Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Politik dan Ekonomi”

Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek

Kehidupan Politik dan Ekonomi”

Oleh:

Siswono Yudo Husodo

Disampaikan Pada Acara

Seminar Penguatan Penghayatan Ideologi Nasional Pancasila bagi Organisasi Kemasyarakatan

Kerjasama

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) dan

Kementerian Dalam Negeri

Jakarta, 20 Oktober 2010

—————————————————————————————–

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera bagi hadirin sekalian dan selamat pagi.

Yang saya hormati Bapak Suprapto; Pimpinan LPPKB, Kementrian Dalam Negeri,  Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin sekalian peserta Seminar yang saya hormati.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya merasa memperoleh kehormatan dalam menyampaikan masukan pada acara Seminar Penguatan Penghayatan Ideologi Nasional Pancasila bagi Organisasi Kemasyarakatan; kerjasama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) dan Kementerian Dalam Negeri yang diselenggarakan hari ini.

Panitia penyelenggara meminta saya menyampaikan makalah dengan topik implementasi ideologi nasional Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan politik dan ekonomi.

Cakupan dua aspek itu amat luas,  dan melalui makalah ini saya tidak berpretensi untuk bisa menjangkau seluruh spektrum isu yang ada dalam kedua aspek tersebut, saya akan menyampaikan sudut pandang saya mengenai beberapa hal mendasar dari  kedua aspek tersebut.

Pancasila merupakan Weltanschauung, landasan filosofis yang menjadi dasar negara, dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia.

Setiap negara bangsa membutuhkan landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Dan atas dasar landasan filosofis itu, disusunlah visi, misi dan tujuan negara serta program-program nasional. Tanpa itu, negara bergerak tanpa pedoman.

Setiap weltanschauung memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang pada dirinya sendiri merupakan tujuan (an end-in-itself). Sifatnya masih umum, universal, belum dapat secara langsung dioperasikan menjadi kenyataan.

Untuk mewujudkannya menjadi  kenyataan dibutuhkan nilai-nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang dibutuhkan untuk mewujudkan nilai intrinsik karena memiliki efek aktual.

Nilai-nilai instrumental dari Pancasila, dalam bidang ekonomi terdapat dalam negara kesejahteraan (welfare state); dalam bidang politik, berdemokrasi dengan mendahulukan musyawarah mufakat. Nilai-nilai instrumental itu dibutuhkan untuk membimbing kita melakukan derivasi ideologi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan politik dan ekonomi secara benar serta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hadirin,

Sejak awal reformasi hingga saat ini sedang terjadi declining (kemunduran) pamor ideologi Pancasila, seiring dengan meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi.

Di bidang politik, terlihat dari munculnya sejumlah ekses dari proses demokratisasi. Demokratisasi yang begitu cepat di masyarakat yang kurang memahami kebebasan politik, menyebabkan upaya memelihara integrasi nasional terganggu. Terasa beberapa tahun terakhir, kesadaran hidup berbangsa majemuk ini melemah.  Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, bentrok fisik berlatar belakang suku dan agama, maraknya money politics, pelaksanaan menyimpang dari otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme, primordialisme sempit yang berlebihan dan berkembangnya paham sektarian ekstrim yang fanatik, yang tidak kondusif bagi penciptaan solidaritas dan kebersamaan nasional, dan meluasnya korupsi.

Dalam Negara demokrasi, yang berkuasa adalah rakyat. Tetapi dalam praktek politik, peranan elite politiklah yang akan dominan menentukan jalannya negara. Karena itu saya memandang forum ini yang bertujuan melakukan penguatan penghayatan ideologi nasional Pancasila bagi organisasi kemasyarakatan, amatlah penting.

Di bidang ekonomi, negara kita yang belum mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, telah pula menjadi penyebab merosotnya kepercayaan sebagian masyarakat pada ideologi negara, Pancasila.

Lemahnya kepemimpinan dan visi elite politik sehingga  ekonomi nasional makin tergantung bahkan dikuasai asing, juga telah menurunkan kebanggaan rakyat pada Pancasila.

Menurut kajian BIN, terdapat 76 UU yang lahir dengan intervensi asing melalui lembaga-lembaga non-pemerintah (NGO/LSM) lokal dan internasional yang membuka jalan bagi penguasaan asing pada ekonomi nasional.

Hadirin,

Semua negara bangsa memerlukan landasan filosofis dan ideologi nasional. Keduanya menjadi dasar pembentukan negara, dasar menyatunya seluruh unsur bangsa menjadi negara bangsa dan sekaligus tujuan/cita-cita yang ingin dicapai bersama.

Negara-bangsa Amerika Serikat (AS), secara sukses mengelola pengembangan ideologi nasionalnya yang didasari liberty, egality dan fraternity, sejak negara itu diproklamasikan tahun 1776.

AS diproklamasikan ditengah praktek perbudakan yang umum terjadi kala itu. Penghapusan perbudakan telah menimbulkan friksi yang keras hingga harus melalui perang saudara (1861-1865), yang diikuti dengan  terbunuhnya Presiden Abraham Lincoln 14 April 1865. Di abad ke 20, Presiden AS pertama yang beragama Katholik,  John Fitzgerald Kennedy tewas ditembak di tahun 1963, Politik segregasi ras terhadap warga kulit hitam AS baru diakhiri tahun 1965, dan pejuang hak-hak sipil kulit hitam Martin Luther King Jr. tewas ditembak  tahun 1968.

AS baru memiliki Kepala Staf Gabungan militer dari kalangan kulit hitam, Jenderal Collin Powell ditahun 1991. Di tahun 2005, seorang wanita berulit hitam, Condoleeza Rice menjadi Menteri Luar Negeri AS. Dan di Pemilu Presiden 2008, Barack Obama menjadi presiden kulit hitam pertama AS.

Panjang jalan bagi AS untuk sampai pada keadaanya hari ini.

Hadirin,

Dengan melihat 225 tahun sejarah Amerika yang sukses menerapkan ideologi nasionalnya melalui terpaan berbagai  badai, bagi Negara Bangsa kita yang relatif muda, diperlukan langkah yang tepat dan berani untuk menyegarkan dan merevitalisasi implementasi Pancasila pada penyelenggaraan negara dan pada keseharian kehidupan masyarakat.

Pancasila adalah filsafat Negara yang berorientasi kemasa depan, mampu menampung kemajemukan masyarakat dan akomodatif terhadap dinamika perubahan.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun didunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan, karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua jaman, kondisi dan situasi.

Dapat kita simpulkan bahwa karena zaman selalu berubah dan yang abadi itu  adalah perubahan, maka setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat  mengembangkan  dirinya  dan tetap  adaptif dengan perkembangan zaman.

Proses dialektika yang berlangsung bersamaan dengan perubahan-perubahan sangat mendasar yang terjadi di negara kita, tentu akan memunculkan thesa-thesa baru, yang pada gilirannya akan melahirkan antithesa-antithesa. Kita harapkan akan muncul sinthesa yang merupakan penyempurnaan dan resultan dari berbagai thesa dan antithesa yang muncul. Begitulah proses bagi suatu ideologi dalam menjalani penyempurnaan dirinya dari waktu kewaktu. Penyempurnaan secara terus menerus perlu dilakukan bersama oleh seluruh bangsa terutama para pemimpin politik, ekonomi, sosial budaya dengan  berani dan teguh menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan Negara Bangsa Indonesia.

Revitalisasi Pancasila perlu menekankan pada orientasi ideologi yang mewujudkan kemajuan yang pesat, peningkatan kesejahteraan yang tinggi dan persatuan yang mantap dari seluruh  rakyat Indonesia. Dan hanya dengan pencapaian-pencapaian itu Pancasila akan semakin menjadi pegangan hidup seluruh rakyat.

Segenap pengaturan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus merupakan derivasi dari Pancasila sebagai staatsidee.

Dilain pihak, Pancasila adalah juga tolok ukur evaluasi penyelenggaraan negara. Pancasila adalah staatsfundamental norm yang harus menjadi acuan dari perilaku individual warga negara dan masyarakat pada umumnya.

Hadirin,

Bapak bangsa Vietnam, Ho Chi Minh menjelang wafatnya meninggalkan wasiat kepada para pemimpin Vietnam untuk membuat bangsa Vietnam semakin mantap bersatu, negara Vietnam semakin kuat berwibawa dan rakyat Vietnam semakin maju sejahtera.

Suatu Negara Bangsa, lebih-lebih yang heterogen memiliki potensi friksi (benturan) internal dan juga eksternal, karena berbenturan dengan  kepentingan negara lain.

Dalam proses benturan internal dan eksternal itu ada negara yang lenyap. Sejarah mencatat bubarnya kekaisaran Ottoman Turki  dan Austro-Hongaria pasca Perang Dunia I dan lenyapnya super power Uni Sovyet di tahun 1991, karena benturan internal/eksternal. Yugoslavia, negara federal yang sentralistik, ketika berkehendak memberikan otonomi yang lebih luas pada negara-negara bagiannya, telah tercerai berai menjadi negara-negara berdasarkan etnik, Serbia, Montenegro, Bosnia, Croatia, Slovenia, dan Macedonia.

Proses lahir, tumbuh dan lenyapnya kerajaan-kerajaan di Indonesia sejak Tumapel, Kediri, Daha, Singosari, Sriwijaya, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram dan  banyak yang lain, meyakinkan saya bahwa membuat langgeng dan semakin kuatnya suatu negara itu bukan hal yang mudah. Itulah tanggungjawab utama dari setiap warga negara.

Bagi Indonesia, yang sangat heterogen baik dalam konteks suku dan agama, harus dimengerti bahwa ada potensi besar terjadinya friksi internal. Dan karena letak geografis kita, berpotensi pula ada friksi dengan pihak eksternal, karena perbedaan kepentingan. Sekarang kita bisa membaca dengan jelas, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia diwarnai kepentingan Australia terhadap potensi minyak di Laut Timor. Kita bisa merasakan siapa yang bermain dibelakang gerakan-gerakan separatis yang ada sekarang. Kita juga masih mempunyai masalah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia yang harus segera diselesaikan, sebelum ditunggangi kepentingan lain.

Sebagai bangsa yang heterogen, setiap anak bangsa perlu sadar untuk tidak mudah terpancing, karena banyak kepentingan lain yang tidak menginginkan kita menjadi negara yang makmur dan kuat. Jika ada yang mendorong penganiayaan pendeta di Bekasi, yang didorong harus berfikir, apa yang mau dicapai? Juga apa yang mau dicapai dari upaya menyulitkan umat lain mendirikan sarana ibadah disatu tempat. Dengan keyakinan kita masing-masing akan kebenaran agama yang kita anut, kita perlu berbesar hati memberi kemudahan pada putera-putera bangsa yang lain mendirikan sarana ibadahnya dan menjalankan ibadahnya masing-masing.

Saya curiga, berbagai bentrok di dalam negeri yang terjadi belakangan ini adalah upaya melemahkan negara kita, merupakan rekayasa dari luar yang ingin kita menjadi lemah dengan memanfaatkan emosi primordial agama dan suku yang ada.

Dalam suasana seperti itu, adalah amat penting hadirnya  sistem dan kepemimpinan yang dapat meredam berbagai bentuk entropi bangsa.

Setiap sistem berpotensi  memiliki entropi, yaitu kekuatan didalam sistem yang oleh dinamika internalnya, bisa menjadi destruktif, yang dapat menghancurkan sistem itu sendiri; seperti dalam tubuh kita, terdapat entropi berupa sel-sel yang membentuk tubuh kita tetapi yang oleh aktivitasnya bisa berubah menjadi sel-sel cancer yang dapat membinasakan kita.

Berkembangnya etnocentrisme dan primordialisme sempit serta fanatisme golongan, merosotnya pluralisme yang inklusif, merosotnya toleransi serta merosotnya kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai friksi yang ada secara santun, adalah bentuk-bentuk entropi bangsa, yang berpotensi mencerai beraikan bangsa kita  yang heterogen ini.

Hadirin,

Dengan melihat panjangnya jalan yang telah dilalui AS untuk membangun sistem sosial politik yang mantap, melalui forum ini saya ingin mengajak semua pihak yang mencintai bangsa dan negara ini, untuk tekun berusaha dengan berani dan bersabar dalam mewujudkan kehidupan negara yang berdasarkan Pancasila.

Ormas dapat menjadi penjuru penting dalam mengembangkan ideologi nasional kita.

Ideologi nasional Pancasila, akan dapat lebih cepat berkembang dan mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari bila partai-partai politik yang ada mengemban fungsinya dengan baik.

Sayangnya situasi kepartaian kita belum kondusif untuk itu, karena maraknya pragmatisme, politik transaksional dan money politics yang meluas.

Selama sumber utama pembiayaan partai di negara kita belum dari iuran anggota, maka kehidupan kepartaian akan tidak sehat dan tidak kondusif untuk pembangunan ideologi nasional yang mantap dan tradisi politik yang anggun.

Hadirin,

Sebagai bangsa kita telah sepakat dan menyakini bahwa demokrasi-lah yang akan membawa kita pada kemajuan.

Demokrasi melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat adalah sistem yang paling tepat pada waktu ini.

Sistem demokrasi yang sehat (bukan yang manipulatif), yang mengikut sertakan rakyat luas secara aktif, bersamaan dengan kesiapan para elit untuk secara sportif menerima kemenangan atau kekalahan dalam proses demokrasi serta pendewasaan rakyat untuk hidup damai dan rukun dengan orang-orang yang berbeda pandangannya adalah kondisi yang diperlukan.

Indonesia nyata-nyata sudah berupaya membangun HAM dan demokrasi meski masih harus berjuang mencapai kondisi idealnya.

Ada suatu pandangan umum dikalangan cendikiawan, bahwa  demokrasi baru dapat stabil pada tingkat pendapatan rakyat 6.000 dollar AS/kapita/tahun. Di masyarakat yang miskin, politik transaksional dan money politics tumbuh dengan subur. Kita memang harus bersabar.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menjamin proses demokrasi yang konstitusional. Demokrasi harus dipahami sebagai demokrasi yang tidak  boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Dan bagi Indonesia, pluralitas dan kesetaraan serta saling menghormati antar warga bangsa yang majemuk ini adalah prinsip konstitusionalitas yang utama.

Tidak semua hal bisa dilakukan atas nama demokrasi, dan ketidakpekaan elite politik terhadap kebhinekaan bangsa kita dapat  mengantarkan negara kita kearah anarki dan membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa.

UUD 45 telah mengalami 4 kali amandemen dengan dasar negara yang tetap dan negara telah membentuk MK untuk mengawal agar produk UU tidak bertentangan dengan konstitusi. Kita perlu meneliti peraturan UU dibawahnya seperti Perppu/PP, Permen dan Perda. Di daerah-daerah banyak Perda yang tidak selaras dengan semangat negara Pancasila

Hadirin,

Bagi Indonesia, terbuka peluang besar untuk mempercepat kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa usia suatu negara bukanlah tolok ukur akan maju atau tidaknya negara yang bersangkutan. Tak semua negara-negara tua, sukses. Beberapa negara di Amerika Latin sudah berusia lebih dari 150 tahun, tapi kawasan itu tidak sefenomenal kawasan Asia dalam mencapai keberhasilan ekonomi.

Beberapa negara yang baru muncul di Asia pasca Perang Dunia ke II,ada yang meraih keberhasilan gemilang dalam waktu singkat.

Bangsa kita sedang menghadapi masalah riil yang amat penting dan mendesak yang harus dengan segera diatasi, yaitu masalah tingkat pengangguran yang tinggi, dan kemiskinan yang luas.

Angka kemiskinan di Indonesia semenjak tahun 1998 belum pernah membaik secara signifikan. Jumlah orang miskin antara periode 1998-2006 berkisar antara 34-50 juta orang. Sekarang jumlahnya hanya berkurang sedikit.

Sistem disuatu negara berperan penting untuk meningkatkan kapasitas negara. Dan orientasi para penyelenggara negara haruslah mengutamakan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Didunia yang semakin menempatkan liberalisme sebagai arus utama pemikiran untuk mendatangkan kesejahteraan, dengan ciri ekonomi pasar bebas yang digunakan semakin luas, tampak Indonesia bergerak semakin menjauh dari cita-cita membangun negara kesejahteraan.

Dalam negara kesejahteraan, meskipun prinsip-prinsip ekonomi pasar diberlakukan, kesejahteraan bersama menjadi unsur penting tujuan bernegara. Itulah yang membedakan dengan negara yang menganut ekonomi pasar murni, dimana kesejahteraan bersama merupakan hasil sampingan, bukan tujuan. Syukur kalau dapat tercapai.

Dalam negara kesejahteraan, cita-cita kesejahteraan bersama menjadi  unsur yang disuntikkan kedalam  prinsip ekonomi pasar, melalui intervensi negara; berbeda dengan laiz a faire ekonomi pasar liberal. Pasar, dalam konsep negara kesejahteraan  bisa didesain dan tak membiarkan terjadinya pasar yang naturalistik karena kalau itu terjadi, yang kuat akan menelan yang lemah; terjadilah homo homini lupus-manusia menjadi srigala untuk manusia lainnya.

Sementara pada negara kesejahteraan, manusia adalah “homo homini sosius”-manusia adalah teman bagi manusia yang lain.

Perkembangan didunia, semakin mengarah pada kompromi antara ekonomi liberal yang sangat bebas dengan ekonomi sosialis yang sangat terkendali/terencana. Adapun bentuk-bentuk intervensi negara untuk membangun negara kesejahteraan nampak di India dengan kebijakan “pro-people”; intervensi negara dalam perkembangan pasar seperti di China; “affirmative policy” seperti di Malaysia; Di Singapura dengan efektifnya CPF (Central Provident Fund), tabungan wajib masyarakat, yang 30%-nya setiap bulan diisi oleh perusahaan;  di dunia barat sekarang berkembang konsep “Corporate Social Responsibility (CSR)” dan berbagai asuransi untuk melindungi masyarakat.

Berkembangnya CSR amatlah menarik, karena merupakan kelanjutan dari perkembangan pemikiran di dunia bisnis dan manajemen yang  semakin menganggap penting “enterprise sustainability” yang menyadari bahwa kesuksesan suatu entitas bisnis amat bergantung pada dukungan lingkungannya. Dahulu dunia bisnis menganut Darwinisme bisnis yang anti kompetisi dan memandang bahwa lawan harus disingkirkan. Sekarang persaingan dan lawan dianggap sebagai bagian untuk meningkatkan efisiensi

Dalam rangka itu, saya cenderung menyimpulkan bahwa Negara Kesejahteraan dengan kebijakan “pro-people”, CSR dan pasar yang perkembangannya dipengaruhi agar lebih adil, beserta sistem asuransi untuk perlindungan masyarakat serta sistem yang memberi insentif pada tabungan masyarakat merupakan model ekonomi modern yang tepat bagi negara kita, yang memenuhi tuntutan rasa keadilan, sebagai tuntutan peradaban manusia modern.

Hadirin,

Kewajiban Pemerintah dalam Negara Kesejahteraan untuk menghadirkan kesejahteraan sebagai hak sosial warga mengharuskan negara memiliki kemampuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai, yang akan memberikan kesempatan kerja yang cukup bagi warganya.

Negara harus mampu menghimpun akumulasi surplus ekonominya sebelum didistribusikan pada rakyatnya dalam bentuk welfare.

Sistem ketatanegaran sekarang yang tidak memberi tempat pada perencanaan jangka panjang juga perlu diperbaiki. RRC yang sudah jauh didepan kita masih merasa perlu memiliki road map hingga 2080. Malaysia, Vietnam juga memiliki  rencana pembangunan jangka panjangnya.

Diselenggarakannya prinsip desentralisasi yang luas dalam pengelolaan pemerintahan  daerah yang diatur melalui UUD 1945, pasal 18, 18A dan 18B dan diwujudkan melalui otonomi daerah yang semakin luas perlu dievaluasi.

Otonomi daerah adalah model manajemen negara modern yang tepat, efisien dan efektif. Yang perlu dijaga adalah agar memberi dukungan yang kuat pada pembangunan nasional. Kewenangan Pemerintah pusat pada hal-hal tertentu, perlu diperkuat. Kita menyaksikan beberapa tahun belakangan ini, banyak daerah yang kaya membuat proyek yang tidak terintegrasi dengan kepentingan nasional. Pembangunan antar satu daerah dengan daerah lainnya juga kurang memiliki unsur sinergisitas; contohnya beberapa daerah yang berdekatan sama-sama ingin  membangun pelabuhan udara internasional.

Independensi bank sentral, Bank Indonesia, juga perlu dievaluasi. Dipisahnya bank sentral dari pemerintahan membuat pemerintah kesulitan mengupayakan skim-skim kredit dengan bantuan likuiditas BI untuk peningkatan kegiatan ekonomi rakyat seperti dimasa lalu dengan Program PIR-Trans dan skim KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), Kredit Candak Kulak, KUT (Kredit Usaha Tani), KIK (Kredit Investasi Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan sebagainya.

Hadirin,

Dalam lingkup ketatanegaraan, Indonesia telah memiliki dasar negara dan ideologi nasional yang baik. Yang perlu diperbaiki adalah komitmen politik yang tegas tentang  hal itu dari para elite politik dan birokrasi yang tertata dan berfungsi dengan baik.

Saya berharap forum ini dapat ikut meningkatkan pemahaman kita semua mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa dan ligatur/perekat bangsa.

Segenap unsur bangsa, perlu terus melanjutkan proses internalisasi ideologi nasional Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Demikianlah hal-hal yang ingin saya sampaikan.  Semoga diskusi-diskusi yang berkembang dalam forum  ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk memajukan negara kesejahteraan kita, dalam rangka memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kehidupan masyarakatnya yang bersatu, non-diskriminatif, rukun dan damai, tertib berdasarkan hukum, yang setiap warga negaranya dapat hidup dengan aman, tentram dan merasa dilindungi oleh negara dan karenanya dapat berprestasi maksimal untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi, dengan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN, demi terwujudnya negara dan bangsa Indonesia yang lebih berperadaban, lebih maju dan lebih sejahtera. Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi kita semua.

Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan, memenuhi harapan hadirin sekalian.

Wassallamualaikum Wr.Wb

Jakarta, 20 Oktober  2010

Siswono Yudo Husodo

pada acara Seminar Penguatan Penghayatan Ideologi Nasional Pancasila bagi Organisasai Kemasyarakatan pada 20 Oktober 2010

About these ads
Explore posts in the same categories: Pancasila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers

%d bloggers like this: