PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

PENGANTAR

Bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa setelah melewati perjuangan kemerdekaan yang panjang dan pengorbanan jiwa dan raga, sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh the founding fathers telah ditetapkan dasar hidup menegara yang kuat, suatu idealisme bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinamakan Pancasila. Pancasila, yang oleh Bung Karno, digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri dan ternyata lebih unggul jika dibandingkan dengan Declaration of Independence Amerika Serikat atau pun Manifesto Partai Komunis, sebab selain memiliki prinsip keadilan sosial juga memiliki prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa sebagai dasar negara di sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia dan juga telah dilakukan berbagai usaha untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata di segenap aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno diselenggarakan indoktrinasi operasionalisasi Pancasila dengan menyiapkan bahan yang dikenal sebagai “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi.”. Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto diselenggarakan “Penataran P-4” bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harapan setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya serta bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu melalui jalur pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi diselenggarakan pendidikan dengan kurikulum yang berisi materi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hidup menegara berdasarkan Pancasila. Namun semua usaha tersebut nampaknya belum dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal itu dapat disebabkan karena metode dan materi yang kurang tepat, kesulitan menyediakan penatar/pendidik yang profesional, dan bahkan juga karena berbagai kesulitan yang menimpa bangsa, baik di bidang sosial, politik, ekonomi maupun keamanan. Keadaan tersebut memicu timbulnya kelompok yang pesimis dan bahkan timbul sinisme terhadap usaha menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok tersebut sebenarnya mempunyai maksud terselubung, menginginkan dasar negara yang lain bagi bangsa Indonesia, yang bersifat sektarian murni ataupun sebaliknya yang bersifat murni nonsektarian tertentu. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini tampaknya terjebak oleh pemikiran sesaat yang sempit atau bahkan oleh dorongan perasaan irasional-emosional, sehingga mengingkari kenyataan yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri yakni sebagai masyarakat majemuk, multikultural dan heterogenitas bangsa yang sangat pluralistik.

Bagi bangsa Indonesia yang sadar akan kondisi nyata yang dimilikinya itu, tentulah semakin meyakini dasar negara yang telah disepakati bangsa Indonesia yakni Pancasila dan berusaha mengimplementasikannya. Namun masalah besar yang masih harus dihadapi ialah bagaimana menjabarkannya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan nyata masyarakat di segenap aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal tersebut amat diperlukan pada era reformasi saat ini, yang arahnya Pancasila nampak telah benar-benar dilupakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, walaupun secara formal melalui ketetapan-ketetapan MPR-RI tetap diakui sebagai dasar negara yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Berbagai kenyataan tersebut di atas, mendorong Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara untuk menyusun “Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara”, dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh segenap warganegara, utamanya para penyelenggara negara dan para elit politik, sehingga idealisme bernegara yang telah diamanatkan oleh the founding fathers dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diimplementasikan demi kejayaan bangsa dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara tidak berpretensi bahwa buku Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara terbitan pertama ini telah sempurna dan terhindar dari segala kekurangan. Oleh karena itu, sumbang-saran dari berbagai pihak ke arah penyempurnaan serta untuk menggenapi kekurangan yang ada sangat diharapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan, baik pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno maupun pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto, dan lebih-lebih lagi pada era reformasi.dewasa ini. Gerakan reformasi yang digulirkan sejak tumbangnya kekuasaan Pemerintahan Presiden Soeharto, pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia (HAM), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan TNI dan POLRI.

Dalam perkembangannya, gerakan reformasi yang sebenarnya memang amat diperlukan itu, tampak seolah-olah tergulung oleh derasnya arus eforia kebebasan, sehingga sebagian masyarakat seperti lepas kendali dan tergelincir ke dalam perilaku yang anarkis,  timbul berbagai konflik sosial yang tidak kunjung teratasi, dan bahkan di berbagai daerah timbul  gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multidimensional di segenap aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, bahkan menurut beberapa pakar dan pemuka masyarakat, yang sangat serius  ialah krisis moral, masyarakat dan bangsa sedang mengalami demoralisasi.

Hal ini sebenarnya dapat dihindari apabila setiap anggota masyarakat, utamanya para penyelenggara negara dan para elit politik, dalam melaksanakan gerakan reformasi secara konsekuen, mewujudkan Indonesia Masa Depan yang dicita-citakan, senantiasa berdasarkan pada kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan pedoman. Selama beberapa tahun terakhir ini, Pancasila, yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa dan bahkan menjadi roh bagi kehidupan bangsa serta menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermartabat, nampak dilupakan, sehingga bangsa ini seolah-olah kehilangan norma moral sebagai pegangan dan penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, tidak saja mengandung nilai budaya bangsa, melainkan juga menjadi sumber hukum dasar nasional, dan merupakan perwujudan cita-cita luhur di segala aspek kehidupan bangsa. Dengan perkataan lain, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus dijabarkan menjadi norma moral, norma pembangunan, norma hukum, dan etika kehidupan berbangsa. Dengan demikian, sesungguhnya secara formal bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan rambu-rambu yang jelas bagi pembangunan masyarakat Indonesia masa depan yang dicita-citakan. Masalahnya ialah bagaimana mengaktualisasikan dasar dan rambu-rambu tersebut ke dalam kehidupan nyata setiap pribadi warga negara, sehingga bangsa ini tidak kehilangan norma moral sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan gerakan reformasi, mengatasi krisis multidimensional termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa dan negara untuk menjangkau masa depan yang dicita-citakannya.

B. POKOK PERMASALAHAN.

Untuk mengatasi krisis multidimensional termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa dan negara harus diawali dengan pembangunan moral dan karakter bangsa, yaitu mendorong penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat sendiri dan selanjutnya mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini pokok permasalahannya adalah bagaimana menjabarkan nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi Pedoman Umum sebagai tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud  penyusunan Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara ini ialah agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diaktualisasikan oleh setiap warga negara, utamanya para penyelenggara negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan dapat dijadikan tuntunan dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan pembangunan segenap aspek kehidupan bangsa menuju terwujudnya cita-cita nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

D. SISTEMATIKA

Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

  • Pengantar.

Memberikan gambaran bagaimana Pancasila yang telah merupakan kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar negara NKRI masih mengalami berbagai hambatan dalam upaya implementasinya, baik pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno maupun pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto dan lebih-lebih lagi pada masa reformasi. Oleh karena itu perlu disusun suatu pedoman bagi warga negara untuk implementasinya di segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

  • Bab I Pendahuluan.

Berisi latar belakang pemikiran, pokok permasalahan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara.

  • Bab II Pancasila.

Bab ini dimaksudkan untuk memahami makna dan hakikat Pancasila, serta memahami dan mendalami peran, kedudukan dan fungsinya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bab ini dibahas :

-          Pancasila kesepakatan bangsa Indonesia, yang memiliki keabsahan ditinjau dari berbagai justifikasi baik yuridik, filsafati dan teoritik maupun sosiologik dan historik;

-          Pancasila  ideologi nasional bangsa Indonesia;

-          Pancasila  dasar negara dari NKRI;

-          Pancasila  pandangan hidup bangsa Indonesia;

-          Pancasila ligatur  bangsa Indonesia;

-          Pancasila  jatidiri bangsa Indonesia; dan

-          Konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

-

  • Bab III Pedoman Umum Implementasi Pancasila.

Bab ini memberikan pemahaman bagaimana konsep, prinsip dan nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bab ini dibahas :

-          Perlunya Pedoman Implementasi Pancasila, sistem, struktur dan strategi  implementasi;

-          Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bidang Politik;

-          Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bidang Ekonomi;

-          Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bidang Sosial Budaya; dan

-          Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bidang Keamanan Nasional.

  • Bab IV Penutup.

Bab ini berisi harapan dan langkah berikutnya yang akan segera diambil sebagai tindak lanjut dari buku Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara.

BAB  II

PANCASILA

A. PANCASILA KESEPAKATAN BANGSA INDONESIA

Kita pahami bersama bahwa Pancasila, yang sila-silanya diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah menjadi kesepakatan nasional bangsa dan ditetapkan sebagai dasar negara sejak tanggal 18 Agustus 1945, dan berlanjut  di sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat disimak dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD atau Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kesepakatan bersama ini merupakan perjanjian luhur, atau kontrak sosial bangsa, suatu kesepakatan yang mengikat warga negaranya untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan semestinya.

Diakui bahwa kata Pancasila memang tidak tertulis secara eksplisit, tetapi jiwa dan semangat substansinya senantiasa terdapat dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD tersebut. Baru kemudian, jiwa dan semangat serta posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara ditegaskan melalui Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, Pasal 1 yang menyatakan : “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, adalah dasar negara NKRI, dan harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.”

Kenyataan sejarah tersebut kiranya perlu dilengkapi dengan berbagai justifikasi untuk membuktikan bahwa Pancasila sebagai kesepakatan bangsa memiliki legalitas yang kuat, bahwa substansinya mengandung kebenaran dan memiliki keabsahan ditinjau dari berbagai justifikasi baik yuridik, filsafati dan teoritik, maupun sosiologik dan historik.

1. Justifikasi yuridik

Bila kita cermati secara mendalam, bahwa bangsa Indonesia telah berketetapan hati untuk selalu berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negaranya, yang tercermin dalam UUD yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal itu terbukti diamanatkannya rumusan Pancasila dalam berbagai UUD yang telah berlaku di Indonesia dan dalam berbagai ketetapan Majelis Permusyawartan Republik Indonesia:

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang biasa disebut UUD 1945

Pembukaan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.  Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Mukaddimah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Mukaddimah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Demikianlah rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam berbagai UUD yang pernah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun kata Pancasila itu sendiri tidak pernah disebut secara eksplisit.. Dengan kata lain sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga kini, bangsa Indonesia selalu dengan tegas menetapkan Pancasila sebagai dasar negaranya. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia memegang teguh kesepakatan bersama dimaksud.

Selain itu berbagai Ketetapan MPR RI telah pula menentukan kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu terbukti dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan Pancasila yang diamanatkan dalam berbagai TAP MPR RI selama era reformasi. berikut ini :

d. TAP MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAK ASASI MANUSIA

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

  1. e. TAP MPR RI No.XVIII/MPR/1998 tentang PENCABUTAN TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA) dan Penetapan tentang PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pasal 1

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

  1. f. TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 – 2004

Dasar Pemikiran

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan

Garis-garis Besar Haluan Negara  disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Misi

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut: (1) Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) dst.

  1. g. TAP MPR RI No.V/MPR/2000 tentang PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Kondisi yang Diperlukan

(2) Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.

Arah kebijakan

(2) Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.

  1. h. TAP MPR RI No.VI/MPR/2001 tentang ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

Pengertian

Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Dari ketentuan yang terdapat di dalam berbagai TAP MPR RI tersebut nampak dengan jelas betapa penting kedudukan dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, yang tidak lain merupakan realisasi kesepakatan nasional bangsa. Adapun pokok-pokok substansinya adalah sebagai berikut :

(1)   Hak asasi manusia ditegakkan dan tidak dibenarkan bertentangan dengan Pancasila.

(2)   Pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia berdasar pada Pancasila.

(3)   Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

(4)   Tujuan nasional dalam pembangunan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila.

(5)   Salah satu misi bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depannya adalah: Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(6)   Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.

(7)   Pancasila sebagai ideologi terbuka.

(8)   Pancasila sebagai acuan dasar masyarakat untuk berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena butir-butir substansi tersebut terdapat dalam TAP-TAP MPR RI, maka setiap warganegara wajib mengusahakan agar dapat dilaksanakan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Justifikasi teoritik -filsafati

Justifikasi teoretik-filsafati terhadap Pancasila adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran Pancasila dari sudut olah fikir manusia, dari konstruksi nalar manusia secara logik. Kebenaran secara logik ini dapat ditinjau dari sisi formal, yakni tanggung jawab prosedural olah fikir tersebut, dan dari sisi material, yakni  dari isi atau substansi yang menjadi pokok pikiran. Untuk praktisnya dalam mencari kebenaran Pancasila secara teoritik-filsafati ini tidak diuraikan secara terpisah antara kebenaran dari sisi formal dengan sisi material, tetapi secara bersamaan.

Pada umumnya dalam olah fikir secara filsafati, dimulai dengan suatu aksioma, yakni suatu kebenaran awal yang tidak perlu dibuktikan lagi, karena hal tersebut dipandang suatu kebenaran yang hakiki. Demikian pula the founding fathers bangsa Indonesia dalam membuktikan kebenaran Pancasila dimulai dengan suatu aksioma bahwa :”Manusia dan alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam suatu pertalian yang  selaras atau harmoni.”  Aksioma ini dapat ditemukan rumusannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, keempat dan dalam batang tubuh pasal 29, sebagai berikut:

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

. . .  , yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, . . . .

Pasal 29 ayat (1)

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai bahan banding dapat dikemukakan di sini aksioma  yang dikemukakan oleh bangsa Amerika dalam menetapkan demokrasi sebagai dasar bagi negaranya sebagai berikut :”We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. – That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.” Makna self-evident adalah sama dengan aksioma, suatu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi, dan bila aksioma ini salah maka akan gugurlah segala kebenaran yang terjabar dari aksioma tersebut.

Untuk memperluas wawasan dikutipkan rumusan yang terdapat dalam “Declaration of the Rights of Man and of the Citizen,” terjemahan dari Declaration des droits de l’homme et du citoyen, yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan demokrasi di Perancis.

Men are born and remain free and equal in rights. Social distinction can be based only upon public utility. The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to oppression. The source of all sovereignty is essentially in the nation, no body, no individual can exercise authority that does not proceed from it in plain terms. Liberty consists in the power to do anything that does not injure others.  . . . law is the expression of general will. All the citizens have the right to take part personally or by their representatives in its information. . . .

Dari kutipan tersebut nampak dengan jelas dasar fikiran yang berupa aksioma  bangsa Perancis dalam menyusun undang-undang dasar bagi negaranya. Dalam kehidupan bernegara harus menghormati hak asasi manusia, yakni liberty, property, security, dan resistance to oppression.

Marilah kita mencari kebenaran-kebenaran Pancasila dengan berdasarkan aksioma : “Bahwa manusia dan alam semesta adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam pertalian yang selaras atau harmoni.” Berdasarkan pada aksioma  dimaksud kita mencoba menemukan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya

  1. Sebagai konsekuensi logis dari aksioma  tersebut di atas, maka lahirlah suatu pengakuan bahwa alam semesta, termasuk manusia, adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan telah mengaturnya dengan hukum-hukum yang pasti, dan telah menyediakan segala hal yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan eksistensinya, serta telah membekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu pada makhluk yang diciptakan-Nya, maka sudah sewajarnya bila manusia patuh dan tunduk kepada-Nya. Eksistensi segala makhluk yang tergelar di alam semesta ini memiliki misinya sendiri-sendiri sesuai dengan yang digariskan oleh Tuhan. Segala makhluk yang terdapat di alam jagad raya ini keberadaannya saling ketergantungan yang membentuk suatu ekosistem yang harmonis. Masing-masing memiliki peran dan kedudukan dalam menjaga kelestarian alam semesta. Pengingkaran akan misi yang diemban oleh masing-masing makhluk akan mengganggu keseimbangan dan harmoni kehidupan.

Di samping itu Tuhan juga membekali manusia dengan kemampuan untuk berfikir, merasakan dan berkemauan. Kemampuan-kemampuan ini berkembang lebih lanjut menjadi kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi, kemampuan bermasyarakat dan sebagainya. Untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut Tuhan juga mengaruniai manusia suatu hak yang disebut kebebasan, yang merupakan suatu kualitas etis atau moral yang diharapkan dapat membentuk suatu kesantunan moral yang ideal.

Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa manusia sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur, yang patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Suatu ikhtiar untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik yang merupakan implementasi kebebasan, dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia tidak dibenarkan bertentangan dengan apa yang menjadi misi manusia dengan kelahirannya di dunia. Tindakan yang mengarah pada perusakan, penghancuran adalah bertentangan dengan misi yang diemban oleh manusia. Yang dipergunakan sebagai acuan tiada lain adalah memayu hayuning bawono, dan leladi sesamaning dumadi, dalam mengusahakan agar alam selalu dalam keadaan yang paling kondusif bagi kelestariannya. Inilah konsep religiositas bangsa Indonesia yang harus dijadikan acuan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi martabatnya. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang adil dan yang zalim, dan sebagainya. Manusia selalu mengusahakan yang terbaik bagi dirinya, dan menghendaki perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal tersebut manusia berusaha untuk menciptakan pola fikir dan tindak yang bermanfaat bagi dirinya tanpa merugikan pihak lain. Manusia didudukkan dalam kesetaraan; haknya dihormati tanpa mengabaikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang wajib mengemban misi yang dilimpahkan oleh Tuhan kepadanya. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan bekal dan kemampuan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Hanya dengan cara demikian maka manusia diperlakukan dengan sepatutnya secara beradab. Inilah yang disebut konsep humanitas bangsa Indonesia yang harus dijadikan acuan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia.

  1. Dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, manusia tentu berhadapan dengan manusia lain sebagai individu, dengan berbagai jenis kelompok atau golongan, dengan suatu kelompok khusus yang disebut negara-bangsa, dan dengan masyarakat dunia. Dalam hubungan ini pasti timbul kepentingan tertentu, dan masing-masing pihak berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, berusaha untuk mendudukkan setiap pihak pada peran dan fungsinya secara selaras atau harmonis. Yang diutamakan bukan kepentingan setiap pihak, tetapi terpenuhinya kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Adalah wajar bila dalam hidup berbangsa dan bernegara kita sebagai warga negara-bangsa menyerahkan sebagian dari kepentingan dan kebebasan kita demi kelestarian dan kebesaran negara-bangsa. Sebagai contoh adalah dipandang wajar suatu negara-bangsa menuntut pemuda-pemudanya untuk mengambil bagian dalam bela  negara, seperti bentuk wajib militer. Bahkan ada suatu negara-bangsa yang terpaksa mengambil tindakan secara tegas bagi warganegaranya yang menolak wajib militer tersebut. Tanpa menyerahkan sebagian dari kepentingan dan kebebasan individu tidak mungkin terbentuk suatu masyarakat yang disebut negara-bangsa. Inilah konsep humanitas dan nasionalitas bangsa Indonesia yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  1. Dewasa ini negara-negara di dunia sedang dilanda oleh demam demokrasi. Masing-masing negara berusaha untuk membuktikan dirinya sebagai negara demokrasi. Namun bila kita cermati, maka pelaksanaan demokrasi di berbagai negara tersebut berbeda-beda. Tidaklah salah bila UNESCO berkesimpulan bahwa idee demokrasi dianggap ambiguous, atau memiliki dua makna. Terdapat ambiguity atau kekaburan dalam sekurang-kurangnya dua segi, yakni mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipergunakan untuk melaksanakan idee demokrasi ini, dan mengenai latar belakang kultural dan historis yang mempengaruhi istilah, idee dan praktek demokrasi. Oleh karena itu suatu negara-bangsa yang ingin memberikan makna demokrasi sesuai landasan filsafat yang dianutnya dan mendasarkan diri pada sejarah perkembangan bangsanya dipandang wajar-wajar saja. Memaksakan suatu sistem demokrasi yang diterapkan pada suatu negara-bangsa tertentu untuk diterapkan pada negara lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dipandang suatu pelanggaran hak asasi. Oleh karena itu dipandang sah-sah saja bila bangsa Indonesia memiliki konsep demokrasi sesuai dengan dasar filsafat negara-bangsanya dan latar belakang budayanya, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang diterapkan melalui lembaga-lembaga negara yang disepakati oleh the founding fathers. Inilah konsep sovereinitas bangsa Indonesia yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  1. Yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam mendirikan negara adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada maknanya suatu kesejahteraan jika hanya untuk sebagian kecil dari rakyat Indonesia, karena akhirnya yang tidak memperoleh kesejahteraan ini akan menjadi beban dan tanggungan negara. Oleh karena itu konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu konsep yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai penerjemahan dari faham kebersamaan serta faham persatuan dan kesatuan. Inilah faham sosialitas bangsa Indonesia yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian di atas nampak dengan jelas bahwa Pancasila yang mengandung konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas dapat dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoritik-filsafati. Konsep tersebut serta prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan konsep, prinsip dan nilai universal yang diperjuangkan pula oleh bangsa-bangsa di dunia, meskipun dalam prakteknya menampakkan orisinalitas dan otentik lahir dari jatidiri bangsa Indonesia. Diyakini bahwa Pancasila di masa depan dapat menjadi salah satu alternatif ideologi manusia yang mendunia.

3. Justifikasi Sosiologik dan Historik

Sesuai dengan penggagas awal, Ir. Soekarno, Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan dikristalisasikan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Nilai-nilai tersebut dapat diamati di berbagai kelompok masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Diakui bahwa dalam mempraktekkan nilai-nilai tersebut terdapat perbedaan pada berbagai kelompok masyarakat; yang berbeda sekedar nilai praksisnya, namun nilai dasarnya tetap sama. Dengan demikian maka Pancasila memang merupakan living reality dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sementara itu konsep yang terdapat dalam Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman purba dalam kehidupan masyarakat. Sebelum agama-agama besar masuk di bumi Nusantara, masyarakat pada waktu itu telah menerapkan konsep religiositas dalam bentuk animisme, dinamisme, fetisisme dan sebagainya. Demikian juga konsep humanitas menjiwai kehidupan masyarakat. Kita kenal ungkapan-ungkapan dari suku Jawa yang mencerminkan konsep humanitas tersebut seperti tepo seliro, ber budi bowo laksono, sepi ing pamrih rame ing gawe, dan masih banyak lagi. Kita akui bahwa konsep nasionalitas baru berkembang pada permulaan abad XX, dan sejak itu selalu dijadikan panduan perjuangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Istilah gotong royong, bawon, dan sebagainya menggambarkan implementasi konsep sosialitas.

Sekedar menambah wawasan untuk sampai pada kesimpulan bahwa konsep yang terdapat dalam Pancasila itu memang merupakan living reality masyarakat, berikut disampaikan beberapa ungkapan yang dapat ditemui di berbagai daerah

Minangkabau

Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat – konsep sovereinitas.

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah – konsep religiosotas.

Syarak mangato, adat memakai.

Adat nan kawi, syarak nan lazim.

Penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja pada kebenaran – kosep humanitas.

Minahasa

Pangilekenta waja si Empung si Rumer reindeng rojor – konsep religiositas

(Sekalian kita maklum bahwa yang memberikan rahmat yakni Tuhan Yang Maha Esa)..

O Empung renga-rengan wengkesan umei i la leindeng – konsep religiositas

(Tuhan yang seumur dengan dunia ini, bukakan jalan dan bukalah hati supaya selalu memujaMu).

Tia kaliuran si masena impalampangan – konsep religiositas

(Jangan lupa kepada “Dia” yang memberi terang).

Lampung

Tebak cotang di serambi, mupakat dilemsesat – konsep sovereinitas

(Simpang siur di luar, mufakat di dalam balai).

Bolaang Mangondow

Na’ buah pinayung – konsep nasionalitas/persatuan

(Tetap bersatu dan rukun).

Madura

Abantal sadat, sapo’ iman, payung Allah – konsep religiositas

(Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa).

Bugis/Makasar, Sulawesi Selatan

Tak sakrakai allowa ritang ngana langika – konsep religiositas

(Matahari tak akan tenggelam di tengah langit).

Bengkulu

Kalau takut dilambur pasang, jangan berumah di pinggir pantai.

Maluku

Kaulete mulowang lalang walidase nausavo sotoneisa etolomai kukuramese upasasi netane kwelenetane ainetane – konsep humanitas dan persatuan

(Mari kita bersatu baik di laut maupun di darat untuk menentang kezaliman).

Batak (Mandailing)

Songon siala sampagul rap tuginjang rap tu toru – konsep persatuan dan kebersamaan.

(Berat sama dipanggul, ringan sama dijinjing)

Batak (Toba)

Sai masia minaminaan songon lampak ni pisang, masitungkol tungkolan songon suhat dirobean – konsep persatuan

( Biarlah kita bersatu seperti batang pisang dan mendukung seperti pohon tales di kebun)

Ungkapan-ungkapan tersebut menggambarkan bahwa konsep yang terkandung dalam Pancasila hidup  tersebar di seluruh antero bumi Nusantara.

Dari uraian di atas jelas bahwa bagi bangsa Indonesia tidak perlu ada keraguan mengenai Pancasila baik sebagai dasar negara, ideologi nasional, maupun sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti dari analisis baik ditinjau dari segi yuridik, teoritik-filsafati, maupun sosiologik dan historik. Pancasila merupakan kesepakatan bangsa, suatu perjanjian luhur, yang memiliki legalitas, kebenaran, dan merupakan living reality. Hal ini terbukti dari analisis baik ditinjau dari segi yuridik, teoritik -filsafati, maupun sosiologik dan historik.

Masalah berikutnya adalah bagaimana Pancasila ini dapat diderivasi menjadi pedoman, panduan dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ini perlu diderivasi ke dalam berbagai norma sehingga dapat dijadikan pedoman bertindak, dalam menentukan pilihan, dalam mengadakan penilaian dan mengadakan kritik terhadap peristiwa atau kebijakan yang digariskan oleh pemerintah. Tanpa membuminya Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, pembuktian yang diungkapkan di atas tidak memiliki makna sama sekali, sehingga sekedar sebagai suatu wacana belaka, yang dapat membawa akibat negatif dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

B. PANCASILA  IDEOLOGI NASIONAL  BANGSA  INDONESIA

Dalam rangka memahami dan meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dapat dibanggakan dan handal  dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa di masa kini dan di masa depan, maka perlu dikupas secara lebih mendalam hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengertian ideologi;
  2. Lahir dan tumbuh-kembang ideologi;
  3. Pancasila adalah suatu ideologi;
  4. Pancasila adalah ideologi terbuka;
  5. Pancasila di tengah-tengah ideologi lain;
  6. Upaya untuk mempertahankan, memapankan dan memantapkan ideologi Pancasila.

1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata Yunani idein yang berarti melihat dan logia yang berarti kata atau ajaran, sehingga ideologi  adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah fikiran. (Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila)

A. Destult de Tracy (+1836) berpendapat, bahwa ideologi  merupakan bagian dari filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain seperti pendidikan, etika dan politik, dan sebagainya.

Dr. Alfian berpendapat,.bahwa ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai dasar tersebut biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa, berakar dan hidup dalam realita kehidupan mereka, terutama pada waktu mereka berkonsensus untuk menjadikannya ideologi.

Prof. Padmo Wahjono,SH. berpendapat, bahwa ideologi diberi makna sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke yang dicita-citakan.

Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo memberikan arti bahwa ideologi sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.

M. Syafaat Habib berpendapat, bahwa ideologi adalah suatu kepercayaan politik sebagai hasil kemauan bersama sehingga terbentuk keyakinan yang kokoh dalam komunitas politik. Ideologi ini dalam perjalanan sejarah bangsa akan dijadikan landasan tidak bergerak yang tangguh, dan sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa kini dan masa selanjutnya.

Dari berbagai pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah :

Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa, berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama dan menjadi landasan yang tangguh dan arah yang jelas dalam mencapai cita-cita bersama.

2. Lahir dan tumbuh-kembang ideologi

Sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan mengenai proses terbentuknya suatu ideologi. Pandangan pertama menyatakan bahwa suatu ideologi  yang berisi konsep-konsep yang abstrak terjadi melalui proses yang disebut inkrimental, secara berangsur-angsur, yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembang suatu masyarakat, sehingga suatu ketika diakui adanya nilai dasar, atau prinsip tertentu diterima sebagai suatu kebenaran yang diyakininya, untuk selanjutnya menjadi pegangan dalam hidup bersama. Nilai dasar dan prinsip dasar tersebut berkembang menjadi pandangan hidup atau filsafat hidup yang terjabar dalam norma-norma dalam kehidupan suatu masyarakat.  M. Syafaat Habib berpendapat bahwa ideologi lahir dan kemudian berkembang dari kepercayaan politik yang terbentuk dari kemauan umum, perjanjian masyarakat, sebagai realitas historis.

Untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan prinsip yang terjabar dalam norma kehidupan, diperlukan seperangkat aparat, mulai dari bentuk yang sederhana, sampai bentuk yang rumit. Dalam masyarakat yang masih sederhana dikenal yang disebut pendukung norma.

Pandangan kedua menyatakan bahwa ideologi merupakan hasil olah fikir para cendekiawan untuk kemudian dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara. Contohnya Thomas Jefferson dengan menilai situasi kehidupan yang berkembang pada zamannya, menarik kesimpulan sehingga terumus menjadi suatu deklarasi kemerdekaan Amerika yang bernafaskan ideologi liberalisme yang individualistik. Demikian juga Karl Marx mendeklarasikan suatu faham Marxisme, yang merupakan olah fikir yang merupakan derivasi dari pandangan Schopenhauer dan Hegel, sebagi tanggapan terhadap perkembangan masyarakat yang ada pada waktu itu, yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi manifesto komunis.

Alfian menyatakan bahwa pada umumnya ideologi mengandung dinamika internal yang memungkinkan untuk selalu memperbaharui diri atas maknanya sehingga selalu relevan dengan tantangan zamannya, dengan tidak mengingkari hakikat dan jatidirinya. Dengan cara ini diharapkan mempermantap, mempermapan dan memperkuat relevansi ideologi itu dengan masyarakatnya. Hal ini dapat terwujud apabila ideologi tersebut berisi nilai-nilai dasar yang berkualitas, masyarakat yang bersangkutan memiliki persepsi, sikap dan tingkah laku yang memadai, serta memiliki kemampuan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang ideologi tersebut.

Dr. William T. Bluhm, yang dikutip oleh M. Syafaat Habib menyatakan terdapat empat teori mengenai timbulnya ideologi, yakni (1) bahwa ideologi merupakan rasionalisasi kepentingan yang akan terwujud dalam kehidupan politik; (2) ideologi muncul secara bebas rasional untuk mewujudkan hakikat kebenaran; (3) ideologi timbul tidak disadari sebagai jawaban kesulitan-kesulitan sosial yang timbul dalam masyarakat, sehingga ideologi berfungsi remedial dan kuratif; (4) ideologi sebagai realisasi hubungan antara perasaan dan arti hidup (sentiment and meaning), dalam rangka memberikan makna hidup yang baru dan segar, yang bermuara pada tersusunnya program-program maupun platform praktis, sebagai bekal otoritas politik bagi pembangunan.

3. Pancasila adalah suatu ideologi

Langkah yang harus kita bahas lebih lanjut adalah benarkah Pancasila memenuhi syarat sebagai suatu ideologi, yang berisi gagasan, cita-cita, nilai dasar yang bulat dan utuh, yang merupakan kemauan bersama bangsa, dan menjadi landasan statis dan memberikan arah dinamis bagi gerak pembangunan bangsa.

Pancasila berisi konsep yang mengandung gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang bulat, utuh dan mendasar mengenai eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep tersebut adalah:

  1. a. Religiositas, suatu konsep dasar yang mengandung gagasan dan nilai dasar mengenai hubungan manusia dengan suatu realitas mutlak, apapun namanya. Sebagai akibat terjadilah pandangan tentang eksistensi diri manusia, serta sikap dan perilaku devosi manusia dalam hubungannya dengan Yang Maha Esa.
  1. b. Humanitas, suatu konsep yang mendudukkan manusia dalam tatahubungan dengan manusia yang lain. Manusia didudukkan dalam saling ketergantungan sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam keadilan dan keberadaban sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Benar.
  1. c. Nasionalitas, suatu konsep yang menyatakan bahwa manusia yang bertempat tinggal di bumi Nusantara ini adalah suatu kelompok yang disebut bangsa. Sikap loyalitas warganegara terhadap negara-bangsanya merupakan suatu bentuk tata hubungan antara warganegara dengan bangsanya.
  1. d. Sovereinitas, suatu konsep yang menyatakan bahwa yang berdaulat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah rakyat, suatu konsep demokrasi, dengan ciri kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  1. e. Sosialitas, suatu konsep yang menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya NKRI, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan perorangan.

Konsep, prinsip dan nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut merupakan pandangan yang bersifat universal, merupakan kepedulian para pakar dan cendekiawan sejak zaman purba sampai dewasa ini. Konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut saling terikat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan sistemik, sehingga membentuk suatu ciri khusus atau orisinal dan otentik, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ideologi.

Pada saat dirumuskan pada tahun 1945, prosesnya tidak berbeda dengan proses kelahiran deklarasi kemerdekaan Amerika. Pancasila digali dari realitas kehidupan yang ada di masyarakat, dan mendapat kesepakatan secara bulat dari wakil rakyat pada waktu itu. Dengan demikian Pancasila dapat disejajarkan dengan ideologi lain di dunia, bahkan mungkin memiliki kelebihan.

4. Pancasila adalah ideologi terbuka

Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi terbuka. Demikian juga pada masa reformasi, beberapa Ketetapan MPR RI menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Menurut Dr. Alfian, suatu ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yakni (1) dimensi realitas, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat, (2) dimensi idealisme yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, dan (3) dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

Pancasila tidak diragukan memiliki tiga dimensi : Pertama, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memang senyatanya, secara riil, terdapat dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa. Kedua, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama. Ketiga, bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jatidiri yang terkandung dalam nilai dasarnya.

Sebagai ideologi terbuka Pancasila diharapkan selalu tetap komunikatif dengan perkembangan masyarakatnya yang dinamis dan sekaligus mempermantap keyakinan masyarakat terhadapnya. Maka ideologi Pancasila harus dibudayakan dan diamalkan, sehingga akan menjiwai serta memberi arah proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Pancasila di tengah-tengah ideologi dunia

Sejarah umat manusia memberikan suatu bukti secara jelas bahwa abad XX terjadi suatu persaingan yang ketat antara ideologi liberal kapitalistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan tersebut berkembang menjadi perang dingin, dan dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur.

Mengantisipasi situasi tersebut, pada tahun 1955 beberapa pemimpin Negara Asia dan Afrika, yang dimotori Bung Karno, menyelenggarakan konferensi negara-negara yang tidak terlibat blok barat atau blok timur di Bandung dan melahirkan organisasi negara-negara non-blok. Tujuan organisasi ini adalah menuntut terciptanya dunia yang adil sejahtera dan damai. Apabila kita cermati maka tujuan tersebut tiada lain adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh Pancasila.

Sebagai langkah lebih lanjut dari perjuangan negara non-blok tersebut,  pada tahun 1960-an Bung Karno berpidato di depan PBB, dengan menawarkan suatu ideologi yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kedamaian dunia. Ideologi tersebut adalah Pancasila, yang oleh bung Karno disebut sebagai hogere optrekking dari Declaration of Independence USA dan Manifesto Partai Komunis yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.

Ternyata memasuki tahun 1990-an ideologi komunis mengalami kemerosotan yang luar biasa, atau mungkin suatu kehancuran, hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara ini ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan dan kesetaraan masih dapat bertahan serta tersebar di se-antero dunia. Namun perlu dicatat bahwa masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan kesukaran tersendiri, seperti terjadinya kebebasan yang tidak terkendali. Sekularisme yang biasanya menyertai faham liberal ini di beberapa negara berkembang yang berorientasi pada agama tertentu menjadi penghalang. Oleh karena itu Pancasila yang merupakan ideologi terbuka dan memberikan peluang untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut.

6. Upaya mempertahankan, memantapkan, memapankan, dan mengokohkan   Pancasila

Menurut  Alfian terdapat empat faktor yang dapat menjadikan suatu ideologi tetap dapat bertahan dan menjadi ideologi yang tangguh, yakni (1) bahwa ideologi tersebut berisi nilai dasar yang berkualitas, (2) bahwa ideologi tersebut dipahami, dan bagaimana sikap dan tingkah laku masyarakat terhadapnya, (3) terdapat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan ideologi tersebut tanpa menghilangkan jatidiri ideologi dimaksud, dan (4) seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu membudaya dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejauh mengenai Pancasila sebagai suatu ideologi,  faktor kualitas nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak perlu diragukan, tetapi faktor pemahaman dan sikap masyarakat, faktor kemampuan masyarakat, dan faktor pembudayaan dan pengamalan ideologi masih memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan, memantapkan, memapankan, dan mengokohkan Pancasila. Untuk itulah perlu adanya usaha secara serius, dengan jalan mengimplementasikan   Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

C. PANCASILA DASAR NEGARA DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK   INDONESIA

Pada waktu ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, membuka sidang pada tanggal 1 Juni 1945, mengemukakan bahwa di antara yang perlu difikirkan oleh para anggota sidang adalah mengenai dasar negara bagi Negara yang akan segera didirikan. Oleh Bung Karno diartikan sebagai dasarnya Indonesia Merdeka, yang dalam bahasa Belanda disebut philosofische grondslag, yang dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 disebutnya Pancasila.

Dalam sidang-sidang berikutnya yang dilanjutkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disepakati oleh para anggota bahwa dasar negara tersebut adalah Pancasila, meskipun tidak disebut secara eksplisit, tetapi rumusan sila-silanya   dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.  Begitu penting kedudukan dasar negara bagi warganegara dalam hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu difahami dengan secara mendalam masalah dimaksud.

1. Ketentuan Hukum mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara

Mencermati hal-hal yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia., berikut  dikutipkan secara lengkap Pembukaan UUD dimaksud.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak tercantum kata Pancasila, namun bangsa Indonesia bersepakat lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia, seperti yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itulah yang disebut Pancasila. Kesepakatan ini tercantum dalam berbagai Ketetapan MPR RI di antaranya sebagai berikut:

  1. Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998, menyebutkan pada pasal 1, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Catatan : Berdasar TAP MPR RI No. I/MPR/2003,  TAP dimaksud tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

b.  Tap MPR RI No. III/MPR/2000, di antaranya menyebutkan : Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, . .

Ketetapan MPR RI tersebut jelas menyatakan bahwa lima prinsip yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesial, yang tercantum dalam Pambukaan UUD 1945 itulah Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Republik Indonesia.

2. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara bagi Masyarakat dalam Kehidupan  Berbangsa dan Bernagara

Dalam berorganisasi diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur mengenai kewajiban dan hak anggota, lembaga-lembaga  yang terdapat dalam organisasi, tata kerja organisasi, dan hal-hal lain seperti mengenai atribut organisasi dan sebagainya. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dimaksudkan agar setiap anggota organisasi tahu dengan pasti ketentuan-ketentuan yang selayaknya dikerjakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Demikianlah halnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar dimaksud untuk mengatur hak dan kewajiban warganegara, serta tata kerja lembaga-lembaga negara.

Pada umumnya pada Undang-Undang Dasar terdapat bagian yang disebut Pembukaan, Preambule, atau Mukaddimah yang merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam Pembukaan tersebut terdapat konsep-konsep, prinsip-prinsip dan nilai yang dijadikan landasan berpijak dalam menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai dengan  adanya negara. Konsep-konsep tersebut merupakan gagasan yang sangat mendasar tentang kehidupan bernegara, oleh karenanya disebut cita hukum atau Staatsidee. Pancasila merupakan  cita hukum bagi bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan secara  konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut pendapat Hans Kelsen, dalam bukunya General Theory of Law and State, terjemahan Anders Wedberg, menerangkan bahwa di atas, di luar suatu sistem hukum terdapat suatu konsep yang namanya Rechtsidee, atau yang oleh Soepomo disebut dasar pengertian negara, aliran pikiran negara, yang di dalamnya terdapat ideologi, cita hukum, dan cita moral. Cita hukum ini berupa prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep dasar, yang berisi nilai-nilai yang menjadi acuan dalam merumuskan konstitusi. Cita hukum ini bersifat filsafati, seperti konsep-konsep tentang kebenaran, keadilan, kesejahteraan, yang menurut Kelsen letaknya di luar hukum. Disebutnya bahwa :”Law and justice are different concepts.” Cita hukum ini bersifat konstitutif dan regulatif terhadap keseluruhan sistem hukum suatu negara.

Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen dalam bukunya Algemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe, dan Die Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung, tidak sefaham dengan gurunya. Bahwa paling atas suatu sistem konstitusi terdapat yang disebut Staatsfundamentaalnorm, yang nampaknya oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro disebut Norma Fundamentil Negara, atau Pokok Kaidah Fundamentil Negara. Menurut Nawiasky maupun Notonagoro, bahwa tidak terjadi pemisahan antara konsep dasar, seperti keadilan yang terdapat dalam Staatsfundamentalnorm dengan hukum. Inilah yang disebut faham monisme yang dikembangkan oleh Nawiasky dalam Mazhab Wiena.

Selanjutnya Nawiasky menjelaskan bahwa Staatsfundamentalnorm akan dijadikan landasan atau dasar bagi Staatsgrundgesetz atau undang-undang dasar, yang kemudian terjabar dalam Formel Gesetz atau undang-undang, yang terjabar lebih lanjut dalam Verordnung & autonome Satzung atau peraturan pelaksanaan.

Prof Dr. A.Hamid Attamimi mencoba untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut, sehingga dalam sistem perundang-undangan terdapat yang disebut Rechtsidee, kemudian Staatsfundamentalnorm, Staatsgrundgesetz, Formel Gesetz, dan Verordnung & autonome Satzung. Kedudukan Rechtsidee ini penting sekali, karena akan memberikan warna dan bentuk konstitusi, dan secara tidak langsung bentuk negara. J. Oppenheim melukiskannya sebagai “hakikat yang paling dalam dari negara,” atau de staats diepste wezen. Pencerminan Staatsidee dalam bentuk pemerintahan dan negara ini oleh B.W. Schaper dapat kita temui baik dalam negara kekuasaan (machtsstaat), negara hukum (rechtsstaat), negara rakyat (volksstaat), negara kelas (klassestaat), negara totaliter (totalitaire staat), maupun negara kemakmuran ( welvaartsstaat).

Rechtsidee atau cita hukum bagi bangsa Indonesia dalam hidup menegara tiada lain adalah Pancasila. Cita hukum ini dijadikan dasar bagaimana bangsa Indonesia memandang segala persoalan yang dihadapinya, bagaimana mendudukkan manusia dalam hubungan dengan pemerintahan dan negaranya, bagaimana mengatur kekuasaan dan kedaulatan dalam kegiatan pemerintahan dan negara, bagaimana lembaga-lembaga kenegaraan diadakan dan diatur tatakerjanya, dan sebagainya.

Berdasar pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka dalam merumuskan pola dan sistem pemerintahan, dalam mendudukkan warganegara dalam hidup bernegara, dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sebagainya harus mengacu pada cita hukum tersebut. Dengan kata lain demokrasi yang diterapkan di Indonesia tiada lain adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Ekonomi yang diterapkan di Indonesia juga berdasar pada Pancasila. Hak asasi manusia-pun mau tidak mau berdasar Pancasila pula. Untuk dapat mengimplementasikan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tanpa memahami konsep prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak mungkin mengimplementasikan Pancasila secara tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebaiknya diyakini lebih dahulu bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang memiliki keanekaragaman ditinjau dari suku, ras, adat budaya, agama, dan sebagainya.

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

  1. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia, ditinjau dari keanekaragaman agama, suku bangsa, adat budaya, ras, golongan dan sebagainya. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan bagi warganegara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sementara itu Sila ketiga persatuan Indonesia, mengikat keanekaragaman tersebut di atas  dalam suatu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya.
  1. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan, disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan oleh sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  1. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau. Sila ketiga Persatuan Indonesia memberikan jaminan bersatunya bangsa Indonesia.
  1. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi  manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini dijamin oleh sila keempat Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  1. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan acuan dalam mencapai tujuan tersebut.

3. Pancasila Sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai dasar Negara maka Pancasila  berkedudukan sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran atau derivasi dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak kompatibel dengan atau tidak sesuai dan tidak mengacu pada Pancasila batal demi hukum. Oleh karena itu untuk dapat memahami ketepatan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu difahami dengan mendalam konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara ditransformasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat dan mengandung sanksi. Barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak mematuhinya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perlu diselenggarakan law enforcement terhadap segala hukum yang merupakan penjabaran dari dasar Negara Pancasila.

D. PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Manusia dalam hidupnya selalu berhadapan dengan berbagai fenomena, atau gejala yang tiada jarang fenomena tersebut  berpengaruh atau memiliki akibat bagi kehidupannya. Untuk menghindari terjadinya akibat yang tidak diinginkan maka manusia memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut, bahkan ada juga yang ingin mengetahui lebih jauh, yakni memahami esensi dan makna fenomena tersebut baginya.

Dengan selalu terjadinya fenomena yang sama secara berulang-ulang, manusia akhirnya dapat menemukan ketentuan yang berlaku bagi fenomena tersebut, yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia dalam mengantisipasi fenomena tersebut. Pepatah petitih yang biasanya dipergunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku suatu masyarakat pada umumnya lahir seperti yang digambarkan di atas. Kita kenal pepatah “ Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian,” berkembang dari suatu fenomena akibat upaya manusia dalam ingin mencapai sukses. Bahwa suatu sukses harus dicapai dengan kerja keras dan dengan usaha, dan bahwa sukses tidak datang dengan sendirinya.

Apabila pepatah tersebut kemudian diyakini, dan dijadikan pegangan dalam hidup seseorang, maka berkembanglah menjadi pandangan hidup, yang oleh Bung Karno disebut sebagai levensbeschouwing. Apabila pandangan hidup seseorang memiliki kebenaran dan diyakini akan dapat mengantar kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia, dapat saja berkembang menjadi pandangan hidup masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Pandangan hidup ini akhirnya berkembang menjadi pandangan dunia, yang oleh Bung Karno disebut Weltanschauung. Terdapat beberapa Welt- anschauung yang kemudian dijadikan dasar bagi negara-bangsa seperti Jerman pada zaman Hitler mengangkat national-sozialistische Weltanschauung sebagai dasar negaranya,  Jepang  Tennoo Koodoo Seishin, Cina pada masa Sun Yat Sen San Min Chui, dan bagi bangsa Indonesia Pancasila Weltanschauung.

Pancasila ini berkembang dari pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang esensinya terdapat dalam Pancasila. Berikut disampaikan beberapa contoh pandangan hidup yang kemudian hakikatnya diangkat menjadi sila Pancasila.

Hidup hendaknya rilo, narimo dan sabar, serta narimo ing pandum yang merupakan inti dari keimanan dan ketaqwaan, berserah diri pada Tuhan, yang merupakan nilai yang terdapat dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat suatu lagu, tembang Mijil, yang populer sebagai pandangan hidup bagi suku Jawa yang ingin sukses dalam mencapai cita-cita sebagai berikut : “Dedalane guna lawan sekti, kudu andap asor. Wani ngalah, luhur wekasane. Tumungkulo lamun den dukani. Bapang den simpangi, ana catur mungkur.” Terjemahan bebas :” Jalan orang yang hendak mencapai ilmu, harus rendah diri (low profile). Berani mengalah, akhirnya akan berjaya. Jangan membantah bila dikritik, dimarahi. Bila ada beda pendapat lebih baik dihindari.” Dengan gampang dapat kita temukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang terdapat pula dalam Pancasila.

Terdapat pula suatu pandangan hidup yang berupa tembang Sinom karya R.Ng. Ronggowarsito, pujangga keraton Sala, sebagai pegangan dalam menghadapi situasi yang bergolak, kacau, terjadi banyak penyimpangan dalam masyarakat, sebagai berikut:    “Amenangi jaman edan, ewuh oyo ing pambudi. Melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni. Ora keduman milik, kaliren wekasanipun. nDilalah kerso Allah, begjo-begjane kang lali. Isih begjo sing eling lan waspodo.” Terjemahan bebas : “ Mengalami jaman gila, hati menjadi bingung, bimbang. Mengikuti gila tidak sampai hati. Tetapi kalau tidak ikut gila tidak mendapat apa-apa, akhirnya menjadi nestapa. Tetapi kehendak Tuhan, bahwa seuntung-untungnya yang lupa, menggila, lebih baik yang selalu ingat pada Tuhan.” Pandangan hidup semacam ini dapat diterapkan dalam menghadapi situasi yang koruptif, kolutif dan nepotis.

Di samping itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menggambarkan pandangan hidup suatu masyarakat, yang mengandung nilai yang dapat diangkat menjadi nilai-nilai Pancasila, seperti :”Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat.” Tujuan hidup itu tiada lain adalah : “memayu hayuning bawono.” Janganlah bersikap “adigang, adigung, adiguno.” Hendaklah selalu bersikap “ber budi bowo laksono,” dan masih banyak lagi.

Karena nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tiada lain adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam berbagai pandangan hidup masyarakat, maka Pancasila itu mencerminkan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut nyata-nyata hidup dalam masyarakat, dan dipergunakan sebagai pegangan dalam bersikap dan bertingkah laku serta menentukan tindakan dalam menghadapi berbagai persoalan. Sangat mungkin dalam menerapkan nilai-nilai tersebut berlangsung dengan tidak sadar lagi, karena telah membudaya dalam hidupnya.

Namun dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang begitu canggih, bukan mustahil nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat akan luntur, karena terguyur oleh  nilai-nilai dari luar, yang sangat mungkin bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam pandangan hidupnya. Oleh karena itu apabila kita memang yakin akan kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka satu-satunya cara adalah selalu mengadakan revitalisasi dengan jalan mengimplementasikan Pancasila secara sadar dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sehingga Pancasila menjadi semakin kokoh.

E. PANCASILA JATIDIRI BANGSA INDONESIA

Dalam upaya untuk membahas dan memahami Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan klarifikasi lebih dahulu, agar memudahkan dalam usaha implementasinya dalam kehidupan nyata. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama-tama perlu difahami dan dibahas makna jatidiri, apakah jatidiri itu, apakah suatu bangsa memerlukan jatidiri untuk melestarikan eksistensinya. Apa kedudukan jatidiri bagi suatu bangsa. Bagaimana suatu bangsa yang tidak memiliki suatu jatidiri.

Masalah yang kedua adalah menyangkut persoalan bangsa, apakah pada era globalisasi ini masih pada tempatnya untuk membicarakan peran dan kedudukan bangsa dalam percaturan global yang berindikasi tak bermaknanya batas-batas antar negara. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa dengan globalisasi ini berakhirlah peran dan kedudukan negara bangsa. Apakah bangsa Indonesia perlu tetap eksis dalam menghadapi era globalisasi ini.

Masalah ketiga adalah menyangkut Pancasila itu sendiri. Benarkah Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia. Apakah Pancasila ini bukan hanya sekedar suatu rekayasa politik yang tidak memenuhi syarat sebagai suatu jatidiri. Prinsip dasar dan nilai dasar mana saja yang terdapat dalam Pancasila.

Masalah terakhir adalah bagaimana implementasi Pancasila ini dalam kehidupan yang nyata. Kalau Pancasila memang merupakan jatidiri bangsa Indonesia, seharusnya telah ada dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Mengapa masih memerlukan sosialisasi.

1. Jatidiri

Jatidiri terjemahan dari identity adalah suatu ciri yang menentukan suatu individu atau entitas, sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas yang lain. Ciri yang menggambarkan suatu jatidiri bersifat unik, khas, yang mencerminkan pribadi individu atau entitas dimaksud. Jatidiri akan mempribadi dalam diri individu atau entitas yang akan selalu nampak dengan konsisten dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan individu dalam menghadapi setiap permasalahan.

Dalam mengadakan reaksi terhadap suatu stimulus, individu tidak secara otomatis mengadakan respons terhadap stimulus tersebut, tetapi organisme atau individu yang bersangkutan memberikan warna bagaimana respons yang akan diambilnya. Setiap organisme memiliki corak yang berbeda dalam mengadakan respons terhadap stimulus yang sama. Hal ini disebabkan oleh uniknya jatidiri yang dimiliki setiap organisme, individu atau entitas, meskipun dapat saja respons ini disadari atau tidak.

Meskipun diakui dalam perjalanan hidupnya suatu individu dalam menghadapi permasalahan mengalami perkembangan dan perubahan dalam mengadakan reaksi terhadap suatu permasalahan yang berulang, tetapi pada hakikatnya selalu bersendi pada ciri dasar yang telah mempribadi, yang menjadi jatidiri individu dimaksud.

Adanya jatidiri pada  suatu individu, khususnya manusia, memang merupakan karunia Tuhan. Suatu bukti menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki ciri khusus secara fisik dalam bentuk sidik jari, dan DNA . Demikian halnya dalam segi mental,  manusia juga memiliki ciri khusus yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Di samping itu manusia juga dapat dibedakan dengan makhluk yang lain, yang manggambarkan jatidiri manusia. Berbagai predikat dilimpahkan pada manusia yang menggambarkan jatidiri manusia dalam hubungannya dengan makhluk yang lain. Predikat tersebut di antaranya : political animal, rational being, homo sapiens, homo economicus, homo socius, khalifah Tuhan di bumi, dan masih banyak lagi.

Dengan memiliki jatidiri dan menerapkannya secara konsisten, seseorang tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai gejolak yang menerpanya. Ia memiliki keyakinan diri, harga diri, dan kepercayaan diri, sehingga tidak mudah tergiur oleh rayuan yang menyesatkan. Dari uraian tersebut jelas bahwa jatidiri sangat diperlukan bagi seseorang untuk mencapai sukses dalam membawakan dirinya.

Timbul suatu pertanyaan, apakah suatu bangsa, khususnya negara-bangsa memerlukan jatidiri. Untuk menjawab pertanyaan ini nampaknya perlu disepakati lebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara-bangsa.

2. Pengertian Bangsa

Konsep bangsa diduga baru lahir sekitar abad XVIII, mulai berkembang di Eropa, dan Amerika Utara, melebarkan sayapnya ke Amerika Latin dan Asia, kemudian ke Afrika. Sebelumnya telah terdapat masyarakat yang mungkin sangat maju dan sangat berkuasa, tetapi tidak mencerminkan adanya suatu bangsa. Pada waktu itu yang dikenal adalah faham keturunan yang kemudian menciptakan dinasti dan bangsa, yang berarti keluarga. Baru setelah terjadi revolusi Prancis pada akhir abad XVIII dan permulaan abad XIX mulailah orang memikirkan masalah bangsa.

Otto Bauer seorang legislator dan seorang teoretikus yang hidup pada permulaan abad XX  (1881-1934), dalam bukunya Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie (1907) menyebutkan, bangsa adalah: “Eine Nation ist eine aus Schikalgemeinschaft erwachsene Charactergemeinschaft.” Otto Bauer lebih menitik beratkan pengertian bangsa dari sudut karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jatidiri suatu bangsa. Karakter ini akan tercermin pada sikap dan perilaku warga-bangsa. Karakter ini menjadi ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain, yang terbentuk berdasar pengalaman sejarah budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa.

Sebagai contoh dapat ditemukan di sini tradisi dan kultur negara-bangsa
Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Jean J. Kirkpatrick, dalam bukunya Rationalism and Reason in Politics, yang dikutip oleh M. Syafaat Habib, menggambarkan jatidiri bangsa Amerika sebagai berikut:

  • Selalu mengedepankan konsensus sebagai dasar legitimasi otoritas pemerintah.
  • Berbuat realistik sebagai tolok ukur realisme yang mendorong adanya harapan besar apa yang dapat diselesaikan oleh politik.
  • Mempergunakan belief reasoning dalam menata efektivitas rekayasa (engineering) kegiatan politik.
  • Langkah dan keputusan yang deterministik dalam mencapai tujuan multi demensi dengan selalu melalui konstitusi.

Contoh lain tentang terbentuknya karakter bangsa sebagai akibat pengalaman sejarah, adalah negara-negara Eropa kontinental bersifat rasionalistik, Inggris empirik, Amerika scientific, India non-violence dengan satyagrahanya, dan Indonesia integralistik dengan Pancasilanya.

Lain halnya dengan Ernest Renan seorang filsuf, sejarawan dan pemuka agama yang hidup antara tahun 1823 – 1892, yang menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga merasa dirinya satu, le desir d`etre ensemble. Dengan demikian faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak dari warga untuk membentuk bangsa.

Bangsa ini kemudian mengikatkan diri menjadi negara yang bersendi pada suatu idee.  Hegel menyebutnya bahwa negara adalah penjelmaan suatu idee, atau “een staat is de tot werkelijkheid geworden idee.”

Teori lain tentang timbulnya bangsa adalah didasarkan pada lokasi. Tuhan menciptakan dunia ini dalam bentuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang membentuk suatu kesatuan yang merupakan entitas politik. Bila kita lihat peta dunia maka akan nampak dengan jelas adanya kesatuan-kesatuan wilayah seperti Inggris, Yunani, India, Korea, Jepang, Mesir, Filipina, Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut dibatasi oleh samudera yang luas atau oleh gunung yang tinggi atau padang pasir yang luas sehingga memisahkan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dari wilayah yang lain, sehingga terbentuklah suatu kesatuan yang akhirnya terbentuklah suatu bangsa. Teori inilah yang biasa disebut sebagai teori geopolitik.

Istilah geopolitics yang merupakan singkatan dari geographical politics dikenal sesudah terjadi Glorious Revolution Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, yang merupakan titik awal kelahiran negara bangsa. Istilah ini diperkenalkan secara umum pada tahun 1900 oleh pemikir politik Swedia Rudolf Kjellen, yang dikutip oleh M. Syafaat Habib, yang menyebut tiga demensi geopolitk yakni:

  • Environmental, yaitu fisik geografis negara bangsa, dengan kekayaan alamnya dan segala limitasinya untuk tujuan pembangunan dan masa depan negara bangsa.
  • Spatial, yakni distribusi lokasi dengan faktor-faktor strategis bagi pertahanan negara bangsa, dan
  • Intellectual, yakni segala pemikiran dan konsep yang demokratis ideal bagi masa depan rakyatnya.

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, bahwa bangsa menurut hukum adalah rakyat atau orang-orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang yang membentuk suatu bangsa ini pada umumnya menempati  bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Pengertian bangsa semacam ini kemudian disebut negara bangsa atau nation state yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Memiliki cita-cita bersama yang mengikat warganya menjadi satu kesatuan.
  • Memiliki sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib sepenang gungan.
  • Memiliki adat budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama.
  • Memiliki karakter atau perangai yang sama yang mempribadi dan menjadi jatidirinya.
  • Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah.
  • Terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat, sehingga warga bangsa ini terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan:

(1). Bahwa rakyat yang menempati ribuan kepulauan yang terbentang antara samudera India dan samudera Pasifik, dan di antara dua benua Asia dan Australia, memenuhi syarat bagi terbentuknya suatu negara-bangsa, yang bernama Indonesia. Hal ini juga telah dikukuhkan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(2). Bahwa suatu negara-bangsa memiliki ciri khusus yang membedakan dengan negara-bangsa yang lain berupa karakter atau perangai yang dimilikinya, idee yang melandasinya, sehingga merupakan pribadi dari negara-bangsa tersebut. Secara fisik ciri khusus ini dilambangkan oleh bendera negara, lagu kebangsaan dan atribut lain yang mewakili negara.

(3). Bagi bangsa Indonesia ciri khusus ini di samping bendera Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, terdapat prinsip dasar dan nilai dasar yang dapat ditemukan pada Pembukaan UUD 1945, yang merupakan pribadi bangsa Indonesia.

3. Jatidiri Bangsa Indonesia

The founding fathers pada waktu merancang berdirinya negara Republik Indonesia membahas dasar negara yang akan didirikan. Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar negara yang akan didirikan itu adalah Pancasila, yang merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang mempribadi dalam masyarakat dan merupakan suatu living reality. Pancasila ini sekaligus merupakan jatidiri bangsa Indonesia.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, Pancasila selalu ditetapkan sebagai dasar negaranya, hal ini nampak dalam setiap Pembukaan atau Mukadimah setiap Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, sehingga Pancasila sebagai jatidiri bangsa memiliki legitimasi atau keabsahan, karena merupakan kesepakatan bangsa.

Dasar Negara yang menjadi landasan statis bagi Negara-bangsa Indonesia berkembang menjadi panduan dan dasar dalam mencapai cita-cita bangsa dalam menjangkau masa depan yang lebih baik. Dasar Negara yang bersifat statis ini akhirnya menjadi ideologi nasional bangsa Indonesia, suatu landasan dinamis dalam membangun bangsanya. Akhirnya Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai ideologi nasional ini menyatu menjadi pegangan kejiwaan rakyat dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan, maka berwujudlah pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa ini membentuk jatidiri bangsa Indonesia.

Dari uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jatidiri bangsa, adalah pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip dan nilai dasar, yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis, dan ideologi nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Jatidiri bangsa Indonesia tiada lain adalah Pancasila yang bersifat khusus, otentik dan orisinal yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain.

Namun dalam memasuki abad XXI perlu dipertanyakan, masih relevankah membahas Pancasila di era reformasi ini? Bukankah sejak bergulirnya reformasi orang enggan untuk berbicara Pancasila, bahkan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 telah dicabut. Keengganan berbicara mengenai Pancasila mungkin disebabkan oleh berbagai alasan di antaranya:

  1. Dengan runtuhnya Uni Soviet yang berideologi komunis, orang meragukan manfaat ideologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang beranggapan bahwa ideologi tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat penganutnya. Ideologi sekadar dipandang sebagai pembenaran terhadap kebijakan yang diperjuangkan oleh para elit politik.
  1. Pancasila selama dua periode, yakni selama “Orde Lama” dan “Orde Baru” belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera bahagia, bahkan setiap periode berakhir dengan kondisi yang memprihatinkan. Orde Lama berakhir dengan tragedi G-30-S/PKI, Orde Baru berakhir dengan kondisi kehidupan yang diwarnai oleh KKN. Timbul pertanyaan mengapa Pancasila yang mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang baik dan benar, dalam prakteknya membawa berbagai bencana?
  1. Terjadinya fobia dalam masyarakat terhadap pengalaman masa lampau yang mengangkat Pancasila menjadi ideologi bangsa untuk kemudian disakralkan dan dijadikan tameng bagi para penguasa. Pancasila dipergunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kemapanan dan status quo. Sebagai akibat terjadilah penyimpangan-penyimpangan tindakan pada para penguasa dalam menentukan kebijakannya yang tidak sesuai lagi dengan hakikat Pancasila itu sendiri.

Hal-hal tersebut di atas yang di antaranya menyebabkan orang enggan untuk membicarakan ideologi, termasuk ideologi Pancasila. Sebagian orang beranggapan bahwa yang penting, pada dewasa ini, adalah bagaimana membawa rakyat dan bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Yang diperlukan adalah langkah nyata untuk mencapai maksud tersebut. Nampaknya mereka lupa, bahwa sikap semacam itu berdasar pada suatu ideologi tertentu juga.

Namun dewasa ini orang mulai memasalahkan Pancasila lagi, karena dengan berlangsungnya reformasi yang dilanda oleh berbagai faham atau ideologi seperti demokrasi yang bersendi pada faham kebebasan yang individualistik, dan hak asasi manusia universal, justru mengantar rakyat Indonesia kepada disintegrasi bangsa dan dekadensi moral. Orang mulai menilai lagi bahwa kejatuhan dari orde terdahulu bukan karena orde tersebut menetapkan Pancasila sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi karena orde tersebut menyalah-gunakan Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan hegemoninya, dan Pancasila tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Analisis berbagai pihak juga berkesimpulan, apabila penyelenggaraan pemerintahan tidak melaksanakan Pancasila secara konsisten – murni dan konsekuen – maka akan mengalami kegagalan. Hal ini terbukti dari pengalaman sejarah baik selama Orde Lama maupun selama Orde Baru. Tiada mustahil bahwa Orde Reformasi, apabila tidak melaksanakan Pancasila secara konsisten dalam menyelenggarakan kekuasannya akan mengulang lagi kekeliruan orde sebelumnya, yang akan berakhir dengan kejatuhan ordenya. Oleh karena itu orang mulai bertanya-tanya bagaimana Pancasila dapat dengan tepat dan benar melandasi dan bagaimana penerapannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Mempertahankan dan Memperkokoh Jatidiri Bangsa

Jatidiri bangsa dapat saja luntur oleh guyuran gagasan yang datang dari luar baik dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu perlu adanya usaha terus menerus untuk mempertahankan jatidiri bangsa. Tuhan mengaruniai manusia dengan berbagai potensi untuk dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga selalu tercipta keseimbangan dalam menghadapi berbagai gejolak Manusia selalu menghadapi perubahan yang tidak mungkin dihindarinya. Dengan potensi fisik dan psikisnya yang berupa kemampuan rasional, emosional dan spiritual, manusia mampu membawa diri sesuai dengan jatidirinya dengan mengadakan adaptasi terhadap perubahan tersebut.

Untuk merealisasikan pikiran tersebut hanya dengan jalan mengimplementasikan Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan cara ini, maka Pancasila sebagai jatidiri bangsa akan tetap kokoh dan lestari, yang sekaligus berarti tetap tegaknya integritas bangsa Indonesia yang sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. PANCASILA SEBAGAI LIGATUR BANGSA INDONESIA

Ligatur berasal dari bahsa Latin ligatura yang berarti sesuatu yang mengikat. Prof. Dr. Roland Peanock, dalam bukunya yang berjudul Democratic Political Theory, istilah ligature diberi makna ikatan budaya atau cultural bond, dalam teori politiknya tentang demokrasi. Ligatur yang merupakan ikatan budaya berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat, tidak karena paksaan dan ikatan tersebut dipandang perlu dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat.

Tumbuh dan timbulnya suatu ligatur dapat dengan kesengajaan, tetapi sebagian besar tidak dengan kesengajaan, karena tumbuh dan berkembangnya suatu ligatur bersama dengan tumbuh kembang adat budaya suatu masyarakat. Penggunaan istilah yang memiliki makna tertentu dalam masyarakat tumbuh dan berkembang dengan alami tidak dengan paksaan, demikian juga adat budaya dalam suatu masyarakat tertentu juga tumbuh tidak dengan paksaan. Masyarakat memahami, meyakini, untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sukarela dan legowo.

Apabila kita akui bahwa Pancasila merupakan ligatur bangsa Indonesia, maka Pancasila (a) memiliki daya ikat bangsa sehingga menciptakan suatu negara-bangsa yang kokoh, dan (b) bahwa konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila itu difahami dan diyakini oleh masyarakat, untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya rasa terpaksa. Marilah kita mencoba untuk meyakini bahwa Pancasila memang merupakan ligatur bangsa Indonesia.

Bung Karno dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan de grootste gemene deler, dan de kleinste gemene veelvoud dari nilai-nilai budaya masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan denominator dari nilai-nilai yang berkembang dalam dan dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat. Sebagai akibat maka nilai tersebut memiliki daya rekat yang kuat, karena memang dirasa sebagai miliknya.

Contoh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan denominator dari berbagai agama dan berbagai kepercayaan yang terdapat di Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki prinsip bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, sehingga manusia wajib beriman dan bertaqwa kepada-Nya, merupakan denominator yang dapat diterima  oleh para pemeluk agama dan kepercayaan . Dengan demikian maka Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki daya rekat bangsa. Demikian pula dengan sila-sila yang lain.

Karena nilai-nilai tersebut memang terdapat secara nyata dalam masyarakat, maka penerimaan nilai-nilai Pancasila tidak dengan paksaan, tetapi berlangsung dengan sendirinya. Maka Pancasila di samping memiliki kemampuan untuk merekatkan unsur-unsur bangsa, penerimaannya oleh masyarakat berlangsung dengan sendirinya, dengan sukarela, dengan legowo. Dengan demikian Pancasila tidak diragukan berfungsi sebagai ligatur bangsa Indonesia.

G. KONSEP, PRINSIP DAN NILAI YANG TERKANDUNG DALAM   PANCASILA

Setelah kita membahas Pancasila sebagai kesepakatan bangsa, sebagai ideologi nasional,  sebagai dasar negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa, kita berkesimpulan bahwa agar Pancasila tersebut dapat kokoh, mapan dan dapat bertahan dalam menghadapi tantangan zaman, maka konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hanya dengan cara ini maka Pancasila akan difahami dengan sesungguhnya oleh masyarakat, dijadikan pegangan masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku, dan akhirnya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan dalam menyesuaikan dengan tantangan zamannya. Oleh karena itu konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dimaksud perlu difahami secara  benar.

Dalam rangka memahami, konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila ada baiknya kalau kita kupas lebih dahulu makna konsep, prinsip dan nilai, agar kita dapat memahami fungsi konsep, prinsip dan nilai dalam mengimplementasikan Pancasila.

1. Pengertian Konsep, Prinsip dan Nilai

Konsep adalah gagasan umum atau abstrak, suatu faham universal, yang merupakan hasil generalisasi olah fikir manusia. Konsep adalah hasil konstruksi nalar manusia secara teoretik. Secara logik konsep berfungsi sebagai dalil, suatu gagasan yang memberikan makna terhadap suatu sifat esensial dari suatu hal ihwal. Dengan demikian konsep dipergunakan oleh manusia untuk memberikan arti terhadap fenomena kehidupan untuk selanjutnya terjabar dalam prinsip-prinsip dan nilai untuk mengatur kehidupan manusia.

Salah satu contoh tentang konsep misalnya teori keterasingan manusia yang dikemukakan oleh Karl Marx (Magnis-Suseno : 1994), yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Manusia merasa terasing terhadap jatidirinya, karena pengaruh lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, hal ini nampak dalam kehidupan politik-kenegaraan, dalam kehidupan ekonomi, maupun dalam kehidupan agama. Ketidak beresan masyarakat berpengaruh terhadap tumbuh-kembang manusia yang berakibat menyeret manusia menyimpang dari jatidirinya, yang menjadikan manusia terasing terhadap dirinya. Dari teori keterasingan manusia ini berkembang bagaimana pandangan Marx mengenai negara, tentang proses produksi, tentang agama dan sebagainya. Demikian juga kita dapat dengan mudah menemukan konsep yang dikemukakan Thomas Jefferson dalam merancang deklarasi kemerdekaan Amerika, yang secara konsisten terumuskan dalam Undang-undang Dasarnya. Konsep tersebut adalah suatu anggapan bahwa “pada hakikatnya manusia diciptakan dalam kesetaraan, dan dikaruniai hak asasi berupa hak hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan.”

Prinsip adalah gagasan dasar  yang memiliki makna khusus mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Prinsip dijadikan acuan untuk menentukan pilihan pemikiran atau tindakan, serta dijadikan dasar menentukan pola fikir dan pola tindak, sehingga mewarnai tingkah laku pemegang prinsip dimaksud. Prinsip adalah suatu kebenaran umum atau mendasar, berupa hukum, doktrin, asumpsi yang komprehensif dan mendasar, yang dijadikan landasan untuk hal-hal tertentu atau yang dijabarkan pada hal-hal tertentu. Prinsip ini merupakan aksioma, atau proposisi awal, atau dasar bagi suatu tindakan.

Nilai adalah kualitas ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia, perorangan, masyarakat, bangsa dan antar bangsa. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat  menimbulkan aksi atau reaksi, sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Konsekuensinya, nilai menjadi tujuan hidup, yang ingin diwujudkan dalam kenyataan. Misalnya, keadilan dan kejujuran merupakan nilai yang selalu menjadi kepedulian manusia, untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Sebaliknya kezaliman dan kebohongan merupakan nilai yang selalu ditolak.

2. Konsep, Prinsip dan Nilai yang terdapat dalam Pancasila

Dalam berbagai Seminar yang diselenggarakan oleh LPPKB, berkembang beberapa pemikiran mengenai konsep, prinsip dan nilai Pancasila.  Berikut disampaikan beberapa pemikiran yang berkembang dalam berbagai Seminar dimaksud.

a. Konsep yang terdapat dalam Pancasila

1).  Konsep tentang hakikat eksistensi manusia

Konsep tentang hakikat eksistensi manusia ini menduduki posisi sangat sentral, karena tanpa mengetahui hakikat eksistensi manusia, tidak mungkin memahami dan mampu mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Konsep yang lain merupakan derivasi dari konsep pokok ini. Eksistensi manusia tidak terlepas dari eksistensi alam semesta. Oleh karena itu untuk memahami hakikat eksistensi manusia perlu memahami hakikat eksistensi alam semesta, salah satu di antaranya adalah konsep MEAS (Mantikan Eksistensi Alam Semesta) yang dikembangkan oleh Abdulkadir Besar.

a)      Terdapat tiga tesis ontologik dalam memahami hakikat alam semesta, sebagai berikut:

(1). Dalam alam semesta tidak ada satu fenomena yang mandiri, berdiri sendiri terlepas dari fenomena lain;

(2). Ada  itu bermakna memberi, hal ini merupakan suatu evidensi;

(3).  Suatu pendapat adalah benar, hanya apabila ia bersamaan dengan segenap relasi yang berkaitan dengannya.

b)      Manusia ada, sebagai suatu fenomena, selalu dalam relasi dengan fenomena yang lain. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat dengan fenomena lain dalam suatu integritas.

c)      Relasi ini menampakkan diri dalam bentuk suatu interaksi saling memberi antar fenomena, yang berfungsi terciptanya sesuatu yang baru (novum). Sehingga suatu totalitas antar fenomena memiliki makna lebih dari keseluruhan kumpulan fenomena tersebut. Dalam alam semesta, fenomena yang berelasi ekuivalen merakit diri secara organik memunculkan jenjang baru yang integral.

d)     Pemeliharaan eksistensi alam semesta dimungkinkan adanya relasi kendali a-simetrik, yang didorong oleh energi yang terkandung pada setiap fenomena sesuai dengan fungsi dari setiap fenomena. Rakitan fenomena yang berenergi, yang berjenjang ke atas dan ke bawah tak terhingga itulah yang memungkinkan alam semesta eksis.

e)      Ada adalah memberi dengan asumpsi bahwa fenomena  yang diberi akhirnya dapat  melaksanakan hakikat eksistensinya, yakni memberi pada fenomena yang lain.

f)          Hakikat eksistensi manusia bersifat becoming, yang akan mengalami perkembangan dengan lingkungannya. (Soerjanto).

Dari thesa yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat eksistensi manusia adalah dalam kebersamaan, dan adanya saling ketergantungan. Terjadi proses interaksi antar unsur kehidupan bersama. Pancasila memberikan arahan bahwa eksistensi manusia selalu dalam relasi dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dengan masyarakat dan negara-bangsanya dan dengan dunia serta alam semesta.

2). Konsep Pluralistik

Pancasila mengandung prinsip kehidupan yang pluralistik baik ditinjau dari keanekaragaman suku bangsa, etnik, agama, maupun adat budaya. Sesuai dengan konsep bhinneka tunggal ika, maka dalam keanekaragaman ini terdapat common denominator. Bung Karno menyebutnya sebagai de grootste gemene deler dan de kleinste gemene veelvoud.(persekutuan pembagi terbesar dan persekutuan kelipatan terkecil). Dengan kata lain bahwa keanekaragaman ini bukan sebagai sumber perpecahan, disintegrasi, tetapi terikat dalam persatuan dan kesatuan. Dalam memberi makna akan bhinneka tunggal ika perlu diusahakan terjadinya keseimbangan antara keanekaragaman dan kesatuan, antara kepentingan pusat dan daerah. Keadilan akan terwujud bila pluralitas didudukkan secara proporsional dalam keseimbangan.

Dari pandangan konsep pluralistik tersebut di atas maka Pancasila tidak sefaham dengan asas individualisme dan pluralisme yang mengagung-agungkan kepentingan pribadi. Pancasila mendudukkan pribadi sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam hidup kebersamaan, dan memandang sifat pluralistik masyarakat dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

3).  Konsep Harmoni atau Keselarasan

Alam semesta tertata dalam keselarasan, masing-masing unsur yang membentuk alam semesta berelasi dalam harmoni, sehingga terjamin kelestarian. Setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan kodrat bawaannya. Kewajiban setiap unsur tersebut adalah merealisasikan fungsi yang diembannya. Setiap unsur alam semesta dalam merealisasikan fungsinya,  memanifestasikan potensi yang menjadi bekal pada lingkungannya. Dengan menunaikan kewajiban yang menjadi fungsinya maka tiap-tiap unsur memperoleh hak yang sepadan dengan fungsi yang diembannya. Terjadilah keserasian antara kewajiban dan hak, antara kewajiban asasi dan hak asasi.

Apabila masing-masing unsur dalam alam semesta ini telah menunaikan fungsinya secara tepat dan benar, maka akan terjadi ketertiban, keteraturan, ketenteraman dan kedamaian. Yang terasa adalah adanya kenikmatan dalam tata hubungan.

Demikianlah, apabila antara individu, masyarakat, negara-bangsa dan dunia dapat menempatkan diri secara tepat dan benar dalam tata hubungan sesuai dengan  potensi alami yang dibawanya, maka akan tercipta harmoni atau keselarasan. Kekuatan yang menjadi modal dari setiap unsur bukan saling beradu untuk mencari menangnya sendiri, tetapi berpadu menjadi kekuatan yang sinerjik. Yang akan terasa adalah kenikmatan dalam kehidupan. Keserakahan tidak terjadi, pemerasan antar unsur tidak ada, dengan demikian keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Perlu dicatat bahwa konsep harmoni bukan suatu konsep yang statis, beku, tetapi merupakan konsep yang dinamis.

4).  Konsep Gotong Royong dan Kekeluargaan

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, Ir Soekarno di ataranya mengemukakan tentang dasar negara sebagai berikut:

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong.”

“Gotong  Royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara. Kekeluargaan adalah faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah Gotong Royong.”

“Prinsip Gotong Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan  peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.”

Demikianlah pandangan Ir. Soekarno mengenai konsep gotong royong yang beliau sebut sebagai suatu prinsip. Gotong royong adalah konsep dalam hidup bermasyarakat yang menggambarkan adanya bentuk kerjasama dengan ciri sebagai berikut :

a)      Semua yang terlibat dalam kehidupan bersama, memberikan saham sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Masing-masing bekerja dengan sepenuh hati dalam kerja sama tersebut.

b) Hasil kerja sama ini adalah untuk kepentingan bersama, kebahagiaan bersama.

c) Dalam gotong royong tidak terjadi exploitation de ‘l homme par ‘l homme.

Faham kekeluargaan merupakan faham yang berkembang pada bangsa Timur termasuk Indonesia. Dapat kita amati faham kekeluargaan ini di India, Cina, dan Jepang. Salah satu ciri faham kekeluargaan ini adalah adanya penghormatan dan penghargaan pada orang tua, guru dan figur yang dipandang sebagai sesepuh, yang memiliki hak-hak tertentu terwujud dalam penghormatan terhadap orang tua. Dengan faham kekeluargaan diharapkan terjadinya keselarasan dan keserasian dalam hidup bersama; kepentingan keluarga lebih utama dari kepentingan pribadi. Paham kekeluargaan memang bukan faham individualisme yang mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Akhir-akhir ini faham kekeluargaan mengalami distorsi dipengaruhi oleh faham individualisme yang kaku.

5).  Konsep Integralistik

Faham integralistik bermula timbul dari gagasan Dr. Soepomo yang disampaikan di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945. Konsep yang diajukan oleh Dr.Soepomo ini kemudian terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 dengan rumusan sebagai berikut:

Negara –begitu bunyinya- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.”

Catatan: Dengan perubahan UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 tidak merupakan bagian UUD 1945 lagi.

Namun sebagai penjelasan terhadap Pembukaan UUD 1945, kami pandang bermakna penting.

Aliran pengertian negara persatuan seperti yang dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 ini tiada lain adalah faham integralistik seperti yang dimaksud dalam pidato         Dr. Soepomo di depan BPUPKI, suatu faham yang mengatasi faham individualisme atau perorangan maupun faham kolektivisme atau faham golongan. Seluruh komponen yang terlibat dalam kehidupan masyarakat dalam  berbangsa dan bernegara membentuk suatu kesatuan yang integral.

Konsep integralistik ini dikembangkan oleh  Abdulkadir Besar, di antaranya sebagai berikut:

a)      Antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling tergantung. Interaksi saling-memberi antar golongan yang ada dalam masyarakat melahirkan negara; sebaliknya negara dengan relasi kendali a-simetriknya menyelenggarakan pengetahuan yang menjamin berlangsungnya interaksi saling memberi.

b)      Anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling tergantung; sebaliknya negara memandang warganegaranya sebagai sumber genetik dirinya.

c)      Antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan kepentingan.

d)     Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu.

e)      Kebebasan manusia adalah kebebasan relasional.

f)       Putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat.

6).  Konsep Kerakyatan

Kerakyatan atau demokrasi adalah suatu konsep yang terjabar dari pandangan bahwa kedaulatan dalam hidup bernegara terletak di tangan rakyat, sehingga kekuasaan dan kewenangan yang diperlukan dalam mengatur suatu pemerintahan bersumber atau berasal dari rakyat. Persoalan yang timbul adalah bagaimana tata cara penyaluran kedaulatan yang ada pada rakyat sampai berupa kewenangan untuk memerintah. Lembaga negara apa saja yang diperlukan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat tersebut, serta bagaimana tata kerja antar lembaga agar kedaulatan yang terletak di tangan rakyat tersebut dapat terealisasi dengan sepatutnya. Di samping itu bagaimana keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditentukan sehingga dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Abdulkadir Besar menyatakan tentang kerakyatan atau demokrasi ini sebagai berikut:

a)      Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu;

b)      Kebebasan manusia adalah kebebasan-relasional;

c)      Untuk mendapatkan putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat;

d)     Dengan prinsip saling memberi bermakna ikhlas mengakui kebenaran orang lain, berpasangan dengan berani mengakui kesalahan atau kekhilafan sendiri;

e)      Dengan berlangsungnya interaksi saling-memberi antar pendapat yang berbeda muncullah novum yang berupa pendapat terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama;

f)        Selanjutnya dikemukakan bahwa kerakyatan adalah berasa, berfikir, bersikap, dan kesediaan berbuat sesuai dengan keinsyafan keadilan rakyat.

7). Konsep Kebangsaan

Rakyat Indonesia mengaku sebagai suatu bangsa yang berkembang sejak permulaan abad XX. Memang ada yang berpendapat bahwa perjuangan kebangsaan telah terjadi pada zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Pendapat tersebut mungkin bersifat sangat politis. Menurut konsep akademik,  perjuangan rakyat  untuk mewujudkan suatu bangsa baru bermula dengan lahirnya pergerakan nasional Budhi Oetomo, pada tahun 1908, yang dipandang sebagai tonggak sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan ini mengkristal menjadi suatu sumpah yang diucapkan oleh para pemuda pada tahun 1928, dengan menyatakan bahwa rakyat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke adalah suatu bangsa yang bernama Indonesia. Sumpah tersebut menjadi suatu kenyataan dengan diproklamasikannya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, suatu negara-bangsa yang berwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tekad rakyat ini mengandung konsekuensi bahwa kepentingan negara-bangsa didudukkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Suatu keputusan bangsa memiliki kedudukan di atas kepentingan golongan dan pribadi. Tekad ini memerlukan pengorbanan, apalagi di masa sedang menggebu-gebunya perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia tidak perlu dipertentangkan dengan kepentingan negara-bangsa, karena rakyat itulah yang merupakan bangsa itu sendiri. Rakyat tidak terpisahkan dari negara-bangsanya. Suatu konsep yang berusaha untuk menciptakan polarisasi antara individu dan negara-bangsanya adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep negara persatuan.

Mengenai konsep kebangsaan ini Sri Sultan H.B.X  menyatakan sebagai berikut: “Karena itu kebangsaan Indonesia yang berideologikan Pancasila harus bersifat inklusif serta egalitarian dalam bidang politik, budaya dan ekonomi yang dapat diwujudkan dan dipelihara secara dinamis, bila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa pendukungnya.”

Konsep kebangsaan dewasa ini memerlukan pemikiran secara lebih cermat dan mendalam khususnya dalam menghadapi tantangan global dan disintegrasi bangsa. Tanpa adanya konsep yang kuat mengenai kebangsaan, kehancuran negara-bangsa telah ada di depan mata, baik berupa leburnya negara-bangsa yang tidak memiliki harga diri lagi dalam dunia global, maupun akan terpecah belahnya negara-bangsa menjadi negara negara kecil.

b.  Prinsip yang terdapat dalam Pancasila

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut sila-sila dalam Pancasila adalah prinsip-prinsip kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dalam bahasa Inggris disebut the five principles. Dengan demikian maka sila-sila dalam Pancasila itu memberi corak pada pola fikir dan pola tindak bangsa Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya.

1). Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan acuan bahwa dalam pola fikir, sikap dan tindak bangsa Indonesia harus mengarah pada prinsip yang terkandung di dalamnya, antara lain terwujudnya keselarasan atau harmoni dan kelestarian alam semesta. Orang bebas berfikir, bebas berusaha, namun sadar dan yakin bahwa akhirnya yang menentukan segalanya adalah Tuhan Yang Maha Esa (Man proposes, God disposes), sehingga manusia rela dan ikhlas diatur. Dalam menentukan suatu pilihan tindakan, seseorang memiliki kebebasan, namun kebebasan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan harus menerima akibat dari pilihan tindakannya.

2). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan acuan bahwa dalam olah fikir, olah rasa, dan olah tindak, manusia selalu mendudukkan manusia lain sebagai mitra, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak dan kewajibannya dihormati secara beradab. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan atau pemerasan. Segala aktivitas bersama berlangsung dalam keseimbangan, kesetaraan dan kerelaan.

3). Persatuan Indonesia

Prinsip Persatuan Indonesia, memberikan acuan bahwa pola fikir, sikap dan tindak bangsa Indonesia harus mengarah pada keutuhan dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mengaku bahwa negara kesatuan ini memiliki berbagai keanekaragaman ditinjau dari segi agama, adat, budaya, ras, suku dan sebagainya, yang harus didudukkan secara proporsional dalam negara kesatuan. Dalam hal terjadi konflik kepentingan, maka kepentingan bangsa diletakkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan daerah.

4). Karakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawratan/Perwakilan

Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan petunjuk bahwa dalam berfikir, bersikap dan bertingkahlaku, yang berdaulat dalam negara Republik Indonesia adalah seluruh rakyat, sehingga rakyat memiliki kedudukan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspirasi rakyat menjadi pangkal tolak penyusunan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah/perwakilan. Apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai kesepakatan, dapat dilakukan pemungutan suara. Setiap keputusan hasil kesepakatan bersama mengikat semua fihak tanpa kecuali, dan semua fihak wajib melaksanakannya.

5). Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan acuan bagi olah fikir, olah sikap dan olah tindak harus mengarah  pada terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah, dihindari terjadinya kesenjangan yang mencolok.

Lima prinsip tersebut merupakan pendukung dan sekaligus realisasi konsep yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

c. Nilai yang terdapat dalam Pancasila

Dari konsep dan prinsip yang terdapat dalam Pancasila, dapat ditemukan nilai yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, dan ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai tesebut antara lain adalah kedamaian, keimanan, ketaqwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan, kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, kesejahteraan dan sebagainya.

1). Kedamaian

Kedamaian adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial yang berlangsung secara selaras, serasi dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban dan ketenteraman. Segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi perebutan kepentingan. Hal ini akan terwujud bila segala unsur yang terlibat dalam kegiatan bersama mampu mengendalikan diri.

2). Keimanan

Keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan manusia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apapun yang terjadi di dunia adalah atas kehendak-Nya, dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan.

3). Ketaqwaan

Ketaqwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.

4). Keadilan

Keadilan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran fungsi dan kedudukkannya.

5). Kesetaraan

Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan jender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

6). Keselarasan

Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai. Ibarat suatu orkestra, setiap pemain berpegang pada partitur yang tersedia, dan setiap pemain instrumen melaksanakan secara taat dan tepat, sehingga terasa suasana nikmat dan damai.

7). Keberadaban

Keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan pola fikir dan pola tindak.

8). Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beranekaragam komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara-bangsa Indonesia.

9). Mufakat

Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama.

10).  Kebijaksanaan

Kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah fikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan dan keutamaan. Bagi bangsa Indonesia hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

11). Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab.

Dengan memahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang tentu masih akan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, permasalahan berikutnya adalah bagaimana konsep, prinsip dan nilai tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan.

BAB III

PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI PANCASILA

A. Pedoman Umum Implementasi

  1. Perlunya Pedoman Implementasi Pancasila

Setelah hakikat Pancasila dapat dipahami secara tepat, benar dan mendalam terutama mengenai konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya, maka Pancasila diyakini memiliki kapasitas yang handal untuk mengarahkan perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Di depan telah diuraikan bahwa kebenaran dan ketangguhan Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Namun tanpa pemahaman oleh masyarakat luas secara mendalam terhadap konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya, disertai dengan sikap, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan serta mengantisipasi perkembangan zaman, Pancasila akan memudar dan tidak dapat bertahan. Oleh karena itu setiap upaya pengembangan melalui implementasi Pancasila perlu dilaksanakan secara tepat dan benar, sehingga masyarakat dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam memperkokoh dan mempertahankan Pancasila. Untuk itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, sebagai pegangan mengimplementasikan Pancasila dengan baik dan benar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Sistem, Struktur dan Strategi Implementasi Pancasila.

Setiap upaya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama-tama perlu didasari oleh pemahaman terhadap maksud dan tujuannya, selanjutnya apa dan bagaimana implementasi tersebut diselenggarakan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana cara yang sebaiknya diterapkan, serta bentuk kelembagaan yang diperlukan. Hal ini perlu dicantumkan dalam Pedoman Umum agar semua pihak faham mengenai siapa melakukan apa, kapan dan bagaimana.

a. Maksud dan Tujuan Implementasi Pancasila

Maksud Implementasi Pancasila :

1)      Mengembangkan pola fikir dan pola tindak berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2)      Mengembangkan sikap dan perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian Pembukaan UUD 1945.

3)      Mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM berdasarkan Pancasila.

4)      Mengembangkan kemampuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

5)      Mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila.

6)      Mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik.

7)      Mengembangkan pemikiran baru dalam menghadapi perkembangan zaman tentang Pancasila tanpa meninggalkan jatidirinya.

Tujuan implementasi Pancasila :

1)      Masyarakat memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2)      Masyarakat memiliki keyakinan akan ketangguhan, ketepatan, dan kebenaran Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3)      Masyarakat memiliki pemahaman, kemauan dan kemampuan mengimplementasi-kan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Sasaran Implementasi

Berdasarkan kesepakatan bangsa, Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konsekuensinya setiap warganegara harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pada dasarnya setiap warga negara telah memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dengan latar belakang pengalaman dan pendidikan masing-masing. Demi efektivitas dan efisiensi, perlu dipilih kelompok sasaran yang strategis yang mempunyai dampak ganda (multiplier effect) yang tinggi,  antara lain :

  • elit politik;
  • insan pers;
  • anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif pusat dan daerah;
  • tokoh agama, pendidikan, cendekiawan, pemuda, wanita, adat dan masyarakat; serta
  • pengusaha;

dengan harapan agar mereka menjadi teladan dalam mengimplementasikan Pancasila. Sasaran berikutnya baru masyarakat secara luas.

c. Pendekatan dan Metoda Implementasi

1). Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam implementasi Pancasila adalah pendekatan kontekstual, yakni menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila langsung pada permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk maksud ini diperlukan ketentuan standar yang menggambarkan pola pikir, sikap, tingkah laku dan perbuatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila. Dengan ketentuan standar tersebut, masyarakat secara mudah dan cepat dapat menilai suatu sikap atau tindakan sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila.

Diseminasi dan sosialisasi implementasi Pancasila ditempuh melalui tahapan sebagai berikut :

  • Artikulasi, pemberian penjelasan yang mantap tentang isi, kandungan, kebenaran rasional, struktur dan tujuan implementasi Pancasila.
  • Internalisasi, usaha memasukkan gagasan tersebut dalam hati sanubari setiap warganegara, sehingga benar-benar mamahami dan bersedia menerimanya sebagai suatu kebenaran.
  • Aktualisasi, aplikasi gagasan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan secara nyata, baik dalam pemikiran maupun perbuatan.

Agar implementasi Pancasila dapat mencapai sasaran maka perlu ditempuh proses pendekatan sebagai berikut:

  • Menimbulkan atensi, sajian mengenai Pancasila diupayakan menarik perhatian setiap orang, sehingga khalayak sasaran (target audience) tidak merasa terpaksa, tetapi dengan senang hati, ikhlas dan sukarela menerimanya.
  • Mengembangkan komprehensi, upaya untuk memahami substansi konsep, prinsip dan nilai Pancasila  secara mendalam, sehingga faham akan makna, esensi, maksud dan tujuan gagasan yang apabila dilaksanakan bermanfaat dalam menjangkau masa depan yang lebih baik.
  • Menimbulkan akseptasi, pengakuan secara jujur dan menerima secara sadar kebenaran konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
  • Menimbulkan retensi, terbentuknya keyakinan akan kebenaran dan ketangguhan gagasan tersebut, sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dan panduan dalam menentukan pilihan tindakan.
  • Mengadakan aksi, menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2). Metoda

Metoda yang diterapkan dalam implementasi Pancasila adalah diskusi dan workshop. Metoda lecturing, terbatas untuk memahami konsep, prinsip dan nilai  yang terkandung dalam Pancasila. Dengan cara ini maka implementasi Pancasila menjadi lebih aktual sehingga menjadi lebih menarik.

d. Bahan Implementasi

Untuk pedoman implementasi Pancasila diperlukan bahan :

1)      Pancasila;

2)      Implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang Politik;

3)      Implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang Ekonomi;

4)      Implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang Sosial Budaya;

5)      Implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang Keamanan Nasional.

Untuk aktualisasinya, bahan implementasi Pancasila dilengkapi dengan buku pedoman pelaksanaan antara lain berisi tabel dan check list yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Dengan demikian implementasi ini bersifat self-evaluating. Di samping itu perlu disiapkan daftar masalah yang mungkin timbul untuk setiap bidang kehidupan dan profesi.

Perlu dicermati bahwa dalam menyusun bahan tersebut, diupayakan agar konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan konsep yang menyatu, sehingga saling mengisi dan tidak boleh bertentangan yang satu dengan yang lain.

e. Penyelenggara Implementasi

Implementasi Pancasila diselenggarakan di masing-masing lembaga atau kantor, dan dikelola oleh masing-masing lembaga atau instansi. Untuk pelaksanaannya diperlukan  fasilitator yang terlatih dan kompeten. Pelatihan bagi fasilitator diselenggarakan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi dan telah melakukan kajian secara mendalam tentang Pancasila.

B. Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Berbagai  Bidang Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

1. Bidang Politik

  1. a. Kehidupan Partai Politik.

1).    Pengertian Partai Politik.

Partai politik adalah organisasi sekelompok warganegara yang hendak mencapai tujuan politik tertentu, melalui perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan politik, agar dapat mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai dengan pandangan politiknya, dalam kerangka yang ditetapkan oleh konstitusi.

Dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, eksistensi partai politik diakui negara dan berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain, dengan menghormati hak partai-partai lainnya dan melalui cara ini diharapkan akan tercipta stabilitas dalam pemerintahan.

Partai politik berbeda dengan gerakan politik, yang kadang-kadang memiliki tujuan yang sama, yakni merebut kekuasaan politik, tetapi gerakan politik bukan organisasi politik secara formal; berbeda pula dengan kelompok penekan atau pressure group yang memiliki maksud tertentu untuk mencapai kepentingannya.

2). Peran Partai Politik

a).    Sarana komunikasi dan sosialisasi keanekaragaman aspirasi dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat agar dapat dirumuskan, dipahami dan diwujudkan.

b).    Sarana pendidikan politik rakyat agar rakyat memahami bagaimana aspirasi rakyat dapat disampaikan, disepakati, ditaati serta bagaimana kesepakatan bersama tersebut diperjuangkan dan disalurkan ke lembaga kekuasaan negara.

c).    Sarana rekrutmen politik untuk membentuk kader-kader bangsa dari rakyat secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

d).   Sarana penyelesaian konflik mengenai masalah-masalah yang berkembang baik di internal maupun eksternal partai.

3). Perkembangan Partai Politik di Indonesia.

a).    Zaman penjajahan Belanda.

Tumbuh dan berkembangnya partai politik pada zaman penjajahan Belanda merupakan pencerminan bangkitnya kesadaran dan semangat bangsa, diawali dengan kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Pada waktu itu semua organisasi, baik yang bertujuan sosial ekonomi maupun politik, sangat berperan dalam perkembangan pergerakan nasional. Pola kepartaian waktu itu sudah menunjukkan adanya keanekaragaman bangsa.

b).    Zaman penjajahan Jepang.

Kegiatan politik pada waktu penjajahan Jepang dilarang. Partai politik yang telah berdiri pada zaman penjajahan Belanda dilarang melakukan kegiatan dan dibubarkan. Tetapi golongan Islam di Indonesia diberi kesempatan membentuk organisasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

c).    Zaman kemerdekaan.

Sesudah Proklamasi kemerdekaan Indonesia kesempatan mendirikan partai politik dibuka kembali. Dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945, muncul kembali partai yang telah didirikan sebelum penjajahan Jepang, ditambah partai baru. Pola kepartaian waktu itu berbentuk sistem multipartai. Pola multipartai yang telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda ternyata tidak menguntungkan bagi perkembangan pemerintahan yang stabil. Kabinet hanya mampu bertahan selama satu tahun, bahkan ada kabinet yang hanya berumur dua bulan. Kehidupan politik menjadi tidak sehat sehingga tidak sempat melaksanakan pembangunan.

d).   Tahun 1955.

Pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, secara alami terjadi seleksi dan penyederhanaan kepartaian. Sesudah pemilihan umum tersebut jumlah partai menjadi empat partai besar, yaitu : Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tetapi keempat partai besar itu tidak melaksanakan fungsi partai sebagaimana diharapkan.

e).    Periode tahun 1959 – 1965.

Periode tersebut dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Ruang gerak partai politik terbatas dan dipersempit. Bahkan sebagian partai politik yang tidak sejalan dan tidak mendukung demokrasi terpimpin dibubarkan.

f).     Periode Tahun 1966 – 1998

(1).     Tahun 1966 – 1971

Pada masa Orde Baru partai politik kembali mendapat keleluasaan untuk melakukan kegiatan. Pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 10 partai, dan terjadi lagi seleksi secara alami yang memunculkan tiga partai politik besar yakni NU, Parmusi dan PNI serta satu golongan karya (Golkar) sebagai pemenang.

(2).    Tahun 1973 – 1998.

Sepuluh partai politik termasuk empat besar tersebut menyadari dan harus menerima kenyataan bahwa peran mereka dalam proses pembuatan keputusan dalam kehidupan bernegara sangat terbatas. Maka pada waktu pemerintah menawarkan penyederhanaan kepartaian, mereka menerima sebagai konsensus nasional. Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Perti, berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, sehingga terbentuk tiga kekuatan politik yang terdiri dari dua partai politik yakni PPP dan PDI dan satu Golongan Karya (Golkar). Oleh sebab itu peserta pemilihan umum yang diselenggarakan sejak tahun 1977 – 1998 terdiri dari dua partai yakni PPP dan PDI serta Golkar.

g).    Era Reformasi.

Pada era reformasi pola kepartaian kembali ke multipartai. Menjelang pemilihan umum 1999 tercatat 130 partai politik namun yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum hanya 40 partai politik tidak ada partai politik pemenang pemilu dengan suara terbanyak.

Tahun 2004 tercatat sekitar 400 partai politik tetapi yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2004 hanya 24 partai politik dan tidak ada partai politik yang memperoleh suara sebagai mayoritas tunggal.

Sementara itu di masyarakat timbul kekecewaan terhadap kinerja partai-partai politik; masyarakat mendirikan dan membina partai bukan sebagai wahana mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, tetapi sebagai wahana memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan. Sedang di dalam intern  partai sendiri bila terjadi pertentangan yang tidak bisa diatasi lalu timbul partai baru yang merupakan sempalannya; ini menunjukkan ketidakmampuan partai menyelesaikan konflik internalnya.

Di masyarakat timbul kesan terhadap para elit politik, terutama yang berada di badan-badan perwakilan (DPR, DPRD) telah dijangkiti penyakit KKN dan money politics. Dalam melaksanakan tugas, sikap dan perilaku elit politik dinilai arogan, belum dewasa dan lepas kendali serta mengabaikan kesantunan politik dan etika kehidupan berbangsa.

4). Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam kehidupan Partai Politik.

Partai politik di Indonesia selain sebagai pilar demokrasi yang memiliki peran sebagai sarana artikulasi, komunikasi dan sosialisasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sebagai arena pendidikan politik rakyat dan pembentuk kader bangsa serta sebagai sarana penyelesaian konflik, kegiatannya harus selalu dalam kerangka acuan (frame of reference) Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian partai politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah :

a). Mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

b). Mengaktualisasikan budaya demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c). Penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala aspirasi hendaknya mengarah pada harmoni atau keselarasan, menghindari polarisasi kawan dan lawan serta mengembangkan semangat inklusivistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyampaian pendapat bersendi pada akhlak mulia, budi luhur dan beradab. Pernyataan dan ungkapan yang berisi hujatan, caci-maki, tidak senonoh dan mendiskriditkan orang lain agar dihindari. Aspirasi harus mengarah pada perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Dihindari konflik yang mengarah perpecahan (disintegrasi), separatisme dan sikap radikalistik.

d). Pengambilan keputusan harus sejalan dengan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam proses pengambilan keputusan bersama tidak boleh bertentangan dengan prinsip Pancasila : Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan bersama  mengikat dan mengandung sanksi; penyimpangan karena penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang harus dihindari.

e). Mengaktualisasikan supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasar Pancasila.

f).  Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang mengikat dan mengandung  sanksi terhadap penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

g). Pengawasan bermaksud memberikan koreksi dan peringatan agar pelaksana bersikap jujur, adil, transparan dan untuk kepentingan rakyat.

h). Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Kehidupan Demokrasi

1).  Pengertian Demokrasi

Berbicara tentang demokrasi orang akan selalu mengkaitkan dengan kegiatan pemerintahan, karena demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat dan cratos atau kratia yang berarti pemerintahan. Sampai-sampai seorang presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln memberi makna demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government from the people, by the people, and for the people).

Demokrasi merupakan hasil konstruksi nalar manusia, atau argumentasi manusia bahwa keabsahan suatu pemerintahan adalah apabila kedaulatan yang akan menjelma menjadi kekuasaan dan wewenang untuk memerintah itu bersumber dari rakyat, dari yang diperintah. Pada umumnya menjabarkan demokrasi adalah selalu dari sisi:

a)      Bagaimana proses penyaluran kedaulatan rakyat untuk menjadi bentuk kekuasaan dan wewenang. Bentuk penyaluran kedaulatan antara lain melalui proses pemilihan umum.

b)      Bagaimana kekuasaan diatur ke dalam kewenangan kelembagaan pemerintahan, agar tidak tercipta suatu kekuasaan yang otoriter.

c)      Bagaimana pengawasan terhadap lembaga pemegang kekuasaan diselenggarakan dengan sejauh mungkin mengikut sertakan masyarakat.

Penyaluran kedaulatan rakyat pada dasarnya melalui beberapa tingkat yakni:

(1)   Penyampaian aspirasi atau pendapat rakyat. Rakyat bebas mengemukakan aspirasi yang berupa pendapat, harapan, cita-citanya. Rakyat berhak untuk memberikan argumentasi untuk meyakinkan pihak lain terhadap apa yang menjadi cita-cita atau pendapatnya. Sebagai akibatnya akan terjadi berbagai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini justru merupakan ciri dari demokrasi, suatu pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Persoalan yang harus difikirkan adalah bagaimana penyampaian aspirasi ini agar dapat berkembang menjadi suatu keputusan bersama. Bagaimana mekanisme dan prosedur yang perlu diambil dalam menyampaikan aspirasi ini.

(2)   Pengambilan keputusan bersama. Dalam kehidupan bersama diperlukan suatu kesepakatan yang merupakan keputusan bersama, yakni perkara-perkara yang menjadi acuan atau pegangan dalam melaksanakan hidup bersama. Perkara ini dapat mengenai tujuan yang ingin dicapai bersama, dapat mengenai tata cara mencapainya, dapat mengenai peraturan yang mengikat warga agar pelaksanaan pencapaian tujuan dapat berlangsung secara tertib, efektif dan efisien, dapat mengenai lembaga                                                               pelaksana, atau mungkin mengenai orang yang akan ditugasi untuk melaksanakan kesepakatan dimaksud. Demokrasi liberal mengajarkan bahwa bila terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu hal, maka untuk mencapai suatu kesepakatan  diselenggarakan pemungutan suara. Hal  yang mendapatkan suara 50 % lebih, ditetapkan sebagai keputusan bersama. Semua fihak harus berjiwa besar untuk menerima keputusan ini.

(3)   Pelaksanaan keputusan bersama. Demokrasi merupakan proses kehidupan bersama dengan berpegang pada prinsip give and take. Pelaksanaan demokrasi memerlukan kedewasaan. Semua pihak harus berjiwa besar. Berani mengakui kekalahan, untuk kemudian bangkit dan memperjuangkan aspirasinya pada kesempatan berikutnya. Dengan demikian semua kesepakatan atau keputusan bersama mengikat semua pihak tanpa kecuali; dan semua pihak wajib untuk mematuhinya. Barang siapa yang melanggarnya maka akan terkena sanksi.

(4)   Mengawasi pelaksanaan. Salah satu kegiatan yang sangat penting adalah mengawasi pelaksanaan keputusan bersama, agar apa yang telah disepakati atau disetujui dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Dengan demikian hakikat demokrasi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia yang paling hakiki, yakni hak dan kewenangan dalam (a) menyampaikan gagasan, (b) penyusunan suatu keputusan, (c) pelaksanaan suatu keputusan, dan (d) pengawasan terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

Demokrasi memberikan pegangan bahwa:

(1).    Setiap individu memiliki hak yang sama dalam menyampaikan gagasan, dan berperan sama dalam mengambil keputusan;

(2).    Setiap individu memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan keputusan dimaksud, serta bertanggung jawab terhadap terselenggaranya keputusan, sehingga ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilannya.

2) Prinsip umum yang melandasi pelaksanaan Demokrasi

a)      Kebebasan

Kebebasan adalah keleluasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri, atau dapat pula diartikan sebagai hak dan kemampuan manusia untuk menentukan sendiri apa yang menjadi pilihannya.

Hakikat kebebasan dalam demokrasi adalah :

  • Kebebasan tidak identik dengan demokrasi. Hal ini didasarkan suatu pemikiran bahwa kebebasan penuh hanya akan terjadi dalam suatu masyarakat anarkis, sehingga kebebasan tanpa batas adalah ciri anarkisme.
  • Lawan kebebasan adalah keterikatan dan ketergantungan penuh yang merupakan ciri pemerintahan yang totaliter, suatu sistem pemerintahan yang tidak memberikan peluang kebebasan pada masyarakatnya.
  • Pemerintahan yang menganut sistem demokrasi akan terletak di antara dua kutub tersebut, sehingga dapat ditemukan suatu sistem demokrasi yang mendekat pada totaliterisme, ada yang mendekat pada anarkisme. Demokrasi yang ideal adalah yang mengakomodasi keseimbangan antara kebebasan dan keterikatan.
  • Demokrasi adalah kesamaan hak warganegara dalam membuat keputusan bersama, dan kesamaan kewajiban dalam mematuhi keputusan bersama.

Sementara pihak beranggapan bahwa kadar atau kualitas demokrasi diukur dari tingkat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tanpa memandang bentuk atau cara menyampaikannya.

b)      Pluralisme

Salah satu faham yang mendasari pelaksanaan demokrasi adalah faham pluralisme. Pluralisme berasal dari kata Latin plural yang berarti majemuk, yang bermakna bahwa setiap entitas diakui seperti apa adanya, dan keberadaan setiap entitas tidak perlu digantikan oleh entitas yang lain.

Pluralisme mengakui adanya perbedaan individu. Perbedaan yang terdapat dalam setiap individu merupakan suatu hal yang hakiki serta diakui dan dihormati. Eksistensi setiap individu diakui seperti apa adanya.

Pluralisme menolak totaliterisme, suatu faham yang ingin mensubstitusi keaneka ragaman menjadi satu entitas saja. Kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara memerlukan konsensus, tanpa konsensus tidak akan terjadi gerak bersama. Oleh karena itu dalam masyarakat yang menganut faham pluralisme, warganya dituntut bersikap toleran agar dapat tercipta kesepakatan. Tanpa toleransi yang terjadi hanya pertentangan yang tiada berkesudahan, manusia memandang manusia yang lain laksana serigala dan perang semua melawan semua (homo homini lupus dan bellum omnium contra omnes).

c)      Faham individualisme

Dasar lain demokrasi adalah faham individualisme, suatu faham yang mendudukkan dan menjunjung tinggi individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Individualisme adalah doktrin etik atau asas moral yang menyatakan bahwa kepentingan individu atau pribadi diletakkan di atas kepentingan golongan dan negara-bangsa. Kepentingan individu atau pribadi dijadikan acuan utama dalam menentukan pembawaan diri seseorang.

Menurut faham individualisme bahwa konsep tentang nilai, hak dan kewajiban bersumber pada pribadi atau individu; dan masyarakat tidak memiliki makna nilai dan etik. Pendapat ini bersumber dari suatu anggapan bahwa pada dasarnya alam ini adalah baik dan teratur, demikian juga manusia yang merupakan bagian dari alam yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Penyimpangan dan perbuatan yang tidak terpuji bersumber dari ulah masyarakat. Masyarakatlah yang mambuat kerusakan-kerusakan di dunia. Oleh karena itu kehidupan hendaklah dikembalikan pada fitrah manusia.

Sebagai akibat lebih lanjut, individualisme merupakan doktrin yang berpegang pada anggapan bahwa tujuan utama kehidupan adalah untuk menumbuh-kembangkan kesejahteraan individu, dan tujuan akhir dari hukum moral adalah perkembangan tabiat atau karakter perorangan.

Faham individualisme mendasari pula penerapan hak asasi manusia yang tercermin dalam kebebasan dan kesetaraan, yang dijadikan landasan pelaksanaan demokrasi. Secara ekstrim faham individualisme beranggapan bahwa kebebasan individu hanya dibatasi oleh kebebasan pihak lain, tidak dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan atau negara-bangsa. Dengan kata lain kebebasan individu hanya akan terhenti bila menyentuh, mengganggu atau bertabrakan dengan kebebasan individu yang lain.

d)     Kesetaraan

Kesetaraan bermula dari konsep bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam kesetaraan. Konsep ini di antaranya tertera dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dan Republik Perancis, yang menyatakan : “That all men are created equal,” dan “Men are born and remain free and equal in rights.”

Kesetaraan ini bersendi pada konstruksi nalar manusia bahwa Tuhan adalah adil, oleh karena itu tidak akan membeda-bedakan umat-Nya. Timbulnya perbedaan adalah disebabkan oleh ulah dan usaha manusia dalam mempertahankan status, kedudukan dan kemapanan, yang didukung oleh kemampuan dan kesempatan manusia dalam memanifestasikannya. Dengan demikian, perbedaan yang terjadi pada manusia bukan hal yang hakiki dalam kehidupan manusia.

Masalah kesetaraan ini makin mencuat dalam wacana global setelah berakhirnya perang dunia kedua. Diskriminasi yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk dehumanisasi, utamanya selama perang dunia kedua, mencerminkan suatu kondisi bahwa manusia tidak didudukkan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini mendorong manusia untuk memperbaiki diri dalam memperlakukan manusia dari tindak kesewenang-wenangan. Akhirnya pada bulan Desember 1948 lahirlah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Pasal 2 dari Deklarasi tersebut yang memberikan hak kesetaraan kepada manusia berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam Deklarasi, tanpa perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, atau opini lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya.

Selanjutnya tidak boleh ada pembedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional atau internasional yang dimiliki negara atau wilayah asalnya, yang independent, yang berada di bawah pemerintahan perwalian, atau yang berada di bawah pembatasan kedaulatan lainnya.

Pasal 2 Deklarasi ini menjadi dasar kesetaraan manusia dalam berbagai hal yang diatur dalam Deklarasi tersebut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai instrument dalam bentuk covenant atau perjanjian internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan sebagainya.

e)      Keadilan

Prinsip lain yang melandasi penerapan demokrasi adalah konsep keadilan. Dengan mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, khususnya dalam memberikan kebebasan dan kesetaraan dipandang adil, karena manusia diperlakukan sama dalam berpendapat, mengambil keputusan bersama dan dalam melaksanakan kewajiban dalam mematuhi keputusan bersama tersebut. Setiap warganegara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.

Keputusan yang akan mengikat setiap warganegara adalah buatan sendiri, sehingga dipandang adil bila diwajibkan untuk mematuhinya. Bila suatu keputusan yang merupakan kesepakatan bersama dinilai kurang adil, yang akan menimbulkan kenestapaan, maka rakyat dapat mengubahnya melalui prosedur yang disepakatinya pula. Kondisi yang semacam ini dinilai akan memberikan jaminan terciptanya keadilan.

Dari hakikat demokrasi dan prinsip umum yang melandasinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya pelaksanaan demokrasi adalah sebagai berikut:

(1)   Kekuasaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan bersumber dari rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dalam negara demokrasi.

(2)   Setiap warganegara didudukkan dalam kesetaraan. Mereka memiliki hak yang sama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Diskriminasi dalam bentuk apapun tidak dibenarkan.

(3)   Hak asasi manusia diakui, dihormati, dijunjung tinggi dan dijamin oleh Negara.

(4)   Keaneka-ragaman sifat kehidupan warganegara diakui; perbedaan individu dihormati. Kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara memerlukan kebersamaan dan kesepakatan, sehingga perlu penyelarasan terhadap keaneka-ragaman pribadi. Penyelarasan pada hakikatnya berupa pembatasan yang diatur dalam norma hukum yang disepakati bersama. Prinsip pluralistik dihargai dalam membentuk kesepakatan bersama. Dalam pembentukan kesepakatan bersama diperlukan kontrak sosial.

(5)   Dalam menyusun kesepakatan bersama bersendi pada suara terbanyak, hak minoritas harus tetap terjaga dan terjamin dalam pemerintahan.

(6)   Penyelenggaraan demokrasi berlangsung secara bebas, jujur dan adil. Oleh karena itu setiap warganegara dituntut untuk dapat bekerja sama, toleran, mau dan mampu berpartisipasi dengan positif dalam membentuk kesepakatan bersama.

(7)   Pemungutan suara dibenarkan, apabila tidak dapat diwujudkan kesepakatan melalui permufakatan.

3)  Konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Pancasila menjamin terselenggaranya demokrasi di Indonesia, karena di dalam Pancasila mengandung konsep, prinsip dan nilai demokrasi yang modern dan rasional untuk diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh:

a)      Sila keempat Pancasila, menyatakan :”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” yang menjadi dasar penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Kerakyatan menjamin terwujudnya mufakat melalui permusyawaratan, yang dilandasi hikmat kebijaksanaan (meliputi keadilan, kebenaran, keutamaan dan rasionalitas). Bila tidak tercapai keputusan secara mufakat dengan permusyawaratan, dapat diambil keputusan dengan suara terbanyak.

b)      Sila kedua Pancasila, menyatakan :”Kemanusiaan yang adil dan beradab,” yang bermakna bahwa bangsa Indonesia mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia secara adil dan beradab. Oleh karena itu keaneka ragaman individu dihormati, sifat pluralistik masyarakat didudukkan secara proporsional dalam kehidupan bernegara.

c)      Sila ketiga Pancasila, menyatakan :”Persatuan Indonesia,” yang bermakna bahwa bangsa Indonesia menjamin terselenggaranya keutuhan wilayah dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dengan menghindari terjadinya perpecahan.

d)     Sila kelima Pancasila, menyatakan :”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” yang bermakna bahwa bangsa Indonesia menjamin terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

e)      Sila pertama Pancasila, menyatakan :“Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam bernegara mendasarkan hidupnya  pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4)  Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam  kehidupan demokrasi

Konsep, prinsip dan nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut harus nampak antara lain dalam penyampaian pendapat, pembuatan keputusan bersama dan dalam mengadakan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama.

a). Penyampaian pendapat

Dalam penyampaian pendapat ada ketentuan yang bersumber dari sila-sila Pancasila dan tidak boleh dilanggar. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sebagai khalifah Tuhan di bumi wajib menjaga kelestarian segala ciptaan-Nya. Segala kegiatan manusia hendaknya mengarah pada terwujudnya harmoni atau keselarasan, dan oleh karena itu menghindari terjadinya polarisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Dalam penyampaian pendapat selalu bersendi pada akhlak mulia, budi luhur, dan beradab serta menghormati harkat dan martabat sesamanya, sehingga dapat diwujudkan suasana kebersamaan yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam penyampaian pendapat tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan melainkan mengutamakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tercegah terjadinya perpecahan, separatisme, dan sikap radikalistik.

b)      Pembuatan keputusan bersama

Dalam pembuatan keputusan bersama harus berdasar pada konsep, prinsip dan nilai Pancasila, dilandasi oleh sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Suara terbanyak bukan merupakan satu-satunya kriteria dalam pembuatan keputusan bersama.

Keputusan bersama bukan keputusan pribadi-pribadi, tetapi merupakan kontrak sosial yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pihak yang usulnya tidak disetujui. Keputusan bersama mengikat dan mengandung sanksi. Sikap mau mengakui  pendapat yang diputuskan bersama harus dikembangkan. Dengan demikian Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah suatu demokrasi yang bersifat normatif, etis dan teleologis.

c)      Pengawasan pelaksanaan keputusan bersama

Dalam pengawasan pelaksanaan keputusan bersama pada dasarnya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memberikan peringatan dini kepada pelaksana agar dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, adil, transparan dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Kegiatan rakyat yang menyampaikan pendapat dan pembuat keputusan bersama, para pelaksana kesepakatan bersama dan pengawas pelaksanaan keputusan bersama harus bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing.

c. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

1).    Hakikat Hak Asasi Manusia

Hak adalah konsep moral, sehingga penerapannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran manusia. Apabila hak tertentu sudah dipandang sangat urgen, sehingga perlu campur tangan negara dan pemerintah, maka hak tersebut dapat diangkat menjadi norma hukum. Di sisi lain hak merupakan kualitas moral atau etik yang ideal mengenai kepemilikan sesuatu dengan berbagai atribut, yang secara moral dipandang sah dan adil untuk diperjuangkan dan dipertahankan.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kebebasan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dirampas dan diganggu gugat oleh siapa pun.

Menurut James W. Nickel dalam bukunya Making Sense of Human Rights, ciri-ciri Hak Asasi Manusia adalah :

a).    merupakan hak yang berisi norma yang sudah pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.

b).    bersifat universal, yang dimiliki manusia semata-mata dan dapat diterapkan di seluruh dunia.

c).    dianggap ada dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengakuan pihak lain, dan akan efektif setelah dijadikan norma hukum.

d).   dipandang sebagai norma yang penting atau  prima facie rights, yang mempunyai kekuatan yang cukup dalam menghadapi benturan dengan norma lokal atau nasional.

e).    mengaplikasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah, tidak tergantung pada penerimaan, pengakuan dan penerapan terhadapnya.

f).     menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.

2).    Perkembangan Hak Asasi Manusia.

a). Hak Asasi Manusia Kuno

Hak Asasi Manusia Kuno (ancient human rights) ditandai dengan lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 disusul dengan Habeas Corpus Act (1679) dan Bill of Rights (1689); Di Amerika Serikat berturut-turut telah ditetapkan Declaration of Independence (1776) dan Bill of Rights (1791); Di Prancis telah ditetapkan Declaration des Droit de l’Homme et du Citoyen (1789), dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  • Mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak individu/ perorangan;
  • Perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa (raja, kaisar, pemerintah), seperti tindakan kekerasan, kedzoliman, kebiadaban dan amoral;
  • Menuntut diselenggarakan kebebasan, keadilan dan kedamaian.

b). Hak Asasi Manusia Kontemporer

Hak Asasi Manusia Kontemporer secara embrional ditandai dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt (1941) mengenai “The Four Freedoms”, yakni kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan dari hidup berkekurangan, dan kebebasan dari ketakutan. Hak asasi manusia kontemporer secara resmi dimulai dengan ditetapkannya Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.

Deklarasi tersebut diikuti dengan ditetapkannya “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,; International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights” oleh Badan dunia tersebut.. Kedua Covenant dan Protokol telah diterima oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1966, melalui resolusi No. 2200A(XXI) dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 31 Desember 1972. Hingga saat ini telah dikeluarkan kira-kira 40 buah instrumen internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia kontemporer adalah sebagai berikut :

  • Lebih bersifat egalitarian atau kesetaraan, termasuk gender, dengan menuntut dihapuskannya segala bentuk diskriminasi, seperti perbedaan warna kulit, agama, jenis kelamin, opini politik dan sebagainya.
  • Hak asasi manusia dijadikan kepedulian internasional sejak lahirnya Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, dengan segala instrumen yang telah dikembangkan.

Dalam perkembangan implementasinya terdapat empat arena hak asasi manusia, yaitu hak sipil, hak politik, hak untuk menikmati hasil pembangunan dan hak ekonomi dan kesejahteraan sosial. Negara dan warga masyarakat seharusnya menikmati ke-empat arena hak asasi dalam keseimbangan, sehingga terjadi keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam aplikasi di negara maju, yang  ditonjolkan adalah hak sipil dan hak politik, sehingga negara berkembang mengajukan hak solidaritasnya dalam menumbuhkan kesejahteraan dan ekonominya. Untuk menanggapi keinginan negara berkembang, PBB menyepakati dalam bentuk program pembangunan yang disusun dalam Millennium Development Goals.

3).    Hak Asasi Manusia menurut Pancasila

Secara filsafati Pancasila memandang bahwa, manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam menggunakan akal budi dan nuraninya, manusia dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa kebebasan untuk dapat memutuskan sendiri sikap dan perilakunya, serta memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam menentukan sikap dan tindakannya.

Hak asasi manusia menurut Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar, tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak dan kewajiban tersebut berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan organisasi apapun mengemban kewajiban untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

Dengan demikian hak asasi manusia harus menjadi titik tolak dan tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsep, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bersifat monodualistik, yakni sebagai makhluk individu yang bersifat perorangan dan makhluk sosial yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban menjunjung tinggi hak asasi orang lain.

Kewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjiwai seluruh pasal-pasalnya, antara lain yang berkaitan dengan : persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, hak dan wajib melakukan pembelaan negara.

Menurut Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005, hak dasar meliputi : (1)Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan perubahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; dan (10) Hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

4).    Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

a).    Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab  menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya.

b).    Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional.

c).    Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapa pun.

d).   Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.

e).    Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban.  Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.

f).     Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.

g).    Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

  1. d. Sistem Kelembagaan Negara.

1).    Pengertian sistem kelembagaan negara.

Sumber kekuasaan negara adalah kedaulatan rakyat, yang meliputi seluruh warganegara sebagai suatu kebulatan.

Kekuasaan atau otoritas negara termanifestasi dalam sistem kelembagaan negara, yang pada umumnya dibagi menjadi tiga bidang, yakni bidang penyusun peraturan perundang-undangan atau bidang legislatif, bidang pelaksana peraturan perundang-undangan atau bidang eksekutif, dan bidang pengawas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau bidang yudikatif, masing-masing merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri.

Ketiga kelembagaan negara tersebut yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif lazim disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Sistem ini mengatur tentang kekuasaan atau wewenang, kedudukan, tugas dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam usahanya mencapai tujuan negara.

2). Sistem Pemerintahan

Dikenal dua sistem pemerintahan yang berbeda yaitu sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan Parlementer.

a).    Sistem Pemerintahan Presidensial, seperti yang dipraktekkan di Amerika Serikat mempunyai ciri-ciri antara lain :

(1)      Adanya pemisahan secara tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

(2)      Eksekutif tidak berkuasa membubarkan legislatif dan eksekutif tidak harus mengundurkan diri apabila kehilangan dukungan di Kongres sebagai lembaga legislatif.

(3)      Presiden dan Kabinetnya tidak bertanggungjawab kepada legislatif. Para menteri diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.

(4)      Presiden sebagai kepala eksekutif dipilih langsung oleh rakyat secara electorate.

b).    Sistem Pemerintahan Parlementer, seperti yang dipraktekkan di Inggris mempunyai ciri-ciri antara lain:

(1)      Didasarkan atas pemisahan kekuasaan negara  antara legislatif dan eksekutif.

(2)      Adanya saling pertanggungjawaban antara eksekutif dan legislatif; eksekutif dapat membubarkan legislatif (parlemen), dan sebaliknya  eksekutif jika tidak mendapat dukungan dari parlemen harus membubarkan diri.

(3)      Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) dan para menteri (Kabinet) mempunyai pertanggungjawaban bersama.

(4)      Perdana menteri diangkat oleh Raja/Ratu berdasarkan dukungan mayoritas suara di parlemen.

c). Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia menganut asas “checks and balances”. Antara Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang) dan DPR sebagai penyelenggara kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) saling melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kegiatan yang dilakukan dan tidak saling menjatuhkan. Kedudukan antara keduanya sama, dalam pengertian keduanya mendapat mandat dari rakyat sebagai pengemban kedaulatan.

3). Sistem pemerintahan negara berdasarkan Pancasila

a). Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia ….. . . , maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Konsep, prinsip dan nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terwujud dalam empat pokok pikiran  sebagai berikut:

(1).    Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah   Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan kesatuan;

(2).    Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

(3).    Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan; dan

(4).    Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Empat pokok pikiran tersebut menjiwai kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia yang meliputi:

  • Cita-cita bangsa Indonesia mengenai kebersamaan yang bertumpu pada keadilan;
  • Asas kerohanian dalam pengorganisasian negara; dan
  • Moral penyelenggara negara.

Sistem pemerintahan negara sebelum diadakan perubahan UUD 1945:

(a).  Negara Indonesia berdasar atas hukum.

(b). Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

(c).  Kekuasaan negara, di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Presiden sebagai mandataris Majelis bertanggung jawab kepada Majelis.

(d). Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis.

(e).  Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(f).  Menteri negara adalah pembantu Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri negara. Mereka tidak bertanggung jawab kepada DPR.

(g). Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Presiden harus memperhatikan suara DPR dengan sungguh-sungguh.

4). Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam sistem kelembagaan negara.

a).    Sumber kedaulatan dan kekuasaan politik di Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu kebulatan meliputi seluruh individu, golongan dan kelompok yang ada dalam masyarakat di seluruh wilayah negara. Dalam kelembagaan negara berwujud Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

b).    MPR melaksanakan kedaulatan rakyat, dan berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara Republik Indonesia yang bertugas menetapkan dan mengadakan perubahan UUD, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. MPR berhak meminta pertanggungjawaban Presiden dan apabila MPR berpendapat Presiden sungguh telah melanggar UUD dan haluan negara, MPR berhak memberhentikan.

c).    Dalam melaksanakan kedaulatan dan kekuasaan, MPR membagi dan mendelegasikan kekuasaan kepada lembaga negara sebagai berikut :

(1). Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif.

(2). DPR sebagai penyelenggara kekuasaan legislatif.

(3). Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai penyelenggara kepenasihatan untuk Presiden.

(4). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai penyelenggara pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara.

(5). Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan lain sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif.

d).   Lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat sehingga semua keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat.

e).    Dalam menyelenggarakan tugasnya setiap lembaga negara harus dapat bekerja sama dan saling mengawasi secara proporsional.

f).     Dalam menyelenggarakan tugasnya setiap lembaga negara mengemban amanat rakyat berdasarkan etika kehidupan berbangsa, dengan penuh kejujuran dan disiplin tinggi.

Catatan :

Dengan adanya perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan negara mengalami perubahan sehingga tidak lagi mencerminkan konsep, prinsip dan nilai dalam Pancasila yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

e.       Sistem Pemilihan Umum

1).    Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan pengaturan kekuasaan dan wewenang dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pemilu merupakan realisasi kedaulatan yang dimiliki rakyat untuk menentukan pilihan masa depan hidupnya secara bebas dan bertanggung jawab. Pemilu merupakan perwujudan hak asasi manusia serta mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Tujuan Pemilu adalah memilih wakil rakyat dan wakil daerah, yang mencerminkan aspirasi rakyat dan kepentingan daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Asas-asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan maksud agar Pemilihan Umum terselenggara secara demokratis, transparan dan berkualitas.

Pada umumnya Pemilu tidak terpisahkan dari sistem kepartaian di suatu negara, karena partai politik merupakan agregat yang diharapkan sebagai tempat penyaluran aspirasi rakyat. Dalam memilih wakil-wakilnya, rakyat menyalurkan aspirasi dan pilihannya melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam partai politik tertentu.

2).    Pemilihan Umum di Indonesia

Bagi bangsa Indonesia Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila  dan UUD 1945. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan Pemilu mengalami perubahan yang mendasar, yakni dengan telah dilaksanakannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung.

Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilu dilakukan melalui partai politik.

3). Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum.

a) Apabila direnungkan secara mendalam, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) itu sendiri sebenarnya merupakan implementasi  konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, utamanya sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal itu diungkapkan dalam makna Pemilu itu sendiri, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pemilu diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Ralyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun di sini diartikan juga untuk memilih Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Wali Kota Kepala Daerah, serta Wakil-wakilnya yang penyelenggaraannya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

c) Tujuan Pemilu yaitu untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain,  tujuan Pemilu ini benar-benar merupakan wujud dari religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas yang didambakan bangsa Indonesia.

d) Pemilu ditinjau dari segi asasnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, benar-benar menggambarkan implementasi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

e) Asas langsung dan bebas menggambarkan pengakuan dan penghormatan  adanya harkat dan martabat manusia yang dimiliki warganegara yang berhak dan wajib mengikuti Pemilu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Warganegara sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara bebas dan langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Asas ini merupakan implementasi dari konsep, prinsip dan nilai kerakyatan  yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini mendapat jaminan terlaksananya dengan adanya asas rahasia, sehingga pemilih benar-benar dapat secara bebas dan lansung menentukan pilihannya tanpa diketahui pihak lain yang mungkin dapat mempengaruhi kebebasannya.

f) Asas jujur dan adil menggambarkan bahwa implementasi konsep, prinsip dan nilai kerakyatan juga dijiwai oleh nilai kebersamaan dan keadilan bagi semuanya. Jujur dimaksudkan adalah setiap orang atau lembaga yang bersangkutan dan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu harus bertindak jujur dan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bebas kecurangan dari pihak mana pun.

  1. f. Kehidupan Pers atau Media Massa

1).    Pengertian

Pers meliputi semua media massa yang digunakan untuk terwujudnya atau terselenggaranya komunikasi massa, melalui media cetak maupun media elektronik.

Komunikasi massa ialah proses penyusunan dan penyampaian pesan oleh  media massa kepada publik. Dengan proses tersebut, pesan itu dicari, digunakan dan dikonsumsi oleh khalayak pembaca, pendengar dan pemirsa.

Media massa adalah organisasi yang mendistribusikan hasil budaya dan informasi sebagai pesan secara simultan kepada khalayak luas yang heterogen. Pesan tersebut dapat mencerminkan dan mempengaruhi budaya masyarakat.

Media massa adalah bagian dari kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara seperti kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan kehidupan lainnya yang melembaga.

2).    Kekuatan Media Massa sebagai Kelompok Penekan (pressure group)

Khalayak yang luas dan heterogen dari media massa itu tidak berbentuk, tidak terorganisasi dan tidak terikat antara khalayak yang satu dengan yang lain. Khalayak media massa juga tidak mengelompok dalam satu lokasi yang sama dan sebagian tidak dalam waktu yang sama pula. Tetapi jika khalayak itu memberikan tanggapan terhadap pesan yang berisi isu yang sama, maka akan terbentuk menjadi apa yang disebut dengan pendapat umum, opini publik. Pesan tersebut menimbulkan kemauan dan sikap bersama terhadap beberapa orang dan mempengaruhi sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu.

Pers sebagai media massa menyampaikan pesan (berita, isu atau opini) kepada khalayak. Jika pesan tersebut disampaikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu akan dapat menjelma menjadi opini publik. Opini publik yang makin lama makin menjadi luas, besar dan kuat akan berubah menjadi penekan publik atau public pressure. Penekan publik ini walaupun masih belum berbentuk dan terorganisasi, tetapi sudah mempunyai kekuatan menekan. Penekan publik yang kuat dan berpengaruh dapat mendorong terbentuknya kelompok penekan (pressure group), yang memiliki bentuk dan terorganisasi, meskipun sifatnya sementara. Demikian kuat dan besarnya pengaruh kelompok penekan dengan kekuatan yang nyata dan besar yang didukung massa dan kemudian mendapat pula dukungan rakyat, mampu menumbangkan kekuasaan pemerintahan negara.

Pers sebagai pembentuk kelompok penekan yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, dalam teori komunikasi massa ada yang menyebut sebagai kekuatan keempat (the fourth estate). Kekuatan ini bukan wewenang berdasar supra struktur dan infra struktur dalam suatu negara melainkan berdasar teori komunikasi khususnya teori terbentuknya opini publik.

3).    Kebebasan Pers.

Kebebasan mengeluarkan pikiran dan perasaan dengan lisan, tulisan dan peragaan adalah hak dasar manusia (natural rights) yang dijamin oleh negara dan diatur dengan undang-undang. Eksistensi manusia dalam kebersamaan menjadi berarti jika ia mampu mengekspresikan pikiran dan gagasannya dengan bebas kepada sesama manusia.

Kebebasan pers adalah wujud dari kebebasan mengeluarkan pikiran dan perasaan, baik secara lisan, tertulis maupun peragaan. Kebebasan pers artinya setiap warga negara bebas berpendapat, berbicara, menulis dan memperagakan apa saja yang dipandang benar berdasarkan apa yang diyakini dan dipercayai. Namun karena manusia itu senantiasa hidup dalam kebersamaan, maka apa yang ia kemukakan secara lisan tulisan maupun peragaan harus tidak bertentangan dengan aturan, etika dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bersama.

Kebebasan pers hendaknya dapat dikendalikan (controlled) oleh hati nurani pers sendiri yang dijelmakan dalam kode etik jurnalistik sebagai profesi.

4).    Tugas Pers.

Pers bertugas menyelenggarakan komunikasi dengan khalayak. Pesan yang dibawakan atau ditransformasikan dapat berupa pengalaman, pengetahuan, ilmu teknologi dan pendidikan yang dapat dicakup dengan pengertian kebudayaan. Pesan yang ditransformasikan itu juga dapat berupa pengalaman dan ingatan bersama suatu masyarakat atau suatu bangsa secara historik. Ditinjau dari isi pesan yang disampaikan, pers bertugas pula menstranformasikan warisan budaya, sejarah bangsa dan membentuk opini publik serta kekuatan penekan dari publik.

5).    Fungsi Pers.

a)      Fungsi komunikasi.

Menstranformasikan pesan tertentu kepada khalayak. Mewujudkan komunikasi antar generasi bangsa masa lalu kepada generasi bangsa di massa sekarang maupun di masa datang.

Menyelenggarakan komunikasi antar bangsa dan antar manusia.

b)      Fungsi informasi.

Mengungkapkan kebenaran dan akurasi suatu peristiwa, permasalahan ataupun persoalan yang menjadi isu publik.

c)      Fungsi edukasi.

Menyampaikan pesan yang berupa usaha memotivasi khalayak supaya berpikir, berkehendak atau berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyampai pesan.

d)     Fungsi hiburan.

Melipur hati atau menghibur khalayak dengan menyampaikan sajian dan liputan yang menyenangkan dan menyejukkan khalayak.

e)      Fungsi ekonomi.

Memberikan motivasi terwujudnya hubungan antara pembeli dan penjual. Mendorong terwujudnya transaksi ekonomi dengan menyampaikan pesan yang berisi data spesifikasi barang yang diperlukan oleh pembeli maupun penjual. Fungsi ini kemudian berkembang menjadi usaha memberikan informasi khusus yang  bersifat promosi dalam dunia bisnis dan perdagangan untuk menarik minat pembeli ataupun memasarkan suatu produk, barang atau jasa kepada pembeli. Penyampaian pesan periklanan pada masa sekarang ini menjadi kegiatan bisnis tersendiri dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang bertujuan memotivasi serta mengubah sikap perilaku dan pendapat terhadap suatu produk barang yang mempunyai nilai ekonomi.

f)       Fungsi kontrol sosial.

Melakukan kontrol sosial kepada pemerintah yang berkuasa sebagai penyelenggara dan pelaksana kegiatan pemerintahan negara, kepada wakil rakyat sebagai institusi pengemban kedaulatan rakyat, serta kepada lembaga yudikatif sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman maupun kepada para pengusaha sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta kontrol sosial terhadap pers sendiri.

6).    Lingkup Pers.

Pers atau media massa meliputi :

a)      Media cetak, terdiri atas surat kabar (koran), majalah, buletin, leaflet, pamflet, plakat, buku, booklet, tabloid  dan terbitan lainnya.

b)      Media elektronik, terdiri atas radio, televisi dan bentuk rekamannya (seperti : kaset, CD, VCD, CD rom, DVD) serta internet.

c)      Media film, terdiri atas sinema, fotografi, mikro film dan sebagainya.

d)     Media panggung, terdiri atas panggung teater modern maupun tradisional, berbagai jenis wayang, teater boneka dan sebagainya.

e)      Media periklanan, terdiri atas periklanan yang menggunakan berbagai media seperti tersebut di atas serta media tetap (fixed media) seperti billboard dan sebagainya.

7).    Pers Indonesia dalam menghadapi globalisasi

Abad kedua puluh satu adalah abad globalisasi, yaitu suatu era proses makin menyatunya eksistensi bangsa-bangsa di dunia menjadi suatu masyarakat dunia atau masyarakat global. Kecenderungan terbangunnya masyarakat global itu dipacu oleh revolusi teknologi di bidang komunikasi dan transportasi. Jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam komunikasi dan transportasi global. Oleh karena itu jangkauan pers juga telah menembus batas teritori suatu negara, sehingga berita bersumber dari dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Agar Pers Indonesia tetap eksis dalam menghadapi arus globalisasi, harus tetap berpijak di atas kepribadian Indonesia.

8).    Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam kehidupan pers atau media massa.

Penyelenggaraan pers atau media massa Indonesia harus berlandaskan lima prinsip Pancasila.

a) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak dibenarkan :

(1). Bertentangan dengan etika dan moral agama.

(2). Melecehkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa   ataupun ajarannya.

(3). Menghujat Tuhan menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b).    Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tidak dibenarkan :

(1)      Merampas kehormatan dan martabat kemanusiaan.

(2)      Merampas kehormatan dan martabat pribadi seseorang.

(3)      Menghina ras, etnik atau bangsa tertentu.

(4)      Menghina keturunan atau status sosial seseorang.

(5)      Menghina pekerjaan maupun profesi seseorang.

c).    Persatuan Indonesia.

Tidak dibenarkan :

(1)      Menyebabkan atau memfasilitasi terjadinya perpecahan nasional, yang meliputi perpecahan bangsa maupun perpecahan daerah atau wilayah.

(2)      Mendorong atau memfasilitasi konflik antar etnik dan sub-etnik yang mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.

(3)      Mendorong atau memfasilitasi pemisahan diri suatu daerah atau wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4)      Memihak atau mendukung pihak yang berlawanan atau bertentangan secara konstitusional dengan Pemerintah Republik Indonesia yang sah.

(5)      Memihak atau mendukung negara lain yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia.

d).   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Tidak dibenarkan :

(1)      Bersikap, berperilaku dan bertindak otoriter.

(2)      Memihak atau mendukung sifat dan sikap otoriter suatu pihak tertentu.

(3)      Membentuk opini publik untuk memvonis atau memojokkan pihak yang tidak disukai, tanpa mengungkapkan kebenaran secara akurat, rasional dan adil.

(4)      Menyelesaikan suatu masalah tanpa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(5)      Bersikap sepihak tanpa memperhatikan pendapat pihak lain meskipun pendapat itu berbeda atau berlawanan dengan pendapat pers sendiri.

(6)      Bersikap netral dalam hal mengemukakan kebenaran, melainkan harus memihak kepada kebenaran yang jujur dan adil.

e).    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak dibenarkan :

(1)      Bertentangan dengan keadilan sosial.

(2)      Memberikan atau mewujudkan kesejahteraan untuk kelompok atau golongan masyarakat tanpa mempertimbangkan kesejahteraan bagi rakyat yang lebih besar dan luas.

(3)      Mengabaikan usaha mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

(4)      Menyebarkan pesan yang provokatif dan menimbulkan keresahan masyarakat.

(5)      Menyebarkan pesan yang bersifat adu domba dan menimbulkan konflik vertikal maupun horisontal.

f). Pancasila harus dijadikan pedoman pers Indonesia dalam menghadapi gelombang globalisasi serta dijadikan instrumen penyaring dalam memilih dan menyeleksi nilai-nilai global yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nilai global yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya tidak dijadikan sebagai etika moral pers Indonesia. Etika moral pers Indonesia harus tetap bertumpu pada etika moral lima prinsip Pancasila.

  1. g. Organisasi Non-Pemerintah

1).    Pengertian

Organisasi non pemerintah ialah suatu badan atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh para anggotanya dengan tujuan ikut serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan publik (public affairs). Pada hakikatnya urusan publik tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah.

Organisasi non pemerintah adalah perwujudan dari sistem penyelenggaraan keikutsertaan masyarakat atau warga negara dalam pemerintahan yang merupakan salah satu hak dasar warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2).    Kebebasan berserikat dan berkumpul

Organisasi non pemerintah adalah pranata sosial atau social institution yang merupakan sarana mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi hak dasar bagi setiap warga negara. Berserikat dan berkumpul adalah sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup dalam kebersamaan. Eksistensi manusia akan mempunyai arti jika ia ada dalam kebersamaan. Dalam kehidupan bersama timbul kewajiban dan hak bagi setiap anggotanya, kewajiban saling memberi dan menerima bagi setiap anggotanya, dan kewajiban saling hormat menghormati bagi setiap anggotanya. Jika kewajiban dan hak setiap anggota dapat terpenuhi secara serasi sesuai dengan fungsi serta kegiatan masing-masing anggota maka akan berkembang keadilan yang berdasar penghormatan dan penghargaan martabat manusia.

3).    Tujuan

Berbeda dengan partai politik yang bertujuan ikut serta mengendalikan, mempengaruhi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, organisasi non pemerintah bertujuan ikut serta menjamin tercapainya program-program penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya dalam fungsi penyelenggaraan perlindungan hukum bagi warga negara, pelindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak, perlindungan  lingkungan hidup dan sebagainya.

4).    Fungsi

Organisasi non pemerintah berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan keadilan sosial, penyelenggaraan mencerdaskan kehidupan bangsa, penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Kegiatan tersebut memang telah menjadi kewajiban pemerintah yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan, akan tetapi kegiatan tersebut akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat. Pada tingkat perkembangan kemampuan masyarakat pada taraf dan saat tertentu, memungkinkan masyarakat secara mandiri mampu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Dalam keadaan seperti itu pemerintah hanya memfasilitasi kegiatan tersebut melalui penetapan kebijakan dan perencanaan program, sedang masyarakat sendiri yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat menjangkau seluruh kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam terminologi manajemen pembangunan hal itu disebut “Community based development” atau pembangunan berbasis masyarakat. Oleh sebab itu program kegiatan organisasi non pemerintah tidak dapat terpisah dari program pemerintah. Pada dasarnya program organisasi non pemerintah mengacu pada kebijakan pemerintah, yang dalam hal ini kebijakan pemerintah dirumuskan dan diputuskan bersama melalui lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan itulah yang secara konstitusional mempunyai hak untuk mengendalikan atau mengontrol pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5).    Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi non pemerintah

Kegiatan organisasi non pemerintah tidak harus bertentangan atau berlawanan dengan kegiatan pemerintah, melainkan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan organisasi non pemerintah justru harus sejalan dengan kegiatan pemerintah.

a). Dalam pelaksanaan kegiatannya organisasi non pemerintah harus berpegang pada asas kebersamaan. Kehidupan bersama dapat terselenggara dengan baik, dalam arti dapat mewujudkan keadilan jika hak dan kewajiban diaktualisasikan secara bersama-sama. Bila dalam kehidupan bersama  hanya ada hak saja tanpa ada kewajiban, maka hak yang demikian tidak memiliki arti apapun. Keadilan dapat terwujud kalau hak dan kewajiban dapat dipenuhi secara seimbang dan selaras. Warganegara memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan, negara memiliki hak untuk mentertibkan dan menuntut ketaatan warganegara. Negara mempunyai kewajiban distributif kepada warganegaranya, sedang warganegara mempunyai kewajiban taat kepada negara.

b). Untuk implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila selain dorongan lahir batin, diperlukan pula kesadaran akan kewajiban bagi setiap warganegara untuk taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, secara rinci diuraikan pada paragraf 8) tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan pers atau media massa.

  1. h. Pelaksanaan Otonomi Daerah

1).    Pengertian

Pembagian dan pendistribusian kekuasaan atau wewenang dalam suatu pemerintahan diatur secara horisontal dalam bentuk kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif; sedang pendistribusian secara vertikal diatur dalam bentuk pelimpahan kekuasaan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Otonomi Daerah merupakan pola pendistribusian kekuasaan atau wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk dapat memahami secara lebih mendalam mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk memahami pengertian yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi dimaksud, di ataranya adalah sebagai berikut:

a) Otonomi

Menurut etimologi, otonomi berasal dari kata Latin “authos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti mengatur dan mengurus. Beberapa penulis memberi arti bahwa otonomi ini adalah “zelfwetgeving” atau pengaturan perundang-undangan sendiri atau pemerintahan sendiri. Pengertian secara etimologis ini  belum memberikan gambaran  lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan otonomi.

Menurut kamus Webster, autonomy diberi makna the degree of self-determination or political control possessed by minority group, territorial division, or political unit in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local self-government to full independence

Menurut Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, otonomi diberi pengertian sebagai hak mengatur sendiri kepentingan dan urusan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri.

b). Sentralisasi dan Desentralisasi

Pengertian otonomi berkaitan erat dengan pengertian sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan. Oleh karena itu perlu difahami makna sentralisasi dan desentralisasi.

Menurut kamus Webster, centralization memiliki arti concentration of the powers and agencies of government in the central or national organization; concentration of authority and power into the hands of a few.

Sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi dan sosial di Pusat. Seringkali pula Pusat hanya merupakan kelompok terbatas. Bagian-bagian Negara tidak memiliki arti secara politis, ekonomis dan sosial.

Desentralisasi  adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom, berupa penyerahan urusan tertentu untuk diselenggarakan sendiri oleh Daerah, sehingga menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Dalam penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah terdapat beberapa bentuk atau ketentuan sebagai berikut:

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa dan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu, yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan.

Merujuk pada pengertian di atas, otonomi bermakna sebagai pelimpahan hak untuk mengatur sendiri dan menentukan sendiri urusan intern Daerah dengan menyusun peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kepentingan Daerah. Tingkat pelimpahan hak mengatur sendiri tergantung dari sistem dan ideologi yang diterapkan dalam Negara yang bersangkutan.

2) Perkembangan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia

Semenjak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Otonomi Daerah telah menjadi salah satu subsistem ketatanegaraan Indonesia (Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945). Secara konstitusional Pemerintahan Daerah dan otonomi daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Lebih lanjut Penjelasan  UUD 1945 (yang telah dihapus dengan Perubahan UUD 1945), memberikan ketentuan mengenai pengaturan secara struktural dan perwilayahan pemerintah daerah. Pada tingkat operasional kebijakan tentang desentralisasi, otonomi dan pemerintahan daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan masanya, di antaranya:

a). Periode 1945-1950

(1).    Undang-undang No. 1 Tahun 1945, tentang Kedudukan Komite Nasional sebagai Badan Perwakilan Daerah;

(2).    Undang-undang No. 22 Tahun 1948, tentang Pemerintahan Daerah;

b). Periode 1950-1965

(1).    Undang-undang No. 1 Tahun 1957, tentang Pemerintahan Daerah;

(2).    Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 dan No 5 Tahun 1960, tentang Pemerintahan Daerah;

(3).    Undang-undang No. 18 Tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

c). Periode 1965-1998

(1).    Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  Daerah;

(2).    Undang-undang No. 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;

d). Periode 1998-sekarang

(1).  Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2).  Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;

(3).  Undang-undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

(4).  Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

(5).  Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan pelaksanaan dan pengembangan demokratisasi pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, bangsa Indonesia berprinsip bahwa Indonesia adalah merupakan satu Negara Kesatuan, oleh karena itu tidak mengenal dan tidak mempunyai Daerah yang bersifat atau berkedudukan sebagai Negara. Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai urusan rumah tangga sendiri.

Pengertian otonomi daerah menurut  peraturan perundang-undangan  yang berlaku adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

3). Prinsip Otonomi Daerah

a)      Otonomi adalah pemberian keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah secara mandiri (self governing) sesuai situasi, kondisi dan karakteristik Daerah dalam lingkup wilayah negara. Otonomi berkaitan dengan kemampuan Daerah untuk mengatur sendiri permasalahan Daerah yang merupakan kepentingan umum Daerah yang bersangkutan. Meskipun  demikian ada Daerah yang mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, ada yang memerlukan bantuan Pemerintah Pusat atau Daerah lain.

b)      Otonomi Daerah menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti bahwa daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

c)      Dalam menerapkan otonomi seluas-luasnya, didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, bertanggung jawab, dinamis dan serasi. Otonomi nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi daerah harus didasarkan pada faktor-faktor keadaan setempat yang memang benar-benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan mampu secara nyata mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap Daerah tidak selalu sama dengan Daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuannya untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang pada akhirnya  dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Otonomi yang dinamis dalam arti bahwa otonomi daerah tidak tetap, tetapi dapat berubah, bertambah apabila Pemerintah Pusat menambah penyerahan urusannya kepada Daerah, dan berkurang apabila urusan Daerah yang bersangkutan sudah menyangkut urusan Nasional atau Daerah tidak mampu lagi mengurusi urusan yang sudah diserahkan, maka urusan tersebut dapat ditarik menjadi urusan pusat kembali. Otonomi yang serasi dalam arti bahwa pelaksanaan pembangunan tetap dijaga keseimbangannya antara daerah dengan pemerintah pusat, dan jangan sampai terjadi ketimpangan satu daerah dengan daerah lain. Otonomi daerah harus mampu menjamin keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

d) Dalam menjalankan otonomi daerah, baik pemerintah pusat maupun daerah memegang teguh prinsip berkeadilan dan beradab, kegotong royongan membangun kesejahteraan daerah dan masyarakat, permusyawaratan dan meniadakan ketimpangan sosial ekonomi serta ketimpangan antar daerah.

4). Tujuan Otonomi Daerah

a)  Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan otonomi daerah adalah menjamin eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara mantap. Oleh karena itu, pemerintah pusat selalu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai macam pelimpahan kewenangan kepada daerah. Dalam menjamin eksistensi NKRI, pemerintah pusat perlu mengembangkan pola pengawasan yang sistematis dan efektif yang mampu meniadakan ekses yang dapat menganggu penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Pola pengawasan tersebut tetap dapat memberikan keleluasaan, kebebasan dan pengembangan dinamika sosial ekonomi dan politik daerah serta menempatkan daerah yang patut dihormati dan diakui memiliki hak dan kewajiban dalam turut menyelenggarakan pemerintahan nasional NKRI, untuk menghindari timbulnya gerakan separatisme dan terjadinya proses disintegrasi.

b)      Perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah.

Perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah berarti bahwa masyarakat daerah dilibatkan dalam perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan daerah akan membentuk mekanisme pemerintahan daerah yang realistis dan efektif.

c)      Perwujudan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial daerah.

Perwujudan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial daerah dengan memanfaatkan dukungan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menggarap potensi sumber daya daerah secara optimal, dengan dukungan kemampuan teknologi dan pendanaan dari pemerintah pusat dan investor, dalam kerangka keberhasilan pembangunan nasional.

d)  Pengembangan Kreativitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Daerah.

Pengembangan kreativitas dan dinamika SDM di daerah perlu dilakukan antara lain melalui motivasi politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi yang semuanya dapat didorong oleh penyelenggaraan otonomi daerah. Potensi daerah perlu ditampilkan dan dikembangkan dalam wujud kegiatan produktif secara profesional untuk menunjang pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat daerah. Pengembangan kreativitas SDM daerah juga mendukung terwujudnya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat atau daerah lain.

e)  Pengembangan Karakteristik Daerah

Karakteristik yang dimaksud adalah karakteristik daerah yang bersifat fisik seperti keadaan geologi dan letak geografi, maupun non fisik seperti keadaan sosial budaya (tatanan sosial, adat istiadat). Setiap daerah secara otonom dapat mengembangkan karakteristik daerah yang dapat dijadikan faktor penggerak  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

5). Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Otonomi Daerah

a).    Otonomi daerah diselenggarakan dalam rangka memperkokoh NKRI, bersendi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan disesuaikan dengan kondisi, situasi dan karakteristik daerah. Pemberian kewenangan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah harus bersendi kepada otonomi nyata, bertanggung jawab, dinamis dan serasi.

b).    Secara politis pemberian otonomi kepada daerah merupakan pelaksanaan dan pengembangan demokratisasi pemerintahan yang memungkinkan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

c).    Otonomi daerah merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan NKRI mengingat luasnya wilayah dengan keanekaragaman yang ada  serta luasnya rentang kendali pemerintahan.

d).   Otonomi daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya, dengan tetap menjaga terpeliharanya keserasian dan keseimbangan antara pusat dan daerah serta antar daerah.

e).    Otonomi daerah diselenggarakan dengan mengembangkan pola pengawasan yang memberikan keleluasaan, kebebasan dan pengembangan dinamika sosial ekonomi dan politik daerah, dilaksanakan secara sistematis dan efektif untuk meniadakan ekses yang mengarah timbulnya gerakan separatisme dan mencegah terjadinya proses disintegrasi.

f).     Otonomi daerah diselenggarakan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan daerah yang bertumpu pada aspek sosial budaya, adat istiadat dan kondisi karaktersitik lainnya, yang perlu didekati dengan toleransi dan diperlukan jaminan kelestariannya.

g).    Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar kepentingan yang mengacu pada kesejahteraan dan keadilan sosial dalam bentuk kehidupan yang lebih baik dan bertumpu pada sumber daya daerah yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan daerah.

h).    Otonomi daerah di Indonesia dapat berhasil apabila penyelenggara pemerintahan daerah (kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPRD) dan seluruh jajarannya secara konsisten melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, sesuai konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat, dengan :

(1)      Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada Pancasila, serta mempertahankan dan memelihara NKRI, dengan memahami, mendalami dan mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

(2)      Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengimplementasikan Pancasila harus mampu meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(3)      Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka mengimpelementasikan Pancasila harus mampu menerapkan semua sila-sila Pancasila demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(4)      Melaksanakan kehidupan berdemokrasi.

Dalam rangka mengimplementasikan Pancasila harus mampu menerapkan sila keempat Pancasila yaitu : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

  1. i. Hubungan Internasional

1).    Pengertian.

Semua bangsa di dunia merindukan terwujudnya sebuah kondisi internasional yang bebas dari penjajahan dan penindasan, bebas dari ancaman peperangan atau konflik bersenjata serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata tanpa melihat besar kecilnya suatu negara atau bangsa, atau singkatnya “merdeka, damai dan adil”.

Kerinduan tersebut masih menghadapi rintangan dan hambatan dalam realitas hubungan internasional, antara lain disebabkan karena setiap negara selalu mendahulukan kepentingan nasionalnya, sehingga dalam hubungan antar negara tidak memperhatikan kepentingan negara lain.  Kenyataan tersebut justru datang dari negara besar yang kuat dalam percaturan dunia.

Berdasarkan kenyataan tersebut, setiap negara harus semaksimal mungkin membangun kekuatan nasional yang tangguh untuk bisa bertahan diri (survival) secara terhormat di tengah percaturan internasional, agar kedaulatannya tidak diremehkan dan didikte oleh negara lain. Sebuah negara, bagaimanapun kecil dan lemahnya, untuk mempertahankan eksistensinya, harus memiliki ideologi nasional yang bebas, memperkuat kedaulatan dan otoritas politiknya, meningkatkan kualitas penduduknya, memperbaiki kapasitas pemerintahannya, meninggikan moril nasionalnya, dan bahkan kemudian membangun kekuatan angkatan bersenjatanya di samping memperkuat jajaran diplomasinya.

Untuk membangun kekuatan nasional dan ketangguhan eksistensinya agar bisa bertahan hidup secara terhormat, suatu negara tidak cukup hanya mengandalkan tradisi maupun kultur tinggi warisan bangsanya, tetapi harus memperhatikan perangkat fisik dan material negara yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan baik oleh Prof. Hans J. Morgenthau maupun oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

2). Konsep membangun kekuatan nasional

a)  Hans J. Morgenthau menekankan sembilan unsur penting untuk membangun kekuatan nasional suatu negara, ialah :

(1) Stabilitas geografi, bahwa kondisi geografi, letak strategis geopolitik dan batas wilayah teritori yang unik, sebagai modal kekuatan pertama;

(2) Kekuatan sumber daya alam, bahwa seluruh sumber daya alam, baik yang di darat, laut, udara maupun yang terkandung di dalam bumi, sangat menentukan daya tahan dan kekuatan negara, bila dikelola secara benar dan baik;

(3) Kapasitas industri, bahwa sumber daya alam tersebut harus dieksploitasi oleh penduduk yang terampil dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam kegiatan industri nasionalnya sehingga bisa membanjiri pasar global;

(4) Kesiapan militer, bahwa demi kekuatan defensibilitas, setiap negara berhak untuk membangun angkatan bersenjata yang kuat dan siap siaga setiap saat untuk mempertahankan negaranya;

(5) Kemampuan penduduk, bahwa penduduk warganegara, selain cukup kuantitasnya, harus berkualitas baik dalam segi moral, karakter, intelektual maupun kemampuan, untuk setiap saat siap apabila diperlukan negara dalam keadaan apapun;

(6) Karakter bangsa yang berkualitas, bahwa karakter bangsa yang berkualitas tinggi akan menjadi andalan bagi  kekuasaan negara dan kekuatan moril bangsa dalam menghadapi masalah domestik maupun global;

(7) Moril nasional yang kuat, bahwa semangat dan keberanian yang tinggi, di samping etika moralitas yang kuat dan kesiapsiagaan diperlukan dalam menghadapi semua tantangan dan gangguan yang mencoba menggoyang negara;

(8) Kualitas diplomasi, bahwa diplomasi yang berkualitas, diisi insan-insan genius yang dimiliki bangsa, selalu menjadi pengawal bagi sebuah negara berdaulat;

(9) Kualitas pemerintahan, bahwa sebuah negara yang kuat memiliki susunan dan mutu pemerintahan yang kuat, yang mampu mensinergikan sumber daya nasional yang kuat dengan kebijakan politik yang ditetapkan.

b). Lemhannas mengembangkan konsep Ketahanan Nasional (National Endurance) yang berisi daya keuletan (tenacity) dan daya tahan (resistence atau resilience). Konsep ini menyatakan agar bangsa Indonesia mampu mengembangkan kekuatan nasionalnya dengan mensinergikan delapan elemen (Asta Gatra), yang terdiri dari Tri Gatra dan Panca Gatra.

Tri Gatra yakni :

(1) Letak geografi negara,

(2) Keadaan dan kekayaan alam,

(3) Keadaan dan kemampuan penduduk; dan

Panca Gatra yakni :

(1) Ideologi Nasional,

(2) Politik,

(3) Ekonomi,

(4) Sosial dan Budaya,

(5) Pertahanan dan Keamanan (atau militer, angkatan bersenjata).

Apabila Morgenthau tidak mengemukakan unsur ideologi, Lemhannas menjadikan ideologi sebagai unsur pertama dalam Panca Gatra.

3). Kedaulatan Negara dan Konstitusionalisme.

Kedaulatan negara sebagai konsep modern yang mengedepan bersamaan dengan makin menonjolnya konsep Negara Bangsa diikuti dengan konsep geopolitik, melahirkan otoritas politik atau kekuasaan tertinggi yang diperlukan negara yang harus diakui sama derajat dengan negara lain. Dengan kedaulatan tersebut, sebuah negara berhak secara bebas, tanpa tekanan dari manapun membuat peraturan hukum dan konstitusinya bersumber dari rakyat yang mendiami teritori negara.

Kedaulatan negara memberikan legitimasi etika politik yang mandiri, berarti tidak ada  kekuasaan lain di atasnya, sekalipun itu kekuasaan dari Perserikatan Bangsa-bangsa atau gabungan kekuasaan negara adidaya. Kedaulatan memberikan hak bagi negara berdaulat memberlakukan Rule of Law di tengah pergaulan internasional. Berdaulat berarti memegang Legibus Solutus atau bisa menjalankan kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri. Hukum internasional mengakui kedaulatan tiap negara dan tanpa campur tangan negara lain, yang dikenal sebagai prinsip Impenetrability.

Dalam hubungan internasional prinsip diplomasi harus dijalankan sebagai perwujudan kedaulatan yang setara antar negara. Semua masalah antar bangsa  diselesaikan melalui perangkat diplomasi secara damai. Pergaulan internasional  juga menetapkan tiga prinsip tata krama pergaulan, yang harus dijadikan pedoman dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pertama,  prinsip kebebasan atau independence, bahwa setiap negara bebas mengatur dirinya dan dalam mengadakan perjanjian dengan negara lain. Dalam hal ini PBB berkewajiban menjaga kemungkinan intervensi atau pemaksaan kehendak dari bangsa lain. Kedua, prinsip persamaan atau equality, bahwa setiap negara memiliki soverenitas tertinggi, tidak dimungkinkan adanya subordinasi negara atas negara lain. Ketiga, prinsip kesepakatan pendapat atau unanimity, bahwa setiap negara, baik besar maupun kecil, memiliki kedudukan yang sedarajat dalam mengambil keputusan.

Kedaulatan suatu negara dapat hilang, ketika negara yang bersangkutan lengah menjaga dan tidak mampu mempertahankan eksistensi dirinya, sehingga kinerja politik sebenarnya menjadi hilang. Hal ini dapat secara temporer atau bahkan permanen, yang mengakibatkan fungsi kedaulatan berpindah di tangan negara lain.

Di samping kedaulatan yang sangat penting bagi sebuah negara, konstitusionalisme menduduki urutan penting berikutnya dalam masalah hubungan internasional.

Konstitusionalisme berakar dari bahasa Latin Constitutus, yang berarti membentuk atau menyusun bersama (Con = bersama, statuere = membentuk/menyusun). Sehingga konstitusionalisme berarti prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yang dalam negara demokrasi berdasar kemauan umum rakyat pemilih yang berdaulat. Konstitusi berperan sebagai pengawas dan pembatas bagi kekuasaan negara, serta sebagai pengawal berlakunya Rule of Law. Dalam ketata-negaraan modern konstitusionalisme menjadi karakteristik eksistensi negara bangsa. Karakteristik tersebut berupa jaminan terselenggaranya supremasi hukum, kebebasan dan persamaan hak, pemilihan umum secara reguler, sistem partai politik yang sehat, transparansi, kejujuran, akuntabilitas publik, dan lain-lain prinsip yang baik dan bermanfaat bagi rakyat, serta tidak adanya diskriminasi ras, gender maupun agama.

Dengan demikian, kedaulatan negara dan konstitusionalisme merupakan dua sisi dari satu mata uang yang menjadi ukuran kualitas dan kekuatan sebuah negara dalam hubungan internasional.

Kedaulatan dan konstitusionalisme sering dihubungkan dengan gerakan civil society dalam menyukseskan  terwujudnya HAM, yakni dihormatinya martabat manusia, ditegakannya hak dasar manusia  dan diwujudkannya keadilan sosial.

4).    Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Hubungan Internasional.

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia berketetapan tekad untuk “…… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”, berarti Indonesia akan secara aktif bersama bangsa-bangsa lain ingin mewujudkan dunia yang tertib, di atas landasan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tiga landasan ini sejalan dengan United Nations Universal Declaration of Human Rights yang lahir kemudian (1948).

a). Dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, bangsa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah pergaulan internasional, dalam mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di seluruh penjuru global. Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya bangsa Indonesia tidak memihak baik pada blok Barat maupun pada blok Timur. Sejarah membuktikan kebenaran prinsip ini, antara lain Indonesia mempelopori dan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 serta mempelopori terbentuknya ASEAN pada tahun 1967.

b). Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia merupakan filsafat yang mendasari sikap dan karakteristik bangsa Indonesia dalam melaksanakan hubungan internasional. Pedoman implementasinya adalah sebagai berikut :

Prinsip pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan landasan kuat pada pokok pikiran religiositas sebagai sumber moralitas dan kebaikan yang mendasari hubungan antar manusia dan antar negara. Prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk hubungan ko-eksistensi secara damai, harmoni dan membangun saling mempercayai.

Prinsip kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan landasan kuat pada pokok pikiran humanitas, yang juga telah menjadi pedoman moral sejalan dengan United Nations Universal Declaration of Human Rights. Apabila Ketuhanan dianggap sebagai sumber moral yang absolut, maka humanitas akan merupakan sumber moral yang relatif, artinya menurut hati nurani kemanusiaan juga sekaligus sebagai kesepakatan universal.

Prinsip humanitas juga mempersyaratkan adil dan beradab, artinya bahwa kehormatan manusia harus berlaku bagi semua tanpa diskriminasi rasial, agama, warna kulit, jenis kelamin, kelompok, status dan lain-lainnya. Perbuatan yang tidak manusiawi seperti kekerasan, penganiayaan, pembunuhan termasuk pembunuhan massal atau genocide, perilaku yang tidak mengenal peradaban, pemenjaraan tanpa proses hukum, penculikan, serta perbuatan lain yang melawan hukum dan hak asasi manusia, dalam pergaulan antar bangsa harus dicegah.

Prinsip ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan kuat pada pokok pikiran kebangsaan atau nasionalitas. Hal ini tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia tetapi juga bagi bangsa lain. Semua bangsa harus dapat hidup berdampingan secara damai, tidak dibenarkan saling mengintervensi, sehingga semua bangsa dapat mempertahankan hidup tanpa gangguan dalam persatuan global.

Dengan demikian implementasi prinsip ketiga ini memberikan dukungan kepada usaha PBB dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia serta kesejahteraan umat manusia.

Prinsip keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memberikan landasan kuat pada pokok pikiran soverenitas, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengandung arti bahwa demokrasi yang berlandaskan kedaulatan di tangan rakyat didasarkan pada kebenaran, ketepatan dan keadilan dari pemikiran, kebijakan dan pengetahuan manusia, sedang proses pencapaiannya melalui permusyawaratan dan atau perwakilan.

Prinsip kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan landasan kuat pada pokok pikiran sosialitas yakni semangat kebersamaan dalam kehidupan komunitas masyarakat, bangsa dan komunitas dunia dalam mewujudkan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan sosial.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan hubungan internasional, utamanya dalam pelaksanaan politik bebas aktif, mempersyaratkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni perangkat diplomasi yang handal termasuk diplomat genius, profesional, berdedikasi serta memahami dan menghayati konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam menunaikan tugasnya.

  1. j. Bidang  Hukum

1).    Pengertian

a). Hukum dan Perundang-undangan

Hukum adalah kumpulan ketentuan, ditetapkan oleh  otoritas pemerintahan atau kebiasaan masyarakat, yang mengatur warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketentuan tersebut bersumber dari kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, bersifat mengikat dan menuntut setiap warganegara untuk mematuhinya.

Hukum dapat tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hasil kesepakatan rakyat yang dirumuskan  melalui suatu proses legislasi dan kemudian berbentuk peraturan perundang-undangan, sedang hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang serta dipatuhi masyarakat. Legislasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan tata cara penyusunan undang-undang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

b). Negara hukum dan sistem hukum

Negara hukum adalah suatu negara yang mengatur segala kegiatan dan kehidupan warganegara serta kelembagaan pendukungnya bersendi pada hukum. Hal ini sesuai dengan faham konstitusionalisme, yakni pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi. Ciri negara hukum adalah

(1). Supremasi hukum, pembagian kekuasaan dengan kedudukan peradilan bebas (Supremacy of law)

(2). Asas legalitas, dalam arti kesamaan di depan hukum (Equality before the law)

(3). Pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights)

(4). Peradilan tata usaha negara.

Sistem hukum adalah seperangkat hukum yang mengatur segala pranata kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, yang membentuk suatu kesatuan yang utuh sedemikian, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar ketentuan, dan ketentuan yang lebih rendah merupakan derivasi dari ketentuan di atasnya. Sistem hukum ini biasanya mengikuti faham tertentu, ialah faham  anglosakson atau faham kontinental.

c). Kedudukan hukum dalam NKRI

Kedudukan hukum dalam NKRI adalah merupakan dasar, pedoman dan pengaturan dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2). Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila di bidang hukum

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila di bidang hukum mengharuskan pembuat undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan inspirasi dan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang. Dalam hal telah disepakati bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yang menjadi persoalan pokok adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial, konsekuensinya kita harus mengimplementasikan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap dan tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu bagi bangsa Indonesia mengimplementasi-kan Pancasila adalah suatu keharusan baik moral maupun yuridis.

Dalam hubungan ini kita diingatkan oleh kata-kata yang bijak dari Prof.Drs.Notonagoro, S.H yang berbunyi :

“Apabila pelanggaran moral Pancasila itu terus-menerus dilakukan banyak orang, akan merusakkan derajat hidup seluruhnya tidak hanya moral tetapi juga kultural, religius, sosial ekonomi dan akan tidak terhindar keburukan akibatnya bagi bangsa, rakyat dan negara”.

Ditinjau dari segi filsafat hukum, maka hukum digunakan untuk mencapai keserasian, kedamaian, dan keadilan. Dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah sendi keserasian hukum, maka harus terbukti bahwa keserasian tersebut memang terdapat dalam tiap-tiap silanya.

a). Keserasian dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mengungkapkan hubungan yang serasi antara Maha Pencipta dan ciptaan-Nya. Manusia yang mengakui dan yakin akan kebenaran Pancasila akan berikhtiar memantapkan dan tidak mengganggu hubungan yang serasi antara Maha Pencipta dan ciptaan-Nya. Karena itu wajarlah jika hukum tidak hanya menjadi pedoman hidup antar manusia, tetapi juga pedoman bagi berlangsungnya keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya.

b). Keserasian dalam sila Kemanusian yang Adil dan Beradab

Sila kedua menunjuk pada hubungan serasi antar manusia perseorangan, antar kelompok ataupun antara perseorangan dengan kelompok. Hubungan serasi tersebut harus mampu mewujudkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia secara adil dan beradab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijadikan sendi keserasian hukum, termasuk hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata serta aturan hukum yang tidak tertulis.

c). Keserasian dalam sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga Persatuan Indonesia maksudnya ialah persatuan suku, ras dan golongan yang menjelma menjadi satu bangsa, sehingga tidak dibenarkan satu sama lain saling meniadakan, tetapi harus membangun keserasian hubungan   sinergis sehingga dapat terwujud satu kesatuan bangsa dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional dimaksud merupakan kehidupan kebangsaan yang tidak sempit atau chauvenistic, melainkan benar-benar merupakan perwujudan  bhinneka tunggal ika dan membuka diri dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam hukum, sila ketiga ini diwujudkan dengan adanya prinsip faham unifikasi, terutama dalam Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Benda (zakenrecht) dan Hukum Pidana yang terjalin dalam suatu sistem hukum Nasional. Namun juga mengakui adanya prinsip faham pluralisme, khususnya dalam hukum keluarga dan hukum waris.

d). Keserasian dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat   kebikaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Sila keempat Pancasila mengamanatkan bahwa demi mempertahankan kesebersamaan dalam perbedaan diperlukan upaya untuk mencapai konsensus atau kesepakatan.

Apabila terjadi ketidakserasian antara kepentingan penguasa dan kepentingan warganegara yang pada dasarnya adalah ketidakserasian hubungan antara kekuasaan dan kepatuhan, maka harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

e). Keserasian dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila terarah pada tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara serasi rohaniah dan jasmaniah serta merata dan berkesinambungan.

Dalam hukum harta kekayaan atau hukum ekonomi harus diutamakan keserasian rohaniah dan jasmaniah serta keselarasan antara kebebasan dan ketertiban demi terwujudnya keadilan sosial.

  1. 2. Bidang Ekonomi

  1. Pengertian

Ekonomi diangkat dari kata Yunani oikonomia yang berarti keahlian mengurus (nemein) rumahtangga (oikos) secara bijaksana dan teratur. Selanjutnya dapat dirumuskan sebagai tindakan atau proses penciptaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi memusatkan perhatiannya pada masalah produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Demikian juga membahas masalah kegiatan dunia usaha, lapangan kerja, kesempatan kerja, serta rumah tangga manusia yang memproduksi, mengonsumsi dan membiayai hasil produksi yang  dimanfaatkannya. Kenyataan  yang selalu dihadapi dalam kehidupan ekonomi adalah, di satu pihak kelangkaan sumber daya termasuk sumber daya alam untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, di lain pihak kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pada hakikatnya ialah bagaimana mengatur agar persediaan (supply) dan permintaan (demand) dalam kondisi seimbang dalam hal ini persoalannya adalah bagaimana menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi, siapa yang akan mendapatkannya dan berapa jumlahnya. Ekonomi dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang dibuat secara sadar yang diaplikasikan dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan pemerintahan. Keputusan yang diambil pemerintahan negara untuk mengatur ekonomi disebut Ekonomi Normatif atau Politik Ekonomi. Ekonomi normatif menentukan pilihan yang jelas, disertai justifikasi tertentu tentang keuntungan sebagai  akibat pilihan tersebut. Dalam kaitan ini politik ekonomi bangsa Indonesia adalah ekonomi berdasarkan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan Pancasila sebagai panduan normatif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah merupakan pilihan yang tepat.

b. Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi.

1). Perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Bangsa Indonesia bertekad mengimplementasikan Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anak kalimat,  memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan amanat bagi bangsa Indonesia dalam membangun perekonomian nasional, guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia harus cerdas untuk mengolah sumber daya nasionalnya serta mengakses semua kemajuan dunia agar mampu menciptakan kesejahteraan umum yang terus berkembang ke arah kemajuan. Usaha menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa haruslah dilandasi lima faktor yakni : (1) Bebasnya bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan ekonomi. (2) Secara politik dan keamanan nasional, bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia harus dilindungi dari segala bentuk gangguan dan ancaman. (3) Kecerdasan kehidupan bangsa, baik individu maupun masyarakat harus terwujud. (4) Aktivitas bangsa untuk ikut serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. (5) Mengimplementasikan konsep, prinsip dan nilai Pancasila, sehingga keadilan sosial dapat terwujud secara sempurna.

2). Sistem Ekonomi Nasional.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan kebijakan politik ekonomi nasional, yang secara populer disebut masyarakat adil dan makmur. Kebijakan politik ekonomi nasional tersebut dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945, ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan Pasal 34 menegaskan : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional Indonesia menganut prinsip produksi harus dikerjakan oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang mengarah pada pembangunan negara kesejahteraan (Welfare State), dengan peran negara yang dominan. Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan akan efektif dengan bimbingan negara.

Lima peran negara yang sangat penting dalam proses perekonomian nasional, yakni : (1) Menguasai produksi yang penting bagi negara, (2) Menguasai seluruh kekayaan alam nasional, (3) Memeliharan fakir miskin dan anak-anak terlantar, (4) Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, (5) Menyediakan fasilitas dan pelayanan umum.

Semua kegiatan perekonomian nasional bermuara pada muara tunggal, yakni kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembangunan demokrasi ekonomi terdapat enam prinsip yakni : (1) Kebersamaan, sebagai intinya; (2) Efisiensi yang berkeadilan; (3) Berkelanjutan; (4) Berwawasan lingkungan; (5) Kemandirian; (6) Keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan nasional. Kemajuan yang dicapai oleh ekonomi bangsa tidak boleh membahayakan kesatuan nasional.

Sistem ekonomi nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menerapkan demokrasi ekonomi, menciptakan sebuah bangunan negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial yang dapat disebut sebagai the social justice state.

3). Kelembagaan Ekonomi Nasional.

Pokok pikiran Bung Hatta yang kemudian menjadi kesepakatan nasional menyatakan bahwa bangunan ekonomi nasional Indonesia terdiri dari berbagai pelaku ekonomi yang diwujudkan dalam kelembagaan ekonomi dengan kedudukan dan fungsi masing-masing yakni : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Pemerintah, (2) Koperasi yang dibentuk oleh rakyat maupun Pemerintah (3) Swasta kecil maupun besar, dan (4) Usaha perorangan, yang semuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Dalam mengimplementasikan demokrasi ekonomi, Pemerintah wajib menjadi motor perekonomian Indonesia. Dalam hal ini dapat dibentuk kelembagaan ekonomi campuran antara BUMN dan swasta. Industri rakyat dipacu pelaksanaan dan pertumbuhannya di samping terus memacu pekerjaan publik yang dilaksanakan Pemerintah, seperti perlistrikan, gas, air minum, kereta api, pos dan telekomunikasi, perbankan, pertambangan, serta pengelolaan kekayaan alam lainnya. Usaha koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) didorong untuk mengembangkan diri, misalnya dibantu dengan permodalan, keahlian dan pengelolaan serta dikembangkan melalui sistem kemitraan. Pengawasan pemerintah terhadap dunia usaha dilaksanakan melalui peraturan pembentukan perusahaan, koordinasi, bimbingan produksi, peraturan ketenagakerjaan, serta jika diperlukan pengendalian harga dan lain-lainnya, dengan tetap memperhatikan efisiensi dalam perekonomian.

Khusus mengenai koperasi, sebagai soko-guru ekonomi nasional dan menjadi gerakan nasional yang diperingati setiap tahun, memang dimaksudkan untuk mengangkat perekonomian Indonesia yang masih terpuruk sampai saat ini. Koperasi Indonesia berfungsi ganda, yakni sebagai kegiatan ekonomi, dan sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlu sikap baru yang lebih tegas, agar koperasi bisa berfungsi efektif sebagai lembaga ekonomi masyarakat, dengan lebih menitik beratkan bobot ekonominya, misalnya dengan lebih menanamkan jiwa entrepreneurship atau kewira-usahaan. Pemerintah wajib mengembangkan koperasi menjadi lembaga ekonomi nasional Indonesia yang oleh Prof. Mubyarto disebut sebagai ekonomi kerakyatan.

Usaha besar maupun konglomerasi, baik yang dijalankan Pemerintah melalui BUMN maupun usaha swasta korporasi harus memperhatikan terwujudnya kesejahteraan rakyat, bukan untuk kelompoknya sendiri, bukan hanya profit making dan private property, tetapi juga harus memperhatikan terwujudnya keadilan sosial, misalnya dengan menyelenggarakan jaminan sosial, maupun bentuk-bentuk lain yang saling menguntungkan.

Mengenai kegiatan pasar, harus dikaitkan dengan negara kesejahteraan yang dibangun bangsa Indonesia. Pasar harus berfungsi sebagai pencipta ekonomi kesejahteraan sosial. Indonesia dengan The Social Justice Sate-nya, seharusnya mampu secara komprehensif dan seimbang menempatkan tiga pelaku ekonomi nasional yakni BUMN, perusahaan swasta dan koperasi, untuk bersama-sama mendukung program perekonomian nasional sesuai dengan aturan main yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila.

4). Operasionalisasi kebijakan perekonomian nasional

a)      Kebijakan perekonomian nasional mengacu pada efektivitas ekonomi pasar, dengan tetap menjaga terwujudnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya ekonomi kesejahteraan berkeadilan sosial adalah bentuk campuran dari pola kegiatan pasar yang seimbang dengan peran tegas pemerintah dalam mengatur perekonomian nasional. Pemerintah berperan untuk mengarahkan perekonomian nasional termasuk peran pasar. Peran pasar dalam alokasi sumber daya alam, produksi barang dan jasa, penyediaan SDM berkualitas, peluang kesempatan kerja yang luas, daya saing yang cukup tinggi sampai ke tingkat percaturan global, penjagaan keseimbangan supply dan demand dalam pasar yang kompetitif, harus berjalan seiring dengan peran pemerintah dalam menata sarana umum, meredistribusi kekayaan nasional, penyediaan kompensasi dan jaminan sosial, penyelenggaraan pelayanan publik maupun segala usaha pemberantasan kemiskinan. Oleh karenanya akan selalu terdapat hubungan keterkaitan yang erat antara  pasar dan pemerintah.

b)      Eratnya hubungan keterkaitan antara peran pasar dan peran pemerintah serta tanggung jawab negara, diaktualisasikan dengan : (a) Tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan meningkatkan pemerataan hasil pertumbuhan. (b) Perbedaan penghasilan perorangan tetap dimungkinkan, selama perbedaan tersebut mampu memberikan kemanfaatan bagi yang kurang beruntung, sebagai beban tanggung jawab sosial. (c) Peran pemerintah atau negara tidak bertentangan dengan hukum ekonomi, namun mampu secara baik mengatur terselenggaranya kesejahteraan yang berkeadilan sosial. (d) Setiap pelaku ekonomi baik perorangan maupun lembaga ekonomi memiliki peluang yang sama untuk memperoleh akses terhadap kelangkaan sumber daya yang tersedia, di samping berkewajiban menanggung beban sosial yang seimbang dengan manfaat yang diperoleh. (e) Berpihak kepada yang kurang beruntung, tidak harus berarti merugikan bisnis masyarakat mapan, tetapi mengacu pada pemberdayaan potensi SDM secara optimal.

c)      Peran pemerintah dan negara : (a) Menyediakan pelayanan dan sarana bagi kemanfaatan publik, seperti energi, air minum, transportasi umum, pertambangan dan industri strategis. Pembiayaan melalui APBN, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. (b) Menjaga APBN agar tetap seimbang, sehingga dapat menciptakan kondisi perekonomian yang sehat bagi investasi dan usaha. (c) Menyelenggarakan pemerataan pendapatan nasional secara adil, menjaga kestabilan ekonomi makro dan fasilitas pengembangan ekonomi mikro.

Karena peran pemerintah dalam menata kehidupan perekonomian nasional begitu besar, maka sangat diperlukan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

d)     Tiga pelaku ekonomi nasional, BUMN, usaha swasta dan koperasi, didorong dan dipacu sama kuat secara proporsional, sehingga mempunyai peluang yang sama dalam meningkatkan kemampuan secara vertikal maupun horizontal, dengan fokus masing-masing, antara lain : (a) BUMN, pada penciptaan barang dan jasa bagi kepentingan publik, sarana umum, industri strategis, dan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (b) Usaha swasta nasional, pada kegiatan perdagangan dan industri umum yang belum di tangani BUMN, kegiatan investasi yang padat modal serta teknologi tinggi, termasuk kegiatan ekspor maupun impor, juga penanganan bisnis skala global. (c) Badan-badan koperasi, pada kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama, sebagai penyangga ekonomi berkeadilan, menyerap sebanyak mungkin SDM yang terus ditingkatkan mutunya, bergerak dari usaha mikro, menengah secara kooperatif, dan berpeluang meningkat pada usaha besar sampai raksasa, melalui tabungan yang dibangun bersama.

Ketiga badan usaha tersebut, dengan semangat menyukseskan negara kesejahteraan perlu terus meningkatkan potensi entrepreneurship masing-masing, terus meningkatkan pencarian pemupukan modal investasi demi masa depan yang lebih gemilang.

e)      Pengembangan ekonomi nasional memperhatikan lingkungan hidup dengan memelihara kelestarian alam dan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk menjaga kesehatan lingkungan kerja sehingga tercapai kondisi usaha yang berkualitas dan kehidupan masyarakat yang sehat.

  1. 3. Bidang Sosial Budaya

  1. Pengertian

Kebudayaan dalam arti luas adalah keseluruhan ide, aktivitas dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada naluri, yang menjadi milik bersama untuk menciptakan kemudahan hidup, diwariskan melalui proses sosialisasi dan transformasi.

Sosial budaya merupakan salah satu bidang kehidupan manusia dalam mengembangkan kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup manusia khususnya dalam memenuhi kepuasan batiniah, material dan sosial.

Sejak abad ke-20 dengan terjadinya keanekaragaman yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa di negara-negara berkembang, masyarakat dunia mengakui bahwa keanekaragaman sosial budaya atau pluralisme merupakan masalah yang hakiki. Masyarakat pluralistik adalah masyarakat yang terdiri atas sejumlah golongan suku bangsa yang terwujud dalam satuan-satuan masyarakat dengan kebudayaannya yang berdiri sendiri, dan menyatu menjadi bangsa dalam sebuah negara.

Masyarakat Indonesia digolongkan sebagai masyarakat pluralistik, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus diwujudkan dalam membangun jiwa kebangsaan yang kuat, berdiri di atas perbedaan kultur, agama, adat-istiadat, ras, etnis dan bahasa. Keanekaragaman tersebut tidak boleh meretakkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Itulah bentuk kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang juga mewarnai kehidupan bidang politik, ekonomi dan keamanan nasional.

b. Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya

1).    Bangsa yang berbudaya Pancasila adalah bangsa yang berpegang pada prinsip religiositas, pengakuan bahwa manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia hendaknya mampu menempatkan diri secara tepat dalam hubungan dengan Tuhannya. Pertama ia harus yakin akan adanya Tuhan sebagai kekuatan gaib, yang menjadikan alam semesta termasuk manusia, yang mengatur dan mengelolanya sehingga terjadi keteraturan, ketertiban dan keharmonian dalam alam semesta. Kedua, sebagai akibat dari keyakinannya itu, maka manusia wajib beriman dan bertakwa kepada-Nya, yakni mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

2).    Bangsa yang berbudaya Pancasila berpandangan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan dikaruniai berbagai kemampuan dasar, dengan kapasitas rasional dan memiliki hati nurani, yang membedakan manusia dari makhluk lain ciptaan Tuhan. Kemampuan dasar tersebut adalah cipta, rasa, karsa, karya dan budi luhur. Di samping itu manusia juga dikarunia kebebasan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Dengan kemampuan ini manusia dapat memahami segala hal yang berkembang di sekitar dunianya, mampu menangkap maknanya, mampu memberikan penilaian dan selanjutnya menentukan pilihan terhadap hal-hal yang akan dilaksanakan atau dihindarinya, yang harus  dipertanggung jawabkan.

3).    Bangsa yang berbudaya Pancasila menghendaki berlangsungnya segala sesuatu dalam suasana yang selaras, serasi dan seimbang. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila setiap warga masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya, menyadari akan peran, fungsi dan kedudukannya sesuai dengan amanah Tuhan Yang Maha Esa.

4).    Dalam menunjang hidup manusia, Tuhan menciptakan makhluk lain seperti makhluk jamadi, makhluk nabati, dan makhluk hewani baik di darat, laut maupun udara, untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan penuh kearifan. Segala makhluk tersebut perlu didudukkan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya, peran dan kedudukannya dalam menciptakan harmoni, dan kelestarian ciptaan-Nya. Setiap  makhluk mengemban amanah dari Tuhan untuk diamalkan dengan sepatutnya.

5).    Di samping kemampuan dasar tersebut di atas, manusia juga dikaruniai oleh Tuhan dengan nafsu, akal dan kalbu yang merupakan pendorong dalam menentukan pilihan dan tindakan. Tanpa nafsu, akal dan kalbu tersebut maka manusia sekedar sebagai makhluk nabati, yang tidak memiliki semangat untuk maju, mencari perbaikan dan kesempurnaan dalam hidupnya. Dalam memanifestasikan nafsu tersebut maka perlu dipandu oleh akal dan budi luhur, sehingga pilihan tindakan akan menjadi arif dan bijaksana. Di sini letak martabat seorang manusia dalam menentukan pilihannya; dapat saja yang berkuasa dalam menentukan pilihan ini adalah hawa nafsu, sehingga pilihan tindakannya menjadi bermutu rendah; dapat pula pilihan ini didasarkan oleh pertimbangan akal sehat dan dilandasi oleh budi luhur dan bimbingan keyakinan agama, sehingga pilihan tindakannya menjadi berbudaya dan beradab.

6).    Bangsa yang berbudaya Pancasila menciptakan masyarakat yang demokratis, suatu masyarakat yang pluralistik, menghargai segala perbedaan yang dialami manusia,  menghargai perbedaan pendapat, sportif, yang pada akhirnya bermuara pada suatu masyarakat yang selalu mengutamakan kesepakatan dalam menentukan keputusan bersama, dan selalu mematuhinya. Keputusan bersama ini dapat berupa kesepakatan yang bersifat informal, sosial maupun kultural oleh masyarakat, dapat pula bersifat formal maupun yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang anggotanya menjunjung tinggi kesepakatan bersama dan menjunjung tinggi peraturan hukum. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dan warga masyarakat sama-sama mematuhi hukum sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing.

7).    Bangsa yang berbudaya Pancasila menghargai harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain hak asasi manusia dijunjung tinggi. Manusia didudukkan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak-hak sipil dan politik warga masyarakat dihormati, demikian pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi warganya maka akan tercipta keadilan, kesetaraan gender, kebenaran dan keutamaan hidup, nilai yang sangat didambakan. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang berbudaya dan beradab.

8).    Bangsa yang berbudaya Pancasila menuntut berlangsungnya disiplin, transparansi, kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam segala penyelenggaraan kehidupan. Dengan nilai-nilai tersebut akan tercipta keteraturan, ketertiban, ketentraman, kelugasan, saling percaya mempercayai, kebersamaan, anti kekerasan dan kondisi lainnya yang memperkuat kesatuan dan persatuan masyarakat sehingga terhindar dari berbagai penyimpangan termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme dalam berbagai penyelenggaraan kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan.

9).    Bangsa yang berbudaya Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat. Berbagai kepentingan ini perlu diatur begitu rupa sehingga tercipta ke-harmonian.

  1. 4. Bidang Keamanan Nasional
    1. Pengertian

1).    Penggunaan istilah keamanan selama ini mempunyai konotasi tertentu dengan pengertian yang sempit, dalam hal ini hanya dikaitkan dengan fungsi kepolisian khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat. Hakikatnya keamanan nasional (national security),  mempunyai makna yang luas, menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara, merupakan masalah yang amat kompleks dan penuh dengan ketidakpastian, oleh karena itu harus dikelola secara terus menerus tiada hentinya.

Penyelenggaraan keamanan nasional (kamnas) bertujuan untuk menjamin terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, agar mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan kamnas merupakan fungsi negara, diwujudkan dalam fungsi pemerintahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

a)      Penegakan hukum dan ketertiban umum (Law and Order), untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dari berbagai pelanggaran dan kejahatan melalui penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum ;

b)      Keselamatan publik (public safety) dan perlindungan masyarakat (community protection), untuk terjaminnya kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat melalui upaya mencegah, melindungi, menanggulangi dan merehabilitasi akibat berbagai wabah, musibah, malapetaka, bencana alam, bencana buatan dan kerusakan akibat perang ;

c)      Keamanan dan ketertiban masyarakat (public security), untuk terjaminnya kenyamanan dan kedamaian masyarakat ; dan

d)     Pertahanan negara (national defence) untuk terjaminnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman baik militer maupun non-militer.

2).    Dengan pengertian yang benar tentang kamnas, dapat pula difahami bahwa ancaman terhadap NKRI dapat berupa ancaman militer atau ancaman bersenjata dan ancaman non militer, walaupun keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan secara hitam putih. Pengklasifikasian ancaman hanya dimaksudkan untuk optimalisasi penanganannya (pencegahan, penindakan dan rehabilitasi), dengan penetapan unsur penanggung jawab utamanya.  Penyelenggaraan kamnas dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara optimal, apabila dikembangkan suatu sistem keamanan nasional (national security system), yang mengacu pada karakteristik geografi Indonesia, sebagai negara kepulauan (archipelagic nation state), yang memiliki wawasan nasional yakni Wawasan Nusantara, dengan tetap memperhatikan hukum internasional, serta mampu mewujudkan ketahanan nasional. Untuk itu seluruh potensi dan kekuatan kamnas, baik militer maupun non-militer perlu didayagunakan secara menyeluruh, terpadu dan sinergik.

  1. Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam bidang Kamnas

1).   Sistem keamanan nasional (siskamnas) yang dikembangkan harus melibatkan seluruh potensi bangsa. Setiap ancaman, baik militer maupun non-militer, harus dihadapi oleh seluruh komponen bangsa secara proporsional sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Siskamnas yang demikian itu biasa disebut sebagai Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Keterlibatan seluruh potensi bangsa sekaligus menggambarkan suatu bentuk persatuan dan kesatuan bangsa sebagai aktualisasi prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sishankamrata pada hakikatnya juga sebagai salah satu bentuk aktualisasi konsep inklusivitas gotong-royong atau kekeluargaan dalam masyarakat bangsa Indonesia yang pluralistik, secara dinamik disesuaikan dengan perkembangan teknologi pendukungnya.

2).     Penyelenggaraan Sishankamrata yang melibatkan seluruh potensi bangsa tersebut harus diatur dengan peraturan perundang-undangan tentang Kamnas, yang meliputi antara lain tentang : POLRI, TNI, Mobilisasi dan Demobilisasi, tugas bantuan TNI kepada POLRI, Komponen Kekuatan Kamnas lainnya sesuai kebutuhan, Anti Terorisme, Intelijen Negara, Penanggulangan Bencana Alam, dan lain sebagainya.

3).      Sishankamrata yang melibatkan seluruh warga negara harus diselenggarakan bersamaan dengan upaya pengembangan nation and character building, yaitu menumbuh kembangkan jiwa kebangsaan pada setiap warga negara sehingga timbul kesadaran akan hak dan kewajiban bela negara sebagai suatu kehormatan dan kebanggaan.

4).      Pengambilan keputusan nasional tertinggi merupakan fungsi, tanggung jawab dan wewenang Presiden, dalam kondisi normal dan terutama dalam kondisi kritis, akan lebih optimal apabila pengambilan keputusan tersebut dibantu oleh suatu institusi yang melekat pada Presiden. Institusi ini dapat sebagai lembaga Persidangan yang dipimpin atau diketuai Presiden dan dapat diberi nama Dewan Keamanan Nasional (national security council). yang keanggotaannya terdiri dari anggota inti para Menteri (ex-officio) dibantu oleh unsur birokrasi yang dipandang perlu oleh Presiden. Dewan keamanan nasional (Wankamnas) agar dapat berfungsi secara optimal, perlu difasilitasi oleh Kantor di bawah Presiden, yang selalu siap dengan berbagai informasi terkini yang berkembang seputar masalah Kamnas. Kantor ini dapat berupa Sekretariat Jenderal (Setjen) yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen), merupakan pejabat setingkat Menteri, yang dapat sekaligus merangkap sebagai penasihat Presiden tentang Kamnas. Sekjen Wankamnas mengkoodinir para pakar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan kepolisian yang sepenuhnya ditunjuk oleh Presiden, didukung oleh staf administrasi dan logistik.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara ini dimaksudkan agar konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila  dapat diaktualisasikan oleh setiap warganegara terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman Umum ini dapat dipakai sebagai acuan perumusan berbagai kebijakan publik, agar tujuan implementasi Pancasila dalam segenap bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapat secara bertahap terwujud sehingga masyarakat, bangsa dan negara dapat mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk penerapan Pedoman Umum ini secara langsung pada setiap pemecahan permasalahan aktual yang berkembang, perlu disiapkan pedoman khusus sebagai derivasi dari Pedoman umum yang disesuaikan dengan sasaran, kebijakan dan strategi  dengan melibatkan institusi yang kompeten dan terkait dengan permasalahannya.

Untuk itu semua, diperlukan komitmen yang kuat, kerja keras dengan penuh kearifan dari segenap komponen bangsa, demi terwujudnya masa depan yang cerah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai penutup, kiranya tepat sekali dikutipkan bagian dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut :

“Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realiteit, …. janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya ialah perjuangan, perjuangan, sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak ! Bahkan saya berkata : di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila ….”

Pedoman umum ini dipersembahkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan yang ke-60 dan semoga bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selamat berjuang !

TIM EDITOR

Narasumber : Soeprapto

Ketua           : Pranowo

Anggota       : M. Syafa’at Habib

Ny. Roch Budiati Suroso

Hernowo Hadiwonggo

B. Parmanto

Catatan :

Naskah awal dipersiapkan oleh seluruh anggota LPPKB

DAFTAR PUSTAKA

Ananda B. Kusuma, Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta, 2005.

Anderson Martin, Phd, The Political Economyof Welfare Reform in the United States, Stanford University & Columbia State University, 1978.

Andrew J. Hoffman, Phd. Prof. From Heresy to Dogma, An Institusional History of Corporate Environmetalism, The Lexington Press, 1997. Library of Congress, USA.

Bambang Noorsena, Religi dan Religiositas Bung Karno – Keberagaman Mengokohkan ke Indonesiaan, Bali Jagadhito Press, Denpasar Bali 2001,

Binder, Leornado, James S., Colman, Joseph La Palombara, Lucian W. Pye, Sindey Verba and Myran Weiner, Crisis and Sequences in Political Development, Pricenton University Press, 1971.

Canterbury E. Ray, The Making of Econimics, Wadworth Publishing Coy, Library of Congress, Belmont California, 1987

Corwin Edward S, Corwin on the Contitution,Princeton University, 1963.

Delia Noer, Prof. Biografi Politik Mohammad Hatta, LP3ES, Jakarta,1990.

Donald Eugene Smith, Prof., of Political Science, University of Pensylvania. Religion, Politics and Social Change in the Third World. The Free Press, N.Y., Collier Mc. Millen Ltd, London, 1971,

Duchacek, Ivo D., Prof. in Politics, Rights and Liberties, World Today, Constitutional Promis and Reality, Halliday Lithograph, N.Y. USA. 1973.

Edward, Richard C., and Michael Reich, and Thomas E. Weisskoff, The Capitalist System, A Radical Analysis of American Society, Prentice Hall International, UK Ltd. London, Sydney, Tokyo, Canada, India, Singapore, Wellington. 1986.

Hartojo Kadjat, Harry Tjan Silalahi dan Hadi Susanto, Nalar dan Naluri, Tujuhpuluh Tahun Daoed Joesoef, Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta 1996.

Hasil lokakarya nasional tentang Implementasi Pancasila dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPKB bekerjasama dengan Yayasan Sinar Wijaya Indonesia Cs, di Jakarta tanggal 9 Oktober 2004.

Hasil semiloka nasional tentang Aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk Panduan Umum Kehidupan Masyarakat dalam Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan LPPKB bekerjasama dengan LKPKB di Jakarta tanggal 13 Oktober 2003.

Hasil seminar nasional tentang Kapasitas Pancasila dalam Menghadapi Krisis Multidimensi yang diselenggarakan LPPKB di Jogyakarta tanggal 5 April 2003.

Hertz Noreena, Dr., The Silent Takeover, Global Capitalism and the Death of Demoracy, Harper Callins Publisher Inc. N.Y. 2003.

Hook Sidney, Humanist Philosophy, S. Hook, Philosopher of Demoracy and Humanism, By Paul Kurtz, 1983.

Ikhsan, Mohammad, Chris Maning dan Hadi Susastro, Delapanpuluh Tahun Mohammad Sadli – Ekonom Indonesia di Era Politik Baru, Penerbit  Kompas, Jakarta, 2002,

Katoppo Aristides, Delapanpuluh Tahun Bung karno. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994

Leftwich, Richard H. & Ansel M. Sharp. Economics of Social Issues, Business Publication Inc., Plano, Texas. 1974-1982, Library of Congress, Catalog Card 81-70520.

Merk, Ronald L., Prof., Smith, Marx and After, Ten Essays in the Development of Economic Thoubhts, John Witey & Sons, New York, and Chapman & Hall, London 1977

Moerdiono dkk, Citra Negara Persatuan Indonesia, BP-7 Pusat, Jakrta 1996.

Moerdiono dkk, Disunting Oetojo Oesman, SH dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi, BP-7 Pusat 1996,

Morgenthau, Hans J., Prof. & Prof. Kenneth W. Thomson, Politics Among Nations, The Strunggle for Power and Peace, Miller Center of Public Affairs., Sixth Edition, By Alfred A. Knopf. Inc. 1978.

Mubyarto, Prof. Ekonomi Pancasila, Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2002.

Pamoe Rahadjo dan Islah Gusmian, Bung karno dan Pancasila, Galang Press 2002.

Schnitzer, Martin C., Prof. of Management, and James W Nordyke, Comporative Economic System, New Mexico State University, 1983.

Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta, 1995.

Steiner, Henry J. Prof. of Law, and Prof. Philip Alston, International Human Rights in Contexts (Law, Politics, Moral), Harvard University, Europen University Institute, Plorence. 2000.

Stiglitz, Joseph E., Nobel Price Winner in Economics, Globalization and its Discontents WW Norton & Company, New York – London 2003..

Swasono Meutia Farida, Bung Hatta, pribadinya Dalam Kenangan, Penerbit Sinar Harapan dan Universitas Indonesia 1981.

Tiga Undang-Undang Dasar RI, UUD RI 1945, Konstitusi RIS 1950 dan UUDS 1950, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Tsurutami Taketsugu, Prof. The Politics of National Deveopment – Political Leadership in Transitional Societies, Washington State University, 1973.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Williams, Robin M. Jr., Prof., Mutual Accommodation – Ethnic Conflict and Cooperation, University of Minnesota Press, Mineapolis, 1974.

About these ads
Explore posts in the same categories: Pancasila

2 Comments on “PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA”

  1. LIA Says:

    Lengkap dan informatif banget blog nya,terimakasih :)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers

%d bloggers like this: