Pancasila sbg Paradigma :

P A N C A S I L A

SEBAGAI

PARADIGMA PEMBANGUNAN

KEBUDAYAAN BANGSA

S. Budhisantoso *)

Puslit Pranata Pengembangan UI

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam alenia ke-4 UUD 1945 adalah :

“…….untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ………dst”.

Dengan jelas amanat itu menyatakan tanggung jawab pemerintah bukan sekedar memberikan perlindungan fisik terhadap seluruh warganegaranya, melainkan juga perlindungan non-fisik dengan memajukan kesejahteraan mereka dalam arti luas.

Sesungguhnya amanat tersebut bukan tanpa alasan, kalau diingat bahwa bangsa Indonesia itu terbentuk sebagai perwujudan tekad bersama segenap penduduk di kepulauan Nusantara atau bekas jajahan Hindia Belanda yang semula hidup dalam kelompok-kelompok sosial yang mandiri dengan aneka ragam kebudayaan mereka. Kenyataan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia itu seringkali diabaikan. Walaupun masyarakat dengan bangga orang mengucapkan semboyan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, dalam kenyataan kebhinnekaan itu sering kali dilupakan kalau tidak tergusur oleh ketunggalan yang dipaksakan.

Sebagaimana kenyataan, kemajemukan masyarakat Indonesia itu tidak hanya terwujud dalam berbagai struktur sosial, melainkan dalam keanekaragaman kebudayaan yang dikembangkan oleh penduduk di kepulauan sebagai perwujudan adaptasi mereka terhadap lingkungannya secara aktif. Oleh karena itulah keanekaragaman kebudayaan yang mereka kembangkan itu tidak hanya bersifat mendatar yang mencerminkan pola-pola adaptasi setempat yang berbeda, melainkan juga bersifat tegak lurus karena perbedaan pengalaman sejarah. Kenyataan sosial dan kebudayaan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam pembangunan bangsa yang dirintis sejak awal kebangkitan kebangsaan.

Sungguhpun semangat kebangsaan telah ditanamkan oleh para pelopor jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, namun dalam kenyataan tidaklah mudah untuk mempersatukan masyarakat majemuk yang semula telah mengembangkan aneka ragam kebudayaan itu menjadi satu bangsa yang besar. Lebih dari 25 tahun pertama sejak kemerdekaan, masyarakat Indonesia mengalami pergolakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang oleh Geertz (1965) disebut sebagai “Intergrative revolution”.

Sesungguhnya banyak kendala yang menghambat pembangunan bangsa yang baru merdeka, sekalipun ia merupakan cita-cita yang melandasi perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana diungkap oleh R. Harris (1964), kebanyakan negara yang baru merdeka sejak berakhirnya perang dunia yang selalu menghadapi berbagai persoalan dalam membangun bangsanya. Mereka harus menghadapi pergolakan yang timbul dalam perjuangan untuk mengembangkan kesejahteraan dengan negara-negara lain. Pergolakan nasional yang dinamakan oleh Harris sebagai Revolution of Equality atau revolusi kesetaraan meliputi : Pertama, perjuangan kemerdekaan penuh (Total Independence); Kedua, Pengembangan Administrasi Pemerintahan (Administrative Equality); Ketiga, Perjuangan kesetaraan budaya (Cultur Equality).

Kemerdekaan sepenuhnya : Sesungguhnya keutuhan wilayah negara dan kedaulatan suatu bangsa itu sulit dipertahankan kalau masyarakat bangsa itu sendiri tidak mampu membebaskan diri atau sekurang-kurangnya memperkecil pengaruh kekuasaan asing sejauh mungkin. Perjuangan untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan asing itu terasa lebih berat bagi negara yang baru merdeka dan masyarakatnya majemuk seperti Indonesia. Kebanyakan bekas negara kolonial tidak rela melepaskan pengaruhnya terhadap negara bekas jajahannya. Dengan berbagai cara, mereka berusaha mengikat kasetiaan bekas negara jajahan dalam berbagai bentuk kesepakatan, seperti program bantuan pembangunan, kerjasama ekonomi dan pemasaran bersama maupun organisasi persemakmuran. Dengan demikian mereka dapat mempertahankan kepentingan mereka, seperti jaminan sumber bahan baku bagi industrinya maupun pangsa pasar yang potensial. Sebaliknya ikatan nyata maupun terselubung itu dapat menghambat pembangunan bangsa-bangsa yang baru merdeka, karena mereka tidak bebas dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan yang hendak diselenggarakan. Bahkan ada kecenderungan bahwa berbagai bantuan yang diberikan oleh bekas negara kolonial itu justru memperpanjang ketergantungan mereka terhadap kekuasaan asing karena itulah mereka harus membebaskan diri sepenuhnya dari segala bentuk pengaruh kekuasaan asing untuk menegakkan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka.

Perjuangan itu tidak mudah, terutama di negara yang masyarakatnya majemuk dengan anekaragam latar belakang kebudayaannya seperti Indonesia. Sejarah telah membuktikan betapa berbagai negara boneka dibentuk menjelang penyerahan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia oleh pihak Belanda dengan tujuan untuk mempertahankan pengaruhnya. Pergolakan sosial berlangsung sejak penyerahan bangsa dan negara oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menetukan hari depan dan membangun bangsa.

Pembangunan Administrasi Pemerintahan : Perjuanga yang tidak kalah beratnya adalah mengembangkan administrasi pemerintahan yang menjamin pelayanan umum yang berlaku di seluruh tanah air. Pembangunan administrasi pemerintahan untuk menunjukan kemampuan bangsa mengatur dirinya tanpa campur tangan kekuasaan asing itu tidak mungkin ditunda-tunda. Namun dalam kenyataan banyak kendala yang harus dihadapi. Di samping kurangnya tenaga kerja yang terampil dan ahli untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang sehat, banyak peraturan dan perundangan yang harus dibuat untuk menggantikan barbagai peraturan dan perundangan kolonial. Belum lagi terhitung sistem pemerintahan apa yang hendak diterapkan.

Sesungguhnya untuk menghasilkan tenaga terampil dan akhli dalam administrasi pemerintahan tidaklah terlalu sulit. Akan tetapi sebagaimana halnya yang terjadi di berbagai negara yang sedang berkembang, justru pembinaan sikap mental sumberdaya manusia sebagai bagian dari mesin demokrasi sehat merupakan hambatan utama. Banyak diantara mereka yang berhasil memangku jabatan dalam administrasi pemerintahan yang mengidap sikap mental administrator kolonial (colonial administrator mentality) yang beranggapan bahwa masyarakat masih bodoh dan terbelakang. Oleh karena itu mereka seringkali bukannya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat sebagai bawahan (subordinates). Yang harus dibina dan dibimbing selalu. Hal ini bertentangan dengan prinsip pengembangan pemerintahan nasional yang seharusnya juga memperjuangkan kesetaraan kebudayaan dalam pergaulan antar bangsa. Pembinaan dan bimbingan yang memperlakukan masyarakat seolah-olah masih terbelakang dan perlu pimpinan itu, tanpa disadari telah mematikan kreativitas pembaharuan yang justru diperlukan untuk pengembangan kabudayaan.

Pembangunan Kebudayaan : Sementara itu untuk mendapatkan pangakuan kesetaraan (cultur equality) dalam pergaulan antar bangsa, pengembangan kebudayaan sebagai lambang kesetaraan tidak boleh diabaikan oleh negara yang baru merdeka. Pengembangan kebudayaan sebagai lambang kesetaraan itu. sama pentingnya dengan kemerdekaan penuh dan tertibnya administrasi pemerintahan yang diperlukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu pembangunan kebudayaan nasional bagi bangsa Indonesia tidak mungkin ditunda-tunda, labih-labih kalau diingat bahwa bangsa Indonesia itu majemuk masyarakatnya dan beranekaragam kebudayaan.

Kebutuhan dan kebudayaan nasional sebagai kerangka acuan dalam bermasyarakat dan berbangsa secara nasional itu disadari sepenuhnya oleh para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercermin dalam amanat UUD 1945, khususnya pasal 32 yang berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” akan tetapi karena besarnya semangat kebangsaan pada awal kemerdekaan dalam mengembangkan kebudayaan nasional orang mengabaikan keberadaan dan fungsi kebudayaan-kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kekhilafan itulah yang kemudian menimbulkan berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam pembangunan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa.

PEMBANGUNAN BANGSA

Perjuangan bangsa untuk mencapai kesetaraan sosial, politik dan kebudayaan dalam masyarakat yang majemuk dengan kebudayaanya yang beraneka ragam itu tidaklah mudah. Ia harus dilakukan serentak dengan melibatkan segenap rakyat untuk mengambil bagian secara aktif. Oleh karena itu pembangunan semesta di masa pemerintahan Orde Lama maupun pembangunan nasional di masa Orde Baru merupakan jawaban yang sesuai dengan tantangan dari dalam negeri maupun internasional. Akan tetapi kedua kebijaksanaan pembangunan itu tidak memperhatikan faktor dominan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan bangsa. Yang menuntut perhatian khusus. Akhirnya kedua pembangunan itu selalu berakhir dengan bencana nasional.

Pembangunan politik : dihadapkan pada situasi sosial dan politik dalam maupun luar negeri, pemerintah Orde Lama disibukkan dengan upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi pertarungan dua kubu ideologi yang sangat kuat pengaruhnya. Maklumat Nomor X 1945 yang semula diterbitkan untuk menampung aspirasi politik dalam masyarakat majemuk, telah melahirkan sejumlah besar partai politiik yang masih mencerminkan kesetiaan anggotanya terhadap kelompok sosial yang bersifat lokal dan bahkan memperkuat kesadaran kesukubangsaan dan kedaerahan yang sempit. Akhirnya upaya untuk menegakkan kehidupan yang demoktrtis di Indonesia itu telah menimbulkan masalah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang sedang dibangun sejak proklamasi kemerdekaan. Krisis sosial politik dan keamanan selama revolusi integratif itu senantiasa ditanggapi secara politis dan lebih banyak bertumpu pada kekuasaan, sebagaimana tercermin dalam pembubaran Konstituante yang tidak pernah mencapai kesepakatan. Dekrit Presiden Soekarno 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi jalan buntu yang dihadapi Konstituante pada waktu itu.

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945, ternyata kepartaian di Indonesia dianggap belum sepenuhnya mampu menampung aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk secara keseluruhan. Oleh karena itu dibentuk Front Nasional yang yang beranggotakan ketiga partai politik NU, PNI, dan PKI, serta golongan fungsional dan ABRI. Akan tetapi nampaknya pembentukan Front Nasional itu pun belum dapat menyelesaikan masalah karena kesenjangan kesiapan masyarakat dalam membina kehidupan politik yang demokratis. Akibatnya terjadi dominasi politik oleh salah satu partai terhadap partai-partai lainnya, sehingga membuka peluang bagi meledaknya peristiwa 30 September 1965 yang melahirkan Orde Baru.

Sesungguhnya bencana nasional yang terjadi di akhir masa pemerintahan Orde Baru itu buka semata-mata karena dampak persaingan antar kedua negara adikuasa yang bersaiang dalam memperluas pengaruhnya. Kesiapan sosial budaya masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsep yang relatif barupun ikut menentukan. Kenyataan kurangnya kesiapan sosial-budaya masyarakat majemuk yang beranekaragam kebudayaannya itu tidak pernah diperhitungkan dalam membangun bangsa yang modern. Kalaupun pemimpin bicara tentang kebudayaan, biasanya perhatian mereka tertuju pada kesenian sebagai salah satu ungkapan dan pernyataan kebudayaan. Sementara itu ketika mereka berbicara tentang Pancasila, asosiasi mereka terpusat pada penegakan ideologi negara dan bukannya sebagai nilai-nilai (core value) yang menjadi penggerak yang memberikan arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akhirnya Pancasila menjadi sarana politik yang dimanipulasi oleh para elite untuk kepentingan menggalang massa pendukung.

PEMBANGUNAN NASIONAL

Terdorong oleh tuntutan Amanat Pendertitaan Rakyat (AMPERA), pemerintahan Orde Baru menyelenggarakan pembangunan nasional dengan titik beratnya pada pembangunan ekonomi. Model pembangunan yang pernah digunakan di Barat dengan Triloginya itu diharapkan akan dapat merangsang perkembangan sosial-budaya masyarakat disamping meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan dukungan penerapan teknologi maju, pembangunan nasional diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan memacu perkembangan sosial dan kebudayaan bangsa. Model pembangunan dengan triloginya itu nampaknya cocok untuk masuyarakat yang memang secara sosial maupun budaya telah siap untuk mengambil alih dan menerapkan teknologi maju guna menopang pembangunan industri. Penerapan model pembangunan yang sama ternyata tidak berhasil menggerakkan bangsa Indonesia, yang majemuk dengan anekaragam kebudayaan itu, untuk mengambil bagian secara menguntungkan. Logika itu dapat dimengerti karena perubahan teknologi pada suatu masyarakat akan merubah masyarakat yang bersangkutan.

Sebagaimana Schumacher pernah menulisnya, bahwa sesunggunhnya bukan teknologi yang menjadi kekuatan pembaharuan, melainkan politik. Sementara itu secara lebih tegas, Heilbrorer (1969) juga menyatakan bahwa perkembangan ekonomi itu buka semata-mata proses ekonomi melainkan proses politik dan sosial. Akibatnya, walaupun pertumbuhan ekonomi (economic growth) dapat dicapai, akan tetapi tidak berhasil mengembangkan ekonomi (economic development) tanpa dukungan faktor sosial dan kebudayaan. Tidaklah mengherankan bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia berlanjut tanpa hambatan dengan krisis ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan keamanan. Seolah-olah pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan pengorbanan yang tidak kecil dari masyarakat serta uang pinjaman yang membebani rakyat, menjadi sia-sia, karena orang lupa akan persyaratan ideologi yang dituntut bagi modernisasi (Chodak, 1975). Bahkan Rockefeller (1969) pernah menyatakan bahwa perkembangan (development) itu pada hakekatnya merupakan kemajuan yang amat luas lingkup dan pengertiannya, meliputin faktor sosial, budaya, politik dan psikhologi yang bisa menjadi lebih penting dari pada sekedar faktor ekonomi.

Sesungguhnya pembangunan sebagai usaha berencana untuk meningkatkan kesejahteraan umum itu pada hakekatnya merupakan kekuatan pembaharuan sosial maupun kebudayaan. Apapun model dan titik berat pembangunan yang akan diselenggarakan, akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat yang terlibat. Karena itu keberhasilan suatu pembangunan tergantung pada kesiapan masyarakat dalam mengambil bagian secara menguntungkan.

Pilihan titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah Ordde Baru, sesungguhnya merupakan tanggapan spontan terhadap penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia selama revolusi integratif. Lebih dari 25 tahun pertama sejak kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak sempat meningkatkan kesejahteraan mereka karena pergolakan sosial, politik dan keamanan dalam negeri. Karena itu, untuk memperbaiki keadaan, pemerintah Orde Baru menentukan pilihan model pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, diharapkan akan dapat memacu perkembangan segala sektor kehidupan bangsa. Akan tetapi karena kurangnya kesiapan masyarakat, pembanguan ekonomi itu tidak berhasil memicu perkembangan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan sebagaimana dicita-citakan. Kenyataan tersebut meningkatkan perlunya pemberdayaan masyarakat, karena perkembangan ekonomi itu pada hakekatnya merupakan proses sosial dan politik (Heilbroner, 1963). Dengan demikian perkembangan ekonomi itu menuntut kemampuan penduduk untuk mengambil bagian secara aktif dengan kemampuan menyesuaikan diri secara perorangan (adjustement) maupun kolektif (social adaptation).

Sungguhpun dalam GBHN yang lalu telah dinyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya, dalam kenyataan pengertian kebudayaan itu sendiri tidak jelas. Ada kecenderungan orang mempersempit pengertian kebudayaan sekedar sebagai kesenian. Sebaliknya ada pula yang mengartikannya secara luas mencakup segala pengetahuan dan kemampuan kerja yang diperoleh manusia melalui proses belajar sebagai anggota suatu masyarakat. Di lain pihak ada pula yang berbicara tentang kebudayaan nasional tanpa memperhatikan kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah. Karena itu dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraannya, seringkali orang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan yang menjadi kerangka acuan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat pendukungnya.

Tidaklah mengherankan kalau selama 32 tahun pembangunan nasional yang dipacu untuk meningkatkan pertumbuhan dan membuka peluang kerja, justru sebaliknya telah memperlebar dan memperdalam jurang kesenjangan sosial. Pada gilirannya kesenjangan sosial akibat tidak berkembangnya pranata sosial dan nilai-nilai budaya sebagai kendali, telah membangkitkan kecemburuan dan konflik sosial yang sulit dikendalikan pada akhir-akhir ini.

Sesungguhnya pembangunan nasional yang diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat itu telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat luas, terutama mereka yang tidak mampu mengambil bagian secara menguntungkan. Apabila dicermati, kekecewaan masyarakat itu selain karena perubahan lingkungan yang amat pesat, juga karena mereka belum sempat mengambil alih nilai-nilai budaya pasar sebagai pedoman dalam mengejar keuntungan materi dengan cara bersaing. Perkembangan sosial yang kurang menguntungkan itu merupakan akibat meningkatnya kegiatan ekonomi yang tidak diimbangi dengan penegakkan keadilan sosial, demokrasi politik dan kebebasan budaya (Echivery,). Secara lebih rinci hal itu dapat diuraikan sebagai berikut.

Pembangunan Industri : dihadapkan pada situasi ekonomi yang memburuk selama masa pemerintahan Orde Lama yang berusaha untuk mempertahankan kemandirian politik, pemerintah Orde Baru bertekad untuk segera mengatasinya dengan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang mendahulukan pertumbuhan (economic growth) daripada perkembangan (economic development). Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diharapkan akan banyak tenaga kerja yang selama ini menganggur akan dapat ditampung sehingga akan dapat memacu peningkatan kesejahteraan umum. Untuk keperluan itulah, industrialisasi yang ditopang dengan penerapan teknologi modern menjadi pilihan utama, walaupun pembangunan sektor pertanian tidak diabaikan.

Dalam kenyataan, pembangunan industri yang ditopang dengan penerapan teknologi modern itu menuntut persyaratan sosial dan kebudayaan yang dapat mendukung peningkatan kegiatan ekonomi yang menyertainya. Persyaratan sosial dan kebudayaan itu terutama adalah keadilan sosial (social justice), demokrasi politik (political demoracy) dan kebebasan budaya (cultur freedom) yang mengimbangi masuknya nilai-nilai budaya markantil, materialistik dan kompetitif dalam perkembangan ekonomi pasar dalam masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

Model pembangunan ekonomi di Indonesia telah memacu pengusaha untuk meningkatkan eksploitasi sumberdaya (exploitative) tanpa mengenal batas waktu maupun lingkungan (expansive) dalam mengejar keuntungan materi secara optimal. Kecenderungan pengurasan sumberdaya secara besar-besaran itu tidak dapat dielakkan, karena besarnya modal yang ditanamkan harus mendatangkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Kenyataan tersebut telah memacu persaingan yang tidak berimbang, terutama antara pengusaha besar yang memiliki berbagai keunggulan ekonomi, sosial dan politik di satu pihak, dengan pengusaha kecil dan menengah yang dianggap tidak mampu mengolah sumberdaya yang menguntungkan. Tidaklah mengherankan kalau ekspansi pengusaha besar tidak hanya menggusur pengusaha kecil dan menengah yang dianggap kurang mampu, melainkan juga terhadap penduduk di kawasan yang kaya dengan sumberdaya alam maupun di pusat-pusat pertumbuhan.

Ratusan pengusaha batik kecil dan menengah di Jakarta digusur oleh dua perusahaan batik raksasa dengan segala keunggulannya. Sementara itu pengusaha batik kecil dan menengah yang semula mandiri terpaksa bekerja sebagai bawahan atau pemasok dari perusahaan raksasa kalau tidak beralih bidang usaha yang masih bebas dari jangkauan belalai gurita yang mencari mangsa. Demikian pula ratusan pengusaha kecil dan menengah yang menghasilkan mi, tergusur oleh perusahan raksasa penghasil bahan makanan terigu. Dengan alasan demi efisiensi dan produktivitas, pengusaha kecil dan menengah itu terpaksa bertindak sebagai pengecer atau penjual mi masak. Sedemikian jauh tinggal 80-an pengusaha mi basah (kecil dan menengah) yang bertahan di Jakarta karena mereka telah mempunyai langganan lewat restoran yang dikelola masing-masing. Sungguhpun demikian mereka tidak bebas dari bujuk rayu pengusaha raksasa yang menjanjikan keuntungan materi yang lebih besar. Tidak mustahil mereka tidak akan menyerah terhadap rayuan, kecuali mereka yang benar-benar telah mapan, karena kesulitan mendapatkan pinjaman untuk menambah modal dan mendapatkan bahan mentah.

Dengan alasan demi efisiensi dan produktivitas, yang menjadi slogan pembangunan ekonomi di masa Orde Baru, penduduk perkotaan yang kurang mampu, penduduk pedesaan yang lahannya berpotensi ekonomi tinggi untuk dikembangkan sebagai real-estate maupun industrial estate, maupun penghuni hutan yang kaya dengan kayu atau mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai perkebunan, tidak lebih baik nasibnya daripada pengusaha kecil dan menengah yang tidak berdaya. Lingkungan pemukiman yang mempunyai banyak fungsi sosial (social asset) itu hanya dinilai sebagai kekayaan ekonomi (economic asset) yang rendah harganya karena selama ini tidak mendatangkan keuntungan (pajak) bagi pemerintah dialih fungsikan kepada pengusaha besar yang menjanjikan keuntungan materi di atas kepentingan sosial dan kebudayaan penduduk.

Persaingan yang tidak imbang itu telah memperlebar dan memperdalam kesenjangan sosial. sejumLah kecil penduduk yang beruntung dapat menguasai sebagian terbesar sumberdaya dan peluang usaha. Sedang sebagian terbesar penduduk semakin miskin dan tersisihkan dari lingkungan yang sehat dan sumber pencaharian yang selama ini mereka kuasai. Kecenderungan sosial yang kurang menguntungkan inilah yang harus diatasi dengan pemberdayaan masyarakat, sebelum terjadinya konflik yang disertai kekerasan (violent conflict) yang sulit dikendalikan.

Sesungguhnya masyarakat Indonesia dewasa ini menghadapi tekanan lingkungan ganda akibat pengurasan sumberdaya yang menggunakan teknologi modern. Tekanan ganda itu disebabkan upaya pengusaha untuk meningkatkan intensitas pengolahan sumberdaya guna mendapatkan keuntungan materi seoptimal mungkin. Kecenderungan pengusaha bersikap ekploitatif dan ekspansif dalam mengolah sumberdaya itu dapat dimengerti, karena besarnya modal dan biaya kegiatan industri yang harus mereka tanggung. Sementara itu pengolahan sumberdaya alam oleh penduduk miskin yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Yang terus meningkat menambah tekanan lingkungan. Terdesak oleh kebutuhan hidup yang tidak mungkin dihindarkan, penduduk miskin cenderung mengolah sumberdaya alam yang tersedia tanpa memperhatikan kearifan lingkunmgan (ecological wisdom) yang selama ini menjadi pedoman dalam menjaga kelestariannya (sustainability).

Sementara itu pemerintah cenderung untuk bertindak lunak dalam pengendalian pengolahan sumberdaya alam maupun pengolahan lingkungan. Bahkan demi keberhasilan pembangunan industri dalam negeri maupun untuk mendapatkan devisa, pemerintah cenderung membuka peluang usaha bagi mereka yang sanggup mengolah sumberdaya alam, seperti konsesi HPH, pertambangan dan penangkapan ikan. Akibat penyusutan sumberdaya dan mutu lingkungan (natural depletion) berlangsung amat cepat dan merambah hampir seluruh penjuru tanah air.

Organisasi : Sesungguhnya penanaman modal yang besar dalam industrialisasi itu harus dikelola secara intensif agar dapat mendatangkan keuntungan materi secara optimal. Tuntutan industrialisasi itu tidak mudah dipenuhi oleh kebanyakan pengusaha Indonesia yang pada umumnya masih mengandalkan pengelolaan usahanya pada organisasi kekerabatan (intra family organisation). Hubungan antara person (interpersonal relation) lebih bermakna dalam mengerjakan seseorang di perusahaan daripada keakhlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang (impersonal relation) Sesungguhnya dengan mengembangkan industri yang menuntut penanaman modal yang besar dalam mengejar efisiensi dan produktivitas kerja, akan merangsang pengusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka mengelola usahanya. Akan tetapi karena kurangnya kesiapan sosial dan kebudayaan, justru sebaliknya mereka cenderung mencari jalan pintas. Kenyataan tersebut memperlemah daya saing mereka untuk menghadapi pengusaha asing yang telah mapan. Tidaklah mengherankan kalau dalam menghadapi persaingan, kebanyakan pengusaha besar maupun menengah Indonesia cenderung mengembangkan strategi yang tidak sehat (KKN). Akibatnya banyak pengusaha kecil dan menengah yang tersisihkan dalam persaingan yang tidak seimbang malawan pengusaha besar dan menengah yang mempunyai kemampuan untuk menggalang kerjasama dengan pengusaha dan pernbankan.

Tenaga kerja : untuk mengendalikan teknologi modern diperlukan tenaga kerja trampil dan ahli agar efisiensi dan produktivitas kerja yang optimal dapat tercapai. Kebutuhan dan tenagakerja trampil dan ahli itu, pada gilirannya akan merangsang penduduk untuk menghargai tinggi pendidikan sekolah sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan. Kenyataan telah mebuktikan betapa keberhasilan pembangunan industri yang membuka peluang kerja bagi tenaga terdidik dalam memacu penduduk untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Dengan demikian mobilitas sosial akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk pada umumnya. Akan tetapi, penerapan teknologi modern dalam industri ternyata tidak banyak menyerap tenaga kerja manusia yang digantikan dengan tenaga mesin yang dibangkitkan dengan sumber enersi fosil. Di samping itu kebanyakan tenaga kerja manusia terdidik belum siap, secara sosial maupun kebudayaan, untuk memangku tugas baru (Herskovitz,) hasil penelitian Galtung (1976) dibeberapa negara Asia dan Afrika menunjukan bahwa kegagalan pengambilalihan teknologi modern itu bukan karena kurangnya tenagakerja trampil dan ahli, melainkan karena tidak sesuainya sikap mental mereka menghadapi pekerjaan baru. Kurang sesuainya sikap mental pekerja itu karena pengaruh kebudayaan yang mereka hayati sebagai kerangka acuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan selama ini. Hasil penelitian itu, akhirnya menyimpulkan bahwa kurangnya kesiapan sosial dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan yang mangakibatkan kegagalan pengambil alihan teknologi modern secara mulus. Hal yang sama sesungguhnya dihadapi masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional yang menerapkan teknologi modern tanpa memprhatikan faktor sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang majemuk.

Alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, pembangunan industri yang ditopang dengan penerapan teknologi modern, justru menghasilkan lebih banyak penganguran murni maupun terselubung. Penggusuran penduduk pedesaan ataupun perkotaan yang lahannya diperlukan untuk pembangunan, telah memisahkan mereka dari sumber penghidupan yang selama ini mereka tekuni, sementara lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan sosial dan kebudayaan mereka sangat terbatas. Kenyataan ini, bersama dengan menyusutnya sumberdaya dan mutu lingkungan hidup yang sehat, telah memicu terjadinya kebringasan sosial atau gejala “amuk” massa yang semakin sulit dikendalikan.

Perebutan sumberdaya dan lingkungan yang semakin menyusut persediaan dan mutunya dewasa ini terus meningkat tidak terbatas antara mereka yang mempunyai berbagai keunggulan dengan mereka yang kurang beruntung (vertical sosial conflict), melainkan juga antar mereka yang mempunyai kemampuan yang sebanding (horizontal social conflict). Untuk menghimpun kekuatan, mereka cenderung membangkitkan kesetiakawanan sosial dengan mengaktifkan simbol-simbol ikatan primodial terutama kesukuabangsaan (ethnicity).

Di lain pihak, menyadari akan kesalahan yang diperbuat selama pembangunan nasional yang alau, pemerintah cenderung untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan, dengan menghormati Hak Asasi Manusia dan otonomisasi pemerintahan daerah. Sikap keterbukaan pemerintah reformasi itu disambut baik oleh masyarakat dengan meningkatnya tuntutan hak asasi individu secara berlebihan. Demikian pula tuntutan otonomisasi pemerintahahn daerah semakin keras mengarah pada otonomisasi pemerintahan suku bangsa.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sesungguhnya meningkatnya kegiatan ekonomi selama I masa pembangunan nasional telah membawa serta nilai-nilai budaya merkantil, materialistik dan kompetitif. Dalam setiap transaksi, orang cenderung untuk mengejar keuntungan materi melalui persaingan yang sehat. Oleh karena itu, untuk mengimbangi penyerapan nilai-nilai budaya ekonomi pasar itu harus ditegakkan keadilan sosial, demokrasi politik dan kebebasan budaya sebagai pedoman bersama dalam kegiatan ekonomi pasar.

Dengan lain perkataan, untuk memprsiapkan masyarakat agar dapat mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan secara menguntungkan, perlu upaya pemberdayaan. Adapun makna dari pemberdayaan adalah mengembangkan potensi sosial, kebudayaan dan sumberdaya manusianya. Tanpa pemberdayaan masyarakat, niscaya penegakan keadilan sosial, demokratisasi politik dan kebebasan budaya dapat membantu meningkatkan daya saing masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan. Oleh karena itu hak budaya komuniti harus dihormati sejalan dengan penegakkan hak asasi individu yang selama ini mendapatkan perhatian secara berlebihan. Seolah-olah penegakkan hak asasi individu itu dapat dilakukan dengan mengorbankan hak budaya komuniti yang membatasinya.

Dengan menghormati hak budaya komuniti berarti mengakui perwujudan kebudayaan komuniti yang senantiasa mengalami perubahan, melaikan membuka peluang bagi pembangunan kreativitas mereka dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan. Dengan menghormati hak budaya komuniti, kecenderungan dominasi suatu kebudayaan atas kebudayaan-kebudayaan lain dalam masyarakat majemuk dapt dihindarkan. Sebagaimana berlangsung, pembangunan ekonomi cenderung untuk mendahulukan efisiensi dan produktivitas dalam setiap kegiatan. Menerima cara-cara lain yang dianggap kurang efisien dan produktif. Akibatnya hanya sistem sosial yang menjamin efisiensi dan produktivitas tinggi yang dilestarikan dengan pengorbanan sistem sosial dan budaya lainnya. Penyeragaman dalam segala sektor kehidupan merupakan gejala yang umum selama masa pembangunan. Akibatnya bukan hanya membuka peluang bagi dominannya suatu kebudayaan atas berbagai kebudayaan lainnya, akan tetapi juga cenderung memasung kebebasan budaya dalam masyarakat majemuk.

Kenyataan tersebut telah menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat majemuk, bahkan sampai pada tuntutan untuk memisahkan diri. Sementara itu persaingan yang tidak imbang dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan juga telah mendorong masyarakat untuk menghimpun kekuatan dengan mengaktifkan simbol-sibmbol kesukubangsaan yang mengabaikan kehadiran komuniti ataupun goolongan sosial lainnya. Untuk menghindarkan perkembangan sosial yang kurang menguntungkan itulah sesungguhnya hak komuniti sebagai kelompok sosial yang terbentuk karena persamaan kepentingan ataupun karena kesamaan lingkungan permukiman yang mempersatukan harus dihormati.

Arti pentingnya hak budaya komuniti juga karena peran komuniti sebagai penghubung atau jembatan antara kepantingan hak asasi individu dengan hak negara untuk menata kehidupan berbangsa. Tanpa pengakuan terhadap hak budaya komuniti, niscaya akan terjadi konfrontasi langsung antara kedua kepentingan menegakkan hak asasi individu dengan hak negara. Demikian pula dengan pengakuan hak budaya komuniti, manipulasi kesetiakawanan sosial sukubangsa dapat dimanipulasi untuk kepentingan perorangan ataupun sekelompok kecil warga. Apabila hal ini tidak segera ditanggulangi, niscaya persatuan dan kesatuan bangsa yang merdeka dan berdaulat serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.

Untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dengan menghormati hak budaya komuniti, perlu dikembangkan mekanisme yang mempermudah penyaluran aspirasi dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuan masyarakat Indonesia yang mejemuk.

OTONOMI PEMERINTAHAN DAERAH

Berbagai program bpembangunan nasional yang direncanakan secara terpusat di masa lampau lebih banyak menunjukkan penyeragaman demi efisiensi dan produktivitas yang tinggi tanpa memperhatikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Aknibatnya dapat dirasakan betapa selama proses pembangunan, kesenjangan kesejahteraan antar daerah semakin maningkat. Tidaklah mengherankan kalau kenyataan tersebut telah menimbulkan kecemburuan sosial yang menjurus ke arah perpecahan. Kesenjangan kesejahteraan itu tidak hanya berlaku antar daerah, malaikan juga intra daerah sehingga memperkuat kecemburuan sosial antara mereka yang diuntungkan oleh pembangunan dengan mereka yang kurang beruntung. Kenyataan tersebut membuktikan betapa pentingnya penegakan keadilan sosial, disamping demokrasi politik dan kebebasan budaya untuk memberdayakan masyarakat dalam mengambil bagian dalam pembangunan secara menguntungkan.

Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan pemerintah daerah menata rumah tangganya, diharapkan dapat memperkecil kesenjangan kesejahteraan umum antar daerah maupun intra daerah, akan tetapi kalau itu tidak disertai dengan penegakkan keadilan sosial, demokradi poltik maupun kebebasan budaya, niscaya akhirnya hanya akan memindahkann kesenjangan kesejahteraan umum ke daerah masing-masing. Keleluasaan daerah untuk mengelola potensi sumberdaya dan mendistribusikannya demi kesejahteraan umum, memerlukan pengendalian sosial yang pada gilirannya menuntut pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu ketiga persayaratan keadilan sosial, demokrasi politik dan kebebasan budaya sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang mendukung pengembangan kreativitas mereka dalam pembangunan daerah masing-masing. Tanpa ketiga persyaratan tesebut, tidak mustahil akan timbul masalah-masaalah sosial, ekonomi dan politik baru, antara lain meningkatnya mobilitas penduduk yang mencari kesejahteraan di daerah yang lebih menjanjikan. Masalah hubungan antar daerah itu, pada gilirannya akan menjadi masalah nasional yang tidak mudah diselesaikan, karena otonomi yang mereka miliki.

PARADIGMA BARU DALAM PEMBANGUNAN

Mengingat kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan dalam penyelenggaraan pembangunan, perlu dikembangkan paradigma baru dalam pembangunan demi tercapainya tujuan secara optimal. Paradigma baru itu adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang tidak hanya memperhatikan penerapan teknologi maju untuk mengolah sumberdaya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, melaikan juga dengan memperhatikan faktor sosial-budaya yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan itu sendiri. Hal itu berarti bahwa dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan harus diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang.

Dewasa ini ada kecenderungan untuk membiarkan penduduk menikmati hak asasi individunya, setelah selama lebih dari 30 tahun pemasungan dalam masa pembangunan yang lalu. Demikian besarnya semangat penduduk untuk memperjuangkan hak-hak asasi individunya sehingga mengorbankan hak-hak budaya komuniti sebagai kendali. Akibatnya bukan hanya masyarakat kehilangan kepercayaan pada kemampuan diri maupun hak negara untuk mengatur ketertiban berbangsa dan bermasyarakat. Demikian pula aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, kehilangan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang berwenang untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara dan kedaulatan bangsa. Mereka ragu-ragu untuk berhadapan langsung dengan penduduk yang menuntut hak asasi individunya tanpa ada kendali. Sesungguhnya dengan menghormati hak budaya komuniti, konfrontasi langsung antar kepantingan hak asasi individu dengan hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dihindarkan dengan perantara komuniti-komuniti yang bersangkutan.

Di samping itu, dengan menghormati hak budaya komuniti maka perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya akan dapat mengundang peranserta aktif masyarakat yang merasa diperhatikan minat, kebutuhan dan kemampuan mereka untuk mengambil bagian secara menguntungkan. Setidak-tidaknya pembangunan yang berbudaya itu mempunyai makna, di samping membuktikan adanya kebebasan berbudaya yang memungkinkan masyarakat mengambil bagian secara menguntungkan dalam pembangunan.

Apa yang sering dipertanyakan orang adalah sampai di mana kesiapan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan secara menguntungkan. Dalam era reformasi yang penuh kebebasan dewasa ini masyarakat dapat berbuat apapun tanpa ada hambatan dari pihak aparat keamanan maupun pertahanan. Bahkan sengketa sosial yang disertai kekerasan maupun tindakan teror berlangsung tanpa dapat diketahui pelakunya, akan tetapi kesanggupan masyarakat untuk membangun kembali tetanan sosial belun terlihat. Krisis kepercayaan masyarakat, ternyata tidak hanya tertuju pada aparat pemerintahan dan negara, baik sipil maupun militer, akan tetapi juga kepercayaan terhadap dirinya telah krisis. Berbagai unjuk rasa yang disertai kekerasan semakin marak sebagai alat untuk memenangkan tuntutan. Gaya unjuk rasa parlemen jalanan itu juga dipertontonkan oleh para elit politik dalam persidangan resmi maupun dalam beradu pendapat di hadapan publik. Kenyataan sosial itu mengesankan tiadanya kesadaran akan perlunya suasana yang baik untuk mengebalikan keprcayaan masyarakat akan kemampuan diri mereka untuk mengatasi kekacauan sosial, ekonomi, politik dan keamanan dewasan ini. Oleh karena itu timbul pertanyaan bagaimana memberdayakan kembali masyarakat dan pemerintah untuk membangun bangsa.

Untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat ini terpasung, sebaiknya dicermati sebab-sebabnya mengapa mereka kehilangan kepercayaan dan hanya menunggu inisiatif dan uluran tangan dari pemerintah. Sesungguhnya kalau dicermati model pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini cenderung melumpuhkan prakarsa masyarakat untuk berperan serta secara aktif. Hal itu dikarenakan oleh sistem perencanaan yang sentralistik dan mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Cara-cara itu ternyata telah menyebabkan terjadinya dominasi suatu masyarakat dan kebudayaan tertentu atas masyarakat dan kebudayaan yang lain. Kecenderungan itulah yang menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial yang menjurus kearah keberingasan sosial (violeny conflict) yang sulit dikendalikan akhir-akhir ini. Untuk mengatasi kecenderungan yang kurang menguntungkan dalam pembangunan itu harus dikembangkan paradigma baru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dan timbal balik.

Perencanaan harus dilakukan dari bawah (lokal) maupun dari pusat (nasional) secara berjenjang denga tujuan : Pertama, perencanaan di tingkat lokal dilakukan untuk menampung aspirasi dan eksistensi masyarakat lokal sesuai dengan kemampuan yang terkait dengan kesiapan sosial dan kebudayaan mereka untuk berpartisipasi secara aktif: Kedua, perencanaan di tingkat regional (provinsi) yang mengkoordinasikan perncanaan-perencanaan tingkat lokal untuk menghindarkan kesenjangan yang berlebihan: Ketiga, perencanaan di tingkat pusat atau nasional dilakukan sebagai kerangka acuan yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa yang berdaulat. Tanpa adanya kerangka acuan dalam merencanakan pembangunan di tingkat lokal, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesenjangan dalam mengejar kemajemukan antar daera.apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan mengundang masalah sosial, ekonomi dan politik yang lebih parah dalam masyarakat majemuk yang sedang membangun.

Dengan cara demikia, otonomi daerah tidak akan mengerah pada otonomi sukubangsa sebagaimana diproyeksikan oleh Naisbitt (19…), karena masing-masing sukubangsa telah mendapatkan peluang dalam merencanakan pembangunan yang memperhatikan struktur sosial dan kebudayaan masing-masing. Demikian pula dengan menghormati hak budaya komuniti dalam masyarakat majemuk yang tinggi mobilitasnya, sebagimana dikemukakan oleh Suparlan (2000), tidak akan ada yang merasa perlu untuk menyatakan komuniti pendatang yang menetap kemudian di suatu daerah dianggap sebagai orang luar yang harus dipasung hak budayanya di negarinya sendiri untuk berbagi pengalaman dan mengolah sumberdaya alam secara berdampingan.

Sesungguhnya pembangunan berkelanjutan yang memprhatikan faktor sosial budaya dalam masyarakat majemuk itu tidak mungkindiselenggarakan secara terpusat dalam perencanaan maupun penyelengaraannya. Walaupun pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk itu harus merata di seluruh penjuru tanah air, aka tetapi perencanaanya harus mmeperhatikan minat, kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk mengambil bagian secara menguntungkan. Oleh karena itu perencanaan harus dilakukan di tingkat lokal sehingga benar-benar dapat menangkap aspirasi, ekspektasi dan kemampuan masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara aktif. Kenyataan di masa lampau seringkali pemerintah maupun msyarakat sendiri mengabaikan kekhususan masyarakat dan kebudayaan di daerah-daerah, sehingga pembangunan yang menuntut biaya, tenaga dan waktu yang tidak ternilai harganya itu sangat kecil manfaatnya bagi penduduk setempat. Salah satu contoh yang nyata adalah pembangunan pendidikan sekolah yang direncanakan secara terpusat, akhirnya hanya menghasilkan pengangguran terpelajar yang dapat menimbulkan masalah sosial di daerah-daerah. Mereka sudah tercabut dari akar budaya dan struktur masyarakat setempat, sementara itu lapangan kerja diluar sektor tradisional belum ada.

Dengan perencanaan di tingkat lokal, yang dapat dilakukan di tingkat administrasi pemerintahan kecamatan atau kabupaten, tergantung pada besar kecilnya jumlah penduduk dan kemajemukan masyarakatnya, maka diharapkan pembangunan yang memperhatikan faktor sosial budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tujuan yang mulia dan efisien. Akan tetapi pembangunan itu tidak akan banyak manfaatnya kalau tidak terintegrasi dalam jaringan yang lebih luas. Kemajuan di suatu lokal secara tidak berimbang, justru dapat mengundang kerawanan sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan itu harus diselenggarakan secara merata dari satu ke lain lokal. Untuk memperpadukan pembangunan lokal itu, perlu direncanakan bersama secara regional atau ditingkat provinsi, dengan demikian diharapkan akan dapat mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang dapat saling mengisi kekurangan masing-masing demi pemerataan hasil pembangunan. Sedang perencanaan di tingkat nasional dilakukan untuk menjamin keseimbangan pembangunan antar regional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

PANCASILA SEBAGAI PERANGKAT NILAI BUDAYA INTI

Kemajemukan masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman kebudayaannya menimbulkan kebutuhan akan kebudayaan nasional yang memperkuat persatuan sebagai suatu bangsa yang besar. Kenyataan tersebut disadari sepenuhnya oleh para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945. Dalam Pasal 32 UUD 1945, dengan tegas diamanatkan bahwa:

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”

Amanat para pendiri negara itu bukan tidak beralasan karena kenyataan bahwa bangsa Indonesia terwujud sebagai hasil kesepakatan dan tekad segenap penduduk di bekas derah jajahan Hindia Belanda untuk bersatu. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, tekad untuk bersatu menjadi bangsa itu telah dirintis dan terekam dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Sungguhpun pemerintah diamanatkan untuk memajukan kebudayaan nasional, tidak berarti bahwa kebudayaan-kabudayaan di daerah-daerah boleh diabaikan perkembangannya. Dalam penjelasan pasal yang sama, pengakuan terhadap kehadiran kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah itu dinyatakan dengan tegas, sebagai :

“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya”.

Sungguhpun demikian perjuangan untuk mengembangkan kesetaraan budaya seringkali mengalami kerancuan dalam pelaksanaannya, dan bahkan menimbulkan reaksi yang justru mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang sedang dibangun. Reaksi itu muncul, antara lain, karena berbagai pengertian yang berkembang maupun cara-cara yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Tidak dapat disangkal bahwa dalam membangun bangsa yang mempersatukan sejumlah masyarakat yang semula mandiri dan mempunyai latar belakang kebudayaan yang beranaka ragam, diperlukan suatu sistem budaya atau perangkat nilai yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan bersama. Akan tetapi hal iti tidak berarti harus menghancurkan perangkat-perangkat nilai budaya yang masih berfungsi sebagai kerangka acuan bagi kelompok-kelompok sosial yang mendukungnya. Oleh karena itu penjelasan pasa 32 UUD 1945 dengan tegas menyatakan perlunya memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang mencakup puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah.

Dalam kaitan dengan puncak-puncak kebudayaan itulah yang sesungguhnya harus dipahami secara cermat. Sebagaimana menjadi pemahaman umum, kebudayaan itu suatu hal yang relatif. Artinya kebudayaan sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap tantangan yang mereka hadapi dalam beradaptasi terhadap lingkungannya itu tidak ada yang lebih baik ataupun lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Oleh karena itu puncak-puncak kebudayaan harus tidak diartikan sebagai yeng terbaik, melainkan sebagai unsur yang relevan dengan perkembangan masyarakat, sangat luas persebarannya (universal) sehingga dapat diterima oleh sebagaian besar penduduk dan dapat membangkitkan kebanggaan sehingga dapat memperkuat persatuan bangsa.

Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria puncak-puncak kebudayaan dengan segala fungsinya. Nilai pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa jelas sangat luas persebarannya di kalangan masyarkaat Indonesia yang majemuk dengan keanekaragaman kebudayaannya,. Dapat dikatakan bahwa tidak satupun sukubangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab juga merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan maupun golongannya. Oleh karena itu ia termasuk kategori puncak-puncak kebudayaan yang dapat memperkaya kabudayaan nasional.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia juga merupakan salah satau puncak kebudayaan yang mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri mereka sebagai satu bangsa yang berdaulat.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia yang menghargai tinggi kedaulatan rakyat untuk melakukan kesepakatan dalam mencari kebijaksanaan lewat musyawarah. Nilai-nilai budaya yang menghargai kepentingan kolektif lebih tinggi daripada kepentingan individu itu merupakan gejala yang universal dan relevan sebagai kendali dalam menghadapi perkembangan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak perlu dijelaskan lagi, betapa sesungguhnya nilai-nilai keadilan itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian jalaslah bahwa Pancasila itu harus diperlukan bukan sekedar sebagai ideologi politik, melainkan juga sebagai nilai budaya inti (core value) yang menjiwai kehidupan dan berfungsi sebagai motor serta simbol pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk Indonesia yang sedang mengalami perkembangan. Sebagai perangkat nilai inti, Pancasila tidak hanya akan berfungsi sebagai kerangka acuan bagi segenap warganegara dalam menghadapi tantangan, malainkan juga sebagai kendali yang mengikat arah perkembangan kebudayaan agar tidak terlepas dari akarnya. Sementara itu sebagi simbol pengikat persatuan, Pancasila yang terwujud sebagai konfigurasi perangkat nilai budaya inti yang diyakini kebenarannya sebagai acuan bersama, mempunyai kekuatan integratif dalam masyarakat majemuk yang mempunyai anekaragam latar belakang kebudayaan. Oleh karena itu ia harus diwujudkan secara nyata dalam pengembangan kebudayaan bangsa yang akan berfungsi sebagai acuan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan sehari-hari maupun dalam menggapai tantangan kemajuan.

Mengingat arti pentingnya Pancasila sebagai kerangka acuan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, ia harus “dilestarikan” secara aktif melalui proses pendidikan dalam arti luas. Nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh (integrated whole) harus diutamakan dan dikukuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan bukannya untuk dihafalkan unsur-unsurnya secara lepas, apabila dipuja-puja sebagai sesuatu yang sakti. Perlakuan nilai-nilai inti Pancasila secara lepas hanya akan memicu fanatisme dan memancing konflik sosial, politik dan kebudayaan yang semakin tajam dikalangan masyarakat majemuk yang cenderung memilih pengutamaan salah satu nilai inti sebagai simbol integratif kelompok sosial masing-masing. Sementara itu pemuja Pancasila sebagai rumusan ethos budaya bangsa yang sakti atau sakral, hanya akan menambah jauh nilai-nilai budaya inti dari kehidupan nyata para pendukungnya. Oleh karena itu Pancasila harus diterjemahkan sebagai kerangka acuan bagi perkembangan pranata sosial dan pengembangan sikap serta pola tingkah laku masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup yang penuh dinamika.

*) Pakar/Penasehat LPPKB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers

%d bloggers like this: