P4 vis a vis Pedoman Umum PS

PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

VIS A VIS

PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI PANCASILA

DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Pengantar

Pada tanggal 12 Januari 2006 diluncurkan suatu buku yang berjudul “Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara” oleh suatu lembaga mandiri nirlaba Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). Timbul pertanyaan di kalangan masyarakat, apa beda Pedoman Umum Implementasi Pancasila tersebut dengan P-4. Apakah hal tersebut tidak hanya merupakan P-4 dalam bentuk wajah baru. Sementara itu P-4 telah dicabut oleh MPR RI dengan TAP MPR RI No. XVIII/MPR/1998, apakah hal ini tidak bertentangan dengan Ketetapan MPR tersebut. Uraian di bawah ini memberikan gambaran persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta memberikan gambaran bahwa usaha LPPKB tersebut merupakan upaya konstitusional dalam rangka mengoperasionalisasikan Ketetapan MPR dimaksud.

Lahir dan Tumbuh-kembang P-4

Kelahiran dan tumbuh kembang P-4 didorong oleh situasi kehidupan negara yang terjadi pada pertengahan tahun 1965. Orde Baru menilai bahwa terjadinya tragedi nasional, G-30-S/PKI pada tahun 1965, adalah karena bangsa Indonesia tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah bangsa Indonesia mampu mengatasi akibat dari gejolak yang ditimbulkan oleh gerakan G-30-S/PKI, serta telah mampu untuk menetapkan program pembangunnya, dirasa perlu untuk membenahi karakter bangsa dengan mengembangkan sikap dan perilaku warganegara sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasarnya. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian pelaksanaan P-4 merupakan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai penjelmaan rakyat, yang wajib dipatuhi.

TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang P-4 yang telah dicabut dengan Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, di antaranya berisi: (1) bahwa P-4 ini diperuntukkan sebagai penuntun dan pegangan hidup bagi setiap warganegara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (2) Presiden bersama-sama DPR ditugasi untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menindak lanjuti TAP MPR tersebut Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1978, untuk menyelenggarakan penataran P-4, dan sebagai langkah pertama diselenggarakan penataran bagi calon Penatar Tingkat Nasional, yang biasa disebut Manggala. Penataran Manggala pertama berlangsung dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 1978, berlangsung di Istana Bogor dan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara. Manggala angkatan pertama berjumlah sekitar 100 orang terdiri dari para pejabat eselon dua dan satu dari berbagai departemen dan lembaga negara. Kemudian para manggala angkatan pertama ini bersama dengan para pembina penatar nasional ditugasi untuk menyusun bahan penataran yang terdiri atas tiga bahan yakni Pancasila, UUD 1945, dan GBHN dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR yang terkait.

Dengan berasumsi bahwa para pegawai negeri merupakan kelompok masyarakat yang diharapkan untuk dapat memberikan contoh dalam mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945, maka langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan penataran bagi para pegawai negeri. Sebagai langkah awal adalah membentuk penatar-penatar bagi setiap instansi pemerintah. Penataran diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Para manggala ditugasi untuk melaksanaan penataran, dan setiap angkatan diselenggarakan selama dua minggu.

Sekembali di instansi masing-masing, para penatar segera menyelenggarakan penataran di instansi masing-masing dengan ketentuan para pegawai golongan IV dan III mengikuti penataran P-4 tipe A yang diselenggarakan sekitar dua minggu, pegawai golongan II mengikuti tipe B yang berlangsung sekitar satu minggu, dan golongan I mengikuti tipe C selama empat hari. Dalam waktu sekitar dua tahun hampir seluruh pegawai negeri telah mengikuti penataran P-4.

Langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan penataran P-4 bagi masyarakat pada umumnya, serta sisa- sisa pegawai negeri yang belum ditatar di instansi masing-masing. Untuk keperluan ini dibentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7 dengan surat Keputusan Presiden No.10 tahun 1979. Keputusan Presiden tersebut ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 239 tahun 1980, No. 163 tahun 1981, dan No. 86 tahun 1982, tentang pembentukan BP-7 di Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II sehingga di setiap propinsi dan kabupaten dan kotamadya memiliki lembaga yang bernama BP-7 Daerah. Untuk keperluan penyelenggaraan penataran P-4 bagi masyarakat dikembangkan pola-pola penataran sebagai berikut:

a. Pola 120 jam, yang dikemudian hari berkembang manjadi pola 144 jam, bagi calon penatar yang akan bertugas di BP-7 daerah tingkat I maupun tingkat II, dan bagi tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi;

b. Pola 45 jam, bagi kader-kader organisasi kemasyarakatan;

c. Pola 25 jam dan pola 17 jam bagi masyarakat pada umumnya; di kemudian hari pola 17 jam dihapus karena dipandang kurang efektif.

d. Memasuki tahun 1990-an dikembangkan pula pola penataran P-4 yang disesuaikan dengan profesi target audience, yang disebut pola terpadu. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan muatan penataran P-4 dengan berbagai lapangan kerja.

e. Dengan beberapa modifikasi penataran P-4 pola 120 jam dikembangkan menjadi pola penataran bagi para mahasiswa yang baru masuk perguruan tinggi menjadi penataran P-4 pola 100 jam, pola 45 jam bagi murid klas 1 SLTA, dan pola 25 jam untuk murid klas 1 SLTP.

Penataran pola 120/144 jam menjadi kewenangan BP-7 Pusat, sedang pola yang lain menjadi kewenangan BP-7 Daerah, dan lembaga-lembaga pendidikan. Di samping metoda penataran dikembangkan juga pemasyarakatan P-4 dengan menggunakan modul, metoda simulasi dan cerdas tangkas P-4 yang diselenggarakan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Muatan P-4 yang terdiri dari Pancasila/P-4, UUD 1945 dan GBHN dikemas dalam bentuk bahan ajar dan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Untuk Sekolah Dasar dan Menengah bahan ajar tersebut diberi nama Pendidikan Moral Pancasila yang kemudian diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sedang di Perguruan Tinggi menjadi Pendidikan Pancasila. Ketentuan ini dikokohkan dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989.

Apabila kita cermati bahwa penataran P-4 lebih dititik beratkan pada pembinaan moral bangsa yang esensinya adalah pengendalian diri. Seorang warganegara diharapkan mampu mengendalikan diri dalam segala aspek kehidupan, diperlukan toleransi yang tinggi, dan tidak mementingkan diri sendiri. Hanya dengan jalan ini maka kebersamaan akan terwujud dalam masyarakat yang pluralistik.

Dalam rangka mengantisipasi gerakan globalisasi yang melanda dunia dan dalam mempersiapkan diri memasuki millennium ke-3, serta menghadapi tinggal landas pembangunan, penataran P-4 perlu ditingkatkan. Terbitlah Instruksi Presiden No 2 tahun 1994 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat P2-P4. Intinya adalah bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu mengantisipasi tantangan zaman, dan bagaimana usaha untuk meningkatkan kesadaran warganegara akan hak dan kewajibannya sebagai pribadi, makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga bangsa serta warga dunia.

Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh BP-7 Pusat, pada akhir tahun 1990-an lebih dari 90% warganegara Indonesia yang berumur 6 tahun ke atas telah mengikuti pemasyarakatan P-4 dengan berbagai pola dan metoda. Bahkan tiada jarang yang mengalami beberapa kali kegiatan pemasyarakatan P-4, sesuai dengan tingkat pendidikan dan profesinya.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan P-4

Pemasyarakatan P-4 merupakan kehendak rakyat yang disalurkan lewat MPR-RI dengan Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978. Segala pelaksanaannya selalu berdasar pada peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga apapun pelaksanaan P-4 adalah bersifat konstitusional.

Dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh pemasyarakatan P-4, yakni terwujudnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, memang belum sepenuhnya tercapai. Namun setiap warganegara mulai kenal Pancasila, Undang-Undang Dasar negaranya, serta program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah, sehingga langkah awal pendidikan politik normatif dalam batas-batas tertentu telah tercapai. Apalagi kalau dilihat dari sisi kuantitatif target audience yang telah mengikuti pemasyarakatan P-4 dapat dikatakan telah tercapai. Memang kalau dilihat secara kualitatif masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Kita sadar bahwa pembinaan sikap dan perilaku membutuhkan waktu yang panjang. Dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan P-4 memenuhi paradigma yang diharapkan dalam proses disiminasi suatu gagasan.

Sebagai akibat bahwa pemasyarakatan P-4 adalah penjabaran dari suatu Ketetapan MPR RI, maka penyelenggaraan pemasyarakatan P-4 menerapkan pendekatan yang bersifat sentralistis, dan dari atas ke bawah (top-down approach), sehingga banyak pihak yang mengkritik sebagai indoktrinasi, kurang demokratis. Persiapan penyediaan penatar yang terlalu cepat dan sangat pendek, mengakibatkan pula kurang profesionalnya para penatar P-4, sehingga sering terjadi penatar yang over-acting, menutupi kelemahan dirinya. Keadaan semacam ini yang menyebabkan pemasyarakatan P-4 menjadi kurang berhasil. Penyelenggaraan pemasyarakatan P-4 kemudian dikaitkan dengan pemerintahan yang kurang bersih, kurang transparan, terjadi banyak penyimpangan, bahkan sementara pihak menuduh terjadinya KKN adalah karena P-4. Kami sendiri mengalami kebingungan bagaimana seorang mampu mengadakan korelasi antara pelaksanaan P-4 dan terjadinya KKN. Sepanjang yang saya ketahui sampai kini belum ada studi yang mengadakan analisis hubungan atau pengaruh P-4 terhadap KKN.

Implementasi Pancasila pada Era Reformasi.

Kritik terhadap gerakan penataran P-4 ini lebih mencuat, setelah terjadinya korupsi di berbagai instansi pemerintahan, sehingga berbagai pihak beranggapan bahwa penataran P-4 tidak dapat membendung terjadinya korupsi, sehingga waktu bergulir gerakan reformasi penataran P-4 dipandang kurang menguntungkan dan dicabut dengan Ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/1998. Namun TAP MPR ini mengandung anomali, di satu sisi penataran P-4 dicabut, tetapi di sisi lain Pancasila sebagai dasar negara harus dilaksanakan secara konsisten. Dengan dicabutnya penataran P-4, maka lembaga yang mengurusnya, yakni BP-7 dibubarkan pula. Namun dengan Keputusan Presiden No. 85 tahun 1999 dibentuk lagi suatu badan pengganti BP-7 yang bernama Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara, yang sampai dewasa ini tidak beroperasi.

Selama era reformasi diterbitkan berbagai Ketetapan MPR-RI. Sekurang-kurangnya terdapat lima Ketetapan MPR-RI semasa era reformasi yang berisi ketentuan mengenai implementasi Pancasila. Dari Ketetapan MPR-RI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia tidak dibenarkan bertentangan dengan Pancasila.

2. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia berdasar pada Pancasila.

3. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

4. Tujuan nasional dalam pembangunan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila.

5. GBHN disusun atas dasar landasan idiil Pancasila.

6. Salah satu misi bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depannya adalah: Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.

8. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

9. Pancasila sebagai acuan dasar untuk berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam berbagai Ketetapan MPR-RI tersebut tidak ada tindak lanjutnya, bahkan Keputusan Presiden No.85 tahun 1999, tentang pendirian Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara sebagai pengganti BP-7 tidak ada realisasinya.

Reformasi yang memiliki agenda untuk menegakkan demokrasi, hak asasi dan hukum tidak memiliki panduan atau pedoman implementasinya, sehingga demokrasi berubah sekedar sebagai topeng atau kudung feodalisme gaya baru. Bahkan ada yang berpendapat bahwa demokrasi sekedar sebagai legitimasi kebebasan dan penuntutan hak asasi manusia yang mengantar pada perbuatan yang anarkis, serta legitimasi aktifitas politik dengan gaya dominasi mayoritas dan tirani minoritas.

Prihatin melihat kejadian tersebut, beberapa lembaga swasta mencoba untuk mencari solusi bagaimana merealisasikan TAP MPR RI No.XVIII/MPR/1998, sehingga Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diimplementasikan dengan konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu lembaga swasta tersebut adalah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara disingkat LPPKB. Setelah melalui berbagai seminar, semiloka, lokakarya, yang diikuti dengan diskusi secara mendalam oleh para ahli yang kompeten, akhirnya dihasilkan suatu pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk buku yang berjudul: “Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara.”

Ada perbedaan antara P-4 dan Pedoman Umum dimaksud. Pendekatan P-4 adalah sentralistis dan top-down approach, sedang Pedoman Umum lebih bersifat bottom-up approach, dan penyelenggaraannya diserahkan pada masyarakat. Masyarakat dan Pemerintah Daerah diharapkan untuk berperan aktif atas dasar kesadaran untuk mengimplementasikannya.

Ditinjau dari segi substansi ada sedikit perbedaan. Bila P-4 lebih menitik beratkan pada pembetukan moral dalam bersikap dan bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Pedoman Umum lebih menitik beratkan pada pengembangan kompetensi warganegara dalam hidup berbangsa dan bernegara. Diutamakan bagaimana demokrasi diterapkan dalam frame of reference Pancasila, bagaimana hak asasi manusia diterapkan sesuai dengan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, bagaimana kehidupan politik yang bernuansa Pancasila dan sebagainya. Dengan demikian Pedoman Umum memberikan petunjuk secara nyata bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan ditata berdasar pada Pancasila. Memang baik P-4 maupun Pedoman Umum sumbernya sama, yakni Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dan keduanya berusaha untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Namun dalam pendekatannya terdapat perbedaan, demikian juga dalam mengkonstruksi bahan yang disajikan mengalami perbedaan dalam pendekatannya.

Dari uraian tersebut kami berkesimpulan, bahwa tidak ada perlunya untuk mempertentangkan antara P-4 dan Pedoman Umum, kedua-duanya memiliki tujuan dan sumber bahan yang sama. Perbedaan terdapat dalam pola pelaksanaan, hal ini ditempuh oleh LPPKB; karena dari hasil pantauan dari berbagai pihak, mereka beranggapan tidak ada yang salah dengan P-4, kesalahannya bahwa P-4 tersebut kurang efektif, sehingga perlu dicari pola dan metoda lain yang lebih memberikan harapan dan disesuaikan dengan tantangan zaman. Semoga uraian yang singkat ini memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap kedudukan Pedoman Umum yang disusun oleh LPPKB.

Jakarta, 6 Pebruari 2006

Soeprapto

LPPKB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers

%d bloggers like this: