undang-undang dasar 1945

TELAAH AKADEMIS

TERHADAP

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Maria Farida Indrati, SH, MA *)

I. PENDAHULUAN

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu agenda reformasi bukanlah merupakan suatu keniscayaan, oleh karena dengan suatu kearifan hal itu telah dirumuskan para Bapak Bangsa sebagai pendiri Negara Republik Indonesia Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai sesuatu buatan manusia, yang diwujudkan dalam gejolak dan kancah peperangan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak lepas dari kekurangan. Sejalan dengan perkembangan waktu dan pesatnya perubahan masyarakat baik yang menyangkut bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merebaknya pengaruh era kesejagadan (globalisasi), tak pelak lagi kalau terdapat beberapa ketentuan yang mungkin sudah tidak sesuai sehingga diperlukan suatu penyesuaian. Untuk itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian melakukan Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, dan Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945, perubahan mana akan dilanjutkan dengan Perubahan Keempat pada bulan Agustus mendatang. Walaupun demikian, pelaksanaan terhadap perubahan-perubahan tersebut telah menimbulkan berbagai silang pendapat, sehingga perlu dilakukan berbagai macam kajian terhadap perubahan-perubahan tersebut. sejalan dengan alasan di atas, dalam artikel singkat ini penulis akan mengemukakan permasalahan tersebut dari tinjauan yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft).

II. PENGERTIAN AMANDEMEN DAN PENCABUTAN SUATU PERATURAN

Pengertian amandemen (perubahan).

Dari berbagai pemahaman yang ada, Mozley & Whiteley’s Law Dictionary merumuskan bahwa yang dimaksudkan amandemen adalah a correction of any erros writ or pleading in actions or prosecutions.

Sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 istilah amandemen atau perubahan terhadap suatu peraturan diartikan sebagai berikut :

a. Penyisipan atau penambahan materi ke dalam peraturan;

b. Penghapusan atau penggantian sebagian materi peraturan;

c. Perubahan tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat, atau terhadap kata, istilah, kalimat, angka, huruf, dan/atau tanda baca.

(Keputusan Presiden No. 44 th. 1999 Butir 150 dan 151)

selain hal itu dirumuskan pula bahwa amandemen atau perubahan terhadap suatu peraturan tidak boleh mengakibatkan :

a. perubahan sistematika peraturan yang dirubah;

b. perubahan terhadap lebih dari 50% materi peraturan atau perubahan terhadap esensi peraturan yang dirubah. Selain hal itu,

c. bila terjadi perubahan seperti butir a dan b, maka sebaiknya peraturan tersebut dicabut.

(Keputusan Presiden No. 44 Th. 1999 Butir 159)

Pengertian pencabutan

Pencabutan peraturan adalah pernyataan tidak berlakunya, atau pernyataan dicabutnya suatu peraturan, oleh karena peraturan tersebut tidak diperlukan lagi, atau karena adanya perubahan yang sangat mendasar dalam segi esensi peraturan tersebut, atau karena adanya perubahan pencabutan peraturan terdiri atas dua cara, yaitu :

a. Pencabutan tanpa penggantian – dalam arti pencabutan tersebut dilakukan dengan suatu peraturan pencabutan, oleh karena tidak diperlukan lagi adanya pengaturan di bidang tersebut. Dalam hal ini, biasanya peraturan itu hanya terdiri atas dua pasal saja, yaitu pasal yang menyatakan tentang masalah pencabutannya, dan pasal tentang mulai berlakunya peraturan pencabutan tersebut.

b. Pencabutan dengan penggatian – dalam arti pencabutan tersebut dilakukan dengan membentuk peraturan yang baru, yaitu yang mengatur kembali peraturan lama yang dicabut. (lihat di atas).

Perubahan dan pencabutan suatu peraturan hanya dapat dilakukan oleh:

a. Peraturan yang memiliki tingkat/hierarki yang sama; atau

b. Peraturan yang memiliki tingkat/hierarki yang lebih tinggi.

(Keputusan Presiden No. 44 th. 1999 Butir 105, 144 dan seterusnya).

Sebagai perbandingan dapat diambil contoh dari Aanwijzigen voor de regelgeving di Balanda, yang menetapkan tentang masalah perubahan peraturan sebagai berikut :

Wijziging van een regeling geschiedt door een regeling van gelijke orde. (Aanwijzing 223), dan

Indien het voornemen bestaat in een regeling een omvangrijke wijziging aan te brengen, wordt overwogen de regeling in te trekken en een nieuwe regeling vast te stellen. (Aanwijzing 224).

Sedangkan terhadap pencabutan peraturan dinyatakan sebagai berikut :

a. Intrekking van een regeling geschiedt door een regeling van gelijke orde.

b. Intrekking door een regeling van hogere komt alleen in aanmerking, indien de in te trekken lagere regeling niet wordt vervagen door een lagere regeling van gelijke orde.

III. PILIHAN YANG DAPAT DIAMBIL.

a. Apabila amandemen UUD 1945 dilakukan hanya untuk merubah sebagian kecil ketentuan dalam batang tubuhnya dan tidak merubah esensinya, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1). Membuat suatu Amandemen secara terpisah dari Batang Tubuh UUD 1945 (dengan adendum). Dengan cara ini maka keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 masih dapat dipertahankan sebagai dokumen historis; atau

2). mengintegrasikan ketentuan-ketentuan perubahan yang dianggap penting ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.

b. Apabila Amandemen UUD 1945 dilakukan dengan mengadakan perubahan yang sangat banyak dan/atau merubah esensi dasarnya, maka dalam hal ini berarti kita mengadakan pencabutan terhadap UUD 1945, dengan membuat suatu Undang-Undang Dasar baru yang menggatinya.

c. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh peraturan yang berkedudukan setingkat, sehingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memuat Amandemen UUD 1945 tersebut harus dituangkan dalam jenis (bentuk/format) Amandemen UUD oleh karena dengan demikian keberadaannya merupakan suatu kesatuan dengan Batang Tubuh UUD 1945 karena memuat materi muatan (substansi) konstitusi dan termasuk Norma Dasar Negara. Jadi Amandemen UUD tidak dapat ditetapkan dalam suatu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam jenis (bentuk/format) Ketetapan MPR, oleh karena Ketetapan MPR mempunyai hierarkhi yang setingkat lebih rendah dari Batang Tubuh UUD 1945.

Apabila Amandemen UUD 1945 tersebut dituangkan dalam suatu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai jenis (bentuk/format) ketetapan MPR, maka hal ini akan berakibat bahwa antara ketentuan-ketentuan Batang Tubuh UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan Amandemen dari Batang Tubuh itu dipisahkan oleh suatu ketetapan MPR.

IV. KESEPAKATAN YANG TELAH DITETAPKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

Berdasarkan pembicaraan yang telah dilakukan, maka saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengambil suatu kesepakatan, bahwa perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 akan berusaha :

a. Mempertahankan dan berpegang teguh kepada Pembukaan UUD 1945;

b. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil;

d. Memasukan norma-norma dasar yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan

e. Menggunakan pendekatan adendum dalam amandemen UUD 1945.

V. DAMPAK DARI KESEPAKATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

Adanya kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, berakibat perlunya dipertimbangkan secara lebih seksama dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Pelaksanaan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dirumuskan pada huruf a, b, dan c secara teknis perumusan akan lebih mudah dilakukan (misalnya dengan merubah kalimat dalam pasal), namun demikian secara substantif dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan sangat mungkin harus dengan referendum nasional.

Pelaksanaan dari kesepakatan yang dirumuskan dalam huruf d, yaitu memasukan norma-norma dasar yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD 1945, merupakan suatu hal yang tidak mudah bahkan cenderung sangat sulit. Kesulitan-kesulitan yang terjadi dengan kesepakatan ini adalah, adanya asas-asas dasar yang mungkin tidak termuat dalam pasal-pasal amandemen. Salah satu yang paling bermasalah dalam hal ini adalah menempatkan “pokok-pokok pikiran dalam pembukaan (Pancasila)” dalam pasal-pasal amandemen tersebut. Hal ini dapat menjadi suatu kesulitan, oleh karena penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan “pokok-pokok pikiran dalam pembukaan” tersebut ke dalam dua tempat, yaitu sebagai “Cita (cita-cita) Hukum”, dan sebagai “Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)”. Sampai pada amandemen ketiga masalah ini belum terlihat di mana masalah tersebut akan diletakkan.

Dalam catatan rapat rumusan Panitia Ad Hoc I tanggal 5 April 2002, Rancangan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 hanya merumuskan kemungkinan penempatannya sebagai berikut :

“ Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya terjadi sekali dalam sejarah dan oleh karena itu tidak dapat diubah.”

Ditinjau dari rumusan di atas, apabila perubahan keempat tersebut akan disetujui Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka kita akan kehilangan Pancasila sebagai Cita Hukum dan Norma Dasar Negara, sehingga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hanya merupakan suatu “panjangan” saja. Selain itu, tidak terlihat lagi adanya hubungan yang erat antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi).

Sedangkan dengan adanya kesepakatan pada huruf d, terlihat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah menyimpang dari kesepakatan tersebut, oleh karena dalam perubahan Pertama sampai dengan Perubahan Ketiga pasal-pasal yang dirubah sudah terlalu banyak, dan kendala terdapat substansi pasal yang tidak sesuai lagi dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pembentukan pasal-pasal yang dalam amandemen tersebut tidak lagi mencerminkan suatu perubahan dengan cara “adendum” oleh karena penempatan pasal-pasalnya sangat rancu dan mengubah sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan ini akan menjadikan setiap orang yang membaca Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya “pusing kepala”.

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seyogyanya dibentuk suatu Panitia Negara atau Komisi Nasional yang merumuskan Konstitusi untuk menyempurnakan Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan apabila perubahan keempat harus dilaksanakan juga pada bulan Agustus mendatang sebaiknya perubahan tersebut difokuskan pada pasal-pasal yang selama ini menjadi permasalahan. Namun demikian hal inipun tidak akan menjamin adanya Undang-Undang Dasar yang jelas, oleh karena dengan adanya amandemen keempat nanti setiap orang harus membaca sekaligus Undang-Undang Dasar 1945 (teks asli) dan keempat perubahannya. Oleh karena itu, apabila perubahan keempat tersebut tetap akan dilaksanakan, dan perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan yang final, maka sebaiknya Majelis Permusyawaratan Rakyat merangkum semua pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya dalam suatu kesatuan. Usaha yang terakhir ini mungkin juga harus dilakukan dengan berbagai macam kesulitan, oleh karena perubahan-perubahan yang telah terjadi selama ini memiliki banyak ketidakserasian.

*) Pakar LPPKB

About these ads
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment on “undang-undang dasar 1945”

  1. Paramita Says:

    Q bener” terbantu dgn adanya artikel ini…

    Sudah lengkap, mudah dipahami lg…

    tgsQ jd cepet selesai n Q jd tw byk soal UUD 1945…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers

%d bloggers like this: