Seminar Nasional

Membangun Negara Kesejahteraan:
Tujuan Operasionalisasi Ideologi Nasional
dalam Pembangunan
Oleh: Siswono Yudo Husodo
Makalah Disampaikan pada
Acara Seminar Nasional Kerjasama
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Kehidupan Bernegara (LPPKB) dan
Lembaga Kerjasama Penumbuhan Karakter Bangsa (LKPKB)
Jakarta, 5 April 2008

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.
Salam Sejahtera bagi hadirin sekalian dan selamat siang.
Bapak-Bapak, Ibu-lbu, hadirin sekalian peserta diskusi yang saya hormati.
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sungguh saya merasa berbahagia diundang Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), Bapak Soeprapto, M.Ed untuk menyampaikan materi dalam acara Seminar Nasional Kerjasama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) dan Lembaga Kerjasama Penumbuhan Karakter Bangsa (LKPKB) hari ini.
Oleh penyelenggara, saya diminta mengulas topik “Operasionalisasi Ideologi Nasional dalam Pembangunan Indonesia”. Tema membumikan ideologi nasional dalam kegiatan memang perlu diangkat pembangunan, mengingat kecenderungan disorientasi ideologis makin meluas dalam pembangunan nasional kita belakangan ini.
Hadirin,
Di bagian awal ini saya ingin mengutip Mustafa Rejai yang dalam bukunya Political Ideologies, menyatakan bahwa ideologi itu tidak pernah mati. Yang terjadi adalah emergence (kemunculan), decline (kemunduran), dan resurgence of ideologies (kebangkitan kembali suatu ideologi). Saya kurang sependapat dengan pandangan yang menyebutkan bahwa dalam abad ke XXI ini semua ideologi telah mati.
Ideologi tetap diperlukan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dalam skala yang besar dan mendasar.
Sejarah politik dunia menunjukkan bahwa persaingan ideologis dalam dimensi global telah mengalami perubahan bentuk berkali-kali. Di zaman penemuan benua baru, kolonialis/imperialis saling bertempur memperebutkan daerah jajahan. Dunia bercorak multi polar.
Lalu muncul perbenturan nasionalisme dengan kolonialisme/ imperialisme; dunia masih bercorak multipolar. Lalu antara komunisme dengan liberalisme/kapitalisme, melalui perang dingin yang kental diwarnai persaingan ideologis antara blok Barat yang mempromosikan liberalisme-kapitalisme, desentralisasi/federalisme dan blok Timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, sentralisme. Dunia bercorak Bipolar.
Setelah runtuhnya komunisme, dunia sebentar bercorak multipolar, lalu sekarang meski nampak memiliki fokus pada dimensi ekonomi, namun secara geopolitik bentuknya kompleks dan dibayangi kecenderungan unilateralisme Amerika Serikat(AS).

Saat ini, dengan ideologi nasionalnya masing-masing, semua bangsa bekerja keras, untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan kecerdikan dan pandangan yang jauh ke depan, karena tinggi rendahnya martabat suatu bangsa semakin diukur dari tingkat kesejahteraannya.

Sebagai pendukung Pancasila, kita harus berjuang agar semua proses transformasi masyarakat Indonesia menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur tetap mengacu kepada Pancasila.
Pancasila adalah ideologi negara kebangsaan Indonesia yang bersifat final. Pancasila adalah Weltanschauung, landasan filosofis berbangsa dan bernegara.
Hadirin,
Ideologi nasional kita secara timbal balik berhubungan dengan dimensi rasakebangsaan, dan semangat kebangsaan. Refleksinya muncul dalam bentuk rasa cinta tanah air, semangat solidaritas sesama warga bangsa dan kesediaan berkorban untuk negara dan bangsanya.


  • Tampaknya, sejak awal reformasi hingga saat ini sedang terjadi declining (kemunduran) pamor ideologi Pancasila, seiring dengan meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi.
  • Negara kita yang belum mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, telah pula menjadi penyebab merosotnya kepercayaan sebagian masyarakat pada ideologi negara, Pancasila.
  • Pancasila sebagaimana ideologi mana pun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa nnemerlukan penyempurnaan, karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua jaman, kondisi dan situasi.
  • Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan zaman. Proses dialektika yang berlangsung bersamaan dengan perubahan-perubahan sangat mendasar yang terjadi di negara kita, tentu akan memunculkan thesa-thesa baru, yang pada gilirannya akan melahirkan antithesa-antithesa. Kita harapkan akan muncul sinthesa yang merupakan penyempurnaan dan resultan dari berbagai thesa dan antithesa yang muncul. Begitulah proses bagi suatu ideologi dalam menjalani penyempurnaannya dari waktu ke waktu.
  • Hadirin,
  • Setiap Weltanschauung memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang pada dirinya sendiri merupakan tujuan (an end-in-itself). Sifatnya masih umum universal, belum dapat secara langsung dioperasikan menjadi kenyataan.
  • Untuk mewujudkannya atau mengoperasionalkannya menjadi kenyataan dibutuhkan nilai-nilai instrumental.
  • Nilai instrumental adalah nilai yang dibutuhkan untuk mewujudkan nilai intrinsik, karena memiliki efek aktual.

  • Mengembangkan masyarakat plural yang berkesejahteraan tinggi, bersatu dan berkesetaraan adalah tujuan-tujuan mendasar yang harus dicapai dari nilai intrinsik.

  • Siapa pun warga negara Rl yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merumuskan bentuk-bentuk operasionalisasi ideologi Pancasila, agar Pancasila dapat tetap berfungsi sebagai landasan ideologis dalam upaya meningkatkan kapasitas bangsa.
  • Hadirin,
  • Di bidang ekonomi, ideologi Pancasila ingin mewujudkan nilai instrumental “negara kesejahteraan” (welfare state).
  • Dengan landasan filsafat Pancasila yang berisi Peri Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat serta Kerakyatan (demokrasi), para pendiri negara bangsa kita dalam merumuskan cita-cita bernegara melalui UUD 1945, nampak ingin mewujudkan sebuah negara kesejahteraan, welfare state.
  • Pembukaan UUD: …”Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah wujud dari niat membentuk negara kesejahteraan itu. Juga tercermin dalam pasal 27, di mana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kernanusiaan dan pasal 31, 33 dan 34, di mana kekayaan alam kita harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
  • Welfare state dan Pancasila memiliki kesamaan falsafah yaitu falsafah kebersamaan atau kegotongroyongan antar komponen bangsa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyatlah yang menjadi tujuan bernegara.
  • Welfare state adalah gagasan yang telah lama lahir, dirintis oleh Prusia di bawah Otto Von Bismarck sejak tahun 1850-an. Dalam Encyclopedia Americana disebutkan bahwa welfare state adalah “a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person” (Bentuk Pemerintahan di mana negara dianggap bertanggungjawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warganya).
  • Di masa lampau, gagasan negara kesejahteraan itu di Eropa Barat dan Amerika Utara berbenturan dengan konsepsi negara liberal kapitalistik. Tetapi kemudian, sejarah mencatat bahwa benturan dua gagasan besar itu telah menghasilkan negara-negara yang kaya dan makmur dengan rakyatnya yang hidup sejahtera di Amerika Utara dan Eropa Barat. Rakyat di negara-negara tersebut menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dengan program asuransi kesehatan, sekolah gratis sampai sekolah lanjutan atas bahkan di Jerman sampai Universitas; penghidupan yang layak dari sisi pendapatan dan standar hidup; serta jaminan hari tua yang memadai; orang menganggur serta orang yang tidak produktif menjadi tanggungan negara dan sistem transportasi yang murah dan efisien.
  • Semua layanan negara tersebut sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakatnya yang telah menjadi semakin makmur, melalui sistem asuransi, provident fund, dan perpajakan yang progresif dan efektif, dengan orientasi utamanya mendukung human investment.
  • Kesejahteraan adalah buah dari sistem ekonominya yang mandiri, produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan saving.
  • Hadirin,
  • Dalam negara kesejahteraan yang menjamin keadilan sosial itu, meskipun prinsip-prinsip ekonomi pasar diberlakukan, kesejahteraan bersama menjadi unsur penting tujuan bernegara. Itulah yang membedakannya dengan negara yang menganut ekonomi pasar murni, di mana kesejahteraan bersama sekedar menjadi hasil sampingan, bukan tujuan. Syukur kalau dapat tercapai.
  • Dalam negara kesejahteraan, cita-cita kesejahteraan bersama menjadi unsur yang disuntikkan ke dalam prinsip ekonomi pasar, melalui intervensi negara; berbeda dengan laizzes faire, ekonomi pasar liberal. Pasar, dalam konsep negara kesejahteraan bisa didesain dan Negara tidak membiarkan terjadinya pasar yang naturalistik karena kalau itu terjadi yang kuat akan menelan yang lemah; terjadilah homo homini lupus-manusia menjadi srigala untuk manusia lainnya.
  • Sementara pada negara kesejahteraan manusia adalah “homo homini sosius“-manusia adalah teman bagi manusia yang lain.
  • Bentuk-bentuk intervensi negara dan instrumen-instrumen untuk mewujudkan kesejah- teraan sosial dalam negara kesejahteraan yang modern nampak di India dengan kebi- jakan “pro-people“; intervensi negara dalam perkembangan pasar seperti di China; “affirmative policy seperti di Malaysia; Di Singapura dengan CPF (Central Provident Fund), tabungan wajib masyarakat, yang 50%-nya setiap bulan diisi oleh perusahaan; di dunia barat telah lama berkembang sistem asuransi yang efektif untuk jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan keberlangsungan pendidikan, serta akhir-akhir ini berkembang konsep “Corporate Social Responsibility (CSR)”.
  • Berkembangnya CSR amatlah menarik, karena merupakan kelanjutan dari perkem- bangan pemikiran di dunia bisnis dan manajemen yang semakin menganggap penting “enterprise sustainability“, yang menyadari bahwa kesuksesan suatu entitas bisnis amat bergantung pada dukungan lingkungannya. Dahulu dunia bisnis menganut Darwinisme bisnis yang anti kompetisi dan memandang bahwa lawan harus disingkirkan. Sekarang persaingan dan lawan dianggap bagian untuk meningkatkan efisiensi. Kita bisa belajar dari negara lain yang sudah lebih baik dari kita dalam menerapkan keadilan sosial bagi warganya.
  • Dalam rangka itu, saya cenderung menyimpulkan bahwa negara kesejahteraan dengan kebijakan “pro-people”, affirmative policy bagi yang lemah, sistem asuransi untuk kesehatan, jaminan hari tua dan kelangsungan pendidikan bagi anak-anak, serta CPF, CSR dan pasar yang perkembangannya dipengaruhi agar lebih adil, merupakan model ekonomi modern yang memenuhi tuntutan rasa keadilan, sebagai tuntutan peradaban manusia modern. George Soros, pemain pasar uang dan Ben Bernanke, Gubernur Bank Sentral AS yang sangat liberal juga menyalahkan sistem yang terlalu bebas, laizzes fair, atas kemerosotan ekonomi AS/dunia pada waktu ini.
  • Hadirin,
  • Kita perlu jujur untuk mengakui bahwa bentuk negara kesejahteraan di Negara kita belum nampak, bahkan terasa makin menjauh.
  • Banyak yang khawatir, bahwa amandemen UUD 45, dan produk UU yang telah dilahir- kan antara lain UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Alam, UU Perpajakan dan lain-iain, dan praktek penyelenggaraan negara akhir-akhir ini akan menjauhkan kita dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Dalam dunia yang semakin menempatkan liberalisme sebagai arus utama pemikiran untuk mendatangkan kesejahteraan, liberalisasi ekonomi dengan ciri ekonomi pasar bebas yang semakin luas digunakan; terasakan membuat Indonesia bergerak semakin menjauh dari cita-cita membangun negara kesejahteraan.
  • Di negeri kita sekarang, sedang terjadi perluasan komersialisasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Di tengah keterbatasan Pemerintah menciptakan lapangan kerja dan menaikkan daya beli rakyat, kondisi itu amat menyakitkan kelompok rakyat yang tidak berpunya.
  • Di sisi lain, kita menyaksikan bagaimana pasar-pasar tradisional berubah menjadi supermarket, dan tergusurlah pedagang-pedagang kecil yang telah berjasa membuat semaraknya perdagangan di tempat tersebut.
  • Kita juga melihat bagaimana nelayan-nelayan kecil di sepanjang pantai Indonesia yang tak kebagian ikan, tergencet oleh nelayan-nelayan besar yang telah menggunakan trawl, karena negara terlambat memodernisir peralatan mereka. Petani-petani berlahan sempit yang terus semakin menyempit, kesejahteraannya menurun, karena negara membiarkan proses itu berlangsung terus. Akibatnya, jumlah petani gurem terus meningkat. Sensus Pertanian Tahun 1993, menunjukkan persentase petani gurem (pengusahaan lahan kurang dari 0,5 Ha) mencapai 48,5 persen dari total usaha tani. Selanjutnya hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan meningkatnya jumlah petani gurem menjadi 56,5 persen. Selama sepuluh tahun dari tahun 1993 sampai tahun 2003, jumlah petani gurem meningkat 2,6 persen per tahun, dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta.
  • Di sisi lain, Pemerintah sangat bersemangat mengundang investor asing masuk, semen- tara sangat besar modal pengusaha nasional yang masih ditempatkan di luar negeri. Pejabat-pejabat Pemerintah berkeliling dunia menawarkan pada AS, China, Jepang, Eropa, Malaysia, Singapura dan negara-negara Timur Tengah aneka peluang investasi di Indonesia; Menteri Kehutanan menawarkan ratusan ribu Ha lahan pada para investor luar negeri di bidang perkebunan. Perkebunan milik perusahaan swasta besar dan asing mudah sekali mendapatkan tanah negara untuk berusaha.
  • Seharusnya reformasi agraria, dilaksanakan sejak dulu agar petani-petani kecil dapat memperoleh kemudahan memperoleh lahan negara 2-5 Ha/KK demi meningkatkan kesejahteraannya, seperti perusahaan-perusahaan besar perkebunan yang demi mening- katkan investasi telah memperoleh kemudahan dari negara.
  • Betapa pula kemajuan telah melibas pelaku-pelaku bisnis tradisional yang terlambat memperoleh pembinaan seperti tenggelamnya industri batik rakyat oleh munculnya industri batik yang besar. Industri tekstil kecil yang runtuh oleh kemajuan teknologi yang tak bisa diikutinya, dan sekarang penggilingan-penggilingan beras yang kecil-kecil tergusur oleh penggilingan beras yang besar-besar.
  • Jutaan pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) hanya memperoleh alokasi kredit sekitar 6% dari total penyaluran kredit Perbankan, sementara beberapa pengusaha memperoleh kredit sampai puluhan triliun rupiah.
  • Rakyat hingga saat ini relatif masih kurang diberikan peluang untuk dapat mengembang- kan kesejahteraan dirinya.
  • Konsepsi pembangunan yang berkeadilan sosial, haruslah berpusat pada upaya mencipta- kan peran serta rakyat yang luas dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukanlah hal yang hanya bisa dihasilkan oleh kegiatan ekonomi besar. Selama krisis berlangsung, kita menyaksikan betapa usaha-usaha skala kecil dan perdesaan telah terbukti ikut menyelamatkan Indonesia, ketika banyak pelaku ekonomi besar runtuh. Mereka adalah pemilik aset-aset kecil, toko-toko kecil, petani kecil,nelayan kecil dan sebagainya. Kalau hari ini ekonomi kita masih berjalan, merekalah yang telah menyelamatkan ekonomi bangsa ini.
  • Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar pada kelompok ini. Mereka bukan proletar karena memiliki modal, alat produksi, namun mereka pun bukan kapitalis karena modalnya sangat terbatas. Bung Karno menamainya kaum Marhaen.
  • Pemerintah Malaysia amat sukses memperkuat basis ekonomi rakyat di perdesaan dengan program FELDA (Federal Land Development Agency) yang memfasilitasi petani untuk memiliki kebun sawit dengan luasan yang memenuhi skala ekonomi untuk menjadikannya sejahtera. Hasilnya, petani Malaysia menjadi sejahtera dan pertambahan kekuatan daya beli yang dihasilkannya merupakan bagian penting dari prestasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 8-9%/ tahun selama belasan tahun.
  • Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat ekonomi lemah adalah permodalan. Oleh karenanya aspek pembiayaan menjadi penting. Di masa lalu Pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah serupa, seperti Program PIR-Trans dan skim KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), Kredit Candak Kulak, KUT (Kredit Usaha Tani), KIK (Kredit Investasi Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan sebagainya. Namun, sejak kita mengundang IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi, program serupa itu tak dapat diteruskan.
  • Penggunaan pendekatan belas kasihan seperti JPS dan BLT, atau sumbangan yang dilakukan sekarang, mengabaikan prinsip “beri kailnya dan bukan ikannya”; tidak mendidik masyarakat.
  • Hadirin,
  • Kita juga merasakan ada upaya-upaya sistematis untuk menguasai ekonomi nasional. Dalam proses privatisasi BUMN, terasa ada lobby kuat kepentingan asing untuk menguasai ekonomi kita. Begitu juga UU dengan label liberalisasi, pasar bebas dan investasi asing, telah menjerumuskan kita.
  • Munculnya ketentuan dalam UU Penanaman Modal yang mengatur agar asing dapat menguasai 99% saham perusahaan nasional, adalah keteledoran yang amat besar. Bahkan AS yang liberal itupun hanya mengijinkan 30% untuk bidang-bidang tertentu; begitu pula dengan China dan Malaysia.
  • Sebenarnya, seperti yang sudah dipraktekkan di banyak negara, liberalisasi ekonomi dapat membuka kesempatan ekonomi yang luas kepada warga negara sendiri.
  • Indonesia berpotensi menjadi produsen CPO terbesar dunia dan sekarang kita bangga memiliki kebun sawit lebih dari 5 juta Ha; terluas di dunia dan menempatkan kita sebagai eksportir CPO nomor dua dunia. Tapi, banyak kebun sawit yang dimiliki asing; berbagai sumber menyebut 30% kebun sawit di Indonesia adalah milik asing; Guthrie dari Malaysia yang terluas, lebih dari 300.000 Ha. Ini adalah akibat kesalahan BPPN melelang kebun-kebun sawit raksasa dalam unit-unit yang besar, dan dibeli Guthrie dengan patokan harga CPO pada waktu itu 210 Dollar AS/ton. Hari ini, hanya 4 tahun setelah 300.000 Ha kebun sawit BPPN dibeli Guthrie, harga CPO menjadi 1.100 Dollar AS/ton.
  • Sekarang ini ada sekitar 300.000 TKI terampil bekerja di kebun-kebun sawit di Malaysia. Jika saja masing-masing diberi kesempatan untuk membeli kebun sawit yang dilelang BPPN seluas 2-3 Ha/KK, tentu naiknya harga CPO sekarang akan dinikmati oleh petani kita sendiri.
  • Pemerintah juga kurang cerdik untuk membuat proses liberaliasi di berbagai sektor ekonomi sebagai mekanisme untuk memajukan ekonomi rakyat. Malahan, proses liberalisasi telah membuat ekonomi semakin dikuasai asing. Indosat, Telkomsel, XL, BCA, Bll, Bank Danamon telah kita jual murah ke pihak asing. Sektor perbankan dan telekomunikasi yang sangat menguntungkan, sudah jatuh ke tangan asing, menyusul sektor Migas yang sudah sejak dulu dikuasai asing. Porsi nasional hanya 20%.
  • Aturan untuk menggarap berbagai proyek eksplorasi minyak bumi dan gas di tanah air harus melalui tender internasional; dengan pengusaha nasional yang lemah, yang ikut tender mayoritasnya asing. Akibatnya, produksi minyak bumi kita dikuasai asing. Dari 120 KPS (Kontrak Profit Sharing) 90%-nya milik asing. Dari total produksi nasional sekitar 900.000 barrel/hari, Chevron menguasai 450.000 barrel/hari. Yang dikuasai negara lewat Pertamina hanya berkisar 70.000 barrel perhari, dengan yang diproduksi Pertamina sendiri hanya sekitar 30.000 barrel/hari. Medco, swasta nasional memproduksi dalam jumlah 75.000 barrel perhari. Di sektor pertambangan tembaga dan emas, hampir 100% dikuasai asing.
  • Hadirin,
  • Operasionalisasi ideologi Pancasila juga perlu dilakukan dalam pembangunan politik. Cita-cita politik yang mendasari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan founding fathers telah membekali kita dengan konsepsi normatif negara bangsa “Bhinneka Tunggal Ika” yang sangat maju dan modern, membekali hidup bangsa kita dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni.

  • Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat mendasar. Oleh sebab itu, tugas kita semua sebagai warga bangsa untuk mengimplementasikannya secara konkret.
  • Melihat pada catatan sejarah, terlihat bahwa negara bangsa yang terbentuk dari unsur yang berbeda-beda, mempunyai masalah di awalnya. Utamanya pada kesediaan untuk membangun kesetaraan dan membangun keyakinan bahwa keberhasilan membangun kesetaraan akan membuat bangsa itu menjadi lebih besar.
  • Bagi Indonesia, prinsip kesetaraan, serta saling menghormati antarwarga bangsa yang majemuk ini, salah satu aspek penting dari keadilan sosial, adalah prinsip konstitusi- onalitas yang utama. Tidak semua hal bisa dilakukan atas nama demokrasi, dan ketidakpekaan elite politik terhadap kebhinekaan bangsa kita dapat mengantarkan negara kita ke arah anarki dan membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa.
  • NKRI terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antarwarga bangsa.
  • Konstitusi secara tegas menyatakan dalam pasal 27: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”, adalah rujukan yang harus benar-benar melandasi seluruh produk dan ketentuan moral dan hukum yang mengikat warga negara.
  • NKRI yang mengakui dan menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat kita pada pencapaian kemajuan peradabannya.
  • Masyarakat kita perlu memegang teguh pandangan bahwa suatu bangsa yang terdiri dari unsur-unsur yang heterogen, akan dapat menjadi bangsa yang besar dan kuat kalau setiap orang dinilai berdasarkan merit system. Ditambah dengan perlindungan negara pada freedom of thought (kebebasan berfikir), maka setiap warga negara akan memiliki peluang untuk berprestasi maksimal bagi kemajuan dirinya, masyarakat dan bangsanya. Sebaliknya, bangsa yang heterogen yang tidak berkesetaraan, lebih-lebih yang diskrimi- natif, hanya menunggu waktu saja untuk bercerai berai.
  • Dengan semangat itu, adalah tugas suci (mission sacre) para Pancasilais untuk melurus- kan beberapa peraturan perundang-undangan/Perda yang telah kebablasan memberla- kukan ketentuan hukum yang tidak bersemangatkan cita-cita pendirian negara ini.
  • Secara politik, negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila perlu tegas pada beberapa prinsip mendasar. Antara lain: pertama, seluruh wilayah negara adalah ruang hidup bagi segenap warga bangsa. Setiap warga negara (diikat dan) mendapatkan perlakuan hukum (nasional) yang sama. Kedua, pengakuan atas keberagaman kita sebagai suatu bangsa. Untuk itu daerah-daerah dapat menonjolkan (melestarikan) ciri masing-masing, tanpa memaksakan penampilan ciri dari warga yang lain; Ketiga, perlu ketegasan untuk menolak aturan yang dimaksudkan atau dapat ditafsirkan sebagai memberikan perlakuan atau hak sosial-ekonomi-politik istimewa pada satu kelompok/ golongan dan sebaliknya membatasi secara langsung atau tidak langsung hak sosial-ekonomi-politik kelompok lainnya.
  • Hadirin,
  • Dengan segala kekurangannya, kita sudah berada di jalur yang benar untuk melangkah ke depan. We are on the right track untuk banyak hal, antara lain demokratisasi; transparansi; dan sikap membuka diri di era globalisasi. Kita hanya perlu lebih menegaskan jalan yang kita tempuh.
  • The key success factor di era sekarang ada pada diri kita sendiri.
  • Kita perlu optimis mengenai masa depan kita. Optimisme tentang masa depan kita akan menjadi kekuatan besar untuk mendorong kemajuan. Kita juga perlu percaya diri untuk membangun masa depan kita. Kita juga perlu bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Itulah bentuk-bentuk baru semangat kebangsaan kita.

  • Tahun 2005 lalu, National Intelligence Council’s, suatu organ Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengekspos hasil sebuah proyek kajian “Rising Powers: The Changing Geopolitical Landscape 2020″. Kajian tersebut bertujuan untuk meramalkan kondisi geopolitik dunia pada tahun 2020.
  • Kajian itu menyebutkan bahwa dunia di tahun 2020 adalah dunia yang kompleks. Indonesia disebutkan sebagai salah satu dari kelompok negara-negara yang sedang bangkit (rising) pengaruhnya, bersama dengan China, India, Afrika Selatan dan Brazil. Pada tahun 2020 itu, populasi Indonesia diperhitungkan menjadi 250 juta jiwa, dan memiliki peran yang semakin penting dalam ekonomi global. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia bersama China, India, Afrika Selatan dan Brazil sebagai The “arriviste” powers yang berpotensi ikut menyusun tata internasional baru. Kajian NIC’s juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lambat, dapat meningkatkan resiko instabilitas politik karena meningkatnya penganggur dan pencari kerja. Kajian NIC’s bagi Indonesia patut membangkitkan optimisme kita, karena disusun berdasarkan perspektif Amerika melalui suatu studi yang komprehensif, dan menyimpulkan Indonesia yang menjadi semakin kuat di tahun 2020.
  • Tentunya kita tidak akan mencapai apa yang diramalkan itu tanpa suatu kerja keras yang cerdas terarah, dengan berpegang pada rumusan operasionalisasi ideologi nasional yang tepat guna mengolah aneka potensi yang kita miliki.
  • Hadirin,
  • Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan, memenuhi harapan hadirin sekalian.
  • Wassallamualaikum Wr.Wb
  • Jakarta, 5 April 2008

  • Siswono Yudo Husodo
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: