Pluralitas

MENATA ULANG KEHIDUPAN PLURALITAS SEBAGAI KEKUATAN  BANGSA

SECARA DEMOKRATIS BERLANDASKAN PANCASILA

Pengantar

Dalam rangka memberikan uraian yang memadai mengenai masalah yang diajukan dalam judul di atas ada baiknya bila secara berturut-turut kita bahas : (a) Makna pluralisme dan bedanya dengan pluralistik, (b) Pluralisme sebagai akar masalah terjadinya konflik, (c) Peran dan fungsi Pemerintah dan lembaga masyarakat dan keagamaan dalam penyelesaian konflik, (d) Metoda penyelesaian konflik, dan (e) Pola pengelolaan kehidupan pluralitas berdasar Pancasila.

  1. 1. Makna Pluralisme dan Pluralistik

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti banyak, adalah suatu faham yang mengakui bahwa terdapat berbagai faham atau entitas yang tidak tergantung yang satu dari yang lain. Masing-masing faham atau entitas berdiri sendiri tidak terikat satu sama lain, sehingga tidak perlu adanya substansi pengganti yang mensubstitusi faham-faham atau berbagai entitas tersebut. Salah satu contoh misal di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa. Menurut faham pluralisme setiap suku bangsa dibiarkan berdiri sendiri lepas yang satu dari yang lain, tidak perlu adanya substansi lain, misal yang namanya bangsa, yang mereduksi eksistensi suku-suku bangsa tersebut.

Faham pluralisme melahirkan faham individualisme yang mengakui bahwa setiap individu berdiri sendiri lepas dari individu yang lain. Faham individualisme ini mengakui adanya perbedaan individual atau yang biasa disebut individual differences. Setiap individu memiliki cirinya masing-masing yang harus dihormati dan dihargai seperti apa adanya. Faham individualisme ini yang melahirkan faham liberalisme, bahwa manusia terlahir di dunia dikaruniai kebebasan. Hanya dengan kebebasan ini maka harkat dan martabat individu dapat didudukkan dengan semestinya. Trilogi faham pluralisme, individualisme dan liberalisme inilah yang melahirkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan utamanya di Negara Barat.

Berikut disampaikan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara Pernacis yang melandasi pelaksanaan sistem demokrasi di Negara tersebut

United States Declaration of Independence

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and pursuit of Happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving just powers from the consent of the governed.

Declaration of the Rights of Man and Citizen – Declaration des droits de l’homme et du citoyen

Men are born and remain free and equal in rights. Social distinction can be based only upon  public utility. The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to oppression.

Dari deklarasi tersebut nampak dengan nyata  faham pluralisme, individualisme dan liberalisme menjelujuri sistem demokrasi yang diterapkan di kedua Negara tersebut. Dua deklarasi tersebut dinyatakan hampir bersamaan waktunya, yang satu di Amerika Serikat, yang satu  di salah satu negara di Eropa.

Meskipun demikian mereka tetap mengakui bahwa manusia tidak mungkin hidup seorang diri. Untuk dapat menunjang hidupnya dan untuk melestarikan dirinya, mereka memerlukan pihak lain; beberapa pihak mengatakan bahwa hal ini terjadi didorong oleh naluri atau instinct berkelompok. Mereka memerlukan hidup bersama entah bagaimana bentuknya, dengan mendasarkan diri pada belief system yang dianutnya. Di antara hubungan manusia dengan pihak lain berbentuk pengabdian, bahwa yang satu semata-mata harus mengabdi kepada pihak yang lain. Terdapat juga pengakuan bahwa hubungan antar manusia itu adalah dalam kesetaraan. Sebagai akibat pola hidup manusia menjadi sangat beragam.

Didorong oleh realitas tersebut, maka bangsa Amerika dalam menerapkan pluralisme, individualisme dan liberalisme mencari pola bagaimana dapat membentuk suatu kehidupan bersama. Dalam hidup bersama diperlukan kesepakatan untuk dijadikan pegangan bersama dalam melangkah ke depan menghadapi tantangan hidup bersama. Dikembangkan pola yang disebut “kontrak sosial,” bahwa anggota masyarakat harus merelakan sebagian dari hak individu demi  terwujudnya kehidupan bersama. Semangat bersatu dalam kehidupan bersama ini nampak dalam semboyan yang terdapat dalam motto lambang negaranya yang berbunyi “ e pluribus unum,” yang berarti “out of many, one” dari yang banyak itu satu, atau unity in diversity. Metoda yang diterapkan dalam membentuk kesatuan, disebut metoda melting pot, yang kalau dinilai lebih jauh sudah menyimpang dari prinsip pluralisme.

Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menggambarkan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta dalam keaneka ragaman. Sebagai contoh bangsa Indonesia mengakui bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keaneka ragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralitas ini merupakan sunnatullah.

Pola sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi keaneka-ragaman ini berdasar pada suatu sesanti atau adagium “Bhinneka Tunggal Ika,” yang bermakna beraneka tetapi satu, yang hampir sama dengan motto  yang dipegang oleh bangsa Amerika, yakni “e pluribus unum.” Sesanti ini berasal dari karya mPu Tantular, yang terdapat dalam kakawin Sutasoma pada abad 14, dan telah dikukuhkan menjadi semboyan dalam Lambang Negara yang tercantum dalam Perubahan UUD 1945 dan tertera dalam pasal 36a. Dalam menerapkan pluralitas dalam kehidupan, bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa yang diutamakan adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan individu, berikut frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945:

  • Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa;
  • Bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia, supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas;
  • Bahwa salah satu misi Negara-bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
  • Bahwa salah satu dasar Negara Indonesia adalah Persatuan Indonesia, yang tiada lain merupakan wawasan kebangsaan.
  • Bahwa yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara-bangsa Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain bahwa pluralistik yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada individualisme dan liberalisme.

Pluralitas atau pluralistik tidak merupakan suatu faham, isme atau keyakinan yang bersifat mutlak. Untuk itu tidak perlu dikembangkan ritual-ritual tertentu seperti halnya agama. Pluralistik yang diambil oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Pluralistik mengandung pengertian bahwa dalam kehidupan bersama dilandasi oleh sikap inklusif, yang bermakna bahwa dalam berhubungan dengan pihak lain tidak bersikap menang-nya sendiri, bahwa pendapatnya tidak mesti yang paling benar, tidak meremehkan pendapat pihak lain.
  2. Sikap pluralistik tidak bersifat sektarian dan eksklusif yang terlalu membanggakan kelompoknya sendiri dan tidak memperhitungkan kelompok lain. Sebagai akibat berkembang sikap curiga, cemburu dan berlangsung persaingan yang kurang sehat.
  3. Sikap pluralistik tidak bersifat formalistik belaka, yang hanya menunjukkan perilaku semu. Sikap pluralistik dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai dan saling hormat menghormati. Bahkan harus didasari oleh rasa kasih sayang sehingga dapat mempersatukan keanekaragaman dalam kerukunan.
  4. Sikap pluralistik mengarah pada tindakan konvergen bukan divergen. Sikap pluralistik mencari common denominator atau de grootste gemene deeler dan de kleinste gemene veelvoud dari keanekaragaman sebagai common platform dalam bersikap dan bertingkah laku bersama.
  5. Sikap pluralistik tidak bersifat ekspansif, sehingga lebih mementingkan kualitas dari pada kuantitas.
  6. Bersikap toleran, memahami pihak lain serta menghormati dan menghargai pandangan pihak lain
  7. Sikap pluralistik tidak menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif pada pihak lain.
  8. Sikap pluralistik bersifat akomodatif dilandasi oleh kedewasaan dan pengendalian diri secara prima. Sikap pluralistik bersifat sportif, berani mengakui keunggulan dan kelemahan diri dan mitra kerja atau mitra bertanding.
  9. Sikap pluralistik menghindari sikap ekstrimitas, mengmbangkan sikap moderat, berimbang dan proporsional.
  1. Pluralisme sebagai akar Masalah terjadinya Konflik

Di depan telah dikemukakan bahwa pluralisme tidak dapat dilepaskan dari faham penyerta yakni individualisme dan liberalisme. Individualisme adalah faham yang terlalu mengagungkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan golongan. Sedang liberalisme memuja kebebasan dengan menerapkan prinsip persaingan yang bebas. Penerapan kedua faham tersebut tanpa kendali pasti akan memicu terjadinya perebutan kepentingan yang bermuara pada konflik. Pertentangan atau konflik  dapat terjadi antar individu, antara individu dengan kelompok, antar kelompok, maupun antara individu, kelompok dan negara-bangsa, maupun antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun demikian bila kita telaah lebih dalam akar masalah terjadinya konflik adalah perilaku yang kurang adil yang memicu ketidak puasan masyarakat, atau sebagian masyarakat yang bermuara pada konflik.

Sebagai contoh misalnya mengenai Undang-undang tentang pornografi, terjadi perbedaan kepentingan antara individu, kelompok tertentu dan negara-bangsa, sehingga pada waktu penyusunan undang-undang tentang pornografi mengalami situasi konflik yang berkepanjangan. Masing-masing pihak berargumentasi sesuai dengan kepentingannya. Dalam mencari solusi mengenai konflik semacam ini maka perlu adanya suatu acuan baku. Misal bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus merupakan penjabaran dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Segala perturan perundang-undangan diterbitkan demi kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sekelompok masyarakat. Inilah acuan kritik terhadap segala produk hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut disampaikan sekedar  teori  kenegaraan yang melandasi ketentuan dimaksud.

Prof. Dr. Attamimi dengan merujuk pendapat Prof. Notonagoro, Prof Soepomo dan Hans Nawiasky, dalam disertasinya menyebutkan bahwa dalam Pembukaan suatu Undang-Undang Dasar terdapat yang disebut rechtsidee atau cita hukum yang berisi sistem nilai yang menjadi landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Cita hukum ini bersifat konstitutif dan regulatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat dari bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia cita hukum tersebut tiada lain adalah Pancasila, sehingga prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan dalam bersikap dan betingkah laku masyarkat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Setiap peraturan perundang-undangan yang tidak merupakan derivat Pancasila harus dihapus dari sistem hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus jeli dalam mengadakan judicial review terhadap segala peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh banyak Peraturan Daerah yang menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila, misal bernuansa keagamaan tertentu atau kedaerahan tertentu. yang harus diluruskan. Sementara itu prinsip bhinneka tunggal ika harus diacu dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang sangat pluralistik. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.10 tahun 2004, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di antaranhya harus berdasar:

  • Asas kebangsaan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat Negara yang berbhinneka tunggal ika, pluralistik dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Asas bhinneka tunggal ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perlu kita cermati bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bukan agama, apalagi suatu agama tertentu. Ketuhaan Yang Maha Esa adalah suatu konsep religiositas yang mengakui adanya zat gaib tertentu yang diibadati masyarakat sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Religiositas berasal dari kata religious; menurut kamus Webster bermakna relating to that which is acknowledged as ultimate reality, atau manifesting devotion to and reflecting the nature of the divine or that which one hold to be of ultimate importance. Dengan demikian religious berarti berkaitan dengan pengakuan terhadap sesuatu  realitas yang bersifat mutlak. Atau dapat pula bermakna sebagai ungkapan persembahan/peribadatan terhadap yang gaib, yang diyakini sebagai hal penting yang mutlak.

Religiositas yang dalam bahasa Inggris religiosity memiliki arti intense, excessive, or affected the quality of being religious. Dengan demikian religiositas berarti senang atau cenderung pada realitas yang bersifat mutlak atau persembahan/pengabdian terhadap yang gaib, yang diyakini sebagai sesuatu yang penting dan bersifat mutlak dalam kehidupan manusia.

Pancasila berpandangan bahwa Tuhan adalah sebagai prima causa , sebagai pencipta segala alam semesta, pemelihara dan pengatur alam semesta, menyantuni segala keperluan ciptaanNya. Maka manusia wajib bertakwa dan beribadah kepada Tuhan. Manusia wajib mensyukuri segala nikmat karunia Tuhan dan menyabari segala ujianNya. Religiositas Pancasila terjabar dalam prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun prinsip yang terkandung dalam Pancasila ialah:

  • Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  • Setiap individu bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya;
  • Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain;
  • Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
  • Saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan;
  • Saling menghargai terhadap keyakinan yang dianut oleh pihak lain;
  • Beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pemeluk keyakinan lain;
  • Dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.
  1. 3. Peran Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan Pemuka Agama dalam penyelesaian Konflik

Pemerintah hendaknya dapat menfasilatasi masyarakat dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang tidak bersifat kontroversial, memihak pada kelompok tertentu baik yang berorientasi keagamaan maupun suku/etnisitas tertentu, serta yang tidak membingungkan masyarakat. Demokrasi hanya akan terlaksana dengan baik apabila golongan minoritas dilindungi dan mendapatkan hak dengan semestinya. Pemerintah harus melindungi golongan minoritas, sehingga tidak menjadi warganegara kelas dua. Sementara itu law enforcement terhadap peraturan perundang-undangan harus ditegakkan. Setiap warganegara memiliki kedudukkan yang sama di hadapan hukum.

Lembaga masyarakat hendaknya menjadi sosialisator dalam rangka masyarakat memahami serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Negara yang berhak, dengan cara yang etis dengan tidak memihak pada golongan tertentu. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dapat dengan cara tradisional dapat dengan mempergunakan media massa tulis maupun elektronik. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah, misal dalam menyediakan bahan yang diperlukan, penyelenggaraan acara sosialisasi dan sebagainya. Dengan demikian terjadi kerjasama yang sinerjik antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

Lembaga Keagamaan hendaknya dapat dimanfaatkan untuk menguji setiap peraturan perundang-undangan bahwa materi atau substansi yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam agama yang dipeluknya. Bila terjadi hal yang tidak sesuai agar segera disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut. Lembaga keagamaan tidak mengambil tindakan sendiri bila terjadi suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan ajarannya.

  1. Metoda Penyelesaian Konflik

Pluralistik adalah sifat untuk menghargai perbedaan, hal ini bukan berarti bahwa perbedaan tersebut untuk dibesar-besarkan. Perlu dicari common platform yang dapat depergunakan sebagai pegangan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip bhinneka tunggal ika harus dijadikan pegangan dalam menyelesaikan setiap perbedaan dan perebutan kepentingan.

Dengan mengadakan dialog, diskusi, diskursus perlu dikembangkan sikap yang merupakan pencerminan dari Bhinneka Tunggal Ika.

Setelah kita fahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap dan perilaku tersebut adalah:

Perilaku inklusif.

Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.

Mengakomodasi sifat pluralistik

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau yang satu dari pulau yang lain. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara-bangsa Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pela gadong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama pada wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama berlangsung sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan terjadinya reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini telah tergerus arus reformasi.

Tidak mencari menangnya sendiri

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Musyawarah untuk mencapai mufakat

Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai win win solution. Cara voting sedapat mungkin dihindari, karena hanya akan memberikan peluang kepada yang kuat dan besar untuk memaksakan kehendak, sehingga terjadi situasi yang disebut “dominasi mayoritas;” suatu situasi yang tidak tiharapkan dengan berlangsungnya demokrasi.

Dikembangkan rasa kasih sayang dan rela berkorban

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhnneka Tunggal Ika menerapkan adagium “leladi sesamining dumadi, sepi ing pamrih, rame ing gawe, jer basuki mowo beyo.” Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud.

Demikianlah gambaran dalam garis besar bagaimana Bhinneka Tunggal Ika diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara ini akan terhindar dari konflik yang mungkin timbul akibat kesalah fahaman.

  1. 5. Pola Pengelolaan Kehidupan Pluralistik berdasar Pancasila

Sifat pluralistik  bangsa harus dipandang sebagai suatu karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan secara tepat. Dengan berdasar pada Pancasila maka kekuatan yang terkandung dalam keanekaragaman justru akan menjadikan modal bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Apa yang tercantum dalam butir-butir di atas merupakan sekaligus pola pengelolaan pluralistik bangsa berdasar Pancasila. Konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas yang terjabar dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus melandasi pola pengelolaan kehidupan pluralistik dimaksud.

Setiap warganegara, utamanya para penyelenggara negara dan pemerintah wajib memahami dengan seksama konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila agar mampu menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mengantisipasi kemajemukan bangsa. Berbagai peraturan perundang-undangan telah menetapkan ketentuan tersebut, yang bermakna mengikat setiap warganegara. (Soeprapto/LPPKB, 15/06/09)

About these ads
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers

%d bloggers like this: