Implementasi Pancasila (2)


IMPLEMENTASI PANCASILA

DARI MASA KE MASA

Bagian II

PERUMUSAN PANCASILA

SEBAGAI DASAR NEGARA

Pengantar

Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang di kemudian hari oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia diberi judul “Lahirnya Pancasila,” disambut dengan applaud, tepuk tangan gegap gempita oleh para hadirin sidang, sehingga dipandang merupakan persetujuan aklamasi dari sidang terhadap pidato tersebut Ternyata di samping Bung Karno terdapat anggota lain yang juga mengusulkan mengenai dasar Negara yang akan didirikan, di ataranya adalah Ki Bagoes Hadikoesoemo, yang mengusulkan dasar Negara adalah Islam. Diuraikan dalam pidatonya bahwa Islam mengandung empat perkara/ajaran yakni:

a. Iman, atau kepercayaan pada Allah dan perkara yang gaib;

b. Ibadah, yakni berhikmat dan berbakti kepada Allah;

c. Amal-sholih atau berbuat kebaikan, dan

d. Jihad di dalam jalan Allah, atau menegakkan kebenaran dan keadilan..

Selanjutnya dikemukakan :”Jika Negara yang kita bangun ini mempunyai rakyat yang memiliki ajaran empat perkara itu, yaitu beriman, beribadat, beramal-sholih dan rela berjihad mempertahankan kebenaran dan keadilan, alangkah sentosanya, bahagianya, makmur dan sejahteranya Negara kita ini.” Pada akhir pidatonya dikemukakan :”Mudah-mudahan Negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam, dan akan menjadi Negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh.”

Sementara itu terdapat juga usulan dari anggota yang lain seperti Mr. Muh. Yamin dan Mr. Soepomo yang mengusulkan tentang dasar Negara dan hakikat suatu Negara. Oleh karena itu Ketua Sidang belum dapat memutuskan dasar Negara pada waktu itu, untuk kemudian membentuk Panitia Kecil terdiri atas delapan orang yakni Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kiai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muh. Yamin, Tuan Sutardjo, Tuan Maramis, Tuan Iskandardinata, Drs. Mohammad Hatta, dan diketuai Ir. Soekarno dengan tugas untuk mensistematisasi usul-usul yang masuk selama sidang berlangsung.

Pada bulan Juni 1945 berlangsung sidang Dewan Penasehat Pusat (Tyuo Sangi In) di Jakarta. Setelah sidang usai dipergunakan oleh Panitia Kecil BPUPKI untuk bekerja mensistematisasi hasil sidang BPUPKI. Sidang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI terdiri dari Panitia Kecil, anggota Dewan Penasehat Pusat yang merangkap sebagai anggota BPUPKI, dan anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Sidang mengambil keputusan :

1. Masukan sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 dapat digolongkan menjadi delapan permasalahan, yakni:

a. Kapan Indonesia merdeka;

b. Dasar Negara;

c. Bentuk Negara, unificatie atau federatie;

d. Bentuk Negara dan kepala Negara;

e. Susunan Negara pusat dan daerah;

f. Agama dan Negara;

g. Pembelaan Negara, dan

h. Keuangan..

2. Rumusan Pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar. Rumusan ini merupakan hasil panaitia kecil yang dibentuk oleh sidang pada waktu itu yang terdiri dari Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Soekarno, Kiai Abd. Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Hadji Agoes Salim. Panitia diketuai oleh Ir. Soekarno. Dalam Pembukaan UUD tersebut tercantum dasar Negara yang tiada lain merupakan rumusan Pancasila. Karena kesepakatan tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 1945, dan berlangsung di Jakarta, rumusan kesepakatan ini sering disebut “Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945.” Adapun rumusan Pembukaan UUD tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh .sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu-gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta tersebut tertanggal: Jakarta, 22-6-2605 (1945) ditanda tangani oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoelkahar Moezakir, H.A Salim, Mr. Achmad Soebardjo, Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin.

Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat rumusan dasar Negara, seperti tersebut di atas dan keseluruhan pasal-pasal (batang tubuh) telah disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Pada penutupan sidang BPUPKI yang kedua, ketua sidang dr. Radjiman Wedyodiningrat menyatakan :

Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah Tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang setuju berdiri! (Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan.

Namun pada tanggal 17 Agustus 1945, sore hari Bung Hatta menerima telpon dari tuan Nisyijima, pembantu admiral Mayeda, bahwa seorang opsir kaigung (angkatan laut) ingin bertemu dan menyampaikan hal yang sangat penting bagi kelangsungan Negara Indonesia yang baru diproklamasikan pagi harinya. Bung Hatta bersedia untuk menerimanya.

Opsir tersebut menyampaikan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katholiek dalam daerah yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang (wilayah timur Indonesia) berkeberatan dengan rumusan Pembukaan UUD, utamanya rumusan dasar negara yang berbunyi :”Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Karena rumusan tersebut bersifat diskriminatif. Bila hal tersebut ditetapkan juga maka, mereka lebih suka berdiri di luar Negara Republik Indonesia.

Hal ini dipandang sangat serius, sehingga pada pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum diselenggarakan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta mengajak Ki Bagoes Hadikoesoeomo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan membahas usulan dari opsir angkatan laut Jepang tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa rumusan “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Demikian juga pasal-pasal dalam batang tubuh yang relevan dengan perubahan ini disesuaikan.

Hasil pembicaraan tersebut disampaikan di dalam Sidang PPKI. Dan setelah diadakan pembahasan seperlunya maka Pembukaan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia dibacakan oleh ketua Sidang (Ir. Soekarno), untuk selanjutnya ditanyakan kepada peserta sidang :”Setuju Tuan-tuan?” dan dijawab “Setuju.”

Dengan manyampaikan beberapa perubahan kecil terhadap rancangan UUD yang telah disepakati oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945, akhirnya keseluruhan UUD disepakati dan menjadi UUD pertama dari Negara Republik Indonesia. Adapun rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibaca oleh Bung Karno, dan yang disepakati ileh sidang adalah sebagai berikut:

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan `seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya- waratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun perlu dicatat bahwa dua hari sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Jepang telah menyerah kalah pada Sekutu, untuk kemudian Sekutu membentuk South East Asian Command (SEAC) dengan dipimpin oleh Lord Mountbatten. Komandan SEAC kemudian membentuk Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang pimpin oleh Letnan Jenderal Christison.

Pada tanggal 19 September 1945 Mayor Greenhalgh dari AFNEI mendarat di pelabuhan udara Kemayoran, Jakarta, yang diikuti oleh pasukan Sekutu pimpinan Laksamana Muda Patterson dan diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA). NICA kemudian mempersenjatai bekas KL (Koninklijk Leger) dan KNIL (Koninklijk Nederlands Indies Leger), tentara pada zaman penjajahan Hindia Belanda, dan dipergunakan untuk merebut kembali tanah jajahan yang telah menjadi negara merdeka yang diproklamasikan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terjadilah berbagai pertempuran antara rakyat yang mempertahankan kemerdekaan dan tentara Belanda yang ingin menguasai kembali jajahannya. Akhirnya beberapa wilayah dapat dikuasai oleh Belanda dan didirikan negara-negara buatan Belanda seperti: Kalimantan Barat, Indonesia Timur, Madura, Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Pasundan, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Timur. “Negara-negara” inilah yang pada tahun 1949 terikat menjadi Negara Indonesia Serikat bersama dengan Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Maka berlakukah Konstitusi RIS, yang dalam mukaddimah juga menetapkan ke-Tuhanan Yang Mha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social. Dasar Negara ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dengan rumusan yang sama.

Dari uraian di atas nampak bahwa rumusan Pancasila mengalami perkembangan, mulai dari pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1Juni 1945 sampai tahun1950. Ternyata rumusan yang terdapat dalam Pembukaan berbagai UUD yang pernah berlaku, rumusan berbeda-beda. Namun kita yakin bahwa esensinya adalah tetap sama. Oleh karena itu yang penting adalah memahami esensi dari Pancasila tersebut.

Jakarta, 2 April 2007

Soeprapto LPPKB

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: