Implementasi Pancasila (6)


IMPLEMENTASI PANCASILA

DARI MASA KE MASA

Bagian VI

PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO

Pengantar

Penyelenggaraan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila adalah merupakan kehendak rakyat yang tertuang dalam TAP MPR RI No.II/MPR/1978; dengan demikian pelaksanaan P-4 ini bukan semata-mata kehendak Presiden RI, Presiden melaksanakan P-4 sesuai dengan kehendak rakyat. Memang benar bahwa sebelum terbitnya Ketetapan MPR tentang P-4, Presiden telah memberikan pandangan betapa penting dan perlunya rakyat untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan realisasi amanat rakyat yang menghendaki dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Diakui bahwa sebelum dan sesudah ditetapkannya TAP MPR RI No.II/MPR/1978 terjadi polemik dalam masyarakat mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila. Hal ini lebih mencuat setelah diselenggarakannya Pendidikan Moral Pancasila di sekolah-sekolah. Pertanyaan yang mengemuka adalah: (a) Apakah urusan moral warganegara itu menjadi urusan negara, (b) Apakah P-4 yang membahas masalah moral itu tidak akan menggeser peran agama dalam membina moral ummatnya? Apakah Pancasila akan dijadikan agama? (c) Apakah negara memiliki wewenang dan kemampuan untuk melaksanakannya, serta norma moral mana yang akan dijadikan acuan? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sangat mendasar, bahkan bersifat filsafati, sehingga pada waktu diputuskan ketetapan tentang P-4 di Sidang Umum MPR RI tahun 1978, ada fraksi yang walked out, karena tidak setuju. Namun akhirnya suara terbanyak menyepakati, sehingga lahirlah TAP MPR RI dimaksud. Marilah kita dudukkan permasalahan tersebut secara proporsional.

P-4 adalah Pendidikan Kewarganegaraan

Dengan mencuatnya pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mendudukkan P-4 secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam berbagai Ketetapan MPR, utamanya TAP MPR RI tentang GBHN ditentukan bahwa P-4 adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran warganegara akan kewajiban dan haknya dalam hidup berbangsa dan bernegara, sehingga mampu berperan secara tepat dalam pembangunan bangsa. Sama sekali tidak ada ketentuan yang menyatakan akan mensakralkan Pancasila, apalagi menjadikan Pancasila sebagai agama. Oleh karena itu bahan yang dibahas dalam penataran P-4 adalah Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berisi program pembangunan yang dirancang oleh MPR RI yang merupakan penjelmaan rakyat, sehingga setiap warganegara wajib memahami serta mengusahakan agar program tersebut dapat ter-realisir. Oleh karena itu memahami program pembangunan dan bagaimana cara untuk melaksanakannya merupakan perkara yang wajib dikuasai oleh setiap warganegara.

GBHN adalah merupakan realisasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu GBHN tidak mungkin difahami maknanya secara mendalam tanpa memahami visi dan misi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi embanan dalam melaksanakan pembangunan. Sementara itu Undang-Undang Dasar tidak akan dapat difahami dengan benar tanpa mamahami konsep, prinsip serta nilai yang melandasinya. Untuk itu perlu difahami Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cita hukum, yang di dalamnya mengandung konsep, prinsip dan nilai bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga memahami Pancasila, UUD 1945 dan GBHN merupakan rangkaian materi yang sangat logis bagi warganegara untuk dapat berperan secara tepat dalam pembangunan. Penataran P-4 sering disebut sebagai pendidikan politik etis-normatif.

Materi penataran P-4 tidak menyangkut masalah moral keagamaan. Memang diakui dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga diharapkan berpegang pada etik atau moral tertentu, yakni etik dan moral hidup berbangsa dan bernegara, misal kebersamaan, kegotong-royongan, tidak mementingkan diri sendiri atau egois, memiliki atensi, simpati dan empati terhadap pihak lain, bersikap jujur dan adil, menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, dan sebagainya. Akhlak atau moral keagamaan menjadi tanggung jawab dari masing-masing penyebar agama. P-4 tidak memasuki wilayah agama, utamanya yang berhubungan dengan keyakinan atau taukhid agama masing-masing.

Mengingat begitu pentingnya P-4 bagi setiap warganegara, kemudian Presiden memandang perlu adanya Badan khusus yang menggarap pelaksanaan TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tersebut. Dibentuklah badan dengan nama: “Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,” yang biasa disebut BP7, dengan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979, tertanggal 26 Maret 1979. Mulailah tahap baru dalam pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Era Pemasyarakatan P-4 bagi Masyarakat Umum

Sesuai dengan Keputusan Presiden No.10 Tahun 1979, BP7 memiliki tugas: “Melaksanakan pembinaan pendidikan Pelaksanaan P-4.” Sebagai konsekuensi dari tugas tersebut BP7 memiliki fungsi:

a. Perumusan kebijaksanaan dan program nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P-4 di kalangan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah.

b. Penyelenggaraan pendidikan atau penataran pelaksanaan P-4 bagi calon-calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah.

c. Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan atau penataran yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah.

d. Lain-lain yang ditentukan oleh Presiden.

Berdasar pada tugas dan fungsi tersebut Kepala BP7 menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-01/BP-7/I/1980, mengenai pola-pola penataran baik untuk calon penatar, bagi para tokoh masyarakat dan organisasi, dan masyarakat pada umumnya. Diperkenalkan Penataran P-4 pola 120 jam, 45 jam, 25 jam dan 17 jam. Namun di kemudian hari pola 17 jam dihapus karena dipandang kurang efektif. Perincian dari masing-masing pola penataran tersebut adalah sebagai berikut:

Penataran P-4 pola 120 jam yang berlangsung sekitar dua minggu, diperuntukkan bagi calon-calon penatar P-4 yang akan bertugas di instansi dan lembaga Pemerintah baik di Pusat maupun di daerah, para pimpinan ormas, pimpinan lembaga swasta, dan tokoh masyarakat. Penyelenggara penataran P-4 pola 120 jam adalah BP-7 Pusat, dengan penatar para manggala yang telah ditatar di Istana Bogor. Dari jumlah manggala hasil penataran di Bogor sebanyak 2263 orang, hanya sekitar 200 orang manggala yang ditugaskan secara aktif di BP-7 Pusat, sedang yang lain ditugasi sesuai dengan keperluan. Karena peserta penataran pola 120 jam diharapkan dapat menjadi penatar P-4 dan atau pemimpin di lingkungan masing-masing, maka ditentukan persyaratan bagi calon peserta penataran, seperti integritas pribadi, memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi pesan-pesan, dan diseyogyakan berpendidikan universiter atau akademik. Mengingat banyaknya target audience yang harus dilayani, pelaksanaan penataran tidak hanya dilangsungkan di gedung BP-7 Pusat, jalan Pejambon Jakarta, diadakan juga di propinsi-propinsi dengan bekerja sama dengan BP-7 Daerah. Sejak tahun 1980 sampai 1997 diperkirakan telah ditatar sekitar 35.000 orang.

Penataran P-4 pola 45 jam yang diselenggarakan sekitar satu minggu, diperuntukkan bagi pimpinan dan staf pimpinan unit-unit lembaga pemerintahan dan lembaga swasta yang diharapkan mampu memberikan contoh dalam mengimplementa-sikan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggara penataran P-4 pola 45 jam adalah BP-7 Daerah Tingkat I, Instansi Pusat dan Organisasi Tingkat Pusat dengan bimbingan dari BP-7 Pusat dan atau BP-7 Daerah Tingkat I. Para penatar adalah mereka yang telah lulus dalam penataran P-4 pola 120 jam yang diselenggarakan oleh BP-7 Pusat.

Penataran P-4 pola 25 jam diperuntukkan bagi masyarakat pada umumnya, diselenggarakan oleh BP-7 Tingkat II dan Instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah. Khususnya penataran P-4 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah adalah diperuntukkan bagi pegawai yang belum sempat ditatar P-4 dengan Tipe A, tipe B dan Tipe C, dan bagi pegawai yang baru.

Perlu dicatat, menindak lanjuti Keputusan Presiden No.10 tahun 1979, terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 163 tahun 1981, tanggal 18 Juli 1981, tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia, dan No.86 tahun 1982, tanggal 8 April 1982, tentang Pembentukan BP-7 Tingkat II, sehingga sejak tahun 1982, di setiap Daerah Tingkat I dan Tingkat II memiliki Badan yang secara khusus bertugas untuk menyelenggarakan penataran P-4.

Dalam rangka memaksimalkan pemasyarakatan P-4, sehingga dapat menjangkau seluruh warganegara Indonesia di seluruh tanah air, dan warganegara yang sedang bertugas di luar negeri diselenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penataran P-4 pola 45 jam di luar negeri bagi warganegara Indonesia yang bertempat tinggal atau sedang bertugas atau belajar di luar negeri. Penataran diselenggarakan bersama antara BP-7 Pusat dengan Kedutaan setempat. Beberapa kedutaan yang pernah menyelenggarakan Penataran P-4 tersebut di antaranya kedutaan/konsulat jenderal Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Mesir, Saudi Arabia, Singapura, Australia dan sebagainya. Bahkan pernah pemerintah Turkmenistan mengundang BP-7 Pusat untuk menyelenggarakan Penataran P-4 bagi para tokoh-tokoh masyarakat setempat. Penataran diselenggarakan atas kerjasama antara BP-7 Pusat, Kedutaan Besar Indonesia di Rusia dan Pemerintah Turkmenistan. Penataran berlangsung dengan bahasa Rusia, Inggris dan Indonesia.

2. Disamping penataran, dikembangkan berbagai pendekatan atau metoda pemasyarakatan P-4, seperti simulasi, modul dan lomba cerdas tangkas P-4. Pendekatan simulasi P-4 merupakan gabungan antara pendekatan tematik dan role playing, sehingga suasana pemasyarakatan menjadi lebih aktual dan menggembirakan. Dengan menentukan tema atau issue tertentu yang diambil dari kehidupan nyata dalam masyarakat, diangkat menjadi pokok bahasan dan di-analisis oleh peserta simulasi dengan menempatkan diri sebagai pemegang peran, kedudukan dan fungsi dalam masyarakat yang sesungguhnya. Pembahasan harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Metoda Permainan Simulasi P-4 tidak hanya diterapkan pada masyarakat pada umumnya, tetapi juga dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi. Bahkan pada tahun 1990-an diselenggarakan Lomba Permainan Simulasi P-4 tingkat nasional yang diikuti oleh juara-juara yang mewakili setiap propinsi.

3. Metoda Modul diterapkan bagi warga masyarakat yang berpindah-pindah, atau yang memiliki ciri khusus sehingga perlu penanganan secara khusus pula. Metoda modul pernah dikembangkan bagi orang-orang gelandangan yang selalu berpindah-pindah tempat. Pada tahun 1995 dikembangkan modul secara khusus bagi masyarakat Timor Timur yang bertempat tinggal di pelosok-pelosok. Tema yang diangkat: “Saya Orang Timor Timur, Bangsa Indonesia.” Metoda modul untuk Timor Timur ini pernah diterapkan di Dilli, Ermera dan di Liquisa. Implementasi modul di Timor Timur diselenggarakan secara terpadu dengan adat budaya setempat.

4. Lomba Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 dimulai pada tahun 1988, yang hanya terbatas pada Lomba Cerdas Tangkas P-4. Ternyata pemasyarakatan dengan pola lomba ini sangat menarik dan menjadi dorongan untuk memahami P-4 secara mandiri di lingkungan masing-masing, sehingga pada tahun 1994 lomba dikembangkan meliputi (a) Cerdas Tangkas P-4, (b) Pidato P-4, (c) Diskusi P-4, dan (d) Simulasi P-4. Lomba dimulai dari tingkat sekolah atau unit masyarakat yan paling kecil sampai tingkat nasional. Mereka yang menjadi juara mendapatkan piala dari Bapak Presiden R I. Pola lomba yang bertingkat nasional sekaligus sebagai upaya untuk menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama, yang datang dari berbagai pelosok wilayah Indonesia. Pada awal acara masing-masing kontingen masih berkumpul sesuai kontingen propinsi masing-masing, namun kemudian mereka dicampur, sehingga terjadi integrasi bangsa dalam bentuk miniatur Indonesia.

Penataran P-4 pada umumnya diperuntukkan bagi mereka yang telah dewasa. Untuk menjangkau generasi muda, maka penataran diselenggarakan bagi para mahasiswa baru, sebagai ganti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 86/Dikti/Kep/83, dan Keputusan Kepala BP-7 No. Kep-01/BP-7/I/1984 dan Kep-24/BP-7/IV/1984, dikembangkan penataran P-4 pola 100 jam bagi mahasiswa baru universitas, sekolah tinggi dan akademi baik negeri maupun swasta. Sedangkan bagi para siswa baru SLTA dan SLTP dikembangkan pola khusus. Penatar adalah para penatar P-4 nasional dan daerah serta dosen dan guru yang telah mendapatkan predikat sebagai penatar P-4.

Di samping bentuk penataran, simulasi, modul dan lomba, pemasyarakatan P-4 juga diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal. Untuk perguruan tinggi setiap mahasiswa harus mengikuti matakuliah Pendidikan Pancasila. Materi pokok Pendidikan Pancasila terdiri dari Pancasila dengan P-4, UUD 1945 dan GBHN dikemas dalam bentuk perkuliahan yang disajikan secara akademik. Pembahasan menjadi lebih mendalam dan lebih luas. Sedangkan untuk SD, SLTP dan SLTA dikembangkan matapelajaran Pendidikan Moral Pancasila, yang kemudian diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Bila kita renungkan secara tenang maka sebenarnya usaha pemasyarakatan Pancasila pada era pemerintahan Presiden Soeharto berlangsung demikian sistematis, sehingga menjangkau hampir seluruh warganegara Indonesia. Dapat dikatakan tidak ada warganegara yang tidak pernah mengikuti pemasyarakatan P-4. Namun karena demikian intensnya dituduh sebagai gerakan indoktrinasi, dan dilaksanakan secara otoriter sehingga melanggar hak asasi manusia. Hal ini perlu kita renungkan dengan cermat, karena siapapun yang masuk dalam suatu masyarakat maka ia harus mengikuti adat budaya, pola dan tata laku yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Berkembangnya suatu bahasa adalah bentuk indoktrinasi secara alami. Bila seseorang tidak mau mengikuti bahasa yang dipergunakan dalam masyarakatnya maka ia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya.

Satu hal yang perlu dicatat, dalam pelaksanaan penatara P-4 yang diselenggarakan oleh BP-7 Pusat, tidak hanya diikuti oleh warganegara Indonesia saja; beberapa kali peserta penataran yang berkewarganegaraan Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, dan Korea Selatan mengikuti program penataran P-4 secara serius dan penuh. Dari laporan yang didapat, beberapa prinsip dan pola penataran dikembangkan di negara masing-masing. Demikianlah gambaran singkat mengenai implementasi Pancasila pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Bila hasilnya belum seperti yang diharapkan, perlu kita akui bahwa hasil pendidikan tidak bersifat instance, tetapi menunggu waktu yang cukup lama. Oleh karena itu hasil pemasyarakatan P-4 mungkin baru dapat dilihat beberapa tahun kemudian, itupun kalau semua unsur mendukung untuk membantu terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Kami sangat menyayangkan pihak-pihak yang berpendapat bahwa begitu menggebu-gebunya pelaksanaan P-4, menjadi penyebab terjadinya korupsi. Kami berpandangan bahwa pernyataan tersebut sangat sulit untuk membuktikannya. Dengan logika model apa, kami tidak tahu, sehingga seseorang sampai pada kesimpulan tersebut. Yang jelas rakyat Indonesia mulai sadar akan kedudukan UUD bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya sebagian warganegara mulai mengutak-atik UUD 1945, dan berakhir dengan perubahan UUD 1945. Lepas kita setuju atau tidak setuju dengan terjadinya perubahan UUD 1945, menurut hemat kami, hal ini terjadi karena rakyat Indonesia mulai sadar akan kedudukan UUD, dan ini sebagai hasil penataran P-4.

Jakarta, 30 April 2007

Soeprapto/LPPKB

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: