik bahwa antarmanusia terjalin oleh relasi saling-tergantung (interdependen). Relasi ini dalam kaitannya dengan Tesis Ontologik kedua, menghasilkan deduksian sahih bahwa tugas-hidup manusia adalah apriori memberi kepada lingkungan.

 

Tujuan dari memberi adalah demi terpeliharanya kemampuan memberi dari obyek yang diberi, agar ia pada gilirannya selaku subyek mampu memberi kepada obyek yang lain lagi.

 

Saling-memberi antarsubyek jamak menghasilkan suatu novum yang nilainya lebih besar daripada penjumlahan tiap  berian dari tiap subyek. Dua fenomen atau lebih yang berelasi saling-tergantung, terpelihara eksistensinya oleh novum yang diproduksi sendiri oleh para individu-subyek melalui interaksi saling-memberi.

 

            Makna dari ungkapan ‘adil’  yang terkandung di dalam Sila ini adalah bahwa hanya manusia-subyek yang melaksanakan kewajiban memberi kepada lingkungannya saja yang sewajarnya mendapatkan hak.  Interaksi antara kewajiban dan hak termaksud tidak harus bersifat timbal-balik langsung antara dua subyek, melainkan dapat berantarakan banyak subyek. Sebaliknya, manusia yang tidak pernah memberi kepada lingkungan, sesuai dengan Tesis Ontologik kedua, ia menghapus diri sebagai subyek ; ia tidak lagi menjadi subyek penerima hak.

 

b.      Kaitan dengan demokrasi.

 

            Konsep substansial dari Sila ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ yang bertautan dengan demokrasi adalah : interaksi antara kewajiban dan hak antarsubyek demokrasi, baik antarwarga maupun antara warga dan negara beserta penyelenggaranya melalui interaksi saling-memberi.

 

3.       Persatuan (Indonesia).

 

a.       Proses refleksi.

 

            Berpanggahan dengan hukum yang secara alami berlaku dalam MEAS, persatuan itu tidak lain dari rakitan-integral dari sejumlah komponen pembentuknya. Rakitan-integral  itu berkedudukan pada jenjang baru satu tingkat  di atas jenjang para komponen pembentuknya. Dalam kehidupan berorganisasi  -dari tingkat RT s/d tingkat negara maupun dalam organisasi kemasyarakatan-  jenjang baru tersebut memelihara integrasi rakitannya dengan menggunakan wibawa atau energi yang terkandung di dalam relasi kendali a-simetrik. Jadi, persatuan adalah kondisi terintegrasinya sejumlah komponen yang bersangkutan.

 

Perlu difahami dengan sungguh, bahwa tiap rakitan-integral dari sejumlah fenomen yang berelasi ekuivalen, yang berjenjang ke atas dan ke bawah tak terhingga dalam alam semesta itu, berkualitas sebagai persatuan.

 

b.      Kaitannya dengan demokrasi.

 

Konsep substansial dari Sila Persatuan Indonesia ternyata terutama lebih berkait dengan demokrasi aspek keorganisasian beserta manajemennya, yaitu : (1) Citanegara Persatuan sebagai dasar konstitutif pembentukan negara, (2) sasanti negara ‘Bhineka Tunggal Ika’ yang fungsinya terintegrasinya berbagai kemajemukan, (3) bentuk-negara : negara kesatuan, (4) komposisi anggota MPR yang mencerminkan jelmaan seluruh rakyat, (5) konsep kebangsaan Indonesia yang tersusun secara berjenjang dari bawah ke atas, dimulai dari loyalitas pada Tuhan, pada keluarga, pada suku-bangsa, pada bangsa, pada umat manusia, dan berpuncak pada loyalitas pada Tuhan. (6) konsep interaksi saling-memberi antarbangsa : Ketertiban Dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

4.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

 

a.       Proses refleksi.

1)       ‘Kerakyatan’ sebagai subyek.

         Rumusan Sila ke-4 ini, meskipun tidak berkualifikasi sebagai proposisi, melainkan sebagai deskripsi mengenai suatu konsep, tetap bisa kita pilah bahwa kerakyatan merupakan subyek, dan semua ungkapan yang berada pada urutan kemudiannya adalah predikat. Dan apabila kita pelajari dengan cermat, segenap predikat termaksud menunjuk pada suatu prosedur penetapan putusan.

 

Berkenaan dengan itu, perlu kita refleksi lebih dahulu muatan-khas yang terkandung di dalam ungkapan kerakyatan. Hasilnya adalah seperti berikut ini :

 

Kerakyatan adalah berasa, berpikir, bersikap, dan kesediaan berbuat sesuai dengan keinsyafan keadilan rakyat.

 

(apa yang dirasa, itulah yang dipikir, apa yang dipikir, itulah yang menjadi sikap, apa yang menjadi sikap, itulah yang diperbuat)

 

2)       ‘Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ sebagai predikat.

 

Predikat ini menunjuk pada suatu prosedur pengambilan segala macam putusan, termasuk putusan yang pelik, yaitu menemukan pendapat yang terbaik di antara sejumlah pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama.

 

Meas menunjukkan prosedur  sebagai berikut :

 

Hal yang sama yang menjadi obyek dari pendapat  yang berbeda, mengungkapkan kondisi kemiripan antarpendapat yang berbeda ;

 

Perbedaan pendapat  mengungkapkan kondisi tak samaan antar pendapat yang ada ;

 

Dengan demikian, dua pendapat atau lebih yang berbeda mengenai hal yang sama, mengungkapkan adanya relasi ekuivalen antarpendapat tersebut, yang memungkinkan berlangsungnya interaksi saling-memberi antarpendapat.

 

            Dalam hubungan ini, saling memberi itu berwujud ikhlas mengakui kebenaran orang lain, berpasangan dengan berani mengakui kesalahan atau kekhilafan sendiri.

Dengan berlangsungnya interaksi saling-memberi antarpendapat yang berbeda, muncullah novum yang berupa pendapat terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama.

 

b.      Kaitannya dengan demokrasi.

 

1)   Padanan dalam kenyataan.

 

Proses penemuan pendapat  yang terbaik, yang sepenuhnya mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam MEAS itu mempunyai padanan yang serasi dalam sistem pemerintahan demokratik nyata seperti berikut ini :

 

§         Sejumlah fenomen yang sejenjang selaku subyek yang melakukan interaksi saling-memberi, dalam realitas kehidupan kenegaraan adalah mereka yang mewakili rakyat; karenanya diberi sebutan “perwakilan”.

 

§         Berlangsungnya interaksi saling-memberi antarfenomen yang sejenjang adalah identik dengan “permusyawaratan”.

 

§         Integrasi  dari pasangan berian yang berupa pendapat yang berbeda dari pasangan fenomen-subyek, berkualifikasi sebagai “kebijaksanaan”.

 

§         Pada gilirannya, integrasi dari segenap kebijaksanaan, berkualifikasi sebagai “hikmat”.

 

§         Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan interaksi saling-memberi, yang niscaya berfungsi sebagai pembimbing proses pencapaian tujuan itu sendiri, terlembagakan sebagai “pemimpin”, dan dinyatakan dengan ungkapan “dipimpin oleh”.

 

§         Proses identifikasi kebenaran yang dapat diterima oleh segenap fenomen yang sejenjang dan saling bertautan itu, dalam realitas kehidupan kenegaraan berpadanan dengan proses identifikasi kebenaran yang sesuai dengan keinsyafan keadilan rakyat, dan karenanya dinyatakan dengan ungkapan “kerakyatan”.

 

Implementasi enam padanan dari enam hukum yang berlaku dalam MEAS yang berlangsung dalam realitas kehidupan demokrasi di desa, telah mengendap menjadi budaya pengambilan putusan bangsa Indonersia untuk menemukan pendapat yang terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda mengenai obyek yang sama, dengan rumusan yang tersusun oleh padanan tsb yang ditempatkan dengan urutan terbalik dari belakang ke muka : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, Sila ke-4 itu adalah faham Demokrasi Indonesia sekaligus prosedur demokratik untuk mengidentifikasi kehendak seluruh rakyat.

 

2)       Pengertian demokrasi Pancasila.

 

         Kerakyatan sebagai faham demokrasi yang muatannya adalah rasa, pikir, sikap, dan perbuatan sesuai dengan keinsyafan keadilan rakyat, bisa diwujudkan hanya apabila digunakan prosedur yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengungkapkan pengertian demokrasi Pancasila seperti berikut :

 

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari-oleh-untuk rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demi terwujudnya keinsyafan keadilan rakyat.

 

5.       Keadilan Sosial (bagi seluruh rakyat Indonesia)

 

a.       Proses refleksi

 

         Keadilan adalah produk dari relasi antarsubyek ; bukan barang-jadi (ready-made thing) yang berstatus sebagai hak  bawaan dari tiap individu manusia sejak ia dilahirkan. Konsep yang mendasari keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Berpanggahan dengan pengakuan ontologik yang telah diidentifikasi di muka, yaitu : bahwa antar manusia terjalin relasi saling-tergantung, maka subyek dari keseimbangan antara kewajiban dan hak adalah jamak.

 

Manusia mengemban kewajiban alami memberi kepada lingkungan. Hasil penenuaian kewajiban-memberi manusia yang satu (subyek) kepada manusia lain (obyek) dipersepsi-dirasakan-dihayati oleh obyek sebagai haknya. Pada tiap interaksi antarpasangan subyek, tertunailah kewajiban-memberi dari manusia yang satu kepada manusia yang lain.

 

         Disinilah terungkap ajaran Pancasila mengenai kewajiban dan hak manusia (KHM). Dalam kebersamaan-hidup anatarmanusia itu pengatur-sosial (social organizer) yang original adalah kewajiban yakni : kewajiban-memberi kepada lingkungan. Dari interaksi saling-memberi seperti yang dipaparkan di muka, terungkaplah pengertian  h a k , yaitu : hak seseorang adalah hasil terlaksananya kewajiban orang lain yang bertautan. Dengan kata lain, hak adalah derivat dari kewajiban.

 

Kosakata  h a k , baik secara logik maupun secara empirik menunjuk pada adanya orang lain. Bila bumi ini hanya dihuni oleh seorang, maka kosakata hak  tak akan pernah ada, karena tak akan pernah diperlukan. Baru setelah ada orang kedua, terciptalah kondisi yang mengkualifikasi “ini hak saya” dan “itu hak kamu”.

 

Keadaan alami itu menunjukkan bahwa hakekat dari  h a k  adalah   r e l a s i . Hak  itu menjadi ada secra a-posteriori, yaitu setelah berlangsungnya relasi dengan orang lain yang bertautan.

 

         Tiap hal yang ada dalam lingkungan dapat menjadi obyek dari kewajiban-memberi manusia. Serentak dengan terjadinya interaksi antara manusia dan suatu obyek dalam lingkungan, obyekl tsb juga bertingkahlaku sebagai subyek yang memberi kepada manusia atau  obyek yang lain lagi. Dengan demikian, dalam tiap interaksi terwujudlah keseimbangan antara kewajiban dan hak, antara segenap pasangan subyek-obyek, yang secara menyeluruh membentuk totalitas keseimbangan, seperti terlukis oleh gambar berikut ini.

 

 

 

              kwj           hak

subyek ————-> obyek

    ^                                          kwj           hak

    ^                          subyek ————–> obyek     kwj           hak

    ^                                                     subyek ————–>obyek

    ^                                                                                 subyek

    ^

                                                kwj

 

Arti lambang : ———–> = memberi ;                                                      kwj = kewajiban 

 

Berarti  dalam tiap interaksi antara manusia dan lingkungannya terwujudlah keadilan sebagai suatu totalitas, yang identik dengan keadilan sosial.

 

Yang khas dari faham keadilan menurut faham Pancasila adalah : (1) Subyeknya jamak yang berinteraksi serentak secara berpasangan (2) bahan baku dari keadilan adalah hasil tunaian kewajiban memberi dari para subyek; (3) keadilannya bersifat fungsional, (4) dengan terjadinya transformasi kewajiban ke hak antarsubyek yang jamak melalui relasi satu-banyak, keadilan sosial  terwujud.

 

b.      Kaitannya dengan demokrasi.

 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah rumusan yang lebih konkrit dari keinsyafan keadilan rakyat Indonesia. Berpanggahan dengan pengertian demokrasi hasil refleksi Sila ke-4, Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dari-oleh-untuk rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

 

Sebagai tujuan, ia berfungsi sebagai pengarah para penyelenggara negara dalam menetapkan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat pada semua aspek kehidupan masyarakat, yang senantiasa disertai  penetapan ‘end and means relation’. Etik dari ‘end and means relation’ adalah : tujuan yang baik hanya bisa diwujudkan dengan sarana yang baik.

 

            Dari hasil refleksi pada kelima Sila dari Pancasila, yang di dalamnya mengandung sejumlah konsep substansial yang berkaitan dengan demokrasi, kita telah mendapat pengetahuan mengenai Demokrasi Pancasila seperti yang terumus pada halaman 10, dengan pilar-pilarnya seperti berikut ini : (1) nilai yang mendasarinya adalah kebersamaan yang terkandung di dalam faham kerakyatan, (2) tujuannya adalah terwujudnya keadilan sosial, (3) kekuasaan-kedaulatan utuh diatribusi kepada MPR dan selebihnya dibagi kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, (4) proses penetapan alokasi nilai yang berlangsung antar struktur terjaga oleh arus feedback, (5) yang berdaulat adalah seluruh rakyat beserta konsekuensinya : kehendak rakyat adalah kehendak seluruh rakyat, (6) prosedur penetapan alokasi nilai adalah musyawarah untuk mufakat, (7) interaksi antara kewajiban dan hak, berlangsung melalui interaksi saling-memberi.

 

 

 

 

 

III.   DEMOKRASI POLITIK

 

            Untuk memahami secara benar pengertian ‘demokrasi politik’,  kita harus faham lebih dahulu pengertian demokrasi dan pengertian politik. Pengertian  universal demokrasi adalah : suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan-kedaulatannya berada pada rakyat keseluruhan, dan dilakukan secara langsung oleh mereka sendiri, atau oleh para pejabat yang dipilih oleh mereka. Kita telah temukan pengertian Demokrasi Pancasila seperti yang terumus pada halaman 10.

 

            Yang masih perlu kita ketahui adalah pengertian dari “politik”, dan hal termaksud akan kita lakukan dalam bab ini. Setelah pengertian “politik” kita dapatkan, ia kita kaitkan dengan pengertian Demokrasi Pancasila, baik dengan substansinya, yaitu : nilai kebersamaan, maupun dengan prosedurnya, yaitu musyawarah untuk mufakat, untuk mendapatkan pengertian dari demokrasi politik.

 

Dari sekian banyak pengertian mengenai “politik” yang dikemukakan oleh sejumlah pakar, definisi yang diajukan oleh David Easton adalah yang paling mencerminkan  kenyataan politik yang dialami oleh manusia dalam kebersamaan hidupnya yang terorganisasi dalam bentuk negara. Easton menggunakan tiga buah  istilah yang berbeda untuk mengungkapkan suatu konsep yang sama, yaitu, : politik, sistem politik, dan pemerintah, dan ia gunakan secara bergantian dengan arti yang sinonim.

 

Easton adalah ilmuwan pertama yang mengetrapkan pendekatan sistem (systems approach) pada ilmu politik. Mula-mula ia mengidentifikasi bahwa politik adalah : penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan “nilai” yalah dalam artinya yang luas, yang bersifat materiil sampai yang immateriil, dari yang bersifat konkrit sampai yang abstrak, dari yang bersifat praktis sampai yang idiil.

 

            Politik itu, menurut Easton  -dan memang benar demikian-  dapat dipandang sebagai sistem. Sesuatu dapat  disebut sistem apabila ia memiliki jenis kegiatan yang khas. Politik mempunyai jenis kegiatan yang spesifik, yaitu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat, dan yang berpengaruh pada pewujudan nilai yang telah dialokasi ; disebut kegiatan politik . Kegiatan politik inilah yang membedakan sistem politik dan sistem yang lain. Dalam pengertian inilah, pengertian “politik” dan pengertian “sistem politik” menjadi sinonim.

 

Berhubung dengan itu semua, ditempat lain, waktu mengemukakan definisi dari pengertian politik, Easton menggunakan istilah “government” sebagai substitusi dari istilah “politics” sehingga rumusannya berbunyi sbb : “Government consists of the structures and processes through which rules or policies are authoritatively determined for society as a whole (Irish and Protho, 1965:7).

 

Meskipun rumusan dari V.O.Key tentang pengertian “politik” ini lebih kuno dari rumusan Easton, tidak ada salahnya dikemukakan di sini, khususnya untuk menunjukkan betapa tak terpisahkannya pengertian “politik” dari pengertian “pemerintahan”. V.O.Key menyamakan “politik” dengan : “kerja pemerintah pada umumnya, dampaknya terhadap yang diperintah, cara beroperasinya, piranti-piranti yang digunakan oleh para penguasa dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan (Key: 1`958:4).

 

 

 

            Penggunaan pengertian “politik” dari Easton ini dalam usaha kita menemukan pengertian “demokrasi politik”  yang terkandung  di dalam pengertian Demokrasi Pancasila, dapat dipertanggungjawabkan karena ia bersifat universal ; oleh Easton definisi politik tersebut tidak dikaitkan  dengan substansi maupun prosedur dari demokrasi versi manapun.

 

            Esensi dari pengertian politik yalah : penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat. Yang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan publik yang mengikat seluruh masyarakat, hanya suatu pemerintahan. Demikian erat terkaitnya politik dengan pemerintahan, sampai-sampai pengertian dari kedua istilah itu diangap sinonim. Apapun bentuk suatu pemerintahan, apakah monarki absolut dan diktator, kesemuanya terus-menerus menetapkan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat ; dengan kata lain : kerja pemerintah yalah menyelenggarakan politik. Berhubung dengan itu, persoalannya menjadi : politik yang bagaimana yang dapat dikualifikasi demokratik? Jawaban terhadap persoalan inilah yang akan memberitahu kepada kita : pengertian dari “demokrasi politik”.

 

            Esensi  dari pengertian demokrasi  yalah : pemerintahan oleh rakyat. Jadi, apabila esensi pengertian demokrasi kita kaitkan dengan esensi pengertian politik, akan melahirkan suatu pengertian baru, yakni : dalam proses penetapan alokasi nilai yang oleh pemerintah akan diberlakukan sebagai mengikat seluruh masyarakat, rakyat secara langsung atau melalui perwakilannya harus ikut serta.

Dalam keikutsertaannya itu, rakyatlah yang menentukan nilai apa, dialokasi kepada siapa, untuk tujuan apa, dan ditetapkan dengan cara yang bagaimana.

 

Dengan sendirinya, baik pemerintah maupun rakyat dalam proses menetapkan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat itu, berorientasi pada nilai intrinsik yang mendasari demokrasi yang dianutnya, dan mengikuti segenap prosedur yang berlaku dalam demokrasi itu. Dalam hal Demokrasi Pancasila, nilai intrinsik itu adalah kebersamaan, dan prosedurnya yalah musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah konsep yang terkandung dalam istilah demokrasi politik.

 

Apabila konsep termaksud kita tuangkan ke dalam bentuk definisi,  ia terumus seperti berikut ini : demokrasi politik adalah : keharusan partisipasi rakyat dalam segenap proses penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat, demi terwujudnya tujuan dari demokrasi.

 

Definisi ini bersifat universal ; potensi partikularnya terkandung di dalam ungkapan “tujuan dari demokrasi”. Sesuai dengan nilai  intrinsik yang mendasari Demokrasi Pancasila    -yaitu nilai kebersamaan-  tujuan dari Demokrasi Pancasila  yalah : terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedang tujuan dari Demokrasi Liberal, sesuai  dengan nilai intrinsik yang mendasarinya   -yaitu  bebasan dan kesamaan-  adalah : dalam rumusan klasik John Locke : “terlindunginya hak asasi manusia, yaitu : kebebasan dan kesamaan ; atau dalam rumusan modern : terlaksananya “self-realization”, “self-actualization”, “self-development” dari individu manusia.

 

            Pengertian demokrasi politik ini akan dapat kita fahami secara lebih jelas apabila kita tinjau secara rinci seperti berikut ini.

 

Ditinjau dari siapa subyeknya, demokrasi politik itu mengungkapkan makna bahwa : rakyat sendiri yang menetapkan kepada siapa, untuk tujuan apa, dan dengan cara yang bagaimana, nilai itu dialokasi secara mengikat bagi seluruh masyarakat.

 

Apabila ditinjau dari substansinya, demokrasi politik itu mengungkapkan makna sebagai berikut. Yang dimaksud dengan substansi yalah : nilai apa dan kepada siapa   akan dialokasikan, dan tujuan apa yang hendak dicapai dengannya.

Mengenai nilai apa, jawabannya yalah bahwa nilai itu harus yang tersedia dalam lingkungan Demokrasi Pancasila, atau bila nilai itu merupakan hasil inovasi baru, ia harus relevan dengan Demokrasi Pancasila.

 

Mengenai siapa yang  akan menerima alokasi nilai, harus diperhitungkan apakah calon penerima itu dengan mendapatkan alokasi nilai tertentu, akan menggunakannya demi kebersamaan hidup orang banyak. Misalnya, nilai yang berupa ijin mendirikan perusahaan yang hasil produksinya menguasainya hajat hidup orang banyak, tidak dapat dialokasikan kepada seseorang atau sekelompok orang swasta pemilik modal besar. Hal ini merupakan prinsip dari demokrasi ekonomi yang dianut oleh demokrasi Pancasila.

 

Dan akhirnya mengenai tujuan apa yang hendak dicapai dengan mengalokasikan nilai tertentu kepada subyek tertentu. Jawabannya adalah demi kepentingan kebersamaan hidup seluruh rakyat. Untuk itu, tujuan yang hendak dicapai harus sesuai atau memadai dengan demokrasi sosial, demokrasi ekonomi, demokrasi budaya, atau demokrasi belanegara, yang terkandung di dalam Demokrasi Pancasila.

Bila tujuan itu tidak sesuai, lebih-lebih bila tertentangan dengannya, maka demokrasi politik tidak terwujud.

 

            Apabila ditinjau dari prosedurnya, demokrasi politik itu mengungkapkan makna berikut ini. Setiap penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat semestinya dilakukan dengan menggunakan prosedur musyawarah untuk mufakat. Hanya melalui musyawarah sehingga tercapainya mufakat, pendapat yang beragam dari para pesertanya dapat diintegrasi menjadi pendapat yang terbaik dari semua fihak dalam kebersamaannya.

Apabila ditempuh prosedur pemungutan suara, berarti terdapat sebagian kepentingan rakyat  -yang diwakili oleh minoritas dalam lembaga legislatif yang kalah suara-  tidak tercermin dalam putusan dari mayoritas, sehingga putusan tersebut hanya bertautan dengan kepentingan golongan mayoritas, tidak mencerminkan kebersamaannya seluruh masyarakat. Apabila hal seperti itu yang terjadi, berarti tujuan dari demokrasi politik tidak terwujud, yang sama artinya dengan tak terwujudnya demokrasi politik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  DEMOKRASI-POLITIK PARTISIPATORIK

 

 

            Dalam Bab IV telah kita temukan pengertian demokrasi politik dalam  ranah Demokrasi Pancasila. Artinya, nilai yang akan dialokasi seharusnya yang berada dalam lingkup nilai intrinsik kebersamaan, ditetapkan melalui prosedur musyawarah-untuk-mufakat, dan subyek yang akan mendapatkan alokasi nilai, diperkirakan mau dan mampu menggunakan nilai tsb demi kepentingan orang banyak.

Sesungguhnya, dalam pengertian demokrasi politik itu telah tercakup unsur partisipasi rakyat.

 

            Yang perlu kita temukan adalah arti  dari partisipatorik  dan kesempatan riil partisipasi rakyat dalam seluruhan mekanisme demokrasi yang berkaitan dengan penetapan alokasi niali.

 

1.       Arti.

 

         Arti partisipatorik  sebagai predikat dari demokrasi-politik adalah sebesar mungkin kesempatan yang dibuka oleh sistem pemerintahan demokratik untuk berlangsungnya partisipasi rakyat dalam proses penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat. Kesempatan terbuka itu harus riil bisa digunakan oleh rakyat dalam mempengaruhi terjadinya penetapan alokasi nilai.

 

Yang saya maksud dengan partisipasi rakyat adalah rakyat langsung atau oleh perwakilannya yang ada dalam lembaga legislatif.

 

2.       Mekanisme demokrasi.

 

         Sistem pemerintahan demokratik itu secara berkala mengalami pembaruan legitimasi para penyelenggara pemerintahannya, melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum itu an sich  merupakan forum partisipasi rakyat. Seberapa konkrit suatu pemilihan umum merupakan peluang bagi partisipasi rakyat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain : sistem pemilunya, materi kampanye, kadar kebebasan para pemilih, kualitas program partai yang dikampanyekan.

 

a.       Sistem pemilu.

 

         Sistem pemilu yang paling membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat pemilih adalah sistim distrik. Asas personal (personen stelsel) yang melekat pada sistem distrik memungkinkan berlangsungnya dialog secara langsung antara calon anggota legislatif dan para pemilihnya, pada saat berlangsungnya kampanye.

 

b.      Materi kampanye.

 

         Sang calon  -yang hanya tunggal untuk tiap daerah pemilihan-  menawarkan secara personal ‘rancangan beriannya’ yang telah ia perhitungkan sebagai kebutuhan yang pas-presis dari para pemilih di distrik yang bersangkutan. Sang calon tercegah sendiri untuk mengkampanyekan rancangan berian yang pewujudannya di luar kemampuannya.

 

Para pemilih akan memilih calon yang rancangan beriannya paling memenuhi kebutuhan distriknya. Terpilihnya seorang calon dari tiap distrik pemilihan mengungkapkan telah berlangsungnya interaksi saling-memberi antara calon dan pemilihnya.

 

c.       Tanggungjawab.

 

         Dalam masa reses, anggota lembaga legislatif memberi progress report kepada para pemilihnya di distriknya. Dalam peristiwa tersebut terjadi dialog antara anggota legislatif dan para pemilihnya, yang berpusat pada pemberian tanggungjawab ad interim mengenai pewujudan janjinya  yang ia tawarkan pada saat kampanye, dan rakyat berkesempatan memberi feedback.

 

Tanggungjawab final dari anggota lembaga legislatif akan terjadi pada akhir masabakti lembaganya. Apabila ia sukses dalam mewujudkan rancangan-beriannya, ia akan terpilih kembali di distriknya, apabila ia gagal, ia tidak akan terpilih lagi.

 

d.      Tatatertib lembaga legislatif.

 

         Dalam teori demokrasi, terdapat dua aliran pikiran mengenai ruang lingkup dari legitimasi yang diterima oleh anggota badan legislatif. Aliran pertama menyatakan bahwa para pemilih telah memberi mandat-blanco kepada para calon terpilih. Aliran kedua berpendapat bahwa mandat dari pemilih itu terbatas ; artinya untuk menetapkan alokasi nilai yang manyangkut hajat hidup orang banyak harus ada persetujuan khusus dari para pemilih.

 

         Untuk memberi peluang berlangsungnya partisipasi rakyat seluas mungkin, sebaiknya peraturan tata-tertib lembaga legislatif mengenai penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat, menganut aliran kedua.

 

3.   Lembaga pengolah feedback.

 

         Sistem pemerintahan demokratik adalah sistem terbuka. Keluarannya yang niscaya berkualifikasi sebagai  ‘penetapan alokasi nilai yang mengikat  seluruh masyarakat’  dengan berbagai  variasi nilai politiknya, untuk bagian besar selalu menerima feedback dari lingkungan.

 

Feedback adalah produk partisipasi rakyat yang berupa tanggapan negatif atau sekurang-kurangnya mineur terhadap alokasi nilai yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintahan. Perlu disosialisasi  -terutama di lingkungan para penyelenggara negara-  bahwa feedback merupakan safety valve bagi keberhasilan, bahkan ada kalanya bagi elsistensi dari suatu pemerintahan demokratik.

 

         Berkenaan dengan itu, dalam semua lembaga negara sebaiknya dibentuk suatu struktur khusus yang tugasnya mengolah dan mengkaji feedback  dari masyarakat, dan menyiapkan rancangan follow up-output untuk diputuskan oleh  lembaga yang bersangkutan.

 

Feedback dari masyarakat yang selalu mendapatkan cukup tanggapan dari lembaga pemerintahan yang bersangkutan, akan memicu gairah partisipasi rakyat dalam proses penetapan alokasi nilai.

 

Srengseng Sawah, 4  April  2003.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

Danziger, Kurt. 1971, Socialization, Middlesex, England : Penguin Books Ltd.

 

Easton, David. 1953, The Political System, New York : Alfred A. Knoph.

 

Irish, Marian D and Prothro, James W. 1965, The Politics of American Democracy,       New Jersey : Prentice Hall, INC.

 

Key, V.O. 1958, Politics, Parties, and Pressure Groups, New York : Thomas Y. Crowell Coy. 4th ed.

About these ads
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: