Restorasi Politik

I RESTORASI  :

 1 NEGARA BANGSA INDONESIA

 

Pengantar

 

Judul naskah ini akan mengundang berbagai pertanyaan, diantaranya : Apa yang dimaksud dengan restorasi? Mengapa Negara-bangsa Indonesia harus mengadakan restorasi? Apa dari negara-bangsa yang harus direstorasi? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut perlu diuraikan (a) makna restorasi, (b) latar belakang pemikiran yang melandasi perlunya restorasi, (c) aspek-aspek yang perlu direstorasi, dan (d) bagaimana cara mengadakan restorasi.

 

A. Makna Restorasi

 

Restorasi berasal dari kata to restore, menurut Webster’s Third New International Dictionary to restore diberi arti to bring back or to put back into the former or original state, atau to bring back from a state of changed condition. Jadi menurut Webster restorasi bermakna mengembalikan pada keadaan aslinya, atau mengembalikan dari perubahan yang terjadi.

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dirancang oleh para founding fathers yang tergabung dalam suatu badan yang bernama Badan Peyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang sangat mendasar dirumuskan secara cermat baik dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia maupun dalam Undang-Undang Dasar 1945, utamanya Pembukaannya, yang berisi konsep, prinsip dan nilai-nilai yang sangat mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep, prinsip, nilai tersebut menjadi dasar dalam menentukan kelembagaan negara serta dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Ternyata dalam perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga setiap kali perlu dimonitor untuk diluruskan kembali sesuai dengan misi yang diemban oleh negara. Dengan berlangsungnya reformasi, nampak terjadinya berbagai penyimpangan yang perlu diluruskan, dikembalikan pada orisinalnya.

 

Pasti timbul pertanyaan, apakah dalam perkembangan kehidupan bernegara tidak dibenarkan terjadinya perubahan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Jawabnya pasti boleh, bahkan mungkin merupakan keniscayaan. Namun bagaimana perubahan ini diselenggarakan ada batas-batasnya; sekurang-kurangnya bahwa perubahan itu jangan sampai mengeliminasi jatidiri bangsa. Sebab bila hal ini terjadi berarti suatu tindakan bunuh diri, dan hal ini merupakan aib yang tidak dapat dimaafkan.

 

B. Haruskah Restorasi Negara Bangsa diselenggarakan

 

Sebelum kita menggambarkan bagaimana restorasi selayaknya diselenggarakan, ada baiknya kita sampaikan justifikasi  perlunya diselenggarakan restorasi. Berikut disampaikan beberapa alasan perlunya restorasi dengan mengacu pada kesepakatan bangsa yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

 

  1. Bangsa Indonesia sampai kini sepakat bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi regulatif dan konstitutif, sehingga segala ketentuan dan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak berdasar Pancasila harus diluruskan, dan dikembalikan pada aslinya. Dari pengamatan dapat disimak bahwa begitu banyak peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari dasar negara tersebut. Bahkan perubahan UUD 1945 penuh dengan penyimpangan-penyimpangan yang harus diluruskan.

 

  1. Bangsa Indonesia telah memilih bentuk Negara Republik Indonesia sebagai  negara kesatuan. Sebagai konsekuensi segala ketentuan yang menyimpang dari kesepakatan tersebut harus dikembalikan pada relnya.

 

  1. Bangsa Indonesia juga mengakui adanya keaneka ragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terikat dalam suatu kesatuan, atau yang biasa disebut Bhinneka Tunggal Ika.  Namun dalam praktek terjadi bentuk keaneka ragaman yang lepas tidak memperdulikan keterikatannya dalam satu kesatuan negara-bangsa Indonesia. Kondisi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang terjadinya keanekaragaman tanpa ikatan dalam kesatuan harus diluruskan.

 

  1. Sikap dan perilaku manusia Indonesia telah menyimpang dari paugeran yang mulia. Tingkah laku manusia Indonesia tidak didasari oleh rasa kasih sayang dan melayani sesama makhluk ciptaan Tuhan, tetapi bersifat angkuh, merasa menangnya sendiri, selalu beraroma kecurigaan dan kebencian dan balas dendam. Iri hati terhadap keberhasilan pihak lain yang bermuara pada sikap dengki dan dendam marak di mana-mana. Mencerca, menjelek-jelekkkan pihak lain, menfitnah dikategorikan perbuatan yang hebat. Sikap hospitalitas berubah menjadi hostilitas. Sikap ini perlu direstorasi menjadi sikap yang mulia, sikap asli bangsa Indonesia.

 

Untuk dapat memperkuat alasan perlunya diadakan restorasi terhadap negara-bangsa Indonesia berikut disampaikan situasi yang berkembang akhir-akhir ini sebagai akibat berlangsungnya reformasi.

 

1.      Demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang merupakan agenda utama reformasi, ternyata telah dilakukan oleh para elit politik nasional secara kurang cermat, dan dilandasi oleh vested interest politik jangka pendek, ketimbang kepentingan rakyat dan bangsa dalam menjangkau masa depan. Dalam praktek berdemokrasi, para elit politik lebih mengacu pada sistem demokrasi liberal dari pada sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.  Hal ini nampak secara nyata dalam proses perubahan UUD 1945 dan dalam merencanakan pembangunan nasional.

 

2.      Pemilihan Umum yang diberi predikat sebagai indikator implementasi demokrasi selalu berakhir dengan kericuhan-kericuhan. Lebih dari 50% Pemilihan Kepala Daerah berakhir dengan demonstrasi, kekerasan dan pengrusakan. Prinsip kebersamaan yang harus ditegakkan diabaikan dan tidak diperhatikan.

 

3.      UUD 1945 asli yang dituduh sebagai penyebab terjadinya pemerintahan yang otoriter, dengan secara paksa dan secara sistematis diubahnya, sehingga menghasilkan perubahan-perubahan pasal-pasal dalam UUD yang tidak konkordan dan tidak merupakan derivasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, seperti (a) memasung kedaulatan MPR RI dan mengalihkannya menjadi kedaulatan penguasa, (b) kedaulatan DPR terlalu berlebihan dalam sistem pemerintahan presidensiil, (c) Mahkamah Konstutusi yang merupakan lembaga baru mengundang berbagai konflik yudisial (d) pelaksanaan otonomi daerah, menimbulkan ekses negatif seperti timbulnya despotisme baru di daerah, merebaknya KKN di daerah, terjadinya disintegrasi yang mengarah pada federalisme. Situasi tersebut menggambarkan keadaan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, dan memberikan peluang terjadinya disintegrasi bangsa. Situasi tersebut perlu dikembalikan pada aslinya.

 

4.      Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkecamuk sejak 1997 dan tindak KKN tidak kunjung nampak hasilnya. Bahkan ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa selama era reformasi KKN lebih menggebu-gebu. Diduga jumlah pengangguran meningkat dan sebagai akibat kemiskinan akan meningkat pula. Situasi ini bertentangan dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh negara dan pemerintah yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesa.

 

5.      Penegakan hukum atau rule of law tidak dapat berlangsung dengan semestinya, bahkan pemeo yang muncul adalah terjadinya rule of the power holder dan rule of the jungle. Tidak terdapat kesamaan kedudukan warganegara dalam pelaksanaan hak dan hukum; hukum dengan segala sanksinya hanya berlaku bagi rakyat jelata; sementara itu tidak terdapat kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

6.      Dengan mengacu pada prinsip “praduga tak bersalah,” dekadensi moral dan akhlak semakin merajalela di kalangan elit nasional, terutama elit politik. Mereka tidak memiliki rasa malu untuk berbohong, tidak jujur, mengelabui dan membodohi rakyat, berbuat maksiat, dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Mereka sudah tidak mampu membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk, yang benar dari yang salah; yang penting adalah kepentingan pribadi dan atau golongan tercapai. Moral rakyat, utamanya para elit bangsa harus dikembalikan pada aslinya

 

7.      Kebebasan pers dan informasi tidak atau kurang diimbangi dengan kesadaran dan tanggung jawab, semata-mata dijadikan ajang komersial dan kepentingan golongan tertentu, sehingga mendorong masyarakat untuk bersikap konsumeristik, kemewahan yang sangat vulgar, materialistik, individualistik, liberalistik dan hedonistik, serta terbentuknya opini tertentu yang didesain oleh pihak-pihak tertentu pula. Situasi semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pembodohan dan perusakan moralitas masyarakat dan bangsa. Peran dan fungsi pers harus dikembalikan sesuai dengan tugas pokok pers.

 

8.      Dekadensi moral tersebut menimbulkan sikap masa bodoh dan kurangnya peduli dan komitmen dari kalangan elite nasional dalam mengupayakan reformasi secara tepat dan benar, utamanya dalam menyelenggarakan pembaharuan sistem pendidikan nasional yang bernuansa sangat liberalistik. Periksa bagaimana implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang biasa disebut KTSP, benar-benar bermuatan liberalistik murni. Bila hal ini berkepanjangan, tidak dibenahi, maka generasi di masa yang akan datang akan menjadi sangat rapuh dalam menghadapi era globalisasi yang bermuatan persaingan bebas yang ganas tanpa belas kasih. Perlu upaya untuk mengadakan restorasi bidang pendidikan.

 

9.      Krisis ekonomi yang tidak kunjung usai, telah  menjadi proses pemiskinan masal dalam masyarakat. Diperkirakan lebih dari 60% rakyat ada di bawah garis kemiskinan. Dalam waktu sekitar enam tahun pertama masa reformasi telah terjadi penurunan pendapatan per kapita dari US$1080.- menjadi kurang dari US$500.- Timbullah disparitas pendapatan yang demikian besar, sehingga “demokrasi ekonomi” tidak mungkin terwujud, yang akan berakibat gagalnya demokrasi di bidang politik. Kondisi ekonom ini menuntut untuk segera diselenggarakan restorasi bidang ekonomi.

 

10. Terdapat elit politik yang memiliki track record yang kurang terpuji, seperti pemalsuan, penyalah gunaan kekuasaan/wewenang, terlibat kasus KKN, melakukan praktek money politics, dekadensi moral, dan sebagainya. Sebagai akibat para pejabat pemerintahan, maupun anggota legislatif dan yudikatif sangat diragukan integritas dan iktikad baiknya. Pemilu yang diharapkan menghasilkan putra-putri terbaik bangsa, sangat disangsikan keberhasilannya dalam memilih wakil rakyat yang penuh dedikasi dan loyalitasnya kepada rakyat, negara dan bangsa. Perlu pemikiran ulang dan mengadakan restorasi terhadap praktek demokrasi, utamanya Pemilu dan sistem kepartaian.

 

11. Terkait dengan adanya elit politik yang memiliki track record yang kurang terpuji, bukan mustahil akan berkembang elit politik yang bersikap avonturir, oportunis, sektarian, dengan berkudung pada penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Keadaan semacam ini disadari atau tidak akan mengantar pada kehancuran bangsa. Sebagai akibat kepercayaan rakyat terhadap legitimasi lembaga-lembaga negara merosot sangat tajam. Hal ini perlu diwaspadai dan dikembalikan pada aslinya.

 

Dari penggambaran kondisi yang berkembang akibat berlangsungnya reformasi, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa restorasi merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan.

 

Dewasa ini bangsa Indonesia  seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia, sedang dilanda oleh gerakan globalisasi yang tiada kenal belas kasihan. Segala hambatan yang merintanginya akan dilindasnya. Satu-satunya kekuatan yang mampu untuk mengantisipasi globalisasi secara tepat dan menguntungkan adalah apabila bangsa yang bersangkutan berpegang teguh pada jatidirinya, pada ideologi nasionalnya, sehingga tidak terombang-ambing oleh derasnya arus globalisasi. Reformasi yang telah berlangsung selama sekitar sepuluh tahun telah memporak-porandakan jatidiri bangsa, sedangkan jatidiri bangsa sangat diperlukan dalam menghadapi laju globalisasi. Oleh karena itu senang atau tidak senang, perlu diadakan restorasi terhadap jatidiri bangsa. Berikut disampaikan sekedar gambaran mengenai berlangsungnya globalisasi dan situasi yang berkembang sebagai akibat berlansungnya globalisasi yang perlu diantisipasi.

 

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terbentuklah yang disebut masyarakat dunia, the borderless world, cybernetic society, atau biasa disebut juga masyarakat maya, sehingga hubungan manusia terjadi person to person, tidak perlu melewati institusi yang namanya kelompok, golongan, maupun negara-bangsa. Sebagai akibat eksistensi dan peran masyarakat dan negara-bangsa termarjinalkan.

 

Teknologi informasi dan komunikasi melumerkan afinitas kebangsaan. Nilai-nilai yang menjadi pengikat persatuan suatu bangsa terabaikan dan tergeser oleh nilai-nilai dari luar yang dipandang sebagai nilai universal. Nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan faham liberalisme, pluralisme, individualisme, dan humanisme diterapkan tanpa dilandasi oleh adat budaya bangsa.

 

Liberalisasi perdagangan yang dikembangkan oleh kapitalisme modern, seperti yang dilakukan oleh multi national corporations, mendorong terbentuknya sikap individualistik, materialistik, hedonistik, yang berakibat merosotnya perhatian dan kepedulian terhadap eksistensi negara-bangsa.

 

Apabila situasi yang digambarkan di atas, sebagai akibat berlangsungnya globalisasi, berlanjut tanpa kendali, maka akan hancurlah negara-bangsa, karena warganegara tidak peduli lagi terhadap bangsanya, apalagi mengusahakan untuk berkembang, kokoh dan bersatunya negara-bangsa. Pihak-pihak yang peduli terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kokohnya negara-bangsa pasti merasa bahwa restorasi bangsa merupakan suatu keharusan bagi tetap kokohnya negara-bangsa Indonesia.

 

C. Aspek yang pelu Direstorasi

 

Terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengusahakan restorasi Negara-Bangsa Indonesia. Berikut disampaikan perkara yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan restorasi.

 

1.  Dasar Negara Pancasila

 

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun daerah, yang menerapkan dasar lain kecuali Pancasila. Peraturan perundang-undangan semacam ini harus segera diluruskan dikembalikan pada aslinya, sesuai dengan dasar Negara Pancasila. Penyimpangan tersebut ada yang berorientasi pada faham liberal individualistik, ada yang bernuansa agama tertentu.

 

2.  UUD 1945

 

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, menyimpang dari konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh tidak konkordan dan tidak merupakan derivasi dari konsep, prinsip dan nilai tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan UUD 1945, maka Undang-undang yang menjabarkannya, akan menyimpang pula dari konsep, prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu yang petama-tama harus diadakan restorasi adalah UUD 1945.

 

3.  Kelembagaan Negara

 

Dengan perubahan UUD 1945, eksistensi, tugas serta fungsi lembaga-lembaga negara mengalami kakacauan. Terdapat lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang tumpang tindih, sedang beberapa lembaga negara tidak jelas tupoksinya. Untuk menunjang tugas pemerintahan dibentuk komisi-komisi atau tim yang mendapatkan otoritas tertentu, yang sebenarnya merupakan tugas dari lembaga negara yang telah ada. Sampai tahun 2006 telah dibentuk 18 komisi dan tim dengan tugas-tugas tertentu. Komisi atau tim adalah lembaga yang sifatnya sementara atau tidak permanen dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Hal ini akan menyulitkan tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

 

  1. Implementasi Demokrasi dan HAM

 

Sebagai akibat dari perubahan UUD 1945, maka implementasi demokrasi dan HAM bernuansa liberalistik dan individualistik. Hal ini nampak misalnya dalam penyelenggaraan Pemilu, dan segala UU yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan politik. Segala peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu implementasi demokrasi dan HAM harus dikembalikan pada aslinya, disesuaikan dengan konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UDD 1945.

 

  1. Implemetasi Otonomi Daerah

 

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan seluas-luasnya, sehingga sementara daerah merasa tidak terikat lagi dengan pemerintah pusat. Hal ini sangat berbahaya karena akan memberikan peluang terjadinya separatisme dan terbentuknya negar-negara sempalan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus direstorasi, sehingga maksud otonomi daerah dapat terselenggara dengan baik, sedang Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga dengan kokoh. Demikianlah beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu direstorasi, namun yang utama adalah supaya Pancasila tetap tegak dan UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan sepertinya. Sedang yang lain akan mengikutinya.

 

D. Upaya Merestorasi Bangsa dan Negara Indonesia

 

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipakai sebagai landasan dalam mengupayakan restorasi  Bangsa dan Negara Indonesia, di ataranya:

 

  1. Pembukaan UUD 1945, yang menetapkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus dimanfaatkan secara benar dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

  1. Ketetapan MPR RI No.XVIII/MPR/1998, yang menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara NKRI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

  1. Berbagai Undang-undang seperti UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menentukan bahwa DPRD dan Kepala Daerah harus menjaga keutuhan negara yang bedasar Pancasila, Dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa Pancasila harus dihayati dan diamalkan.

 

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyelenggarakan restorasi negara-bangsa Indonesia adalah :

 

  1. Mengadakan restorasi terhadap perubahan UUD 1945, dengan jalan mengembalikan pada UUD 1945. Caranya adalah dengan menangguhkan berlakunya perubahan UUD 1945, karena UUD 1945 yang asli tidak pernah dicabut, jadi secara hukum masih tetap berlaku.

 

  1. Segera disusun amandemen yang merupakan penyempurnaan terhadap pasal yang perlu dilengkapi, misal masa jabatan presiden, perlindungan terhadap hak asasi manusia, penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. Sementara itu struktur kelembagaan negara tidak perlu diamandemen. Dengan cara ini maka antisipasi terhadap perkembangan zaman akan dapat diselenggarakan dengan cara yang etis, efektif dan efisien, tidak perlu membongkar hal-hal yang tida perlu.

 

  1. Beberapa Undang-undang yang sangat vital seperti Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan politik harus segera direstorasi, sehingga pembinaan sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan perpolitikan dapat kembali mantap.

 

  1. Segera diusahakan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan merata, sehingga setiap warganegara akan merasa diperhatikan nasibnya. Disparitas kesejahteraan antara si kaya dan si miskin harus diperkecil. Perlu adanya pembatasan terhadap pemilikan kekayaan, supaya tidak timbul kesenjangan sosial.

 

  1. Perlu diciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah. Bila hal ini dapat terwujud akan meredam terjadinya keinginan daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

  1. Pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan publik harus dijadikan program utama pemerintah. Sebagai acuan dapat digunakan MDG’s program.

 

E. Penutup

 

Demikianlah gambaran secara singkat bagaimana selayakna restorasi bangsa dan Negara Indonesia diselenggarakan, utamanya dalam memasuki abad XXI, abad globalisasi yang harus diantisipasi dengan landasan ideologis yang kokoh. Tanpa landasan ideologis yang kokoh, maka kita bangsa Indonesia akan terseret oleh arus globalisasi tanpa memiliki daya tangkal terhadap pengaruh globalisasi tersebut. Untuk itulah maka restorasi merupakan conditio sine qua non, apabila kita ingin berhasil dalam mengantisipasi globalisasi.

 

Jakarta, 10  September 2007

 Soeprapto – LPPKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Explore posts in the same categories: Uncategorized

3 Comments on “Restorasi Politik”

  1. qinoen Says:

    artikel anda,

    http://politik.infogue.com/
    http://politik.infogue.com/restorasi_politik

    promosikan artikel anda di http://www.infogue.com dan jadikan artikel anda yang terbaik dan terpopuler menurut pembaca di seluruh nusantara.salam blogger!!!!

  2. ali sadikin Says:

    setuju bgt dengan istilah restorasi,, dan menurut saya orangnya dulu di restorasi, baru hutannya,,,, atau politiknya dan sistem yang ada di dalamnya,,,

  3. Lenny Christansianus Hutagalung Says:

    sip


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: