KKN

Mencari Akar 

M a s a l a h     K K N

Sangat menarik disimak tentang pendapat menaikkan 80% besarnya gaji anggota DPR-RI dewasa ini. (Sengaja mengunakan kata ‘gaji’, bukan kata ‘tunjangan kehormatan’ atau pun yang lainnya). Pendapat masyarakat luas tidak ada  yang mendukung untuk menyetujui. Dari pihak anggota DPR-RI sebagian besar tentu mendukungnya, amun ada satu fraksi yang tidak menyetujui, dengan alasan bahwa  gaji yang diterimanya sekarang sudah  mencukupi untuk hidup layak.

 

Dalam suasana prokon tentang menaikkan gaji tersebut, mendadak timbul berita baru, anggota DPR dan semua pejabat negara menerima gaji ke 13. Bukankah itu semua merupakan korupsi moral, tidak mengabaikan keluhan penderitaan rakyat banyak, apalagi impati dengan kesulitan hidup “wong cilik”.

 

Dikaitkan dengan masalah korupsi (baca KKN), di sini dikemukakan dua warisan kebajikan leluhur kita yang mengatakan bahwa, “Gaji kecil, cukup! Gaji besar, kurang! Rumah kecil, cu¬kup! Rumah besar, kurang!” Dari ungkapan tersebut tersirat makna bahwa, besar kecilnya gaji atau pendapatan boleh dikatakan sangat relatif untuk penyelenggaraan rumah tangga keluarga, tergantung bagaimana kecenderungan jiwa keluarga yang mengaturnya. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan rumah tangga negara, dapat dikemukakan kebajikan warisan ‘founding fathers’ kita yang mengatakan bahwa, “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan.” Hal itu tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang aseli. Sayang Penjelasan Undang-Un¬dang Dasar tersebut dewasa ini telah musnah dilanda tsunami perubahan, sehingga para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan ti¬dak ada yang memahami betapa relevannya “semangat” dalam penyeleng¬garaan rumah tangga keluarga dan rumah tangga negara. Maka maraklah wabah korupsi melanda kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

 

Arti KKN

 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan suatu kompleks kegiatan yang kait mengkait dan saling mendu¬kung. Kata Korupsi diangkat dari bahasa Latin corruptio, yang berarti pembusukan, kerusakan, kemerosotan, penyuapan, remuk, hancur dari dalam atau runtuh. Corruptor adalah orang yang korupsi, orang yang busuk, pe-rusak, pembusuk, pemerdaya, penyuap, pelanggar (nilai/norma). Dalam bahasa Jepang disebut ‘oskoku, dirty job’, dalam bahasa Muangthai disebut ‘gin mil ong, nation eating’, dan dalam bahasa China disebut ‘tan LULL, greedy, impurity.’ Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau uang perusahaan untuk kcuntungan pribadi atau orang lain (KBBI.1995). Di samping itu, dikenal juga adanya korupsi intelektual, ko¬rupsi politik, korupsi etis, dan korupsi moral. (Ensiklopedi Politik Popular Pembangunan Pancasila 1984). Korupsi intelektual terjadi apabila orang dengan sengaja memberi informasi menyesatkan demi keuntungan politik, karier, gengsi, kekuasaan dan kesombongan pribadi, keluarga, kelompok atau golongannya. Misalnya terdapat penyakit busung lapar dikatakan sebagai kecelakaan, atau sebagai akibat budaya malu, orangtuanya rna-lu membawa anaknya ke rumah sakit karena perut anaknya buncit. Contoh lain adalah manipulasi data statistik dan data sejarah, pemalsuan ijazah, penggunaan gelar kesarjanaan yang diperoleh dengan tidak wajar, meng-atasnama-kan rakyat atau agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya, dan sebagainya.

 

Korupsi politik terjadi apabila kegiatan politik dilaksanakan secara ti¬dak etis dan tidak legal dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya dengan mengabaikan peranan politik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya penjualan dan pembelian suara dalam pemilihan umum, penyusunan paraturan perundang-undangan demi kepentingan partai atau kelompoknya sendiri de¬ngan mengabaikan kepentingan masyarakat, dan sebagainya. Korupsi etis terjadi apabila perbuatan yang salah atau jahat dianggap sebagai perbuatan yang baik dan benar. Misalnya perbu¬atan yang menyalahi dan melampaui kewajaran umum, melanggar hak asasi manusia, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, justeru dibenarkan dengan dalih demi kepentingan umum, kepentingan negara, atau ke¬pentingan agama, yang kenyataannya hanya demi untuk mendapatkan atau mempertahankan kedudukan, kekua¬saan atau kepentingan pribadi, keluar¬ga, kelompok, dan golongan.

 

Termasuk jenis korupsi ini adalah penyalahgunaan ‘asas praduga tak bersalah’.

Sudah terkena perkara ko¬rupsi atau kriminal, karena belum diputuskan secara tetap oleh pengadilan, yang bersangkutan masih tetap merasa dirinya tidak bersalah dan tetap bersikukuh menduduki jabatan publiknya atau tetap mencalonkan dirinya sebagai calon legeslatif atau jabatan publik lainnya. Korupsi mo¬ral terjadi apabila kejujuran umum dalam hubungan keluarga, sosial, buda¬ya, politik, pertahanan dan keamanan sudah sangat merosot. Kesetiaan pada keluarga diabaikan. Kepentingan bersama, kepentingan masyarakat dan bangsa, serta kepentingan pemerintah dan negara sama sekali diabaikan. Penyelenggaraan ketertiban dan ke¬amanan umum, pelayanan umum dan penegakan hukum sama sekali tidak mendapat perhatian  semestinya, bahkan justeru diperjualbelikan. Setiap anggota keluarga atau anggota masya¬rakat dengan gigih mengejar keun¬tungan dan kepuasan sesaat dengan segala cara tanpa menghiraukan nilai-nilai kewajaran, kepatutan, sopan santun, kejujuran, tenggang rasa, tahu-di¬ri dan nilai luhur lainnya, yang seha-rusnya dijunjung tinggi dalam perga-ulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kolusi diangkat dari bahasa Inggris ‘to collude’, berarti mengadakan konspirasi atau komplotan untuk memperdaya atau menipu orang lain. ‘Collu¬sion’ diartikan sebagai kerjasama atau perjanjian antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk memperdaya atau menipu orang lain. Dapat juga di¬artikan sebagai persekongkolan un¬tuk menjalankan korupsi. Kolusi merupakan usaha untuk memperlancar tindak korupsi. Demikian juga halnya Nepotisme. Nepotisme adalah kecenderungan mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan. Tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang jabatan pemerintahan: para pemimpin banyak melakukan korupsi, menya-lah-gunakan kekuasaan, dan cenderung ke arah nepotisme (KBBI-1995).

 

Akar masalah KKN

 

Pendapat mengenai akar masalah atau sebab korupsi (baca KKN) yang dikemukakan masyarakat berbeda-beda. Wang An Shih (1021-1086), seorang pembaharu China berpendapat bahwa “buruknya hukum dan buruknya manusia” merupakan dua sumber korupsi yang senantiasa berulang. (Sosiologi Korupsi, Syed Hussein Alatas, LP3ES, Jakarta, 1975). Berdasarkan pendapat tersebut, sebab atau akar masalah korupsi dapat dibedakan menjadi dua, sebab dari luar diri ma¬nusia (buruknya hukum), dan sebab dari dalam diri manusia (buruknya manusia) .

 

Sebab dari luar diri manusia dapat disebutkan di sini antara lain: (1) Sistem penggajian yang tidak adil. Perbedaan antara gaji atasan dan bawahan sangat mencolok. Perbeda¬an antara gaji pegawai negeri, polisi dan tentara dengan gaji pegawai BUMN sangat besar. (Warisan sistem gaji kolonial?). (2) Sistem manajemen keuangan yang lemah. Kontrol dan sanksi terhadap penyimpangan dan kesalahan tidak tegas dan tidak jelas. (3) Penegakan hukum sangat lemah. (4) Sistem nilai yang melanda masyarakat (konsumtif, hedonistik, materialistik, egoistik, instantif, oportunistik dsb). (4) Sikap masyarakat yang makin permisif terhadap segala macam penyim¬pangan dan pelanggaran peraturan. (5) Adanya usaha-usaha yang merongrong kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan sebagainya.

 

Dalam hal yang terakhir (rongrongan dari luar) sangat menarik dikemukakan pengakuan John Perkins dalam bukunya “Confessions of an Economic Hit Man” yang diterbitkan oleh Berret-Koehler Publishers, Inc. San Francisco, 9 November 2004, dan yang akan diterbitkan dalam 16 bahasa termasuk bahasa Indonesia.

Dalam bukunya tersebut John Perkins mengemukakan bahwa, Eco¬nomic Hit Man/EHM (perusak ekonomi) adalah kelompok elit, termasuk John Perkins, yang menggunakan organisasi keuangan internasional untuk menimbulkan kekacauan ekonomi agar bangsa lain tunduk di bawah cengkeraman perusahaan-perusahaan besar (corporatocracy) pemerintah dan bank-bank Amerika. EHM direkrut oleh Badan Sekuriti Nasiona! Amerika Serikat (U.S. Na¬tional Security Agency), dengan tugas untuk membujuk negara-negara sedang ber-kembang agar menerima hutang sampai melebihi batas kemampuannya sehingga mendapatkan kesulitan untuk membayar kembali hutangnya. Hutang tersebut digunakan membangun berbagai infrastruktur yang pembangunannya pun dikerjakan perusahaan bangunan dari Amerika. Dengan demikian uang yang dihutangkan tetap bergulir dalam kalangan Amerika sendiri. Apabila negara yang berhutang sudah tidak marnpu membayar kembali, maka jaminannya adalah sumber minyak bumi atau sumber alam lainnya dikuasainya. Semuanya itu dimaksudkan agar negara yang berhutang akhirnya tunduk pada emporium dunia (Amerika Serikat). Jalan yang ditempuh termasuk dengan cara membuat laporan keuangan palsu/curang, pemilihan yang curang, pemerasan, korupsi, seks dan pembunuhan serta menjalin hubungan dengan semua kelompok termasuk dengan kelompok fundamentalis tertentu. Kegiatan EHM merambah Indonesia, Panama, Ekuador, Columbia Saudi Arabia, Iran dan Irak, dsb. Ini semua merupakan intrik politik tingkat tinggi, yang sangat menguntungkan Amerika dan segelintir elit politik di negara yang menjadi sasarannya. Apabila dikaitkan dengan masalah korupsi, kegiatan EHM tersebut termasuk dalam korupsi politik, etis dan moral yang membantu perusahaan multinasional dapat secara legal merampok kekayaan si miskin dari negara-negara berkembang (Josh Mailman, businessman etc., cofounder The Threshold Foundation, etc,). Boleh dikatakan strategi EHM untuk menguasai negara lain dengan memberikan hutang dan salah satu taktiknya memberikan suap (korupsi) kepada yang berwenang untuk memutuskan penerimaan hutang luar negeri.

 

Sebab dari dalam diri manusia dapat disebutkan yang paling rnenentukan adalah integritas diri pribadi orang seorang dalam kehidupaan bermasyarakat, berbang- sa dan bernegara.

 

Kejahatan korupsi di Indonesia, menurut hukum dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, oleh Hannah Arend dalam bukunya “Eichman in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil”, Penguin Books USA Inc.,375 Houston Street, New York – USA 1994, dikategorikan sebagai kejahatan yang banal atau dangkal, dalam arti bukan radikal. Dikatakan kejahatan banal atau dangkal, sebab mereka yang korupsi tidak mempertimbangkan perbuatannya dengan mendalam. Perbuatan korupsi dikerjakan begitu saja, tanpa rnempertimbangkan akibatnya dan hati nuraninya pun tidak bicara apa-apa, se-olah-olah itu merupakan hal biasa. Contoh konkrit adalah apa yang terjadi di KPU yang sedang ditangani oleh KPK. Para intelektual yang seharusnya tentu selalu rnempertirnbangkan setiap langkah yang akan diperbuat, nyatanya terperangkap dalarn perbuatan korupsi. Demikian juga mereka yang tersangkut dalam kredit macet, BLBI, dan sebagainya adalah orang-orang terdidik yang seharusnya menjadi tauladan masyarakat. Jelaslah dalam hal tersebut persoalannya terletak pada masalah integritas pribadi, intelektual, professional, dan spiritualitas hidupnya. Integritas pribadi merupakan mutu, sifat atau keadaan pribadi yang menunjukkan kesatuan yang utuh dari berbagai unsur kepribadian, yaitu unsur kejiwaan, kerokhanian dan kejasmanian, seperti cipta, rasa, karsa dsb., sehingga memiliki potensi dan kernampuan yang memancarkan ketang-guhan, kewibawaan dan kejujuran. Integritas dapat juga dikaitkan dengan aspek kehidupan seseorang, seperti integritas intelektual, integritas profesional, dan sebagainya. Sedangkan spiritualitas hidup seseorang dapat dijelaskan bahwa, seseorang harus menyadari dirinya sebagai umat beriman (apa pun agamanya), dan kesadarannya itu harus dapat diaktualisasikan dalam wujud sikap, tutur kata, tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan dengan sesama dan dalam melaksanakan tugas kewajiban sesuai dengan fungsi yang diembannya. Sebagai umat beriman, harus benar-benar memahami makna, motivasi dan tujuan hidupnya.

 

Selanjutnya apabila melihat mewabahnya korupsi di negara tercinta ini, yang sudah merambah ke seluruh aparat legeslatif, eksekutif dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dapat pula dikatakan bawa, akar masalah atau sebabnya terletak pada masalah integritas nasional bangsa kita. Integritas nasional di sini dimaksudkan sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. (Li-hat Ketetapan MPR-RI No.Vl/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.)

 

Solusi yang ditawarkan

 

Mengingat peraturan hukum yang ada tentang pemberantasan korupsi dewasa ini sudah relatif lengkap, maka berdasarkan sebab-sebab yang dikemukakan tersebut dapat disarankan adanya solusi pemecahan masalah korupsi dengan tindakan yang bersifat represif dan preventif.

 

Tindakan yang bersifat represif adalah penegakan hukum yang tegas, konsisten, cepat, tidak pandang bulu. Mengingat bahwa korupsi dikategorikan sebagai: kejahatan luar biasa, perlu diadakan tindakan hukum yang bersifat terobosan dan inkonvensional. seperti yang digagas oleh Prof. DR. Sacipto Rahardjo, yaitu Penegakan Hukum secara Kolektif. Agaknya gagasan tersebut didasari bahwa sistem hukum kita dewasa ini lebih berat ke sifat liberal individualistik. Nampaknya gagasan tersebut patut mendapat perhatian, mengingat sebenarnya filosofi integralistik kolektif merupakan jiwa semangat pembentukan dan watak negara bangsa kita. Dalam penegakan hukum secara kolektif, beliau katakan, “jaksa tidak lagi berhadapan dengan hakim, advokat tidak lagi “bertempur” melawan jaksa, polisi dan seterusnya. Musuh besar dan jahat yang dihadapi oleh penegakan hukum adalah korupsi. bukan rnelakukan “perang saudara” antar sesama unsur penegakan hukum. Hanya para koruptor yang akan bertepuk tangan jika sekalian unsur penegakan hukum tidak kunjung bersatu. Para koruptor sungguh senang dengan si-tuasi liberal selama ini dan takut bila sekalian penegakan hukum sudah bersatu padu menghadapi mereka.”

 

Sedangkan tindakan preventif antara lain adalah : (1) Penyempurnaaan sistem birokrasi pemerintahan secara menyeluruh; (2} Perbaikan sistem penggajian yang adil secara menyeluruh; (3) Penanaman nilai-nilai dasar yang relevan bagi pembentukan integritas pribadi dan integritas nasional bangsa. Khusus mengenai penanaman. nifai-nilai dasar tersebut, harap tidak diasosiasikan dengan penataran P4 pada zamannya. Penanaman nilai-nilai dasar dimaksudkan di sini merupakan penanaman nilai-nilai yang diarahkan untuk membangun integritas pribadi dan bangsa yang benar-benar mampu menolak dan menangkal KKN. Nilai-nilai dasar dimaksud adalah nilai-nilai dasar yang merupakan petunjuk dasar (Leit idee) untuk kehidupan yang pantas di atas bumi ini, seperti kebenaran, kelurusan, kebebasan, cintakasih, keadilan, kedamaian, martabat dan kebebasan pribadi, persarnaan di hadapan hukum, keadilan sosial, kesejahteraan umum, kepastian hukum, kebebasan agama dan beragama, pluralisitas dan inklusivitas. Penanaman nilai ditujukan kepada seluruh anak bangsa, khususnya kepada generasi muda sebagai pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Metode pelaksanaannya menjadi kompetensi para ahli pendidikan.

 

Demikianlah sekedar gagasan mengenai masalah korupsi, mudah-mudahan kunci pokok penyelesaian masalahnya ini, yaitu masalah integritas pribadi dan integritas bangsa, mendapat perhatian para pakar dan ahlinya. Sementara itu bagi yang sempat membaca tulisan ini, mohon kiranya dapat merefleksikan pengalaman pengabdiannya kepada nusa dan bangsa melalui profesinya masing-masing dikaitkan dengan substansi tulisan ini. Semoga.

 

B. Parmanto

Dimuat dalam Surat Kabar Pelita

Tanggal 20 dan 21 Juli 2005

 

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: