REFORMASI MORAL

REFORMASI  MORAL

REFORMASI yang didengungkan sejak paruh akhir tahun 1997 dan digulirkan pada tahun 1998, mampu menumbangkan pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun atau lebih dari 6 Repelita. Sebenarnya apa arti reformasi ? Melalui sejarah kita mengenal “Restorasi Meiji” di Jepang, “Revolusi Kebudayaan” di Cina atau “Perestroika” di Uni Sovyet (sekarang Rusia). Samakah pengertiannya atau dapatkah disamakan pengertiannya ?

Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial (social sciences) dikenal ada istilah “perubahan sosial” atau “social change”, yaitu perubahan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan sikap dan peri laku anggotanya, perubahan kondisinya maupun perubahan strukturnya. Mengenai perubahan masyarakat ini para ilmuwan sosial menarik garis paralel dengan perubahan alam. Baik perubahan sosial maupun perubahan alam terjadi secara terus-menerus (berlanjut), berangkai (saling berkait dan saling berpengaruh antara komponen, kondisi dan struktur masyarakat serta faktor penyebab perubahan) dan tetap (semuanya yang ada berubah, sedangkan yang tidak berubah yakni perubahan itu sendiri).

Perubahan dan pembangunan.

PERUBAHAN sikap dan peri laku masyarakat yang dibangkitkan dengan penanaman rasa dan semangat kebangsaan melalui pendidikan pada awal abad ke 20 (1908), nyata-nyata suatu perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat tersebut kemudian juga mampu mewujudkan perubahan yang mendorong pembentukan satu bangsa (Sumpah Pemuda, 1928) dan selanjutnya perubahan itu dapat mempercepat pembentukan negara bangsa atau negara kebangsaan (nation state) yang dinamakan negara Republik Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Fakta menunjukkan pula bahwa pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat juga merupakan perubahan masyarakat, yaitu perubahan dari masyarakat yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan masyarakat yang dikehendaki dan direncanakan untuk mewujudkan cita-cita, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, bukan masyarakat yang dijajah, yang diperas dan yang direndahkan.

Para ahli ilmu-ilmu sosial menamakan perubahan masyarakat yang dikehendaki, direncanakan dan ditata tersebut dengan istilah pembangunan. Namun dalam prosesnya, pembangunan masih “mengikuti” hukum-hukum perubahan alam yang berlaku pula pada perubahan masyarakat. Oleh karena pembangunan itu dikelola menurut manajemen yang baik, seperti misalnya, direncanakan melalui program yang baik, diorganisasikan dan dilaksanakan serta dikendalikan pula dengan baik, maka dampak negatif pembangunan juga harus dapat dikendalikan dan ditanggulangi. Pembangunan yang pada hakikatnya suatu perubahan masyarakat, seperti halnya perubahan masyarakat yang alami, antara lain juga  berdampak negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Akan tetapi pembangunan yang direncanakan dan dikelola tersebut dapat ditanggulangi dampak negatifnya.

Di negara-negara berkembang (utamanya), pembangunan masyarakat diistilahkan dengan community development atau development saja. Tetapi di negara-negara berkembang di Amerika Latin lebih suka menggunakan reformation untuk menyebut pembangunan masyarakat. Jika demikian halnya maka reformasi yang telah kita kenal selama sepuluh tahun lebih ini sebenarnya tidak lain adalah pembangunan. Oleh karena reformasi juga kegiatan pembangunan, maka seharusnya reformasi direncanakan, diprogram, dilaksanakan, diorganisasikan dan dikendalikan pula dengan baik. Bahkan reformasi harus mempunyai landasan (dasar) yang jelas, kukuh, tangguh dan kuat. Reformasi harus berlandaskan atau berdasarkan nilai-nilai kebangsaan atau cita kebangsaan yang prinsip-prinsipnya terdapat dalam Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Reformasi moral.

PERKATAAN moral sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Moral berasal dari kata dalam bahasa Latin mos (tunggal) atau mores (jamak). Artinya adat atau kebiasaan, yaitu kebiasaan sikap dan peri laku (manusia) dalam kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat (Prof. Dr. K. Bertens, dalam: “Etika”. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006). Oleh karena kebiasaan tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maka membudaya menjadi nilai-nilai yang kemudian dianut oleh kelompok masyarakat tersebut dalam menata kehidupan bersamanya.

Jadi moral adalah nilai yang dianut oleh atau menjadi tuntunan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bersama (dalam kelompaok masyarakat). Tetapi di sisi lain moral berarti pula sikap dan perilaku manusia itu sendiri yang berdasarkan nilai yang dianutnya. Dalam hal ini moral berarti juga akhlak (bahasa Arab).

Reformasi sebagai kegiatan pembangunan masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang berarti kelompok manusia, harus dapat mengubah kehidupan masyarakat/manusia, baik kehidupan lahirnya maupun kehidupan batinnya secara simultan. Reformasi tidak hanya upaya melakukan perubahan kehidupan lahiriah masyarakat, melainkan juga perubahan kehidupan batiniah masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Sejahtera adalah keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok lahiriahnya maupun kebutuhan pokok batiniahnya. Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok lahiriahnya disebut makmur, sedangkan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok batiniahnya disebut adil.

Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pembangunan atau reformasi sekarang ini jangan dipermasalahkan, apakah penyelenggaraan pemenuhan kehidupan lahiriah dulu atau pemenuhan kehidupan batiniah dulu. Pemenuhan kebutuhan kehidupan lahir dan batin itu harus dilaksanakan secara bersamaan, Karena kemakmuran dan keadilan adalah kebutuhan dasar kehidupan manusia sehingga keduanya adalah hak dasar manusia. Penyelenggaraan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya pemenuhan hak dasar manusia secara utuh dan merata.

Dalam reformasi sekarang ini yang dikejar hanyalah pemenuhan kebutuhan lahiriah atau jasmaniah semata-mata, melupakan kebutuhan pokok batiniah manusia. Dampak reformasi yang dilaksanakan lebih dari sepuluh tahun ini telah mengubah fungsi dan struktur masyarakat Indonesia. Namun sayangnya reformasi sama sekali tidak menyentuh perubahan kehidupan batiniah manusia Indonesia, yaitu moral atau akhlak manusianya. Reformasi tidak membangun kehidupan lahir dan batin manusia Indonesia secara selaras dan seimbang. Maka yang terjadi selama sepuluh tahun lebih ini adalah ketidak seimbangan kehidupan dalam masyarakat, ketidak puasan masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Ketulusan, kejujuran, keadilan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat tidak terwujud. Ketimpangan dalam kehidupan masyarakat inilah yang menimbulkan anarki di segala lapisan masyarakat dan terjadi hampir di seluruh pelosok wilayah.

Bagaimana solusinya ? Marilah reformasi diusung kembali untuk diletakkan pada rel yang telah dibangun para pendiri bangsa dan negara Indonesia. Rel yang telah dibangun tersebut adalah landasan yang kukuh dan kuat serta menuju arah yang dikehendaki dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Landasan reformasi.

AGAR reformasi tidak berlarut-larut tanpa arah tujan dan segera dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia, maka (1) reformasi harus diberi makna sebagai pembangunan masyarakat Indonesia; (2) reformasi sebagai pembangunan masyarakat harus dimaknai sebagai pembangunan manusia Indonesia secara utuh, yang meliputi pembangunan jasmani dan ruhaninya atau pembangunan fisiknya dan sekaligus pembangunan moralnya; (3) reformasi sebagai pembangunan manusia Indonesia secara utuh dan seimbang harus berlandaskan pada nilai budaya bangsa Indonesia.

Dengan kata lain, reformasi harus mengacu pada paradigma pembangunan atau model pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Pancasila sebagai puncak atau inti sari budaya bangsa Indonesia. Reformasi sebagai pembangunan yang mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara, harus dapat menumbuhkan dan mewujudkan manusia Indonesia yang bersusila dan bermoral, dengan jati diri sebagai berikut:

Pertama, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, manusia yang berbudaya, yaitu manusia yang dapat menghargai sesama manusia dan dapat bertindak jujur serta adil terhadap sesama.

Ketiga, manusia yang dapat menghargai persatuan sebagai bangsa serta bersikap kekeluargaan, dengan lebih mengutamakan kebersamaan dan kegotongroyongan.

Keempat, manusia sebagai rakyat atau warga dari suatu negara ataupun sebagai pemimpin, berdasar pengetahuan dan pengalamannya harus bertindak bijaksana serta mengutamakan permusyawaratan untuk mencapai mufakat dan mau mendengarkan pendapat dan amanah rakyat, serta ikut merasakan penderitaan rakyat banyak.

Kelima, manusia yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya untuk dirinya, kelompoknya atau golongannya, melainkan mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia secara adil.

Dengan jati diri manusia Indonesia yang bermoral, yang bersumber dari puncak atau inti sari budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila seperti tersebut, diharapkan reformasi yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun itu, akan dapat lebih cepat mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Semoga. (Hernowo Hadiwonggo. LPPKB).

About these ads
Explore posts in the same categories: Etika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers

%d bloggers like this: