Satu Abad Kebangkitan Nasional – Hasil Seminar

POKOK-POKOK HASIL SEMINAR/DISKUSI NASIONAL

MENYONGSONG SATU ABAD KEBANGKITAN NASIONAL

BANGSA INDONESIA

DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

JAKARTA, 5 APRIL 2008

 

 

I.                   PENDAHULUAN

 

Penyelenggaraan seminar/diskusi nasional ini dilator-belakangi oleh keprihatinan yang mendalam bahwa setelah satu abad kebangkitan nasionalnya, wawasan kebangsaan atau rasa nasionalisme bangsa Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi semakin mantap. Dengan mencermati berbagai fenomena nasional, utamanya dalam era sepuluh tahun terakhir ini, kita saksikan dan bahkan kita rasakan kenyataan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menunjukkan makin memudarnya wawasan kebangsaan atau rasa nasionalismenya.

 

Hal ini sangat mungkin dipicu oleh perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih mengarah pada kehidupan yang individualistik, sehingga kepedulian rakyat terhadap kebersamaan dan peran dalam kehidupan bernegara terabaikan. Ditambah lagi dengan derasnya arus globalisasi yang melanda segenap aspek kehidupan, yang tidak saja mendorong terbentuknya sikap individualistik, materialistik dan hedonistik tetapi juga masuknya dengan leluasa nilai-nilai ideologi transnasional dan menggeser nilai-nilai ideologi nasional yang mengakibatkan memudarnya atau bahkan merosotnya perhatian dan kepedulian warga negara terhadap eksistensi negara bangsanya.

 

Oleh karena itu, adalah suatu keniscayaan bahwa wawasan kebangsaan perlu dimantapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, untuk bangkit dari berbagai keterpurukannya.

 

Pemantapan wawasan kebangsaan akan terwujud apabila Pancasila sebagai dasar negara diimplementasikan oleh masyarakat secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengamanatkan terselenggaranya persatuan Indonesia. Hal ini akan terwujud apabila wawasan kebangsaan menjiwai dan menyemangati setiap perilaku rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan dan tidak mudah tergiur oleh rayuan wawasan lain yang nampak menjanjikan namun kenyataanya justru melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Dengan memanfaatkan momentum peringatan satu abad kebangkitan nasional bangsa Indonesia, maka diselenggarakan seminar/diskusi nasional dengan mengangkat tema : Dengan Semangat Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia Kita Perkokoh Wawasan Kebangsaan dengan Meningkatkan Pengamalan Pancasila.

 

 

 

 

Adapun tujuan penyelenggaraan Seminar/Diskusi Nasional adalah :

 

1.      Meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta bahwa dirinya adalah warga Negara NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan prinsip-prinsip dasar tersebut.

2.      Meningkatkan pemahaman peserta akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara mampu dan mau untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam NKRI yang memiliki ciri pluralistik.

3.       Menimbulkan rasa bangga, rasa cinta dan rela berkorban demi kepentingan negara bangsanya, atau meningkatkan wawasan kebangsaan

 

 

II.                PELAKSANAAN

 

1.      Seminar/Diskusi Nasional dilaksanakan oleh Lembaga Penumbuhan Karakter Bangsa (LKPKB) bersama Lembaga Pengakajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB).

2.      Tema : “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia Kita Perkokoh Wawasan Kebangsaan Dengan Meningkatkan Pengamalan Pancasila”.

3.      Seminar dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal           : Sabtu, 5 April 2008

Pukul                      : 08.00 s.d selesai

Tempat                   : Departemen Dalam Negeri R.I.

  Jl. Medan Merdeka Utara 7 (Gedung Baru)

                                Jakarta Pusat

4.      Keynotes Speaker : Menteri Dalam Negeri R.I.

5.      Acara                     : Terlampir

6.      Peserta sebanyak 170 orang (sesuai dengan daftar hadir) dari berbagai komponen dalam masyarakat;

7.      Pembukaan, dengan pembawa acara protokol dari Departemen Dalam Negeri.

a.       Diawali Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dipandu Ibu Sis Hendarwati, SE.,MM;

b.      Dilanjutkan Mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Seno Hartono

c.       Sambutan Ketua Sidang Paripurna V LKPKB Bapak Warsito

d.      Keynotes Speech oleh Menteri Dalam Negeri RI

 

Keynotes Speech Mendagri

 

Dalam keynotes speechnya Menteri Dalam Negeri RI menekankan tiga hal sebagai berikut :

 

(1). Tahun 2008 ini adalah tahun ke 100 Kebangkitan Nasional Indonesia, yang telah disepakati bahwa Kebangkitan Negara Bangsa Indonesia modern adalah pada tahun 1908. Peristiwa sejarah ini menjadi landasan penting bahkan menjadi modal spiritual dan sosial lahirnya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

(2). Apakah modal spiritual dan sosial ini masih dapat menjadi landasan dan sumber inspirasi perkuatan keberadaan Negara–Bangsa Indonesia setelah 100 tahun Kebangkitan Nasional.

Perlu adanya benang merah antara Semangat Kebangkitan Nasional dengan pemikiran Wawasan Kebangsaan.

(3). Perlu direnungkan kembali komitmen dan keteguhan hati kita terhadap keunggulan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

 

Selanjutnya Mendagri juga menyatakan hal-hal sebagai berikut :

 

1.         Kita senantiasa konsisten dan memiliki komitmen yang tak tergoyahkan terhadap 4 (empat) pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara :

 

a.       Pancasila

b.      UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c.       Bhinneka Tunggal Ika

d.      Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

2.      Rekonstruksi secara fundamental setelah amandemen UUD 1945 harus ditindak lanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang operasional dengan tolok ukur yakni untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diperlukan kontribusi semua pihak secara konstruktif.

 

3.         Tantangan tersendiri dalam pembangunan Indonesia adalah operasionalisasi ideologi nasional. Namun melalui UU No. 17/2007 tentang RPJP 2005-2025 dan PP No. 7/ 2007 tentang RPJMN 2004-2009 telah menyediakan arah pengamalan Pancasila.

 

4.         Ada 2 dimensi trans-nasional yang perlu dicermati :

 

a.       Transnasional dalam konteks organisasi dan

b.      Transnasional dalam konteks hubungan kerja.

 

5.      Sikap kita harus tegas bahwa filosofi pembangunan nasional dan pengelolaan terhadap segala bentuk ideologi transnasional haruslah dalam rangka perkuatan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dasarnya pada posisi bersahabat dengan keberadaan negara bangsa Indonesia

 

6.      Masyarakat berhimpun dalam berbagai organisasi memiliki tanggung jawab kebangsaan baik dalam organisasi politik maupun dalam organisasi kemasyarakatan, harus tunduk pada konsep-konsep yang mengatur (UU No. 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan)

 

7.      Baik pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya juga berpedoman pada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tugas dimaksud tercantum dalam UU No. 32/2004 Pasal 27 dan Peraturan Pemerintah No. 3/ 2007 Pasal 27 ayat (1).

 

8.      Juga dijelaskan mengenai dinamika politik lokal dan nasional menjelang PILKADA dan Rangkaian Pemilu 2008 dan 2009.

 

Selanjutnya pelaksanaan seminar dipandu oleh Bapak Farid Wadjdi selaku pembawa acara (MC)

 

Sesi I : “Sistem Kenegaraan sebagai Implementasi Pancasila dalam menghadapi Globalisasi”

 

Pembicara        : Prof. DR. H. Sofian Effendi, MPA

Pembahas         : Prof. DR. H. Azyumardi Azra, MA

Moderator        : DR. Ir. Zainal Abidin, MS

Narasumber lebih mempertajam topik yaitu :

“Sistem Pemerintahan Negara Berdasarkan faham kekeluargaan dan ideologi negara Pancasila”

 

Paparan Bahasan dan Diskusi :

 

1.      Sistem kenegaraan dari model pemerintahan negara yang ditetapkan melalui 4 kali amandemen pada kurun waktu 1999-2002 jelas amat berbeda dari sistem negara dan model pemerintahan negara yang menjadi cita-cita pendiri negara. Bahkan model pemerintahan negara yang berlaku “Sistem Presidensial, oleh founding fathers dianggapnya tak cocok untuk Negara Republik Indonesia.

 

2.      MPR-RI melakukan mandemen terhadap hukum dasar Negara Republik Indonesia tanpa melakukan penelitian terhadap sumber-sumber otentik. Malah sebelum melakukan amandemen para anggota MPR-RI membuat kesepakatan mengenai bagian UUD 1945 yang perlu diperhatikan yaitu :

 

a.       Pembukaan UUD 1945 tidak dirubah

b.      Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

c.       Bentuk Pemerintahan Presidensial

d.      Dimasukkannya norma-norma kenegaraan yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945.

e.       Dipergunakannya pendekatan adendum dalam amandemen UUD 1945.

 

3.      Dasar filosofis pembentukan negara Republik Indonesia adalah semangat kekeluargaan yang merupakan kontekstualisasi dari paham kolektivisme, namun yakni ketetapan MPR tanggal 10 Agustus 2002 telah menghapus dasar filosofis tersebut, yakni bahwa semangat kekeluargaan sesuai corak budaya bangsa Indonesia.

 

4.      Pembukaan UUD masih memuat semangat kekeluargaan tapi batang tubuh UUD sudah kehilangan ciri-ciri aslinya yang memuat semangat kekeluargaan tapi sudah berciri individualisme atau bersifat perseorangan; sehingga ketentuan-ketentuan dalam UUD hasil amandemen yang sebagian “Bersemangat perseorangan” sudah bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang merupakan suasana kebatinan pada penyusunan UUD 1945 dan oleh karena itu disebut sebagai “UUD 2002”.

 

5.      Bahwa sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam UUD 1945 adalah sistem presidensial, asumsi ini juga salah, yang berarti anggota MPR 1999-2002 mengacu pada Risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI terbitan Setneg RI yang dijadikan acuan untuk amandemen UUD 1945.

 

6.      Agenda nasional bangsa Indonesia ke depan adalah meluruskan kembali UUD 1945 sesuai dengan kaidah fundamentalnya.

 

7.      Tidak ada Ketetapan MPR-RI tentang Penulisan yang menggabungkan naskah UUD 1945 dan amandemen dalam satu (satu) naskah UUD Negara Republik Indonesia, sehingga yang disosialisasikan oleh MPR-RI menyesatkan masyarakat, oleh karena itu ada peluang terbuka untuk meluruskan sejarah penyusunan UUD Negara Republik Indonesia.

 

Bahasan, dengan topik

“Pancasila Multikulturalisme dan Pendidikan Multikutural”

 

8.      Pancasila tetap merupakan kekuatan pemersatu sekalipun semakin sulit dan marginal dalam semua perkembangan yang terjadi.

 

9.      Pancasila telah terbukti sebagai common platform ideologis Negara-Bangsa Indonesia yang paling fleksibel, dan sampai saat ini belum melihat alternatif lain.

 

10.  Melihat posisi Pancasila yang krusial ini, urgensi mendesak rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila kembali sebagai wacana publik, menilai kembali pemaknaan Pancasila untuk kemudian menghasilkan pemikiran baru.

 

11.  Para penanya menggaris bawahi hal-hal yang terkait dengan UUD 1945 dan Pancasila antaranya, terhapusnya kurikulum Pancasila di Perguruan Tinggi, Amandemen UUD 1945 yang terkesan akal-akalan dan sudah menyimpang jauh dari semangat yang menjadi dasar pemikiran pada awal penyusunan UUD 1945, demikian pula dengan hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-Pasal  dalam batang tubuh hasil amandemen tidak menyatu dengan jiwa dan semangat aslinya.

 

Oleh karena itu diharapkan bahwa UUD 1945 harus dikembalikan dan tetap pada semangat “kekeluargaan” serta ideologi bangsa adalah “Pancasila”

 

SESI II :  “Operasionalisasi Ideologi Nasional dalam Pembangunan Indonesia”

 

Pembicara     : DR. Ir. Siswono Yudhohusodo

Pembahas     : Prof. Ir. Eko Budhihardjo, M.Arch.

Moderator    : Djoko Poernomo, SIP, MM

Narasumber lebih memfokuskan pada topik : “Membangun Negara Kesejahteraan, Tujuan Operasionalisasi Ideologi Nasional dalam Pembangunan”

 

Paparan Bahasan dan Diskusi

 

1.      Masalah dewasa ini adalah kecenderungan disorientasi ideologi yang semakin meluas dalam pembangunan bangsa. Negara kita yang belum mampu meningkatkan kualitas hidup rekyat, telah pula menjadi penyebab merosotnya kepercayaan sebagian masyarakat pada ideologi Negara Pancasila.

2.      Landasan filsafat Pancasila dan rumusan cita-cita bernegara dalam UUD 1945 mengamanatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu para pendiri negara bangsa kita dalam merumuskan cita-cita bernegara melalui UUD 1945 nampak ingin mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State). Namun di Negara kita Indonesia Negara Kesejahteraan ini belum mampu diwujudkan dan bahkan terasa semakin menjauh.

3.      Konsepsi pembangunan yang berkeadilan sosial haruslah berpusat pada upaya menciptakan peran serta rakyat dalam pertumbuhan ekonomi.

4.      Rakyat harus diberi peluang untuk dapat mengembangkan kesejahteraan dirinya melalui usaha-usaha yang berskala kecil. Pemerintah seharusnya  memberikan perhatian yang lebih besar pada kelompok-kelompok masyarakat pemilik aset-aset kecil.

5.      Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional dengan prinsip utama pengakuan pada pluralitas dan kesetiaan antar warga bangsa. Tidak semua hal bisa dilakukan atas nama demokrasi dan ketidak-konsistenan terhadap kebhinnekaan bangsa kita dapat mengantarkan negara kita ke arah anarki dan membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa.

6.      Masyarakat perlu memegang teguh pandangan bahwa suatu bangsa yang unsur-unsurnya heterogen (plural) akan dapat menjadi bangsa yang besar dan kuat apabila :

ˉ       Setiap orang dinilai berdasarkan merit system.

ˉ       Perlindungan Negara para kebebasan berfikir (freedom of thouhgt)

ˉ       yang berarti Setiap warga Negara akan memiliki peluang untuk berprestasi.

7.      Operasionalisasi ideologi Pancasila perlu dilakukan dalam pembangunan politik. Prinsip mendasar politik di Indonesia antara lain :

         Seluruh wilayah Negara adalah ruang hidup bagi segenap warga bangsa.

         Perlakuan hukum yang sama.

         Pengakuan atas keberagaman.

         Tidak memberikan perlakuan atas hak sosial-ekonomi-politik istimewa pada satu kelompok/golongan.

8.      Pancasila mempunyai nilai intrinsik yang pada umumnya belum dipahami, sehingga pada pembuatan perundang-undangan belum mengarah pada Negara kesejahteraan dan jauh dari keadilan sosial. Nilai instrumental dari Pancasila belum tentu kalah dengan nilai ideologi bangsa lain.

9.      Semangat kebangsaan pada abad ke 21.

         Takmau kalah dengan bangsa lain.

         Optimis akan masa depan NKRI.

         Lebih percaya diri.

         Lebih mandiri.

10.  Bahasan diawali dengan pernyataan bahwa :

“Politik itu kotor”, dan ini hanya dapat diluruskan melalui :

a.       Filsafat

b.      Agama

c.       Ilmu

d.      Budaya

 

Masing-masing diuraikan dengan contoh-contoh, para peserta memusatkan diskusi pada hal-hal :

         Sistem pendidikan nasional yang masih berlaku sekarang dikaitkan dengan lapanga kerja bagi pendidikan yang terampil dan tidak terampil dan dihubungkan dengan sistem pendidikan di luar negeri.

         Pendidikan Panasila sejak pada pendidikan dasar.

         Tindak lanjut dari seminar.

         Meluruskan sejarah, agar generasi muda memahami bahwa kemerdekaan ini untuk membangun negara kesejahteraan.

         Pengamalan Pancasila secara menyeluruh.

 

Sesi III : “Wawasan Kebangsaan menghadapi Ideologi Transnasional”

 

            Pembicara        : Prof. Dr. Subur Budhisantoso

            Pembahas         : Dr. Soelastomo, MPH

            Moderator        : Drs. M. Syafaat Habib, MA

Narasumber mempertajam topik menjadi “Wawasan Kebangsaan Menghadapi Tantangan Globalisasi”

 

Paparan Bahasan dan diskusi :

 

1.        Manusia senantiasa hidup berkelompok untuk memenuhi adaptasi dengan lingkungannya, memenuhi kebutuhan hidup serta mengembangkan kehidupan yang layak bagi manusia. Mengembangkan kebudayaan sebagai kerangka acuan yang diperlukan untuk menjamin dan menggalang kerjasama guna memenuhi kebutuhan hidup secara lebih efisien.

 

2.      Simbol-simbol kebangsaan perlu ditanamkan dan dikokohkan bagi segenap warga bangsa dalam rangka memupuk dan memperkuat semangat kebangsaan.

 

3.      Arus pengaruh globalisasi dewasa ini terasa sangat kuat, baik dari segi intensitasnya maupun waktu dan volumenya. Nampaknya peningkatan intensitas kontak antara kebudayaan dalam arti luas telah masuk Indonesia melalui kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan maupun kemanusiaan.

 

4.      Kontak-kontak antar kebudayaan dimaksud diantara masyarakat ada yang dapat menerima dan ada pula yang tidak dapat menerima. Yang pasti bahwa selain dilihat dari sisi positifnya, maka dari sisi negatifnya menimbulkan bencana sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik negara-bangsa yang belum siap menerima/ menanggapinya.

 

5.      Pengaruh kebudayaan asing, banyak masyarakat bangsa yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan ancaman sehingga berusaha membendungnya dengan berbagai cara dan ini memerlukan pembinaan sikap dan mental atau pembentukan kepribadian.

 

6.      Untuk menyiapkan masyarakat membentengi pengaruh kebudayaan asing dimaksud adalah pemupukan “Semangat Kebangsaan” yang perlu dibina dengan tanggung jawab dan tidak dengan larangan.

 

7.      Pengaruh yang cukup kuat dalam hal kebudayaan asing adalah kemajuan teknologi komunikasi serta mobilitas penduduk dunia. Semua usaha yang telah dilaksanakan saat ini tetap harus diimbangi dengan pengamanan mental.

 

8.      Diperlukan pemupukan semangat kebangsaan bukan hanya untuk menghadapi pengaruh kebudayaan asing tapi juga untuk membangkitkan semangat untuk lebih meningkatkan prestasi bangsa dengan daya saing yang lebih sehat, serta sebagai landasan membuka diri dan mengembangkan kerjasama demi kemajuan sebagaimana daiatur UUD 1945.

 

9.      Proses perubahan yang demikian cepat dalam era informasi ini akan dapat dihadapi dengan wawasan kebangsaan dan Ideologi bangsa Indonesia, karena memiliki ketahanan yang tangguh

 

10.  Diawali pertanyaan, masih relevankah Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menghadapi perubahan-perubahan yang demikian cepat seperti yang terjadi saat ini ?

Ada 2 (dua) hal yang menjadi kunci keberhasilah ataupun kegagalan menghadapi kenyataan tersebut :

 

a.       Kita harus yakin bahwa Pancasila juga ada kandungan Demokrasi, HAM dan juga Perekonomian. Untuk operasionalisasinya perlu dijabarkan Pancasila dan diterjemahkan dalam sistem politik, ekonomi dan sosial budaya yang memang tangguh menghadapi kapitalisme dengan kesepakatan membangun “Peta jalan, the road map”.

b.      Kita harus bisa mengelola globalisasi dengan baik, yaitu menyerap nilai yang baik dan menyeleksi nilai yang berdampak buruk. Semua ini memerlukan kesepakatan bersama semua komponen bangsa.

Dua hal ini dapat dikatakan belum mampu kita sepakati bersama.

 

11.  Langkah awal tidak lain adalah masalah yang komplek ini harus dihadapi secara simultans oleh seluruh potensi bangsa dalam waktu yang sangat singkat.

 

12.  Tugas bangsa sangat berat, namun tetap kita hadapi dengan :

         Optimisme, kita sedang berada pada masa transisi, dan

         Pesimisme,  yaitu bahwa kita sedang meluncur sebagai negara gagal.

 

 

Catatan Akhir Seminar

 

Pada akhir seminar dapat dicatat :

 

1.      Seminar/ Diskusi Nasional, telah terselenggara dengan lancar, baik dan aman.

2.      Seluruh pembicara, pembahas beserta moderator hadir dan turut serta sampai seluruh rangkaian kegiatan selesai dan ditutup.

3.      Demikian halnya dengan seluruh peserta dan mendapatkan sertifikat.

4.      Seminar diakhiri dengan :

 

a.       Doa yang diantarkan oleh Bapak Syaukat Banjaransari.

b.      Penutup oleh Bpk. Soeprato, M.Ed, Ketua LPPKB.

 

III.             MEMPERKOKOH WAWASAN KEBANGSAAN

                                                            

A.     Sistem Kenegaraan sebagai implementasi Pancasila dalam menghadapi globalisasi.

 

1.      Prof. Sofyan Effendi sebagai Pembicara dan nara sumber berpendapat, bahwa dilihat dari semangatnya, 4 kali amandemen UUD 1945 telah meninggalkan semangat kekeluargaan dan mengganti dengan semangat individualisme.

Hal ini terlihat secara jelas pada perubahan sistem pemerintahan sendiri menjadi sistem pemerintahan presidensial dan dimasukkannya pasal-pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD, tanpa didasari tanggung jawab.

Bahkan menilai amandemen UUD 1945 tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yang berkedudukan sebagai staatfundamentalnorm dan dasar Negara Pancasila.

Prof. Azyumardi Azra sebagai Pembahas setuju dengan pendapat nara sumber, dengan menambahkan, bahwa semangat perubahan adalah semangat yang berlawanan, bernuansa politik dan mengadopsi sistem dan nilai-nilai dari luar yang liberalistis dan indiviualistis, misalnya dibidang ekonomi, pendidikan dan HAM.

 

2.      Dengan mendasari pada kemampuan dan ketangguhan sistem kenegaraan pasca amandemen UUD, Prof. Sofyan Effendi menyangsikan sistem ini akan mampu mengantisipasi globalisasi, karena sistem pemerintahan presidensial tidak akan mampu menciptakan stabilitas pemerintahan yang diperlukan oleh Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pasal-pasal amandemen UUD 1945 telah kehilangan semangat kekeluargaan, demikian juga yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang menjadi derivatnya/ pelaksanaan, sehingga ciri kekeluargaan berubah menjadi ciri individualisme atau bersifat perorangan. Dengan demikian semangat para penyelengara Negara/ pemerintahan menjadi bersifat perorangan, sehingga tujuan Negara tidak akan terwujud. Sadar atau tidak sadar kita telah kehilangan jati diri.

 

3.      Dalam menyikapi amandemen UUD 1945, yang jelas-jelas menyimpang dari saatsfundamentalnorm yang terdapat dalam Pembukaan. Prof. Sofyan Effendi berpendapat, bahwa agenda pokok ke depan adalah meluruskan kembali UUD 1945, sesuai kaidah fundamentalnya. Pelurusan UUD 1945 tidak mungkin dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 2004, karena MPR tersebut bukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat, bukan perwujudan dari seluruh rakyat. Menurut beliau salah satu langkah konstitusional yang dapat ditempuh pemerintah adalah meminta persetujuan rakyat melalui referendum untuk memurnikan UUD 1945 dilakukan oleh suatu komisi konstitusi independen yang merupakan representasi dari semua unsur masyarakat Indonesia.

Prof. Azyumardi Azra sebagai penanggap menambahkan, komisi konstitusi sebaiknya non partai dan penyederhanaan partai politik dicantumkan dalam amandemen UUD.

 

B.     Operasionalisasi Idelogi Nasional Dalam Pembangunan Indonesia

 

1.      Membumikan Ideologi Nasional dalam pembangunan perlu diangkat mengingat kecenderungan disorientasi ideologi makin meluas dalam pembangunan nasional belakangan ini;

 

2.      Ideologi Nasional semua bangsa bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Tinggi rendahnya martabat bangsa diukur dari tingkat kesejahteraannya;

 

3.      Ideologi :

§     Memiliki nilai intrinsik (nilai yang pada dirinya merupakan tujuan);

§     Sifatnya umum, belum dapat langsung dioperasionalkan menjadi kenyataan;

§     Untuk mewujudkannya dibutuhkan nilai instrumental.

 

4.      Landasan filsafah Pancasila dan rumusan cita-cita bernegara dalam UUD 1945 mengamalkan sistem Negara kesejahteraan;

 

5.       Konsepsi pembangunan yang berkeadilan sosial, haruslah berpusat pada upaya menciptakan peran serta rakyat yang luas dalam pertumbuhan ekonomi;

 

6.      Rakyat perlu memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kesejahteraan dirinya;

 

7.      Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional dengan prinsip utama pengakuan pada pluraritas dan kesetaraan antar warga bangsa;

 

8.      Bangsa plural yang sukses :

§     Melaksanakan merit system;

§     Melindungi freedom of Thougth.

 

9.      Operasinalisasi ideologi Pancasila perlu dilakukan dalam pembangunan politik;

Prinsip politik yang mendasar :

§     Seluruh wilayah negara adalah ruang hidup bagi segenap warga bangsa;

§     Perlakuan hukum yang sama;

§     Pengakuan atas keberagaman;

§     Tidak ada pemberian keistimewaan pada satu kelompok.

 

10.  Kajian Nasional Intelligence Council’s (Organ A.s). Tahun 2005 Proyek kajian “Rising Power : The Changing Geopolitical Landscape 2020” meramalkan Indonesia adalah Negara yang sedang bangkit pengaruhnya bersama China, India, Afrika Selatan dan Brasil.

The “Arriveste” powers yang berpotensi ikut menyusun tata internasional baru.

 

11.  Mudah-mudahan Indonesia tidak terpuruk terus.

 

C.     Wawasan Kebangsaan Menghadapi Ideologi Transnasional

 

1.    Bangsa-bangsa sebagai kelompok sosial membutuhan kebudayaan, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan kerangka acuan dalam membina ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya, melainkan juga sebagai kekuatan pengikat yang memperteguh persatuan warganya. Oleh karena itu setiap bangsa berusaha mengembangkan kebudayaan yang berfungsi sebagai jati-dirinya, dapat membangkitkan kebanggaan, menjadi pedoman arah dan tujuan hidup bersama serta menjadi acuan dalam mencapai cita-cita nasionalnya.

 

2.    Simbol-simbol kebangsaan itu harus senantiasa ditanamkan dan dikokohkan kepada segenap warga untuk memupuk dan  memperkuat semangat kebangsaan, sehingga dapat membentengi pengaruh asing yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif  bagi persatuan dan kesatuan bangsa

 

3.     Globalisasi merupakan keniscayaan budaya yang tidak dapat dinafikan. Derasnya arus pengaruh globalisasi terasa semakin kuat, intensitas, tempo dan volumenya meningkat. Sehingga seolah-olah tidak memberi peluang masyarakat untuk memilih dan menyerapnya ke dalam sistem kebudayaan bangsa secara baik.

 

4.     Sesungguhnya kontak antar kebudayaan itu merupakan gejala biasa, yang diperlukan untuk memacu pengembangan peradaban manusia, namun biasanya memancing reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang kontra menganggap pengaruh kebudayaan asing merupakan ancaman kemapanan. Sedangkan bagi mereka yang pro bersikap membuka diri dan memanfaatkannya untuk mempercepat perkembangan sosial dan kebudayaan setempat.

5.     Di samping segi positif yang dapat diraih, kontak-kontak kebudayaan itu juga dapat menimbulkan bencana sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik bagi bangsa-bangsa yang tidak siap untuk menanggapinya secara aktif. 

 

6.     Dengan kepribadian yang kuat, masyarakat tidak akan mudah terpengaruh, bahkan sebaliknya mampu memilih unsur-unsur kebudayaan asing yang diperlukan untuk mempercepat perkembangan sosial, ekonomi, politik atau pun kebudayaan dalam arti luas.

 

7.     Kesiapan masyarakat dapat dilakukan dengan pemupukan semangat kebangsaan, yang diperlukan bukan sekedar sebagai usaha memagari pengaruh kebudayaan asing, melainkan juga untuk membangkitkan semangat untuk meningkatkan prestasi bangsa disertai daya saing yang sehat. Bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang yang terbuka dalam era globalisasi yang disertai ideologi transnasional.

 

8.     Globalisasi yang menggiring dunia menjadi semakin menyatu berdampak rapuhnya nilai kebangsaan dan tumbuhnya kehidupan tanpa ideologi. Wawasan kebangsaan, ideologi bangsa dan dasar negara Pancasila, menghadapi tantangan besar, wawasan kebangsaan tererosi dan Pancasila termarjinalkan.

 

9.     Kunci keberhasilan untuk menghadapi kenyataan tersebut adalah:

 

a. Bagaimana kita bisa mengoperasionalisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu menjabarkan Pancasila agar operasional, diterjemahkan dalam sistem politik, ekonomi dan social.

b. Bagaimana kita bisa mengelola globalisasi dengan baik, menyerap nilai yang baik dan menyeleksi nilai yang berdampak buruk. Kita harus tetap optimis, disertai langkah yang tepat, cepat dan stimultan dengan tetap melihat ke depan.

 

IV. KESIMPULAN

 

A.     Seminar/ Diskusi Nasional berpendapat, bahwa sistem kenegaraan Indonesia pasca 4 kali amandemen UUD 1945 tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan Pembukaan yang berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm. Sistem yang sekarang ini tidak akan mampu menghadapi globalisasi sehingga tujuan Negara/ Nasional tidak akan terwujud.

B.     Pembangunan nasional bangsa Indonesia dalam segenap aspek kehidupan haruslah berpegang pada Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk itu perlu senantiasa diupayakan dengan sungguh-sungguh metoda dan cara agar nilai-nilai Pancasila dapat dioperasionalisasikan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C.     Globalisasi merupakan keniscayaan sebagai suatu tantangan budaya yang harus ditanggapi untuk mengembangkan kedewasaan dan produktivitas nasional.

 

V. TINDAK LANJUT

 

A.     Pelurusan kembali UUD 1945 melalui persetujuan rakyat dengan referendum dilakukan oleh suatu komisi konstitusi yang independen, merupakan representasi dari semua unsur masyarakat.

Catatan :

 

1.      Tindak lanjut yang diusulkan oleh Prof. Sofyan Effendi dengan tidak melibatkan MPR dalam penetapan referendum dan pengesahan hasil kerja komisi konstitusi (KK) berarti telah mengabaikan berlakunya pasal 37 UUD 1945. Hal ini berarti tidak mengakui keberlakuan 4 amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR RI (1999,2000,2001 dan 2002).

 

2.      Perlu dicari alternatif lain dengan tetap melalui pintu masuk pasal 37 UUD 1945, yaitu melalui Amandemen ke V secara menyeluruh (komprehensif), yang dilakukan oleh seuatu Komisi Amandemen V (Komisi Konstitusi) yang indipenden. Hasil kajian komisi ini meliputi adanya pasal tentang referendum sebagai persyaratan penggunaan pasal 37 UUD 1945.

 

B.     Upaya mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan Implementasi Pancasila dalam Wawasan Kebangsaan.

 

1.      Komitmen politik (political will) dan kepemimpinan (leadership) dari Lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Dasar :

UUD 1945 TAP-TAP MPR RI, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan/ Instruksi Presiden, SK/ Menteri/ Kepala LPND dan Peraturan Daerah.

2.      Adanya kerangka kebijakan (policy frame work) sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, utamanya segenap lembaga penyelenggara negara.

Komponen kunci

Kebijakan, strategi, program, proyek, kegiatan, kerangka kerja akuntabilitas, kerangka pemantauan dan evaluasi.

             3. Perlu adanya lembaga/badan/komisi independen yang berfungsi untuk mengadakan pengkajian dan monitoring terhadap kehidupan kebangsaan, utamanya pengembangan dan aktualisasi ideologi negara dalam penyeleng- garaan pemerintahan negara.  

 

Struktur dan mekanisme pelaksanaan Implementasi Pancasila diintergrasikan pada semua kegiatan sebagai dasar dan membangun persepsi yang sama demi kesejahteraan bersama.

 

VI.       PENUTUP

 

Demikian Pokok-pokok hasil Seminar/ Diskusi Nasional menyongsong Satu Abad Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh LKPKB bersama LPPKB pada tanggal 5 April 2008 bertempat di Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta.

 

 

Kiranya penyelenggaraan Seminar/ Diskusi Nasional ini dapat merangsang komitmen semua pihak yang masih merasa menjadi warga negara NKRI untuk mencari metoda atau cara-cara yang operasional dan implementatif bagi pemantapan wawasan kebangsaan atau rasa nasionalismenya demi kejayaan dan makin kokohnya NKRI.

 

Akhirnya, seraya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Seminar/Diskusi Nasional ini, –utama nya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri R.I.,– buah pikiran yang dihasilkan  Seminar/Diskusi Nasional ini disampaikan kepada khalayak luas sebagai ajakan untuk bersama-sama menemukan solusi guna menjaga, mengembangkan dan memantapkan nasionalisme atau wawasan kebangsaan   kita secara berkelanjutan, demi tetap tegaknya NKRI yang kita cintai bersama.

 

Explore posts in the same categories: Hasil Seminar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: