Implementasi Pancasila (4)


IMPLEMENTASI PANCASILA

DARI MASA KE MASA

Bagian IV

PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO

-Mengisi Kemerdekaan dan Mengoperasionalkan Pancasila-

Pengantar

Masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang biasa disebut sebagai Orde Baru, diawali dengan terbitnya Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 11 Maret 1966, kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat. Surat Perintah tersebut biasa diberi nama “Super Semar,” berisi tiga perintah, yakni :

1. Mengambil segala tindakan yang dipandang perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi;

2. Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia; dan

3. Melaksanakan dengan pasti segala Ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Surat Perintah Presiden tersebut kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS RI No.IX/MPRS/1966, tertanggal 21 Juni 1966, yang isinya dalam garis besar adalah (a) MPRS RI menerima baik Surat Perintah dimaksud, (b) masa laku Surat Perintah tersebut berakhir setelah terbentuk MPR hasil pemilihan umum, (c) mempercayakan kepada Letnan Jendral Soeharto untuk memikul tanggung jawab wewenang yang dilimpahkan oleh Presiden demi kebulatan serta kesatuan Bangsa dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Surat Perintah Sebelas Maret segera mengambil tindakan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan rakyat, yang biasa disebut tritura (tiga tuntutan rakyat). Pada tanggal 12 Maret 1966 satu hari setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, diterbitkan Keputusan Presiden No. 1/3/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya, serta dinyatakan sebagai organiasasi-organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Rakyat menyambut keputusan Presiden tersebut dengan suka cita; tuntutan rakyat pertama telah terpenuhi. Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tersebut kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan setiap Kegiatan untuk Menyebarkan Mengembangkan Faham, atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.

Pada tanggal 18 Maret 1966, menindak lanjuti Surat Perintah Sebelas Maret dan Keputusan Presiden No. 1/3/1966, Letnan Jenderal Soeharto, pengemban Surat Perintah Sebelas Maret, melakukan tindakan berupa pengamanan terhadap 15 orang menteri yang terdapat indikasi tersangkut gerakan G30S/PKI. Tuntutan rakyat yang kedua telah mulai direalisasikan. Sedang tuntutan ketiga, menurunkan harga-harga keperluan hidup rakyat sehari-hari dilakukan dengan berbagai kebijakan moneter dan ekonomi secara bertahap dan pasti. Khusus mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam merealisasikan perintah “melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi,” ditetapkan suatu ketentuan yakni “melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.”

Setelah Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS RI sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan Ketetapan MPRS RI No.XLIV/MPRS/1968, tertanggal 27 Maret 1968, disusunlah rencana untuk memenuhi tuntutan rakyat yang ketiga. Nampaknya gagasan yang berkembang pada waktu itu sejalan dengan pandangan Alvin Toffler, bahwa untuk menyelenggarakan suatu kekuasaan perlu didukung oleh tiga unsur, yakni mind, money, dan muscle. Disusunlah strategi untuk mewujudkan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dengan mengerahkan para tenaga ahli, yang biasa disebut para teknokrat, para pengusaha, yang kemudian berkembang menjadi konglomerat, dan Angkatan Bersenjata yang solid dan kuat. Berkembanglah konsep pendekatan security dan prosperity approach. Namun karena situasi keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintahan masih kurang kondusif bagi jalannya Pemeritahan dan jalannya Revolusi, paska G30S/PKI, maka masalah keamanan lebih diutamakan, sehingga kebijakan Presiden Soeharto sering dituduh lebih berat pada security approach. Tindakan sering dinilai menekan dan otoriter.

Setelah situasi keamanan, sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI, dinilai telah

dapat diatasi sehingga (a) keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat ditegakkan, (b) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipertahankan, maka dimulailah merancang pembangunan bangsa yang merupakan amanat yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang terjabar menjadi inti perjuangan Orde Baru, yakni:

1. mempertahankan dan melaksanakan Pancasila;

2. mempertahankan dan melaksanakan UUD 1945; dan

3. melaksanakan pembangunan nasional.

Belum lagi setengah tahun menjabat sebagi presiden, Pak Harto telah mencanangkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama yang dimulai tahun 1968. Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama ini merupakan hasil kerja antara pemerintah dan DPRGR dalam upaya menyelesaikan tiga masalah bangsa, yang harus diselesaikan secara serentak. Masalah tersebut adalah:

1. Menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat, melaksanakan sistem konstitusional yang kuat dan menegakkan hukum, merupakan tiga rangkaian asas dan sendi kehidupan ketata-negaraan yang ditegaskan dalam UUD 1945.

2. Melaksanakan Pembangunan Lima Tahun pertama dan tahap-tahap selanjutnya.

3. Kewasdaan yang tinggi terhadap kembalinya sisa-sisa kekuatan pemberontak G30S/PKI dan segala bentuk penyelewengan Pancasila.

Dengan memperhatikan dan memperhitungkan terhadap masalah yang dihadapi tersebut, dirumuskan tujuan Pembangunan Lima Tahun yang pertama sebagai berikut: menciptakan keadaan masyarakat yang “toto tentrem kerto raharjo,” dengan sasaran tercukupinya pangan, sandang, papan, lapangan kerja, sarana dan prasarana, serta kehidupan mental rohaniah. Memang diakui bahwa pembangunan dititik beratkan pada sektor ekonomi, meskipun tidak berarti bahwa dengan demikian akan tercabut atau kehilangan visi dan misi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi tetap bersendi pada demokrasi ekonomi yang berdasar Pancasila, sehingga harus memperkuat kesatuan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Pembangunan Lima Tahun dipusatkan pada pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas.

Pada permulaan tahun 1970-an terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang sangat berarti. Bagi Indonesia, sebagai negara penghasil minyak, hal tersebut merupakan suatu kesempatan langka tak terduga yang menguntungkan (bonanza) sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian nasional. Hal ini tidak disia-siakan oleh Orde Baru, dan ternyata keadaan perekonomian Indonesia meningkat sangat signifikan. Dengan telah membaiknya kondisi perekonomian nasional, Presiden Soeharto mulai memikirkan bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah melalui berbagai pendekatan dengan unsur-unsur DPR, maka dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1978 diterbitkan Ketetapan MPR RI No II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), tertanggal 22 Maret 1978. Dalam ketetapan tersebut ditentukan dalam:

Pasal 4

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Pasal 5

Menugaskan kepada Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi kalau kemudian Presiden menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu adalah tindakan konstitutif; dan apabila tidak dilaksanakan maka harus bertanggung jawab kepada MPR. Namun sebelum kita uraikan lebih lanjut implementasi Pancasila sebagai akibat terbitnya TAP MPR RI No II/MPR/1978, ada baiknya kalau kita simak lebih dahulu gagasan Pak Harto sehingga terbit TAP tersebut. Pemikiran Pak Harto mengenai Pancasila telah jauh hari sebelum lahirnya TAP MPR RI No.II/MPR/1978. Berikut disampaikan beberapa pandangan Pak Harto mengenai Pancasila.

Pada Sambutan Tertulis Buku Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, yang diterbitkan oleh Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies, tertanggal 11 Maret 1976, di antaranya beliau mengatakan:

Tantangan masa depan Indonesia yang kita cita-citakan bersama adalah membangun masyarakat maju berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Karenanya segala usaha untuk memahami, mendalami dan memantapkan penghayatan Pancasila adalah hal yang mutlak untuk menjamin tercapainya masyarakat yang kita cita-citakan ini.

Itulah sebabnya mengapa pendalaman dan penghayatan Pancasila selalu menjadi perhatian dan keprihatinan saya. Oleh karenanya berkali-kali dalam berbagai kesempatan saya sampaikan ajakan untuk mempelajari, mendalami dan menghayati Pancasila; bukan untuk meragukan dasar negara dan falsafah hidup bangsa ini, melainkan untuk memantapkan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila bukan sekedar angan-angan indah, melainkan harus dapat kita wujudkan dan kita rasakan dalam kehidupan nyata sebagai kebahagiaan lahir batin.

Demikianlah gagasan Pak Harto yang mendasar tentang Pancasila, yang merupakan obsesi Pak Harto mengenai bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan memang benar bahwa ajakan Pak Harto untuk mendalami dan menghayati Pancasila telah berulang kali disampaikan setelah beliau mendapat limpahan Super Semar. Berikut beberapa pendapat atau gagasan Pak Harto tentang Pancasila tersebut.

1. Dengan berpegang teguh kepada Pancasila inilah, maka kemerdekaan, persatuan dan kesatuan Bangsa telah mampu kita pertahankan; baik dalam menghadapi bahaya-bahaya musuh dari luar maupun dalam menghadapi segala bentuk pemberontakan dan pengkhianatan dari dalam. Pancasila merupakan pandangan hidup dan tujuan hidup Bangsa Indonesia; ia menjadi sumber tertib sosial, ia menjadi sumber tertib seluruh perikehidupan kita, baik sebagai individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan partai politik, ikatan organisasi, ia merupakan sumber tertib Negara dan tertib hukum serta harus menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh Pemerintah, semua aparatnya dan oleh setiap pejabat dalam melaksanakan kekuasaan serta tugasnya. (Pandangan tersebut disampaikan pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni 1967.)

2. Pancasila adalah kepribadian kita, adalah pandangan hidup seluruh Bangsa Indonesia, pandangan hidup yang disetujui oleh wakil-wakil Rakyat, menjelang dan sesudah Proklamasi kemerdekaan kita; oleh karena itu, Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup yang dapat pula mempersatukan kita. Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh Rakyat Indonesia yang harus selalu kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya. (Disampaikan pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967.)

3. Pancasila bukan milik seseorang, bukan milik sesuatu golongan, bukan sekedar penemuan satu orang; melainkan benar-benar mempunyai akar di dalam sejarah dan batinnya seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita dengan tegas mengatakan, bahwa Pancasila adalah wujud kepribadian seluruh Bangsa Indonesia. (Hal ini disampaikan dalam Pidato Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1968.)

4. Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjoangan Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri, dan ide besar Bangsa kita sendiri. (Gagasan tersebut disampaikan pada Ulang Tahun ke-24 Parkindo, tanggal 15 Nopember 1969.)

5. Bangsa kami memproklamirkan kemerdekaan setelah melakukan perlawanan dan pemberontakan melawan penjajahan yang kejam, kesemuanya itu membentuk kepribadian kami. Kepribadian inilah yang kami tetapkan menjadi pandangan hidup kami, falsafah Negara kami, Pancasila, yang merupakan kesatuan yang bulat dari : Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial. Di dalamnya mengandung dorongan-dorongan kepada kami untuk mengejar nilai-nilai yang kami anggap luhur. Di dalamnya juga tersimpul kesadaran kami bahwa manusia pada akhirnya tergantung pada keseimbangan-keseimbangan nilai-nilai esensiil tertentu, keseimbangan antara manusia dengan alam, keseimbangan antara manusia dengan masyarakatnya, keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, keseimbangan antara kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. (Sambutan disampaikan pada Jamuan Makan Siang Kenegaraan di Canberra, Australia tanggal 7 Pebruari 1972.)

6. Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus difahami dan dihayati. Memahami dan menghayati ideologi Pancasila, agar dapat mengamalkannya dengan tepat dalam kehidupan Bangsa sehari-hari itulah tantangan Bangsa Indonesia, terutama Pemuda dewasa ini. (Disampaikan pada Pembukaan Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974.)

7. Saya minta kalian menjiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, meresapi dan menjadi bagian dari darah daging kalian. Sebab hanya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah akan terwujud kebahagiaan bagi seluruh bangsa kita. Dasar negara yang lain, Undang-Undang Dasar yang lain mungkin cocok bagi bangsa lain; akan tetapi tidak pernah akan cocok dengan masyarakat kita. Karena, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45 itu adalah perasan dari nilai-nilai luhur yang lahir, tumbuh dan menjadi kepribadian bangsa kita sendiri. (Amanat Presiden Soeharto pada Apel Besar Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1974 di Jakarta.)

8. Mengapa Pancasila harus dihayati? Karena pandangan hidup itu tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang baik di angan-angan saja. Pandangan hidup itu harus benar-benar memberikan bimbingan kepada kita dalam memecahkan persoalan-persoalan nyata. Dengan demikian pandangan hidup tadi mempunyai makna dan wujud di dalam kehidupan. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila – lebih-lebih generasi yang akan datang – akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa ini. (Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1975.)

Demikianlah beberapa gagasan Pak Harto yang kami ambil dari buku yang kami sebut di atas. Pasti masih terdapat pandangan dan gagasan Pak Harto mengenai sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Namun sekurang-kurangnya dapat kita fahami bahwa sejak Pak Harto mendapat limpahan Super Semar telah begitu dengan sungguh-sungguh untuk mengupayakan implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen sesuai dengan amanat Orde Baru. Uraian ini juga dapat untuk menilai diri kita masing-masing seberapa besar peran kita dalam mengimplementasikan Pancasila secara nyata.

Jakarta, 16 April 2007

Soeprapto/LPPKB

Explore posts in the same categories: Uncategorized

2 Comments on “Implementasi Pancasila (4)”

  1. yudi kisdianto CLD Says:

    Pancasila merupakan suatu pedoman yang seharusnya kita hayati dengan pengembangan sikap kita terhadap penerapan nilai-nilai yang ingin di capai di dalamnya. Kaburnya batas antar Negara,ini juga merupakan suatu yang sangat perlu di perhitungkan sebagai suatu bom waktu yang dapat merusak pemikiran kita terhadap ideologi yang ada,jadi Kita harus lebih keritis untuk menerima informasi yang ada dan kembali dengan citra bangsa yang kita anut,Pengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila tersebut tidak hanya harus mati denganberakirnya era pak Harto terkadang adanya penghambaan kita dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang secara tidak langsung melunturkan citra Bangsa.imilah yang harus diatasi,Masalah yang mendasar yaitu Bahwa Pancasila belum Terkeristalisasi secara total dalam kehidupan kita,sehingga niscaya Negara yang kita cintai ini akan menjadi Negara yang Hebat apabila Nilai Pancasila tersebut sudah terkersistalisasi total dari segi struktur dan Kultural.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: