demokrasi

DEMOKRASI KITA

Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan (badan legislatif) usai sudah. Kebanyakan dari kita menyebut pemilihan umum yang baru saja kita laksanakan itu dengan pesta demokrasi. Pesta yang berasal dari kata fiesta, artinya perjamuan atau keramaian. Dengan bahasa sehari-hari dinamakan hajatan. Memang negara mempunyai hajat besar menyelenggarakan pemilihan umum. Mungkin itu maksudnya.

Tetapi apa arti demokrasi, belum tentu semua orang tahu. Secara gampangnya demokrasi sering dikatakan sebagai: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada lagi yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik atau pemerintahan yang mendasarkan pada: kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Dalam bahasa Perancis (karena sistem ini berasal dari sana) dinyatakan dengan: liberte, egalite, fraternite. Pemahaman mengenai demokrasi seperti tersebut, keduanya tidak salah.

Tetapi sebaiknya kita merujuk pada definisi demokrasi yang sederhana, mudah dipahami dan dapat diterima secara umum. Misalnya marilah kita rujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Komisi Internasional Para Juris (International Commission of Jurists), sebagai berikut:
“Sistem politik yang demokratis ialah bentuk pemerintahan yang warga negaranya mempunyai hak yang sama dengan hak pemerintah untuk menetapkan keputusan politik (peraturan perundang-undangan) melalui wakil-wakil mereka (di badan legislatif), yang mereka pilih melalui pemilihan umum yang bebas. Pelaksanaan kekuasaan (politik) yang ada di tangan mayoritas (maksudnya pihak pemenang dalam pemilu) berdasarkan batasan konstitusional melalui ketentuan hukum. Hal ini untuk menjamin agar asas dan hak fundamental tidak bergantung pada mayoritas yang tidak tetap atau tidak wajar. Dengan demikian hak minoritas (pihak yang kalah dalam pemilu) tetap dijamin”.

Harus kita pahami bahwa dalam kenyataan pelaksanaan demokrasi di antara berbagai bangsa dan berbagai negara berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang budaya dari berbagai bangsa tersebut. Misalnya demokrasi yang diterapkan di Perancis, berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat. Padahal perang kemerdekaan bangsa Amerika (pada abad kedelapan belas) yang ingin membebaskan din dari Inggris pada waktu itu diilhami oleh revolusi Perancis. Pelaksanaan demokrasi yang diselenggarakan oleh Perancis dan oleh Amerika Serikat tetap saja berbeda.

Oleh sebab itu tidak mungkin dan tidak seharusnya demokrasi Amerika Serikat, demokrasi Inggris atau demokrasi negara Eropa lainnya diterapkan di Indonesia. Antara Amerika Serikat, Inggris dan negara Eropa lainnya mempunyai perbedaan latar belakang budaya. Sebagai bukti perbedaan latar belakang budaya mereka, misalnya pada pembentukan Uni Eropa. Untuk membentuk Uni Eropa ternyata diperlukan waktu lebih dari lima dasa warsa setelah selesai perang Eropa. Antar bangsa Eropa saja mempunyai perbedaan latar belakang budaya. Apalagi antara latar belakang budaya mereka dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia, sangat jauh berbeda. Jadi bagi bangsa Indonesia jangan dipaksakan harus menjiplak demokrasi Eropa atau demokrasi Amerika Serikat. Jangan puia bangsa Indonesia berkeinginan menyangkok demokrasi dari bangsa-bangsa tersebut. Ini sangat betentangan dengan budaya yang menjadi jatidiri setiap bangsa.

Jadi demokrasi kita, demokrasi Indonesia, seperti apa ? Tentu saja secara umum universal demokrasi kita tetap mengandung prinsip-prinsip sebagaimana dirumuskan oleh Komisi Internasional Para Juris seperti telah disebutkan di atas. Tetapi secara khusus, secara spesifik tentu saja mengandung nilai budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu demokrasi yang diterapkan oleh bangsa dan negara tertentu tetap akan menunjukkan ciri budaya tertentu pula sebagai identitas atau jati diri suatu bangsa. Hal ini yang harus kita pahami dan dipahami pula oleh bangsa lain. Jangan memaksakan kehendak, itulah etika dalam pergaulan antar bangsa.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, sebaiknya kita kaji terlebih dahulu prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan, Bab dan Pasal-pasal serta Penjelasan Undang-Unndang Dasar Negara kita. Undang-Undang Dasar Negara kita yang terdiri atas tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan tersebut adalah landasan hukum bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada baiknya pula kita meninjau terlebih dahulu sejarah perjuangan bangsa dalam menelaah berdirinya bangsa dan negara Indonesia untuk dapat mengungkap prinsip-prinsip tersebut. Secara historis perlu dipahami bahwa ada tiga deklarasi penting yang melatar belakangi pembentukan bangsa dan negara Indonesia.

Pertama, deklarasi Pembentukan Bangsa. Dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dinyatakan bahwa: Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia; kami putera dan puteri Indonesia bertanah air yang satu tanah Indonesia; dan kami putera dan puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Diktum pertama, mengindikasikan bahwa sejak 1928 itulah bangsa Indonesia eksis, atas kehendak dan keinginan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang diwakili para pemuda. Diktum kedua mengindikasikan bahwa tanah air (native country) suku-suku bangsa tersebut bukan lagi daerah asal mereka, melainkan tanah air mereka ialah Indonesia. Diktum ketiga, mengindikasikan bahwa budaya mereka yang beraneka ragam diikat melalui bahasa persatuan (lingua franca) bahasa Indonesia, menjadi budaya nasional.

Kedua, deklarasi Kemerdekaan Bangsa. Dalam Proklamasi Kemerdekaan yang dinyatakan kemerdekaannya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia bukan kemerdekaan rakyat Indonesia. Karena yang pertama kali ada adalah bangsa Indonesia. Sedangkan rakyat Indonesia belum ada karena negara Indonesia belum berdiri pada waktu proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut. Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Setelah menyatakan kemerdekaannya, bangsa Indonesia kemudian mendirikan negara-bangsa (nation-state) Indonesia.

Ketiga, deklarasi Pembentukan Negara-Bangsa. Pada tanggal 18 Agustus 1945 para bapak pendiri negara (the founding fathers) menyepakati penetapan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri atas Pembukaan, Bab dan Pasal-pasal beserta Penjelasannya. Secara yuridis Undang-Undang Dasar tersebut menjadi landasan konstitusional berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika kita kaji dengan cermat, secara kultural Undang-Undang Dasar tersebut merupakan kristalisasi tekad dan kehendak bangsa Indonesia untuk bersatu dan merdeka yang diwujudkan dalam perjuangan kemerdekaan. Undang-Undang Dasar Negara tersebut secara kultural juga mengandung nilai-nilai budaya yang menjadi prinsip dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak identitas atau jati diri bangsa Indonesia dalam kehidupan bebangsa dan bernegara

Kembali pada pokok perbincangan mengenai demokrasi kita maka ciri khas demokrasi Indonesia dapat dikaji dari makna pembukaan, bab dan pasal-pasal serta penjelasan Undang-Undang Dasar Negara kita.

Indonesia adalah negara demokrasi. Semua rakyat Indonesia pasti sudah mengetahui. Tetapi adakah bukti secara yuridis ? Marilah kita kaji Undang-Undang Dasar Negara kita. Pertama, frasa kalimat pada kalimat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara menyatakan: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” Kedua, Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara, menetapkan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Dari dua ketentuan tersebut sangat jelas bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dalam arti bukan seluruh rakyat yang memegang kedaulatan, melainkan dipegang oleh wakil rakyat yang dilembagakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam majelis tersebut dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bebas. Dalam menjatankan kedaulatan rakyat, baik majelis yang mendapat amanah dari rakyat maupun pemerintah negara yang memperoleh mandat dari majelis, dibatasi secara konstitusional maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lalu di mana kekhasan demokrasi kita ? Kembali kita harus simak frasa terakhir pada kalimat alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara kita., yaitu: “yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pertnusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dasar negara kita tersebut yang mengandung lima prinsip pemikiran bangsa Indonesia dan yang disebut Pancasila, harus menjadi nilai dasar bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus mengacu pada lima prinsip Pancasila tersebut.

Pertama, prinsip berketuhanan.
Setinggi dan sebesar apapun kedaulatan yang ada di tangan rakyat tersebut, ternyata masih ada kedaulatan yang lebih tinggi dan lebih besar lagi, yaitu kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada bandingannya.

Setinggi dan sebesar apapun kekuasaan pemerintah negara yang memperoleh mandat dari rakyat selain dibatasi secara konstitusional juga dibatasi oleh kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, prinsip berkemanusiaan.
Kedaulatan yang ada pada tangan rakyat harus dilaksanakan menurut adat budaya bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat (demokrasi) dilaksanakan bukan untuk menekan dan memeras rakyat, melainkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat sebagai manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kemanusiaan yang memandang kesamaan derajat dan kesamaan martabat sesama manusia (egalite).

Tidak ada manusia yang satu lebih tinggi dari pada manusia yang lain. Tidak ada pula bangsa yang satu lebih tinggi dari pada bangsa yang lain. Oleh sebab itu bangsa Indonesia berpendirian bahwa penjajahan satu bangsa terhadap bangsa yang lain tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemerdekaan (liberte) bukan pula hanya dimiliki oleh satu bangsa melainkan menjadi hak semua bangsa yang ada di dunia.

Ketiga, prinsip berpersatuan.
Demokrasi dilaksnakan untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengakui dan sekaligus menghargai keanekaragaman (pluralistik) bangsa. Sebenarnya keanekaragaman adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta dan makhluknya dengan beranekaragam. Yang satu, yang esa hanyalah Tuhan. Yang beranekaragam adalah ciptaan Tuhan.

Keanekaragaman, suku, budaya, adat istiadat dan bahasa serta keaneka ragaman cara menyembah atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Keanekaragaman itulah yang menjadi daya kekuatan yang melandasi kehendak membentuk satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia tidak mengingkari dan menghapus keanekaragaman yang merupakan suatu kenyataan bagi bangsa Indonesia.

Keempat, prinsip bermusyawarah dan berperwakilan.
Dalam pengambilan keputusan politik untuk kepentingan rakyat banyak, dilaksanakan secara arif dan bijaksana berdasarkan permusyawaratan untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Hasil keputusan yang diambil melalui musyawarah adalah kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak.

Musyawarah yang dimaksud di sini bukan musyawarah seluruh rakyat, melainkan musyawarah wakil-wakil yang telah dipilih oleh rakyat. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan permusyawa- ratan/perwakilan.

Dalam permusyawaratan tidak ada keputusan yang diambil secara mayoritas, secara minoritas dan secara sepihak melainkan secara kesepakatan bersama. Suara mayoritas dan suara minoritas sama-sama menjadi dasar kesepakatan yang diputuskan.

Kelima, prinsip berkeadilan.
Prinsip kelima ini sekaligus menjadi tujuan pelaksanaan demokrasi. Demokrasi itu sendiri bukan tujuan, melainkan suatu sistem politik atau sistem pemenntahan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi tujuan bangsa Indonesia membentuk atau mendirikan “negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” tersebut (negara demokrasi) adalah untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil, artinya kesejahteraan tersebut benar-benar dapat dirasakan atau dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut juga harus tersebar merata ke seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Demikianlah demokrasi kita, demokrasi sebagai suatu sistem politik dan sistem pemerintahan yang dilatar belakangi budaya bangsa Indonesia untuk membangun negara kesejahteraan (welfare-state).

Hernowo.
Anggota LPPKB
Tulisan ini sudah dimuat dalam Harian Umum Pelita pada hari Senen, 20 April 2009

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: