Ideologi

KRITISISME IDEOLOGI NASIONAL

MENGATASI

KRISIS MULTI DIMENSI

Istilah kritik dari kata-kata Latin Cristicus atau Yunani Kritikos, mempunyai arti “Keputusan” atau “Keahlian dalam menilai sesuatu dengan ukuran atau kriteria tertentu”. Sedang kritisisme adalah seni atau kemampuan manilai atau bahkan untuk memutuskan secara kritis sesuatu rangkaian perbuatan yang terjadi. Tulisan ini mencoba meletakkan Ideologi Nasional kita, tegasnya Pancasila, yakni peninggalan sejarah para pendiri bangsa ini, sebagai acuan untuk melakukan kritisisme terhadap krisis multi dimensi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Sedang pengertian krisis (Yunani “krisis” dari akar kata “krino” berarti hal yang memisahkan atau menentukan), berarti perubahan yang terjadi pada suatu penyakit tertentu yang memberikan indikasi penyembuhan atau malahan kematian, dengan pengertian lain “Keadaan yang menentukan dari suatu kejadian atau suatu “Turning point”.

Selanjutnya sebagai dasar tulisan ini ialah “TAP MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 yang telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Disebutkan dalam Pasal 1 TAP ini, bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”. Seterusnya dalam catatan akhir TAP ini disebutkan :……bahwa Dasar Negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna Ideologi Nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.

Uraian ini akan kami fokuskan pada enam pokok permasalahan ialah : “Arti Ideologi, Ideologi Nasional, Model Pemerintahan Modern, Indonesia (NKRI) Negara berideologi Pancasila, Dimensi Krisis yang sedang dihadapi, dan Fungsi Ideologi Nasional menghadapi aneka krisis”.

I. ARTI IDEOLOGI :

Dari segi bahasa “ideologi” dari kata-kata Latin “Idea” atau Yunani “Idein” yang berarti “Pemikiran, Konsepsi, Keyakinan, Pendapat, Gambaran Mental atau Rencana”, dan logos berarti : “Pengetahuan, alasan, Ilmu atau Pengetahuan”, sehingga dapat diartikan bahwa Ideologi adalah (menurut Lexicon Webster Dictionary) : (1) Sebuah sistem tertentu tentang pemikiran terutama mengenai masalah sosial dan politik. (2) Ilmu pengetahuan tentang pemikiran dan cara pemahamannya, “Science of Ideas”.

Dibidang filsafat dan politik kemudian ideologi memiliki arti lebih luas namun tertentu sifatnya dan sangat normatif. Dalam “The Oxford Companion to Philosophy” diberikan definisi sebagai berikut : “A collection of beliefs and values held by an individual or group for other than firely epistemistic reasons” (sebuah untaian kekayaan dan nilai yang diyakini seseorang atau kelompok untuk dijadikan lebih dari sekedar alasan-alasan pengetahuan murni). Ini berarti bahwa ideologi bisa beranekaragam isinya tergantung para pemiliknya, sedang terbentuknya jelas akan dipengeruhi oleh situasi atau kondisi setempat ketika ideologi itu terbentuk serta kepentingan para pembentuknya sendiri. Ideologi karenanya bisa bersifat sangat sempit dan personal dan ditempat lain bisa sangat luas cakupan materi maupun tempo waktunya. Ideologi bisa hanya sebagai pegangan pribadi seseorang maupun jadi pedoman kelompok masyarakat, bahkan sebuah “Negara-Bangsa”.

Selanjutnya ideologi setelah mantap dalam pembentukannya akan berfungsi normatif yang bisa mengikat masyarakat luas. Penggunaan ideologi secara normatif akan melibatkan dua elemen pokok : (1) Unsur penyebar-luasan keyakinan dan nilai ideologi untuk mengarah pada stabilisasi dan legitimasi. (2) Unsur yang mengandung keyakinan dan nilai ideologis sebagai symbol kritisisme menghadapi masalah yang berkembang. Untuk itu maka pakar politik Jurgen Habermas menekankan perlunya sebuah ideologi untuk tetap membuka diri dan bisa selalu terbuka bagi diskusi. Sedang sosiolog Karl Mannheim mengemukakan adanya fungsi sosial ideologi, yakni selalu siap menghadapi perubahan yang terjadi terus-menerus dalam masyarakat atau akan bisa mengurangi kemungkinan munculnya nilai-nilai yang mulai menampakkan konflik kemasyarakatan (Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interests, Boston 1971; dan Karl Mannheim, Ideology and Utopian, London 1946).

II. IDEOLOGI NASIONAL :

Ketika sebuah Negara –bangsa terbentuk , maka individu meleburkan diri, bahkan kelompok masyarakat dan komunitas yang berlatar belakang kepentingan, etnis maupun agama bergabung dalam sebuah “ Bangunan nilai besar atau Supreme Value “ yang bernama Negara – bangsa dalam sebuah konsep menyeluruh yang harmonis dalam kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial berkumpul dalam sebuah kelompok yang sangat besar, maka lahirlah sebuah raksasa kepribadian baru yang tidak lagi bersifat egoistik perorangan maupun kelompok kemudian membentuk sebuah moralitas bersama. Negara – bangsa yang ternyata sanggup menampung begitu banyak jenis pelayanan masyarakat menghasilkan kesepakatan baru berisi keyakinan politik dan nilai moral bersama Ideologi Nasional, yang lahir dari sebuah kontrak sosial mengisi sebuah “ Ideal State “.

Dalam Negara – bangsa ini inti sari demokrasi yang berupa kebebasan , persamaan dan keadilan dijalankan bagi seluruh anggauta atau warga yang isinya tentu sangat pluralistik, artinya heterogin, sedang makin besar sebuah Negara – bangsa akan makin besar pula kemungkinan heterogenitas warganya. Untuk itu diperlukan sebuah pengikat atau “An artificial chain“ yang bisa mempersatukan seluruh bangsa dalam sebuah entitas yang utuh, pengikatnya ialah Ideologi Nasional, tidak hanya sebagai cultural bond atau ligatur tetapi sekaligus sebagai landasan berdirinya Negara-bangsa, bahkan akan memberikan arah kemana sebuah bangsa akan dibawa . Salah seorang founding fathers NKRI Ir. Soekarno atau Bung Karno menamakan ideologi nasional itu sebagai “ Landasan statis suatu negara dan sekaligus sebagai leidster yang dinamis “.

Indonesia yang lahir sebagai Negara Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara RI dan ideologi nasional bangsa Indonesia. Ir. Soekarno menekankan pentingnya Pancasila sebagai berikut : (1) Pancasila sebagai pemersaan kesatuan jiwa Indonesia, (2) Pancasila sebagai manifestasi persatuan bangsa dan wilayah Indonesia, dan (3) Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia dalam penghidupan nasional dan internasional.

Maka Pancasila selain sebagai “Cultural Bond” adalah juga sebagai manifestasi integrasi nasional dan sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan ideologi nasional ini, maka bangsa Indonesia akan sanggup mengatasi segala problema kehidupan nasionalnya bahkan dalam percaturan internasional. Prof. Dr. Prijono menyebut Pancasila sebagai Moral Nasional (dalam seminar Pancasila 1945), bahwa dengan Pancasila maka bangsa Indonesia menegakkan moral bangsa, dengan itu maka bangsa bersikap dalam kehidupan nasional maupun dalam pergaulan global.

Berbicara tentang negara yang ideal, Aristoteles dalam teori politiknya menitik-beratkan adanya otoritas politik pada masyarakat politik dengan tujuan untuk menciptakan “Kehidupan yang terbaik bagi semua”. otoritas tersebut didasarkan pada terselenggaranya pemerintahan konstitusional yang meletakkan supremasi hukum di atasnya. Hukum dianggap sebagai reason yang tidak terpengaruh oleh keinginan. Hal ini sebenarnya sesuai dengan kehormatan manusia. Selanjutnya pemerintahan diselenggarakan berdasarkan kesepakatan. Seluruh komunitas politik di dalam Negara bersifat tidak faksional akan tetapi akan selalu mengutamakan kepentingan umum, semua persoalan diatur oleh hukum sebagai regulator umumnya. Hukum sebagai kondisi yang tidak terpisahkan dari kehidupan moral dan peradaban manusia. Sama seperti gurunya Plato, maka Aristoteles dengan berpegang kepada hukum tersebut ingin meletakkan ethika sebagai tujuan utama negara. Untuk prinsip ini Aristoteles tidak pernah berubah pendiriannya, walaupun setelah ia mengembangkan filsafat politiknya. Perbaikan moral warga negara akan selalu menjadi tujuan utama. Seluruh komunitas politik dalam negara harus terus-menerus hidup bersama menciptakan “The best possible life”. Negara, kata Aristoteles, sebagai “Ethical Union” seluruh warga bangsa.

Dari pandangan klasik ini kiranya tidak berlebihan apabila ideologi nasional dan dasar Negara NKRI kita adalah juga merupakan landasan ethika bagi seluruh komunitas politik warga bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita bersamanya. Ideologi nasional adalah milik seluruh warga bangsa tanpa kecuali, sebagai pengikat persatuan, pergerak beraktivitas untuk masa depannya yang lebih baik, yang dalam istilah J.J. Rousseau sebagai ”Volonte` Ge`ne`rale”, kehendak umum bangsa. Setiap orang Indonesia boleh memiliki ideologi pribadi, boleh memiliki ideologi kelompoknya sendiri yang diyakini, akan tetapi sebagai warga bangsa – ia menjadi AKU ANAK INDONESIA –, hanya memiliki satu “Ideologi Nasional” ialah “PANCASILA”, karena ideologi nasional inilah yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita bersama setiap anak Indonesia, yang sama sekali tidak akan merugikan spesifikasi ideologi perorangan maupun kelompok, bahkan sebaliknya akan menumbuh-suburkan bukan sekedar menjamin eksistensinya, sebab ideologi nasional adalah “Rumusan Ethika Bersama Bangsa”.

III. MODEL PEMERINTAHAN MODERN

Mungkin model Pemerintahan yang demokratis menjadi paling populer pada saat yang dapat diterima dihampir seluruh bagian bumi ini. Banyak sudah Negara Monarki yang telah berubah diri menjadi demokratis dengan nominasi deskriptif sebagai “Monarki Konstitusional”, sedang beberapa Negara totalitarian juga mencoba memperbaiki diri menjadi lebih memperhatikan kepentingan rakyat secara demokratis, dengan dibentuknya parlemen. Istilah demokrasi tidak hanya sebagai label Negara yang dianggap terbaik, sering juga untuk menarik hati rakyat banyak. Karakteristik demokrasi makin diterima umum, misalnya : (1) Pembatasan terhadap otoritas pemerintahan, dengan adanya lembaga pengawasan tertentu. (2) Kebiasaaan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan mempopulerkan terbentuknya “Masyarakat madani atau sipil”. (3) Makin menonjolnya peran representasi rakyat, transparansi, diskusi untuk setiap permasalahan dan permusyawaratan yang deliberatif. (4) Pekan kebebasan informasi dan opini serta formulasi keputusan dan pembentukan pendapatan umum. (5) Kelembagaan yang muncul dalam masyarakat menampilkan sikap-sikap demokratis yang bisa menjamin jalannya proses demokratisasi yang lebih rasional, merata dan adil. (6) Demokrasi membuka lebar peluang bagi segala macam eksperimen, pilihan dan alternatif kegiatan politik warga.

Demokrasi telah menjadi model yang akseptabel bagi sebuah pemerintahan modern. Tampaknya pada akhir abad duapuluh yang lalu dan pada awal abad duapuluh satu sekarang ini, dunia telah memperlihatkan paling tidak tiga pola pokok pemerintahan modern.

(1) Pemerintahan diktator, berdasarkan satu partai politik yang berkuasa, yakni partai Negara, seperti pada negara komunis dan beberapa negara berkembang ( Mereka juga menyebut diri sebagai Negara demokrasi atau demokrasi rakyat ) dan pernah berkembang pada Negara-negara fascis, seperti Jerman dan Italia sebelum Perang Dunia ke II. Konsentrasi otoritas politik di tangan eksekutif, sering bersifat militeristik, administratif di bawah kendali Partai Negara. Hukum tidak berjalan terpisah sebagai alat Partai Negara. Regime Negara juga terdiri dari tiga alat atau lembaga utama Negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Peran “Leaders” menjadi sangat dominan. Perkembangan intern Negara oleh perjalanan sejarah dan pengaruh global, bisa merubah pola, sikap dan tingkah laku politik, bahkan terhadap struktur pemerintahan negara-negara diktator tersebut, misalnya membuka diri dalam tatanan ekonomi, kultural maupun politik.

(2) Pemerintahan parlementer, varietas pemeritahan ini sangat beragam. Dasar pemerintahan adalah demokrasi dengan perwakilan yang effektif dari para pemilih. Ada hubungan erat antara perwakilan dengan eksekutif sebagai pemegang otoritas Negara/Pemerintahan. Ada yang lebih kuat kedudukan legislatifnya seperti Perancis dan Jerman. Jenis parlementer ini juga diikuti kekaisaran Jepang yang konstitusional. Tampaknya Inggris dipandang sebagai memiliki model pemerintahan parlementer yang cukup baik. Pemerintahan dibatasi, jurisdiksi pengadilan dipisahkan. Model Inggris diikuti dengan modifikasi oleh Canada, Australia, New Zeland, India, beberapa Negara di Afrika seperti Bot Swana, Gambia, Tanzania, Kenya, Nigeria dan lain-lain. Pada negeri parlementer dengan banyak partai seperti Negeri Balanda sering sulit membentuk pemerintahan, karena perlunya membentuk koalisi ketentuan politik. Terdapat pula negara-negara parlementer akan tetapi tidak didukung beberapa partai politik namun hanya satu Parpol saja, dengan alasan agar seluruh tenaga terdidik yang masih terbatas jumlahnya bersatu padu dalam satu wadah Partai Politik. Contoh ialah Tanzania, Kenya, dan Zambia.

(3) Pemerintahan presidensial, apabila dalam pemerintahan parlementer Perdana Menteri yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan, dalam pemerintahan presidensial maka Presiden sebagai kepala Eksekutif, untuk priode tertentu yang dominan dalam legislatif. Di Amerika Serikat, Presiden selain menjadi pimpinan Partai, dia juga mengawasi administrasi pemilihan, bisa langsung minta rakyat untuk mendukung program empat tahunannya, dan Presiden bisa terpilih untuk dua kali masa jabatan apabila terpilih kembali. Indonesia juga menganut sistem presidensial, walaupun agak berbeda dengan sistem Amerika, tentunya hasil amandemen UUD 1945 yang akhir-akhir ini dilancarkan di MPR akan banyak pengaruhnya terhadap struktur presidensial pemerintahan Indonesia tersebut.

Di negara-negara berkembang sekarang ini, baik di Asia, Afrika maupun Amerika Latin, sering menonjol peran militer dalam proses politik maupun pembentukan pemerintahan (lihat kasus Indonesia sendiri). Militer yang mempunyai fungsi dasarnya untuk mempercepat integritas teritorial Negara-bangsa, bahkan mungkin bisa ekspansif sifatnya, juga sebagai arbiter waktu krisis berat terjadi. Militer sebagai pencipta stabilitas, tertib hukum, keutuhan negara dan mempercepat modernisasi masyarakat, bisa juga mendorong pengembangan ekonomi maupun industialisasi serta mencegah timbulnya disintegrasi kewilayahan negara. Biasanya peran militer adalah peran homogenitas nasional dan melemahkan sikap loyalitas maupun orientasi regional. Kenyataan ini menunjukkan hadirnya nesessitas peran militer pada suatu saat tertentu dalam proses politik nasional sebuah negara demokrasi yang sedang berkembang. (Lihat misalnya Turki, Iran, Mesir, Indonesia, RRC, Cuba Pakistan, dan Banyak lagi).

Sekarang ini sudah lebih dari 150 Negara demokrasi di dunia ini, banyak yang masih di tingkat awalnya proses demokratisasi, barangkali termasuk negeri Indonesia sendiri ( Rudimentary democratic states ) walaupun bentuknya tidak mesti republik, bisa juga “Kerajaan” bahkan “Diktator”. Demokrasi sebagai “Way of life” modern saat ini sedang mencari bentuknya yang tepat. Bukankah Indonesia juga sedang bergejolak mencari bentuk demokrasi yang tepat dengan proses reformasi yang cukup berat ?.

IV. INDONESIA ( N.K.R.I ), NEGARA BERIDEOLOGI PANCASILA :

Kalau bangsa Inggris mengembangkan “Magna Carta, Petition of Rights dan Bill of Rights, bangsa Perancis dengan “Declaration des droits de l`homme et du citoyen” dan Amerika Serikat dengan “Declaration of Independence”, maka bangsa Indonesia dengan perjuangan merebut kemerdekaan dan dengan barkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam sejarah perjuangannya telah membuat pernyataan PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 17 AGUSTUS 1945 dengan cita-cita besarnya telah dibuat oleh founding fathers dan framers dari konstitusi kita, yang tertera dalam PEMBUKAAN UUD 1945, yang berkulminasi pada ideologi nasional bangsa Indonesia Pancasila : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Persatuan Indonesia. (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila NKRI adalah sebuah Negara demokrasi, maka demokrasi Indonesia adalah yang “Berketuhanan Yang Maha Esa” artinya memiliki nilai-nilai luhur sebagai yang diajarkan Tuhan kepada manusia yakni moralitas dan budi-pekerti yang luhur; demokrasi Indonesia juga “Berkemanusiaan yang adil dan beradab”, berarti memiliki nilai humanitas yang tinggi dengan reasonalibilitas serta keadilan yang selalu dijaga kuat ; demokrasi Indonesia harus bisa mewujudkan persatuan Indonesia, sebagai Negara kepulauan dengan pluralisme penduduk, dalam wujud NKRI yang tidak tercabik-cabik oleh konflik ethnis atau kepentingan regional, tetapi integritas nasional terjamin; demokrasi Indonesia harus juga mengejawantahkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat dengan pedoman hikmat kebijaksanaan dan mengedepankan permusyawaratan yang deliberatif serta perwakilan yang benar. Terakhir demokrasi Indonesia bertujuan atau berteleologi utama mewujudkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sehingga tercipta kemakmuran yang merata di seluruh tanah air, tidak ada yang tertinggal, berarti terciptanya sistem demokrasi ekonomi nasional.

Prof. Notonegoro dalam seminar Pancasila 20 Februari 1959 mengatakan : “Bahwa Pembukaan UUD 1945 itu merupakan yang dinamakan pokok kaidah fundamental dari Negara Republik Indonesia atas proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu tidak lagi dapat diubah dengan jalan hukum, dalam pada itu cukup untuk memberi keleluasaan bagi bermacam bentuk penjelmaannya dalam sebuah UUD dan mukadimahnya, yang sesuai kebutuhan, keadaan zaman. Jadi Pembukaan ini sekarang masih tetap ada dan “tetap tidak berubah”. Dibagian lain pidatonya, Prof. Notonegoro mengatakan “Lima Sila yang tercantum di dalamnya (Pembukaan UUD) bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang nyata ada, hidup oleh jiwa dan masyarakat bangsa Indonesia.

Demokrasi yang berintikan kedaulatan di tangan rakyat seluruhnya adalah jelas menjadi dasar yang sangat kokoh bagi bangunan Negara-Bangsa Indonesia, sehingga salah satu sila dalam Pancasila secara eksplisit merumuskan sebagai yang tercantum dalam sila keempat tersebut di atas. Namun demokrasi Indonesia bukanlah sebuah demokrasi yang liar, tetapi demokrasi yang dibatasi oleh empat pilar kegotongroyongan dari semua sila dalam Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa sampai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah ideologi Negara Pancasila, yang oleh Bung Karno disebut sebagai “Hogere optrekking” dari Declaration of Independence Amerika Serikat maupun Manifesto Komunisme, dimana yang pertama perlu disublimasi dengan Keadilan sosial sedang yang kedua perlu disublimasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu ideologi nasional kita dalam menegakkan bangunan negara ini memiliki karakteristik istimewa, malahan lebih sempurna dari negara-negara demokrasi besar yang lebih dahulu lahir, karena Indonesia meletakkan dasar yang kuat : (1) Hubungan Negara dengan Agama atau Ketuhanan, dan (2) Tujuan Negara untuk menciptakan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila humanisme atau kemanusiaan, demokrasi memang sudah berjalan dalam model pemerintahan lain, maka realisasi “hogere optrekking” tadi menjadi paduan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan menegakkan demokrasi.

Kiranya di sini perlu diuraikan lebih lanjut mengenai dua kriteria khusus, yang diklaim Bung Karno sebagai “Hogere optrekking” tersebut :

Pertama : Mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang meletakkan dasar yang kuat akan adanya hubungan negara dengan Agama. Memang Pancasila meletakkan Negara Indonesia bukan sebagai negara agama dan sekaligus bukan pula sebagai negara sekuler. rakyat negara ini telah menyadari ketika memperjuangkan berdirinya negara R.I selain melihat sebagai hasil perjuangan gigih seluruh rakyat Indonesia melepaskan diri dari penjajahan atau kolonialisme, juga adalah berkat dan rahmat Yuhan Allah Yang Maha Kuasa (lihat Pembukaan UUD 1945), dan lebih jauh ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 1 UUD, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti pengakuan secara resmi rakyat Indonesia dalam menegara akan kekuasaan Tuhan di atas negara, juga di atas manusia, yang oleh filosuf Prof. Notonegoro Tuhan disebut sebagai Causa Prima segala kejadian, sebagai sebab awal semua makhluk. Prinsip dasar menegara sangat arif, namun tidak menegaskan kepada negara untuk mewajibkan warga bangsa untuk menjalankan ritual agamanya, karena aktivitas kesadaran semacam itu adalah sudah menjadi hak mutlak pemeluk agama sendiri tanpa perlu campur tangan negara. Campur tangan negara hanya akan mereduksi prinsip demokrasi yang telah meletakkan kebebasan sebagai hak asasinya.

Oleh sebab itu, ketika seorang pemeluk Islam misalnya menjadi warga negara Indonesia , maka dari tiga dimensi ajaran agamanya yakni (a) Aqidah yang berisi ajaran Iman, (b) Syari’ah, yang berisi syari’at Islam, dan (c) Akhlaq yang berisi ajaran Ihsan; prinsip Ihsan atau ethika kebaikanlah yang akan menjadi sumber ajaran untuk menyusun komunitas politik dengan warga lain agama untuk menegara, sebab komunitas politik bukan muslim tentu akan memiliki sikap berbeda tentang ritualitas agama dan aqidah pemikiran ketuhanannya. Akhlaklah yang menjadi titik temu dalam komunitas politik yang dibangun dalam heterogenitas nasional. Ihsan yang membina hidup demokratis, penuh toleransi dan penghargaan terhadap hak orang lain, termasuk hak agamanya masing-masing, terutama praktek ritualitas dan spesifikasi religious beliefs. Si pemeluk Islam tetap bebas sepenuhnya menjalankan ritual agamanya (At-tuqushut diniyah-nya) sedang dalam menegara bisa leluasa menyusun segala jenis “tertib masyarakat publik” bersama komunitas politik lainnya, bersama warga yang lain agama atau faham kepercayaan keagamaannya. Dengan demikian, maka negara Indonesia dengan dasar Pancasila itu tidak akan terjebak menjadi negara agama dan sekaligus tidak akan berkonotasi sebagai negara sekuler, karena tetap mengakui kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Esa di atas negara, sebagai Causa Prima segala kejadian, termasuk berdirinya NKRI.

Kedua : mengenai tujuan atau teleologi negara yang berideologi Pancasila ialah “Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hogere optrekking yang kedua ini telah dengan panjang lebar dijelaskan oleh Bung Karno dalam seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, yang pada intinya ialah sebagai usaha untuk menciptakan “Masyarakat adil dan makmur” dengan semangat kegotongroyongan seluruh rakyat “Mewujudkan sosialisme Indonesia”, yang menurut Bung Karno tidak perlu melewati sistem Kapitalisme, tetapi sesuai pendapat Rosa Luxwemburg, bisa dengan cara “Lompatan langsung” untuk menuju masyarakat yang berkeadilan sosial tersebut (Theorie der fasensprung), seperti yang dilakukan Soviet Rusia dulu dan RRC dewasa ini.

Tampaknya mewujudkan teleologi negara sebagai yang dimaksud sila ke V Pancasila itu bukanlah pekerjaan yang mudah, walaupun usia negara Republik Indonesia ini sudah lebih setengah abad, belum juga ada tanda-tanda sampai pada tujuan mulia tersebut. Apabila kita cermati perkembangan kemajuan negara-negara demokrasi di dunia, baik yang sudah maju industri dan masyrakatnya maupun yang belum, tampaknya terpecah menjadi dua kelompok : (1) Kapitalisme liberal dan (2) Sosialisme demokrat maupun Komunisme, yang apabila diteliti lebih lanjut kedua sistem itu dalam perjalanan sejarahnya saling memperngaruhi. Yang kapitalistik, sedikit demi sedikit mengambil langkah-langkah kearah ekonomi perencanaan yang lebih terpusat dan meningkatkan program redistribusi pendapatan nasionalnya melalui program social welfare maupun social insurance. Sedang yang berfaham sosialisme demokrat maupun yang komunistik makin membuka diri dengan liberalisasi ekonomi, swastanisasi dan gerak industrialisasi secara besar-besaran yang kemudian mentoleransi pemupukan modal, profit making maupun private property dan terjun ke pasar bebas.

Ir. Soekarno, Presiden pertama R.I memang menawarkan istilah “Sosialisme Indonesia, namun belum memberikan gambaran yang komplit maupun teori yang komprehensive dalam implementasi ekonomi nasional kita. Sedang Bung Hatta menyebut istilah “Sosialisme relegius”. Depernas pada zaman Bung Karno juga belum memberikan petunjuk ekonomi nasional yang koprehensive sebagai yang dimaksud sila ke V Pancasila itu. Sedang model perekonomian koperasi Bung Hatta masih hingga saat ini sebagai wacana yang kelihatannya belum mampu menghasilkan wujud perekonomian Indonesia yang cukup mantap. Koperasi baru diakui sebagai salah satu bentuk pelaku ekonomi pada zaman pemerintahan Pak Harto. BUMN yang telah ada sejak zaman Bung Karno memang telah memberikan saham mengenai pilar-pilar besar perekonomian nasional, seperti dalam bidang perminyakan, pertambangan, perlistrikan, perkretaapian, transportasi darat-laut-udara, konstruksi, telekomunikasi dan industri-industri besar lainnya. Namun dalam perjalanan sejarahnya usaha-usaha BUMN yang telah berhasil memonopoli alatproduksi tertentu itu, sering masih dihadapkan pada penyakit salah-urus, KKN, dan akhir-akhir ini bukannya makin meningkat besaran jumlahnya, justru telah terperosok pada tahapan “Swastanisasi” bahkan terbuka untuk pemodal asing dan “Liberalisasi” sebelum bisa membuahkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kiranya perlu juga dipertanyakan disini, apakah tindakan swastanisasi ini tidak bisa dikategorikan sebagai menjual asset negara ? atau bahkan negara telah ternodai. Apabila mengingat pelaku ekonomi swasta atau multi national corporation, tidak hanya kurang terfokus kepada kepentingan publik/nasional, tetapi terjebak pada konglomerasi bermotif profit dan kepemilikan dan seluruh penyakit yang dideritanya.

Konsep Widjojonomics, Habibinomics maupun Mixed Economy dari Dr. Emile Salim atau ekonomi kerakyatan Prof. Mubiarto juga masih tenggelam begitu saja dalam kemelutnya perekonomian nasional yang belum menunjukkan kearah perbaikan, apalagi bila dihubungkan dengan mewujudkan “Keadilan sosial” tersebut. Kiranya sekarang ini sudah saatnya para pakar dan pendekar ekonomi nasional kita bersatu padu membenahi perekonomian nasional kita, sesuai yang telah diamanatkan oleh ideologi nasional bangsa Indonesia sendiri, untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur diseluruh tanah air.

Selanjutnya perlu kiranya kita perhatikan dua istilah yang sangat populer dalam pelaksanaan ideologi nasional itu agar tepat sasaran, ialah istilah : “Pluralisme dan Inklusivisme”, terutama dalam hubungan dengan demokratisasi masyarakat.

(1) Pluralisme, masyarakat Indonesia adalah plural, heterogen dan memiliki varietas yang sangat majemuk, baik dilihat dari asal kesukuan, tradisi budaya, agama, aspirasi dan kepentingan tiap kelompok, ras asal bangsanya maupun faktor-faktor sosial politik maupun sosial-ekonomi. Mangantisipasi pluralisme ini bangsa Indonesia mengetengahkan pemikiran “Bhinneka Tunggal Ika”, jadi heterogenitas memang diakui namun satu jua dalam mewujudkan kepentingan nasional bersama. Setiap individu maupun setelah individu tersebut terikat dalam bangunan keluarga atau kelompok, suku, agama, kepentingan dan lain-lain, tetap diakui dan dijamin keberadaan dan kepentingan yang melatar-belakangi spesialitas masing-masing, namun setelah mereka terbina dalam kerangka nasional “Negara-bangsa”, mereka telah bersatu dalam sebuah ikatan nasional, semacam “Artifical chain” yang dinamakan sebagai dasar bangunan negara bangsa sebagai karya bersama. Ideologi nasional kemudian juga menjadi sumber dari segala hukum yang mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi peleburan heterogenitas tersebut tidak akan mengurangi kebebasan dan hak masing-masing untuk berpegang dan menjalankan spesialitas yang telah dimiliki. Negara tidak akan mencampuri. Kehidupan menegara adalah sejenis “Concerted action”, perbuatan bersama, laksana paduan suara dengan adanya pembagian kerja sesuai kemampuan masing-masing, sukarela bergotong-royong membangun negara yang kuat untuk menciptakan keadilan bagi semua warganya.

(2) Inklusivisme, merupakan tekad bersama untuk saling memahami kepentingan orang lain dalam wujud “Kepentingan publik bersama”, sehingga setiap warga bangsa akan mengalami pencerahan bersama dalam hidup rukun bernegara. Toleransi, sikap saling menghargai perbedaan akan menjadi dasar perbuatan membangun masa depan yang dicita-citakan dalam “d`etre ensemble” atau keberadaan bersama dalam masyarakat menegara. Jiwa inklusif akan membimbing manusia bernegara untuk berjiwa besar, tidak terkotak-kotak dalam pemikiran, perbuatan maupun membuat keputusan, ketika hal-hal itu harus diambil dalam rangka kepentingan nasional, artinya hidup bernegara-bangsa. Ini tidak berarti orang menjadi terbelenggu oleh ideologi nasionalnya, sebab ideologi nasional tidak akan melewati wilayah otoritasnya di luar kehidupan bernegara. Dengan demikian tiap agama, kelompok, keluarga, etnis dan lain-lain bebas berfikir, berbuat maupun berkontemlasi, beritual, berimprovisasi, bertingkah-laku sesuai spesialitasnya masing-masing. Wilayah “Spesialitas” tidak akan diganggu oleh negara. Negara jelas akan membatasi diri pada “Kesepakatan bersama”, kontrak sosial, volonte` ge`ne`rale, hukum nasional, konstitusi negara dan ideologi nasional, yang telah menjadi konsensus nasional ketika negara berdiri, yang telah diyakini sebagai “Political belief” yang menjamin dan tidak akan menghancurkan spesialitas masing-masing warga. Sebaiknya setiap warga atau memiliki spesialitas tertentu juga tidak dibenarkan – dan hal ini berdasarkan kesadaran bersama—untuk memaksakan kehendak misalnya mengharuskan spesialitas yang menjadi kekhususannya sendiri harus/perlu dijadikan aturan atau pedoman bersama, sedangkan publik tidak menghendaki hal tersebut manjadi “volonte` ge`ne1`rale” mereka.

V. DIMENSI KRISIS YANG SEDANG DIHADAPI

Tentaunya semua warga bangsa ini menyadari bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada sejuta masalah krusial yang multi dimensional. Bagi sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara bukan merupakan peristiwa yang aneh. Tidak sedikit contoh dalam sejarah manusia di dunia ini pasti menghadapi krisis. Lihat saja bagaimana ketika Jepang dan Jerman kalah dalam perang dunia ke II; Amerika Serikat ketika menghadapi perang saudara dan resesi ekonomi tahun 1930 yang berkepanjangan dan peristiwa terorisme 11 September 2001; Mesir ketika lepas dari pemerintahan Ottoman dan krisis setelah jatuhnya Raja Farouq; Saudi Arabia ketika membentuk Negara Mamlakah as Su’udiyah dari primitivisme penduduknya; Inggris ketika mulai membatasi kekuasaan Raja yang absolut dan membentuk pemerintahan yang parlementer, dan masih banyak lagi contoh-contoh kriris tersebut sering malah diperlukan sebagai sarana penunjang untuk sebuah negara bisa tampil baru dan lebih kuat, lebih tegar dan lebih baik dari sebelumnya.

Akhir pemerintahan Soeharto di Indonesia, ditandai dengan munculnya krisis dalam kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Bergugurannya rakssasa-raksasa bisnis yang dibangun selama orde baru selama tigapuluh dua tahun, diikuti dengan cepat merosotnya nilai mata uang rupiah dari Rp. 2 400,- per 1 US Dollar menjadi hampir Rp. 16.000,- per 1 US Dollar. Hal ini ternyata antara lain akibat kegagalan sektor pemerintahan dan lebih-lebih sektor swasta membayar kembali hutang-hutang mereka ke pihak luar. Krisis yang menimpa pemegang kekuasaan dan pelaku perekonomian nasional besar itu dengan cepat pula membayar seluruh sendi kehidupan bangsa, yang terbukti tidak cepat segera dapat diatasi dalam beberapa tahun berikutnya, untuk bangkit kembali ternyata Indonesia harus merestrukturisasi hutang-hutangnya dan membuka hutang baru, yang dalam hal ini dimotori IMF dan Bank Dunia untuk merecover resesi yang melanda perekonomian bangsa. Namun ternyata pelaksanaan pinjaman selanjutnya tidak semulus yang diharapkan, karena agen keuangan dunia itu kemudian memberikan sederet persyaratan yang tidak ringan, bahkan juga telah memasuki wilayah politik. Penyakit pemerintahan orde baru ternyata sangat membumbui kemelut ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa, karena praktek-praktek “KKN” yang tidak mudah diobati oleh pemerintahan selanjutnya. Sementara lembaga legislatif sibuk membuat tatanan politik baru, lembaga eksekutif tertatih-tatih menjalankan roda pemerintayhan yang banyak masalah, lembaga yudikatif dihadapkan pada tembok raksasa ketidak adilan yang tidak mudah diruntuhkan.

Sementara itu pergantian pemerintahan yang diharapkan tidak hanya “lebih demokratis” tetapi juga labih bersih dan berwibawa dan mampu cepat memberantas KKN serta merecover perekonomian dan perpolitikan nasional, tidak dapat terwujud secara memuaskan. Pemerintahan Habibi sebagai transisi memang telah berhasil menyelenggarakan Pemilu yang lebih terbuka dan terbentuknya MPR dan DPR baru, walaupun di samping itu dinilai gagal mempertahankan integritas negara dan kewilayahan RI. Timor-Timur yang dalam pemerintahan Soeharto berhasil bergabung dalam wilayah RI namun referendum yang diselenggarakan Pemerintahan Habibi berakhir dengan wilayah terbaru itu melepaskan diri. Peristiwa ini kemudian memicu daerah-daerah lain yang bermasalah ingin melakukan hal yang sama, yang ekor permasalahannya menjadi amat panjang dan rumit. MPR baru menurunkan Habibi dan memilih Presiden baru yang dinilai sebagai lebih demokratis daripada pemilihan Presiden sebelumnya, dengan munculnya K.H. Abdurrahman Wahid, walaupun orang tahu bahwa terpilihnya Gus Dur ada yang menilai sebagai hasil rekayasa kelompok politik di MPR saja. Gus Dur terkenal sebagai tokoh yang kontroversial itu ternyata tidak dapat bertahan lama, diturunkan dalam S.I. MPR akibat peristiwa yang dikenal sebagai Bulog dan Brunai gate ditambah pernyataan Dekrit Presiden yang tidak mendapatkan dukungan bahkan ditolak MPR. Kini Ketua umum PDI Perjuangan, sebagai wakil Presiden, kemudian menggantikan kedudukan Presiden dengan ketetapan MPR, dengan dukungan koalisi beberapa partai politik. Kabinet koalisi terbentuk, namun masih banyak masalah peninggalan rezime sebelumnya maupun yang muncul baru menghadang dan tidak mudah mengatasinya. Tahun 2002 belum juga menunjukkan tanda-tanda recovery yang berarti. Kemudian banyak yang menuding team ekonomi kurang baik, kurang tangguh menghadapi krisis.

Krisis lain yang tidak kurang pentingnya adalah dalam kehidupan politik. Keberadaan partai-partai politik hasil pemilu yang dianggap cukup demokratis itu, ternyata belum berhasil membuahkan Parpol-parpol yang ideal, selain jumlah partai masih terlalu banyak dan partai yang dominan – yang memiliki suara diatas 50 % — tidak bisa terbentuk atau muncul, performance Parpol belum meperlihatkan kedewasaan demokrasi, kualitas dan kemampuan leadership kenegaraan terlihat minim, kurang berpenampilan kenegarawanan yang patut dicontoh rakyat. Hal ini terbukti dari tingkah laku mereka yang dihubungkan dengan ketidak pekaan terhadap pathologi KKN, sering mudah para anggota parpol tergelincir dalam politik uang yang tidak terpuji, tidak jarang kurang serius dalam menangani problema negara, mementingkan kepentingan sesaat parpolnya sendiri, kurang peka terhadap aspirasi konstituen mereka sendiri, kurang mampu mencari terobosan mengatasi krisis yang sudah menjadi multi dimensional ( Politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, bahkan juga moral dan leadership ) dan lain-lainnya. Selanjutnya berpuncak pada garapan mereka terhadap produk politik yang sangat “fundamental”, yakni amandemen terhadap UUD 1945, yang sempat sangat menggoyangkan sendi-sendi kehidupan politik bangsa ini. Perubahan UUD ternyata tidak memperoleh nilai “Cumlaude” dari rakyat, tetapi justru menyisakan banyak masalah yang krusial, misalnya pembentukan Komisi Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, kecendrungan bikameralisme, banyaknya perundang-undangan yang harus dilengkapi perubahan itu harus diselesaikan, selain hasil amandemen itu sendiri yang dianggap banyak pihak sebagai tidak rapi dan tidak konsisten terhadap kesepakatan yang lebih fundamental.

Krisis sosial budaya juga tidak kalah menarik untuk dibahas. Dengan makin merebaknya aksi kekerasan yang terjadi antara group, antar suku dan kepentingan-kepentingan lainnya, menghakimi sendiri pelaku kriminal dengan mengabaikan berlakunya supremasi hukum, sehingga seseorang sering harus dipukuli sampai mati secara dikeroyok atau disiram bensin untuk dibakar hidup-hidup. Barbarisme ini tidak hanya satu dua kasus tetapi sudah cukup banyak, baik di desa maupun di kota besar. Orang mengabaikan penegak hukum seakan-akan “Anomie” sudah menjadi hal biasa terjadi. Konflik antar etnis bahkan antar kampung sering terjadi, walaupun penyebabnya berasal dari sesuatu yang tidak berarti. Seorang provokator bahkan bisa membangkitkan sentimen agama untuk berkelahi dengan kelompok agama lain. Yang sangat memukau perhatian kita ialah konflik besar yang terjadi di Ambon/Maluku, dan Poso yang dipicu perbedaan agama dan yang lebih menyedihkan lagi adalah tuntutan kemerdekaan oleh kelompok masyarakat di Aceh, Papua dan lain tempat, yang sungguh telah mengancam keutuhan “NKRI” belum terhitung banyaknya peristiwa disekeliling kita yang berupa perkelahian antar pelajar atau mahasiswa, perkelahian antar kampung atau desa, kelompok kepentingan dan lainnya.

Krisis moralitas juga memperparah pathologi bangsa kita dengan merajalelanya suap-menyuap, perampasan hak milik secara tidak sah, pencurian, pelecahan seksual, penghinaan dan jegal-menjegal jabatan publik yang dilatar-belakangi kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Krisis ini dilanjutkan dengan krisis kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin bangsa, ketidak percayaan buruh terhadap majikan atau pemerintah, mahasiswa terhadap pimpinan kampusnya atau bahkan terhadap lembaga negara dan lain sebagainya.

Inilah kiranya gambaran singkat tentang krisis multi dimensional yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, sehingga ada yang berkeluh kesah, memang negeri ini sedang menghadapi sejuta masalah. Disamping itu usaha demokratisasi masyarakat yang membuka transparansi informasi dipertajam oleh kebebasan pers menyampaikan segala macam penyakit sosial-politik-ekonomi dll. Secara terbuka dan sangat rinci kepada masyarakat banyak, seakan mereka berkata : “Inilah fakta yang terjadi pada bangsamu, silahkan anda menyerap, menilai, mengantisipasinya “Memang terkenal bahwa semboyan pemberitaan pers adalah terbuka tanpa tendeng aling-aling dan “God news is always coming from bad news”. Tentunya ini bagi masyarakat yang baru belajar demokrasi akan lebih memperparah keadaan dan lebih mempercapat disseminasi penyakit sosial merebak disemua sendi dan lapisan masyarakat. Terincinya bad news tadi akan membuat pencoleng makin pintar, pencuri makin canggih, dan efek “demonstration effects” akan lebih besar daripada manfaat yang diterima dari keterbukaan pemberitaan tersebut.

VI. FUNGSI IDEOLOGI NASIONAL MENGHADAPI ANEKA KRISIS :

Tentu orang kemudian mempertanyakan bagaimana sekarang fungsi ideologi nasional bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi aneka krisis tersebut. Baiklah kita perhatikan definisi ideologi sebagai yang dikemukakan pakar sosial Robert Mac Iver sebagai berikut : “A political and social ideology is a system of political, economic and social values and ideas from wich objectives are derived. These objective from the nucleus of political program (Mac Iver “European Ideologies”, New York, Philosofical liberary, 1948) (“bahwa ideologipolitik dan kemasyrakatan itu ialah sebuah sistem nilai dan pemikiran politik, ekonomi dan kemasyarakatan, yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran. Sasaran-sasaran ini kemudian membentuk inti-sari dari sebuah rencana politik”) ideologi karenanya adalah garis besar pemikiran politik bangsa, yang mampu menghasilkan seperangkat sasaran yang dinamis yang bisa mempengaruhi masa depan bangsa dengan disgn yang ambisius, bahkan yang bisa menjadi determinan atau penentu tujuan manusia dan kemanusiaan yang luhur. Definisi Mac Iver tersebut di atas memiliki tiga karakteristik pokok, yakni : (1) Sebagai kaidah dasar yang berkarakter normatif atau landasan pembentukan norma. (2) Sebagai ilham terhadap bangsa yang berfungsi inspirasional menghaapi segala masalah, bagaimanapun sulitnya. (3) Memiliki tata urutan yang logis artinya “Mantiqi” atau berdasarkan akal sehat rasional.

Sementara itu Walt W. Rostow dalam “A Note on the Diffusion of Ideologies, 1953” melihat aspek penting ideologi nasional sebagai “A particular conseptual vocabulary” atau menjadi sebagai rangkaian konsep yang manusia atau bangsa menafsirkan dunia sekitarnya dan menjelaskan juga “Why they are that way”. Dan akhirnya bangsa dalam membangun sebuah hubungan sebab-akibat mengenai realitas hidupnya serta membangun seluruh pandangan hidupnya (The entre Weltanschauung). Disamping itu filosofi kuno, seperti yang dikembangkan Aristoteles, yang akhirnya juga diakui J.J. Rousseau mengatakan bahwa sebenarnya : “Man is basically good and socially oriented” (Orang itu pada dasarnya baik dan selalu berorientasi kemasyarakatan atau hidup bersama)

Oleh sebab itu, bangsa kita telah memiliki “Kaidah Dasar” berupa Ideologi Nasional Pancasila, yang bisa berfungsi inspirasional dan penuh rasionalitas tata mantiqinya, sesungguhnya tidak perlu lagi jauh-jauh mencari solusi terhadap problematik multi dimensional bangsa yang serba menantang dewasa ini, kecuali harus kembali meniti “A particuler conseptual vocabulary” yang terkandung dalam Weltanschauung Pancasila.

Kritisisme “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila pertama, tentunya merupakan sumber ethika dan moralitas kemanusiaan, mampu memberikan banyak ilham mengatasi semua konflik sosial, baik yang bersifat horizontal maupun yang vertikal, mengatasi merebaknya violence sosial dan kekurangan ketaatan warga bangsa terhadap supremasi hukum nasionalnya sendiri. Moralitas bangsa seharusnya dibangun atas pilar dasar ini. Masyarakat beragama di Indonesia tidak akan kekurangan sumber moral dan ethika dari ajaran agama yang mereka peluk. Gerakan penegakan moral adalah sekaligus sebagai gerakan memberdayakan ajaran katuhanan Yang Maha Esa.

Kritisisme “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila kedua, tentunya sanggup menuntun bangsa ini lepas dari kemelutnya perpecahan nasional. Pers nasional seharusnya membantu menyebarkan informasi yang manusiawi dan beradab serta adil, bukan menyebarkan kebobrokan sosial tanpa disertai tanggung-jawab sosial mengikutinya. Masyarakat harus dididik kearah yang lebih berkeadaban dan berkeadilan. Lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat paling bawah hingga yang tertinggi harus ikut serta membina kewarganegaraan yang lebih bertanggung jawab, bersifat adil, manusiawi dan beradab. Kelembagaan pemerintah maupun swasta sudah saatnya bersama-sama membangun terbentuknya “civil society” atau masyarakat madani yang humanistik, terdidik dan civilized, sehingga bangunan demokrasi Indonesia bisa tegak berdiri secara sempurna.

Kritisisme “’Persatuan Indonesia, sila ketiga, tentunya mampu mendorong bangsa ini memperkokoh “NKRI” yang sudah dibangun sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus 1945 yang lalu, bukan merongrongnya menjadi berkeping-keping atau menciptakan sebuah negara yang disintegratif, tanpa persatuan dan kesatuan. Kejayaan Indonesia masa depan hanya bisa diwujudkan dengan realisasi “Persatuan Indonesia” yang tepat dan benar.

Kritisisme “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sila keempat, tentunya harus menjadi pilar pembangunan demokrasi masyrakat Indonesia secara benar. Kita tidak akan menciptakan masyarakat liberal yang materialistik, individualistik, hedonistik maupun imperialistik, juga tidak akan menciptakan masyrakat autoritarian yang atheistik. Tetapi kerakyatan yang kita bangun akan selau diilhami dan dipandu oleh dasar keyakinan kokoh “Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan sosial”. Demokrasi yang dibangun tetap mengacu kepada hikmat kebijaksanaan permusyawaratan, dilandasi persuasif bukannya sifat-sifat coercive, tetapui dikembangkan konversasi yang deliberatif.

Kritisisme “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sila kelima, tentunya menjadi sasaran dinamis atau teleologi bangsa Indonesia yang harus diwujudkan menjadi kenyataan, bukan sekedar impian yang kosong. Seluruh potensi bangsa harus dikerahkan secara optimal masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual diseluruh Indonesia, sebagai rumusan singkatnya “Keadilan sosial“. kita tidak akan menciptakan Corporate Society yang imperialistik kapitalistik atau masyarakat yang sama-rata yang atheistik, tetapi masyarkat berkeadilan sosial yang sebenarnya. Garapan ini tidak mudah, bahkan diperlukan konsep-konsep ekonomi dan politik ekonomi nasional yang konsisten dengan kandungan sila terakhir Ideologi Nasional ini.

Akhirnya barangkali tulisan ini perlu menyisahkan pertanyaan, mengapa bangsa Indonesia yang telah memiliki Ideologi Nasional, hasil penggalian para pendiri bangsa ini, toh masih harus terjerat dalam kubangannya multi krisis yang tampaknya tidak kunjung dapat diatasi. Mungkin jawabannya karena kita lengah untuk menyadari sepenuhnya “Hazanah besar yang sangat berharga” milik bangsa Indonesia sendiri, berupa Ideologi Nasional Pancasila. Mengacu pada teori Mac Iver, seharusnya Ideologi betapapun hebatnya yang melanda bangsa, mengingat kaidah dasar tersebut secara rasional telah disusun berdasarkan latar-belakang sosial-kultural-historis keperluan dan realitas rakyat Indonesia sendiri.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberikan petunjuk jalan lapang bagi bangsa Indonesia segera keluar dari kemelut krisis multi dimensional yang menghadang, Amien.

Jakarta, 7 Oktober 2002

M. Syafa’at Habib

Anggota LPPKB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: