Pemerintahan

MEGAPOLITAN JAKARTA,

BERWAWASAN PANCASILA

 

                                                                          1.          No great improvements in the lot of mankind are possible until a great change takes place in the fundamental constitution of their modes of thought.

(Tidak mungkin ada perbaikan-perbaikan dalam banyak masalah kemanusiaan sehingga sebuah perubahan besar mengambil tempatnya dalam gagasan dari cara berpikir mereka).

John Stuart Mill

 

                                                                          2.          The best way to predict the future is to create it.

(Cara terbaik meramalkan masa depan adalah menciptakannya).

Peter Drucker

 

                                                                          3.          We must be change we wish see in the world.

( Kita harus menjadi perubahan yang kita inginkan terwujud di dunia ini).

Mahatma Gandhi

 

1.        PENDAHULUAN.

 

Baru-baru ini di Universitas Indonesia muncul sebuah diskusi penting Rabu tanggal 8 Maret 2006, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, dengan menampilkan narasumber Guru Besar UI sendiri Emil Salim dan Ismeth S. Abidin serta Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, tentang issue Megapolitan Jakarta, dengan tema ”Megapolitan sebagai Resolusi Tata-kelola Lingkungan”. Prof. Dr. Emil Salim menyinggung adanya motivasi utama dalam mengelola tata-ruang untuk membangun ibu kota negara yang manusiawi, sebagai pintu gerbang negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila.

 

Konsep Megapolitan sendiri masih menimbulkan pro dan kontra. Sikap kontra diantaranya muncul dari pejabat daerah penyangga yang menganggap konsep Megapolitn sebagai upaya pencaplokan wilayah. Sebab mungkin telah terpola bahwa wilayah Megapolitan akan lebih luas dari pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang sekarang ini, dan akan memperluaskan diri ke Depak, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, mungkin bisa juga lebih luas dari itu.

 

Sedang pengembangan tiap wilayah dalam Megapolitan tidak dengan struktur hierarki yang parsial atau sendiri-sendiri, dan sebuah Megapolitan harus bisa bertahan dengan dijadikan sebagai sebuah kota global, yang masuk dalam tatanan kota dunia dengan saling ketergantungan satu sama lain. Untuk menjadi kota global, Megapolitan harus mampu memberikan keuntungan pertumbuhan, keberanjuran, produktivitas serta berdaya kompetisi tinggi.

 

DKI Jakarta, sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Negara, tampaknya memang perlu diatur dengan undang-undang tersendiri, yang tentunya tidak mempersoalkan perlunya dibangun sebuah Megapolis, hanya mungkin kekhususannya tersebut perlu pengelolaan seorang pejabat yang lebih tinggi daripada Gubernur, misalnya seorang Menteri Negara, karena persoalan yang dihadapi akan menyangkut masalah nasional dan kenegaraan yang lebih besar dan luas. Katakan bahwa dalam Megapolitan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tidak hanya akan menjadi pusat nasional kebudayaan, perekonomian, pertahanan dan keamanan negara, perpolitikan dan pemerintahan, tetapi juga banyak menarik wisatawan dalam maupun luar negeri, konsentrasi penduduk, monumen-monumen nasional dan lain-lain kegiatan raksasa.

 

Dengan jumlah penduduk yang bisa mencapai lebih sepuluh juta jiwa, maka sudah selayaknya Jakarta memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih responsentatif untuk menampung pusat-pusat peradaban nasional dan kewilayahan yang bisa menampilkan wajah Indonesia secara komprehensif. Keterwakilan penampilan sejarah bangsa, perwujudan tempat-tempat penting seperti istana, tempat ibadah, museum, tempat rekreasi, taman nasional, koleksi kesenian, pusat teknologi dan penelitian, lembaga pendidikan, pusat-pusat bisnis, konsentrasi perumahan penduduk, gedung-gedung pemerintahan, bibliotik dan lain sebagainya.

 

Kota-kota global dunia yang lain, seperti New York, Paris, London, Moscow dan lain-lainnya dapat menjadi gambaran bagi kita, bagaimana mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan masing-masing, untuk menampilkan wajah khususnya sebagai Megapolitan. Misalnya Paris terkenal dengan Avenue des Champs Elysees dan Arc de Triomphe, makam atau Pantheon pahlawan pejuang besar Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Poincare dan sebagainya. Juga alun-alun besar Place de la Concorde, dan lain-lainnya. London terkenal dengan jam Big Ben-nya, Sungai Thames jadi pusat wisata benteng tower of London, Tower Bridge di atas sungai Thames, Istana Buchingham Place, Piccadily Circus, lapangan luas Trafalgar Square, Taman Hyde Park, 10 Downing Street tempat tinggal Perdana Menteri, dan lain-lainnya. New York dengan sungai Hudson dengan jembatan yang memukau, kemudian terdapatnya Gedung Perserikatan Bangsa-bangsa, tempat tinggal bersejarah F.D. Roosebelt di The Hyde Park, State University of New York, air terjun Nigara pusat rekreasi dunia, New York  sebagai Megapolitan, sedang Ibu Kota terpisah di Washington DC, dengan banyak tempat-tempat monumental. Sementara itu Miss Liberty yang terlihat dari jauh sebagai trade-marknya New York.

 

Dalam mencermati perkembangan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kiranya perlu dicermati Buku “Bang Ali, Demi Jakarta 1966-1977, susunan Ramadhan K.H., terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1992, yang mengisahkan panjang lebar tentang usaha Gubernur Ali Sadikin, yang diangkat oleh Bung Karno bulan April 1966 menjadi Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya sampai zamannya Presiden Soeharto hingga tahun 1977 masih dipertahankan, karena kesuksesannya memimpin Jakarta.

 

Sedang DPR-GR dengan keputusannya di bulan Mei 1967 menetapkan pengawasan rencana induk (Master Plan) DKI Jakarta 1965-1985. rencana Induk itu pada hakikatnya mengatur penggunaan tanah, meliputi kegunaan untuk rumah tinggal, tempat kerja perkantoran, perindustrian, tempat-tempat rekreasi, jalur-jalur komunikasi dan sebagainya. Rencana induk juga memproyeksikan rencana perwujudan secara tiga dimensi yang diatur menurut kepadatan di setiap wilayah, atau bagian kota. Dengan berpedoman kepada Rencana Induk itu dapatlah kemudian disusun prioritas masalah yang harus ditanggulangi dengan segera. Lebih lanjut rencana Induk merupakan dasar bagi penyiapan rencana detil yang merupakan pedoman pelaksanaan dari berbagai unsur pelengkap kota.

 

Memang Bang Ali, ketika menjadi Gubernur Jakarta, pernah mendambakan Ibu Kota Jakarta yang pada waktu itu sekedar sebagai sebuah Kampung Besar atau Big Village menjadi “Metropolitan”. Dia ingin merubah The Big Village tersebut menjadi sebuah Metropolitan, sejajar dengan Metropolitan-Metroplitan lainnya di dunia, paling tidak di Asia. Dia mendambakan Jakarta gemerlapan dengan gedung-gedung sekolah, taman-taman rekreasi, gedung-gedung pusat kesehatan masyarakat, jembatan-jembatan penyeberangan, kantor-kantor pemerintahan, gelanggang remaja, proyek-proyek pasar, gedung bersejarah, museum-museum terkenal, kolam renang, rambu-rambu jalan yang teratur, dan lain-lain fasilitas masyarakat lainnya.

 

Dalam peristilahan, memang terdapat tiga istilah “Kota Raksasa”, ialah : (1) Cosmopolitan, kota untuk seluruh dunia atau umat manusia. Kosmos berarti orde atau keteraturan, juga berarti ornamen atau hiasan yang indah dan cantik; dengan ini kosmos memiliki arti universal sebagai sistem yang teratur dan berwajah cantik sekali. (2) Metropolitan, dari kota metro atau bahasa latin mater yang berati ibu. Karenanya Metropolitan adalah sebuah Mother City atau Chief City atau Kota Induk, Kota Utama, kemudian juga dikenal sebagai Ibu Kota  Negara. Metropolitan, seperti Pris, London dan lain-lainnya memiliki daya tarik khusus oleh kelengkapannya, monumen-monumennya yang memukau. Ini yang ingin dibangun oleh Bang Ali selama kepemimpinannya. (3) Megapolitan, dari kata mega yang berarti besar atau raksasa. Ada yang mengaitkan dengan jumlah penduduk yang paling tidak lebih dari 1.000.000 jiwa. Dulunya megapolitan berasal dari istilah Megapolitan, yakni sebuah metropolitan yang luas jangkauannya, bisa meliputi beberapa kota pendukung yang secara geografis bisa terikat satu sama lainnya. Istilah ini juga mengingatkan kita pada kata-kata “megalomania” dalam ilmu jiwa, sebagai mental disolder yang karakteristiknya sangat overestimasi tentang kemampuan seseorang oleh kehebatannya; sebuah obsesi tentang perbuatan-perbuatan besar yang bisa dikerjakan (grandiose actions). Jadi ada tersimpan watak cukup ambisius dalam membangun kota “Megapolitan”.

 

Pada akhir-akhir ini memang terbukti Jakarta sedang dipanaskan oleh timbulnya issue untuk melahirkan Ibu Kota Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara menjadi sebuah “Megapolitan”, sebagai yang sedang dihangatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Bang Yos atau Sutiyoso.

 

2.          PENGERTIAN DAN DASAR PEMIKIRAN MEGAPOLITAN JAKARTA.

 

Ketika Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta mulai digalakkan Bang Ali pada waktu kepemimpinannya, maka sebenarnya Ibu Kota Jakarta mulai menunjukkan kekhasannya sebagai Ibu Kota Negara, walaupun pada awalnya kurang mendapat sambutan dari Pemerintah Pusat. Sebab perdagangan dan industri yang telah menjadi andalan Metropolitan Jakarta perlu dipromosikan lebih jauh. Dengan bercermin dari internasional Fairs di luar negeri waktu itu, sejak diaktifkannya Pekan Raya Jakarta sejak 8 Januari 1968, yang dikenal dengan singkatan PRJ, yang dipersiapkan oleh Sjamsuddin Mangan almarhum, yang ditunjuk Bang Ali, ia wafat dua bulan sebelum dibukanya PRJ, dan karena jasanya Sjamsuddin Mangan ditetapkan sebagai warga kehormatan Ibu Kota Jakarta, namanya diabadikan sebagai sebuah plaza di PRJ. PRJ akhirnya menjadi pusat kegiatan bisnis dan industri di samping pusat rekreasi. Selanjutnya Oktober 1974 PRJ secara resmi telah ditetapkan sebagai anggota perhimpunan pekan-pekan raya internasional (UFI) di Paris, dengan bantuan UNIDO/UNDP dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu kegiatan bersejarah adalah diperkenalkannya proyek sales emporium bagi produk kerajinan Indonesia.

 

Sebenarnya awal kegiatan PRJ adalah sebuah rintisan terwujudnya Metropolitan atau bahkan Megapolitan Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kemudian disusul dengan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik Jakarta dan sekitarnya, serta prasarana-prasarana yang dipersyaratkan bagi sebuah Metropolis.

 

Wafatnya tokoh kebudayaan Usmar Ismail, 2 Januari 1971, telah mendorong Jakarta untuk membangun gedung Kesenian dan Taman Ismail Marzuki dan pusat perfilman di Kuningan. Berbarengan dengan itu muncul juga pathologi kota besar, seperti kenakalan remaja dan maraknya narkoba, selain masalah tanah menjadi massalah yang cukup rumit di Jakarta. Bang Ali mulai mengembangkan pemanfaatan tanah di Jakarta, untuk kepentingan real estates, walaupun sering menghadapi banyak permasalahan hukum di sampingnya. Real estates ternyata ternyata merupakan ciri Metropolitan juga, lebih-lebih ketika harus mengadakan pembebasan tanah untuk public works, seperti prasarana jalan raya dan lain sebagainya.

 

Sebagai Ibu Kota Negara ternyata Jakarta juga memerlukan pemekaran wilayahnya, sehingga cukup memenuhi syarat sebagai kota besar atau Metropolitan. Jakarta telah menjadi pusat kegiatan perekonomian nasional, perpolitikan nasional dan sosial budaya yang berskala kebangsaan. Itu semua akan berpengaruh kuat terhadap daerah-daerah sekitarnya, bahkan bagi seluruh wilayah RI.

 

Departemen pekerjaan umum dan tenaga listrik (PUTL) dari pemerintah pusat telah mencoba menyusun konsep pengembangan kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jebotabek) yang didasarkan pada pola perkembangan pusat, pusat pertumbuhan baru secara terencana, atas dasar dekonsentrasi kegiatan pada pusat-pusat pertumbuhan baru yang direncanakan. Maka daerah-daerah di sekitar Jakarta yang dijadikan pusat pengembangan ialah : pusat perkembangan Bogor dan sekitarnya; Tangerang dan sekitarnya; Depok dan sekitarnya; Bekasi dan sekitarnya, dan pusat perkembangan lainnya seperti Ciledug, Ciputat, Cilengsi, Cibinong dan Ciliang. Ini sudah sejak zamannya Bang Ali menjadi Gubernur Jakarta.

 

Di dalam pengembangannya, daerah Jabotabek dikelompokkan atas tiga ciri wilayah, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan dan wilayah peralihan, yang masing-masing mempunyai spesifikasinya. Tentunya untuk mencapai sasaran secara berencana, dilaksanakan pembangunan secara bertahap. Dari mulai di tahun 1975-1980, sampai dengan tahap ketiga di tahun 1990-2000 dan seterusnya.

 

Pertambahan penduduk di sekitar Jabotabek memang sangat pesat pertumbuhannya. Sementara harus ditanggulangi provinsi-provinsi yang terlihat di dalamnya. Memang sangat sulit bagi provinsi lain untuk melepaskan suatu wilayah demi terwujudnya gagasan dan realisasi Metropolitan atau Megapolitan, sebagai sebuah perluasan kota DKI Jakarta. Untuk realisasi gagasan Megapolitan, memang harus ada tekad semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi yang terlibat, dunia usaha dan masyarakat secara luas. Sebab hal ini bukan lagi hanya kepentingan DKI Jakarta saja, akan tetapi akan menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Sebuah Megapolitan adalah milik bangsa seluruhnya.

 

Dewasa ini lebih santer untuk juga memasukkan Puncak dan Cianjur ke dalam Jabodetabek, sehingga integrasi kewilayahan Jakarta akan lebih komprehensif, yakni meliputi juga kawasan penyangga kepariwisataan Puncak, sekaligus sebagai sumber permasalahan bagi Jakarta, seperti tata irigasi dan lain-lainnya.

 

Sehingga pengertian Megapolitan tidak hanya dalam arti luasnya kewilayahan yang menjadi pendukung, tetapi juga sumber-sumber kepentingan lainnya. Masalah pelabaran dan perluasan kewilayahan sebenarnya dalam sejarah ibu kota negara di dunia ini, telah pernah terjadi, seperti bagi Tokyo, Moscow, Washington, Peking, Paris, London dan lain-lainnya.

 

Sebuah Megapolitan memang memerlukan integrasi wilayah, tidak hanya sebagai wilayah pendukung, seperti yang berjalan sekarang ini, sebab kalau kenyataan seperti sekarang ini terus dipertahankan, sebuah sistem akan tetap tersendat dan dualisme situasi akan tetap menjadi menyulit penyelesaian masalah, baik yang bersifat fisik maupun psykhis, seperti kelancaran komunikasi, transportasoi, informasi, kelancaran administrasi, kemudian fasilitas, pelaksanaan public services dan mutual benefit antar kepentingan dan kemasyarakatan serta budaya.

 

Prasarana jalan raya, jembatan layang, monorial, bus way, telekomunikasi yang sedang dikebut pembangunannya di Ibu Kota Jakarta, pasti akan menyangkut kewilayahan yang terintegrasi tersebut, sekaligus sebagai jembatan emas bagi penduduk Megapolitan yang makin terintegrasi juga dalam sebuah sistem dan struktur kewilayahan dan kemasyarakatan.. itu semua memerlukan pemikiran besar dan pengertian besar semua pihak, demi terwujudnya sebuah Megapolis, sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwilayah sangat luas, bahkan berupa ribuan pulau, berposisi di silang benua Asia-Australia dan di silang samudra Hindia dan Pasifik.

 

Pengertian dan dasar pemikiran untuk mewujudkan Megapolitan tersebut akhirnya hanya dapat direalisir oleh pengorbanan bersama, bukan soal kalah atau kalah dalam perebutan wilayah, akan tetapi demi pragmatisme dan prestise negara bangsa Indonesia sendiri.

 

3.          PANCASILA SEBAGAI DASAR WAWASAN DALAM SISTEM, STRUKTUR DAN STRATEGI.

 

Wawasan kebangsaan yang tertuang dalam ideologi nasional dan dasar negara Indonesia “Pancasila” adalah menjadi dasar wawasan dalam sistem , struktur dan strategi terwujud dan dibangunnya Megapolitan Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Wawasan atau dalam bahasa Inggris insight adalah “kekuatan memahami” atau “pemahaman secara mendalam intinya sesuatu permasalahan” yang dalam hubungan ini ialah perwujudan Megapolitan Jakarta dalam sistem, struktur dan strateginya. Sistem akan menyangkut masalah keseluruhan organisasi Megapolitan yang cukup kompleks. Struktur akan berbicara soal mode bangunan Metropolitan, struktur organismenya termasuk elemen-elemen yang menyusun konstruksinya. Sedang strategi akan berbicara masalah penggunaan seni yang tepat untuk membawakan proyek Megapolitan tersebut agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Ketiga-tiganya akan berpedoman pada paradigma “Pancasila”, yang telah kita sepakati sebagai Dasar Negara, Berarti juga harus jadi dasar wawasan perwujudan Megapolitan Jakarta.

 

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 memberikan pedoman dasar dengan lima prinsip dasar, yakni (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa pembangunan Megapolitan Jakarta harus dilandasi oleh wawasan “Religiositas” atau keagamaan yang telah menjadi darah daging rakyat Indonesia. Baik keseluruhan organisasi maupun unsur yang menyusun konstruksi dan dalam mencapai tujuan akhir Megapolitan tidak boleh lepas dari jiwa religiositas yang terkandung dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antaranya misalnya mengembangkan ketakwaan dan keimanan penduduknya, jiwa pluralisme dan kebersamaan dan senasib sepenanggungan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa.

 

(2) Prinsip kedua, ialah Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa pembangunan Megapolitan Jakarta harus memperhatikan berlakunya prinsip “Humanitas” atau kemanusiaan yang mengutamakan keadilan dan tercapainya peradaban manusia yang tinggi. Sifat-sifat dehumanistik seperti banalitas atau tidak acuh terhadap penderitaan orang lain harus ditiadakan, tetapi mengembangkan tolong-menolong dan gotong-royong; juga sifat bastialistik atau sifat seperti binatang yang tidak memiliki hati nurani harus ditinggalkan, sehingga peradaban luhur bisa diwujudkan dalam kehidupan Megapolitan Jakarta, bukan sebaliknya saling memangsa seperti pameo terkenal “Homo homini lupus”.

 

(3) Prinsip ketiga, ialah Persatuan Indonesia, yakni jiwa kebangsaan yang handal atau “Nasionalitas”. Megapolitan Jakarta harus bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, dengan mengedepankan wawasan kebangsaan yang efektif. Nasionalitas akan membimbing Megapolitan Jakarta mewujudkan patriotisme yang bisa dicontohkan dan jiwa membela tanah air yang unggul. Penduduk yang sangat padat di DKI Jakarta harus merupakan potensi nasional yang tangguh bagi bela negara dalam keadaan bagaimanapun. Monumen-monumen nasional yang cukup banyak ada di Ibu kota Megapolitan Jakarta akan menjadi pusat-pusat teladan nasional, bagi menumbuh-kembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

 

(4) Prinsip keempat, ialah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, memberikan arti bahwa perwujudan Metropolitan Jakarta harus menampilkan adanya “Souverenitas” atau Kedaulatan yang di tangan rakyat terwujud nyata. Kerakyatan bagi Metropolitan Jakarta akan selalu berpedoman kepada hikmat kebijaksanaan,, yang bersisi “Kebaikan, kebenaran dan keadilan” yang diwujudkan selalu dalam permusyawaratan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka tunjuk. Demokrasi model Indonesia harus berjalan di wilayah Megapolitan Jakarta, sebagi Ibu Kota Negara harus penuh keteladanan dalam pelaksanaan demokrasi kerakyatan.

 

(5) Prinsip kelima. Ialah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam mendirikan Negara republik Indonesia ini mempunyai tujuan luhur, yakni mewujudkan “Kesejahteraan sosial adalah tujuan teleologis bangsa Indonesia, sebagai tujuan akhir ideologi nasional Pancasila. Indonesia harus mampu mewujudkan sebuah welfare state yang berkeadilan sosial. Demikian pula Megapolitan Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara harus merupakan cerminan “Keadilan Sosial”, bukan malahan menunjukkan “Kesenjangan Sosial yang tinggi” antara si kaya dan yang miskin. Megapolitan Jakarta mencontohkan berlakunya pajak progresif, adanya transfer payment dari pendapat si kaya untuk mengisi jaminan sosial dan asuransi masyarakat, juga menciutkan jarak perbedaan penghasilan antar penduduk, oleh pekerjaan-pekerjaan yang dijalaninya.

 

Dengan berpegang pada lima prinsip Pancasila, maka Megapolitan Jakarta berwawasan jelas, dalam sistem, struktur dan strategi yang dijalankan. Sistem struktur dan strategi Megapolitan Jakarta akan selalu berpedoman pada “Religiositas, Humanitas, Nasionalitas, Souverenitas dan Sosialitas” sebagai yang diamanatkan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

 

4.          IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI WAWASAN PANCASILA DALAM PERIKEHIDUPAN MEGAPOLITAN JAKARTA.

 

Memang sekarang ini tampaknya sedang dirintis dalam bentuk kerja sama antar provinsi, dalam mewujudkan gagasan Megapolitan Jakarta, bahkan rencana busway maupun monorial sampai Bekasi dan mungkin lainnya. Oleh Gubernur Sutiyoso bukan dimaksudkan sebagai pencaplokan wilayah. Mungkin usaha tersebut akan diikuti usaha-usaha konkret lainnya, yang tentunya akan memerlukan langkah konkret pemerintah pusat maupun Bappenas, jika diperlukan akhirnya juga berupa undang-undang dari DPR Pusat.

 

Eksistensi Jakarta sebagai Ibu Kota negara secara logis telah mendorong munculnya kota-kota satelit, sebagai struktur awal transisi pemekaran dalam tataran informal, yang logikanya akan mengarah terbentuknya Megapolitan Jakarta yang sesungguhnya, yang dasar gagasannya telah dimulai sejak Gubernur Ali Sadikin memimpin Jakarta, yang kini merupakan keterdesakan yang sangat realistik disinggung dalam beberapa kesempatan tampil oleh Gubernur Sutiyoso di muka publik.

 

Apabila hari ini orang sedang gencar berbicara soal otonomi daerah bahkan dengan konotasi seluas-lusnya, disusul pembahasan tentang pemekaran wilayah, keinginan self governing yang lebih konkret bagi daerah, peningkatan status daerah dan lain-lainnya, maka sesungguhnya bagi Jakarta telah didorong maju untuk mengkristalkan niatnya menjadi Megapolitan sebagai kenyataan sejarah.

 

Prinsip otonomi daerah antara lain adalah memerikan atau pemberian keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara mendiri sesuai situasi, kondisi dan karakteristik daerah dalam lingkup wilayah negara. Otonomi berkaitan dengan kemampuan daerah untuk mengatur sendiri permasalahan daerah yang merupakan kepentingan umum daerah yang bersangkutan. Meskipun demikian, ada daerah yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, ada yang memerlukan bantuan pemerintah pusat atau daerah lain.

 

Pemikiran yang kemudian diharapkan menjadi kenyataan historis nantinya, maka perwujudan Megapolitan Jakarta, tidak hanya memerlukan bantuan pemerintah pusat atau bantuan daerah lain, tetapi juga memerlukan keputusan politik cukup besar yang perlu diikuti perundang-undangan yang jelas, kerelaan semua pihak yang terlibat, terutama daerah yang kena dampaknya oleh pemekaran wilayah, dan lain-lain faktor pendukung bagi kepentingan invisibilitas ibu kota negara Indonesia sendiri. Kenyataan informal, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, mengenai sudah terbangunnya kota-kota satelit atau pendukung, adalah bukti kebenaran hypotesa perwujudan Megapolitan Jakarta dikemudian hari dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Dilihat dari tujuan otonomi daerah, lebih-lebih untuk daerah khusus Ibu kota Jakarta, selain untuk intensitas pelaksanaan sistem demokrasi, mempercepat terwujudnya kesejahteraan penduduk dan keadilan sosial mereka, pengembangan sumber daya daerah baik alamiah maupun manusianya, serta pengambangan karakteristik daerah sendiri, adalah juga bertujuan yang dalam hubungan kaitan pembahasan Megapolitan Jakarta ini menjamin eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara mantap. Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus selalu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai pelimpahan wewenang kepada daerah yang bersangkutan, dengan disertai pengawasan yang ketat serta memperhatikan dinamika yang berkembang, dalam hal ini terbentuknya sebuah gagasan Megapolitan.

 

Sementara itu implementasi dan aktualisasi wawasan nasional Pancasila dalam perikehidupan Megapolitan Jakarta, harus menjadi prioritas utama dalam langkah ke depan mewujudkan terbentuknya Megapolitan tersebut. Konsep, prinsip dan nilai-nilai Pancasila yang berlaku bagi otonomi daerah harus efektif menjadi sasaran implementasi dan aktualisasi. Melaksanakan semua ketentuan yang mengacu pada Pancasila, mempertahankan NKRI, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial, memelihara ketertiban dan keamanan bersama dan melaksanakan kehidupan berdemokrasi selaran panduan Pancasila.

 

Di samping itu, tak kurang pentingnya, bagi Megapolitan Jakarta, juga berusaha keras merealisasikan apa yang telah menjadi kesepakatan PBB, yang pemerintah Indonesia juga telah ikut menandatangani pada tahun 2002 yang lalu, yang pula telah menjadi tekad bersama negara-negara berkembang untuk mensejajarkan atau upaya penyamakan diri dengan negara-negara yang telah maju, melalui program MDGs atau Milenium Development Goals, yang paling tidak nantinya harus sudah tercapai di tahun 2015. MDGs pada hakikatnya pararel dengan apa yang sedang diperjuangkan Pancasila dalam mengimplementasikan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya.

 

Paling tidak delapan tujuan pokok bisa digarap para penanggung-jawab dan pembangunan Megapolitan Jakarta. (1) Melaksanakan pemberantasan kemelaratan masyarakat, miskin termasuk juga banyaknya pengangguran dan kelaparan yang masih merajalela. (2) Menyelesaikan problema dasar tentang pendidikan dasar bagi seluruh penduduk secara tuntas. (3) Meningkatkan kualitas gender serta pemberdayaan perempuan, sehingga benar-benar tidak hanya sama derajat dengan peria, tetapi juga besar kegunaannya bagi seluruh masyarakat. (4) Masih terkait dengan nomor sebelumnya, adalah pengurangan angka kematian anak, lebih-lebih dengan besarnya isu gizi buruk, penyakit dan pathologi sosial lainnya. (5) Perbaikan kesehatan ibu, juga berhubungan dengan nomor-nomor sebelumnya, terutama ibu hamil dan sebagai penjaga garis depan pemelihara anak. (6) Pemberantasan serta penanggulangan HIV/AIDS, Malaria serta penyakit-penyakit lain yang berbahaya bagi masyarakat. (7) Menjamin kelestarian lingkungan hidup manusia, termasuk dari polusi, limbah, pencemaran industri dan lain-lainnya, sehingga kesegaran lingkungan hidup manusia terjamin sepenuhnya. Dan (8) Memelihara serta mengembangkan peradaban serta kebudayaan global dalam pembangunan masyarakat. Zaman globalisasi memerlukan ketangguhan ekonomi suatu bangsa, baik dalam daya saing, kreativitas, produktivitas dan penciptaan kesejahteraan global.

 

Implementasi Pancasila dan penggarapan MDGs mungkin baru merupakan dua besaran yang harus dihadapi, dalam perwujudan Megapolitan Jakarta, tentunya masih banyak tugas dan usaha lain yang harus menjadi sasaran kerja maupun program kewajiban yang harus menjadi target dan sasaran Megapolitan. Sistem, struktur dan strategi yang diharapkan muncul lebih rinci dari penyiapan Megapolitan itu sendiri, perlu menjadi perencanaan yang matang dari para penanggung-jawab dan pembangu gagasan Metropolitan Jakarta, demi hari depan Ibu Kota Negara ini yang lebih baik dan gemilang.

 

5.          PENUTUP.

 

Demikianlah sebuah proposal yang telah kami coba menyusunya bagi terwujud dan terbentuknya pembangunan serta realisasi Megapolitan Jakarta yang berwawasan Pancasila. semoga tulisan ini ada manfaatnya. Tentunya tulisan ini masih banyak sekali kekurangannya, untuk dapat disempurnakan dikemudikan hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing hamba-hambanya yang memiliki i;tikad baik dan cita-cita luhur, demi kejayaan nusa dan bangsa Indonesia, Amien.

 

 

 

Jakarta, 20 Maret 2006

 

M. Syafa’at Habib

Anggota LPPKB

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: