Laporan Seminar Memperkokoh Wawasan Kebangsaan

LAPORAN PELAKSANAAN

SEMINAR SEHARI

GERAKAN MEMPERKOKOH WAWASAN KEBANGSAAN

BAGI

ORGANISASI KEMASYARAKATAN, WANITA DAN PEMUDA

DI JAKARTA

  1. I. PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang

Dalam rangka memperingati seabad Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2008, dipandang sangat perlu untuk menyelenggarakan suatu gerakan Memperkokoh Wawasan Kebangsaan.

Fenomena umum masyarakat dunia memasuki abad XXI adalah kurang peduli terhadap faham nasionalisme atau wawasan kebangsaan, tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang sebagian besar kini menunjukkan kurang perhatian dalam memelihara, menjaga serta mengembangkan wawasan kebangsaannya.

Hal tersebut dipicu oleh situasi perkembangan kehidupan manusia yang mengarah pada kehidupan individualistik. Masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap kehidupan bersama terutama rasa cinta pada negara jauh terpinggirkan. Gambaran kondisi kehidupan masyarakat Indonesia seperti itu perlu dicari solusinya agar NKRI tetap utuh dan kokoh.

Globalsiasi memang merupakan keniscayaan dan tidak dapat dihindari serta sangat berpengaruh pada afinitas kebangsaan, dan oleh karena itu perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Arus globalisasi dapat menyebabkan nilai-nilai yang mengikat persatuan bangsa terabaikan, tergeser oleh nilai-nilai dari luar yang dipandang sebagai nilai universal. Nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, faham liberalisme diterapkan tanpa dilandasi oleh adat budaya bangsa. Kondisi tersebut menggambarkan melunturnya semangat nasionalisme. Akibatnya banyak warganegara merasa tidak terikat dengan negara bangsanya. Tidak merasa memiliki, tidak mempunyai rasa tanggung jawab serta tidak merasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia.

Untuk itu perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh dan serius gerakan untuk memperkokoh wawasan kebangsaan.

Mencermati kebijakan pemerintah c.q Depertemen Dalam Negeri dengan program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang sangat sejalan dengan visi dan misi LPPKB, maka LPPKB sangat berkeinginan dan siap berpartisipasi untuk menyelenggarakan program tersebut. Berkaitan dengan itu LPPKB bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri telah melaksanakan kegiatan seminar sehari dengan tema gerakan memperkokoh wawasan kebangsaan dengan sasaran organisasi kemasyarakatan, wanita (perempuan) dan pemuda. Melalui kegiatan tersebut diharapkan seminar dapat lebih menumbuh-kembangkan rasa cinta dan bangga sebagai orang Indonesia, cinta pada negara dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya.

  1. Dasar Penyelenggaraan
    1. Undang-Undang Dasar 1945;
    2. TAP MPR RI No. V/MPR2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
    3. TAP MPR RI No. VI/MPR/2003 tentang Etika Kehidupan Bernegara;
    4. TAP MPR-RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR-RI No. II/MPR/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara;
    5. Keputusan Ketua LPPKB No. SKEP/002A/LPPKB/VII/2008 tentang Pembentukan Panitia Seminar Sehari Gerakan Memperkokoh Wawasan Kebangsaan;
    6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 071 Tahun 2008 D.I. tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik bagi masyarakat di Daerah Tahun 2008.
  1. Tujuan

Tujuan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dirinya adalah warga negara NKRI yang memiliki UUD 1945 dan Pancasila, meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajibannya serta mempunyai rasa bangga dan cinta tanah air serta rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa.

  1. Hasil yang diharapkan
    1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman setiap peserta seminar sebagai warga negara NKRI yang mempunyai UUD 1945 dan mempunyai dasar negara Pancasila;
    2. Meningkatnya pengetahuan dan kadar wawasan kebangsaan peserta seminar serta mampu dan mau meneruskan pada orang lain dalam mengimplementasi-kan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  1. II. PELAKSANAAN

  1. Waktu dan Tempat

Seminar dilaksanakan pada :

Hari, Tangal  : Rabu, 27 Agustus 2008

Waktu             : 08.00 – selesai

Tempat           : Gedung Graha Purna Wira Polri

Jl. Darmawangsa III No. 2 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12160.

  1. Peserta Seminar

Dari peserta seminar yang diundang sebanyak 100 orang hadir sejumlah 75 orang terdiri atas utusan dari :

  1. Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Organisasi Wanita;
  3. Organisasi Pemuda;
  4. Tokoh masyarakat lainnya.

Dapat dilaporkan bahwa jumlah kaum muda yang hadir cukup menggembirakan.

  1. Subtema dan Pembicara/Narasumber

Guna mendukung tercapainya tema, pelaksanaan penyajian terdiri dari 3 subtema sebagai berikut :

  1. Sekretaris Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri menyajikan subtema : “Kebijakan Umum di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan”.
  2. Prof. Dr. M. Sastrapratedja, S.J. menyajikan subtema : “Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung tumbuh-kembangnya Wawasan Kebangsaan”; dan
  3. Bapak Soeprapto, M.Ed menyajikan subtema : “Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.
  1. Anggaran

Dukungan anggaran terdiri dari :

  1. Bantuan dari Depdagri; dan
  2. Anggaran LPPKB.

  1. III. POKOK-POKOK SUBSTANSI PENYAJIAN DAN DISKUSI

  1. Subtema kesatu Kebijakan Umum Bidang  Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan disampaikan oleh Ir. Suwarno Putra Rahadjo, M.Sc/ Sesditjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri.
  1. Dalam menjelaskan Kebijakan Umum Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Narasumber mengelompokkan sajiannya menjadi :

1)     Masalah Substansi

2)     Masalah Regulasi, dan

3)     Masalah Implementasi.

  1. Masalah Substansi dikemukakan adanya Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing secara singkat dikemukakan bahwa :

1)     Pancasila

Dewasa ini kurang didengar dan gaungnya tidak semeriah zaman awal kemerdekaan.

2)     Undang-Undang Dasar 1945

Hasil empat kali amandemen dewasa ini ada kelompok yang setuju dan tidak setuju, Pemerintah bagaimana pun keadaanya dalam posisi melaksanakan UUD 1945, sambil mengamati dan mendapatkan masukan seberapa jauh penerimaan dan yang dapat terserap dalam masyarakat.

3)     Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Tidak dapat ditawar-tawar lagi, harga mati sudah

4)     Bhinneka Tunggal Ika,

Diusahakan terus menerus perwujudannya, antara lain dengan mengadakan Jambore Bhinneka Tunggal Ika, seminar, diskusi dan sebagainya.

  1. Masalah Regulasi dikemukakan, bahwa dewasa ini ada 5 paket undang-undang bidang politik, 3 undang-undang telah selesai yaitu undang-undang tentang penyelenggaraan PEMILU; tentang PARPOL; dan tentang PEMILU DPR, DPD dan DPRD; sedangkan yang belum selesai adalah Undang-undang tentang PILPRES (sedang dalam pembahasan Tim Perumus DPR-RI dengan Pemerintah) dan tentang SUSDUK DPR (belum dibahas).
  1. Masalah implementasi dikatakan dewasa ini masih terbatas pada wacana saja, mungkin masih selalu dipersoalkan dan menjadi persoalan yag belum mendapatkan kejelasan bagaimana cara seharusnya dan sebaik-baiknya… oleh karena itu pembawa makalah mengharapkan masukan dari masyarakat.
  2. Disamping itu narasumber memberikan uraian penjelasan mengenai tahap-tahap penyelenggaraan dan berbagai masalah PEMILU, antara lain mengenai masalah calon independent, electroral threshold, jumlah partai dan apabila KPU menghadapi persoalan tentang penyelenggaraan PEMILU termasuk PILKADA ujung-ujungnya diserahkan persoalan ke Departemen Dalam Negeri.
  1. Peserta seminar dalam mengajukan pertanyaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mengenai Substansi dan mengenai PEMILU.

1)     Tentang Substansi, antara lain diajukan pertanyaan tentang Pancasila, yaitu Pancasila yang mana, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, atau yang mana, rasanya selama ini Pancasila belum dilaksanakan. Demikian juga tentang Undang-Undang Dasar 1945 rasanya sampai saat ini belum dilaksanakan kok sudah diamandemen, dan bahkan dapat dirasakan pula bahwa dewasa ini kita sebenarnya belum merdeka, kini kiranya kita perlu mencari bagaimana caranya kita dapat menemukan kembali kemerdekaan kita.

2)     Tentang PEMILU dipertanyakan antara lain mengenai masalah nomor urut, surat terbanyak, quota 30 % untuk perempuan. Nampaknya banyak partai yang tidak dapat memenuhi atau melanggar ketentuan-ketentuannya. Apa perlu dibuat PERPU untuk mewadahi dan mengatur hal-hal tersebut.

  1. Dari perkembangan diskusi dalam sesi I ini kiranya dapat dicatat hal-hal sebagai berikut :

1)     Pertanyaan mengenai substansi sebagian besar dari Ormas Pemuda dan Mahasiswa, sedangkan mengenai PEMILU dari Organisasi wanita.

2)     Karena yang menyangkut substansi nampaknya pertanyaan sangat mendasar, baik dari penanya maupun dari narasumber dirasa waktunya kurang memadai dan ada yang tidak terjawab, maka ditawarkan oleh narasumber mungkin suatu ketika dapat diadakan kegiatan semacam ini secara khusus mengenai masalah substansi.

3)     Sekiranya waktu memungkinkan kiranya dapat dipikirkan atau direncanakan seminar khusus mengenai substansi yang secara khusus pula hanya diperuntukkan bagi organsiasi kepemudaan atau kemahasiswaan. Namun untuk itu perlu dipersiapkan secara masak-masak.

  1. Subtema kedua mengalami sedikit penyesuaian menjadi Nasionalisme dan Nilai-nilai Pancasila serta Implementasinya, disampaikan oleh Prof. Dr. M. Sastrapratedja, S.J.
  1. Narasumber mulai paparannya dengan mengemukakan dua corak penting nasionalisme yakni nasionalisme cultural, atau disebut pula etnonasionalisme, dan nasionalisme politik atau “civic nationalism”. Etnonasionalisme dicirikan oleh homogenitas etnis, di mana identitas etnik dan identitas nasional tumpang tindih, atau seperti yang terjadi dengan bangsa dan negara Inggris (sekarang cenderung menjadi multikultural), Jerman, Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet.

Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme etnik, tetapi nasionalisme politik atau disebut pula “civic nationalism”. Bangsa merupakan komunitas yang diikat oleh “kewarganegaraan” yang sama, tanpa memandang perbedaan budaya, etnik, bahasa dan agama. Maka dapat pula dikatakan nasionalisme Indonesia mempunyai corak multietnik dan multikultural. Dalam konsep nasionalisme politik terkandung “prinsip kesamaan” (equality), yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnik, bahasa dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi dan perwujudan hak-haknya sebagai warga “negara-kebangsaan”. Meskipun konsep kebangsaan Indonesia adalah konsep politik dalam arti tersebut di atas, tetapi faktor historis dan budaya berperan pula dalam pembentukan “bangsa” Indonesia. Ada sedikitnya lima faktor yang ikutserta membentuk bangsa: (1) psikologis, kesadaran untuk membentuk diri sebagai satu komunitas nasional; (2) budaya, khususnya bahasa; (3) teritorial, ada wilayah tertentu; (4) politis, yaitu “negara sebagai ekspresi politis” bangsa; (5) sejarah, narasi perkembangannya di masa lalu.

  1. Pembentukan “bangsa Indonesia” dan “Negara Indonesia” merupakan proses integrasi nasional yang berlangsung sepanjang sejarah, yang mencakup: integrasi geopolitik, integrasi negara, integrasi bangsa dan integrasi ideologis. Nation-making dan nation-building masih terus berlangsung sampai sekarang, karena Negara dan bangsa Indonesia masih terus menerus harus menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi baru dan tantangan baru. Lagipula wawasan kebangsaan atau nasionalisme yang mencakup dimensi kognitif, afektif dan konatif harus terus menerus ditafsirkan kembali, sehingga bermakna bagi seluruh warga bangsa. Terbentuknya bangsa dan negara, seperti dikatakan oleh Clifford Geerz dibutuhkan revolusi budaya dan bahkan revolusi epistemologis di samping revolusi politis. Artinya diperlukan transformasi kerangka simbolik melalui mana kita melihat dan mengalami kenyataan sosial baru: Indonesia. Diskursus nasional harus melahirkan “subjek kolektif”, “kekitaan”. Perubahan dari negara kolonial menjadi negara merdeka, bukan hanya merupakan peralihan kekuasaan, tetapi suatu metamorfosis subjek menjadi warganegara.

Bangsa terwujud atas dasar politik dan bukan atas dasar komunitas etnik. Maka Bung Karno dan para pemimpin bangsa pada awal kemerdekaan disibukkan oleh nation-building, antara lain melalui penyebaran bahasa nasional, bahasa Indonesia dan budaya politik baru, terutama demokrasi dan birokrasi pemerintahan. Yang terpenting lagi adalah pembentukan kesadaran bersama sebagai satu bangsa. Itulah nasionalisme.

  1. Manusia menurut Charles Taylor adalah self-interpreting animal.9) Manusia adalah makhluk yang selalu menafsirkan diri, baik secara individual, maupun secara koiektif. Inilah yang merupakan kekhasan manusia. Manusia berkembang menjadi manusia melalui interpretasi-diri, melalui interaksi dengan dunianya. Manusia tidak hanya menafsirkan diri sendiri. tetapi ia menafsirkan dirinya melalui interaksi dengan orang lain. la tidak hanya menafsirkan dirinya, tetapi ia ditafsirkan juga oleh dunia sosialnya. Masyarakat menyediakan sarana konseptual untuk itu. Ketika Soekarno menyampaikan pidato “Lahirnya Pancasila”, ia menawarkan “penafsiran” diri bagi bangsa Indonesia. la meletakkan dasar filosofis bagi negara Indonesia dan dasar konseptual bagi pemahaman diri bangsa Indonesia, atau identitas bangsa Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya kerapkali dipakai istilah “Pancasila sebagai kepribadian Indonesia”. Pancasila itu yang seharusnya membentuk identitas-diri kita sebagai bangsa Indonesia. Itulah yang membentuk “kekitaan” dan “kekitaan” itu yang memungkinkan “keakuan”, yang menjadi kondisi dari keberadaanku dan ikatanku dengan “bangsa”.

Identitas sebagai bangsa Indonesia yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, menjadi masalah manakala identitas lain (identitas berdasarkan agama, kesukuan, bahasa, daerah, budaya) menjadi lebih kuat daripada identitas nasional itu. Identitas yang lebih sempit lingkupnya tadi dapat muncul dan menggeser identitas nasional, terutama oleh proses globalisasi. Karena globalisasi dapat mengaburkan otonomi institusi, organisasi, sistem komunikasi dan juga dapat menimbulkan krisis keluarga dan sistem patriarkal. Semuanya dapat menimbulkan rasa kurang aman, sehingga masyarakat lebih meneguhkan kembali identitas etnik, religius, bahasa, daerah yang lebih memberi rasa aman. Dengan demikian identitas nasional menjadi tersingkir dari penghayatannya. Jadi “kesetiaan-kesetiaan” yang lebih sempit (istilah Geertz) lebih diteguhkan untuk melawan proses modernisasi yang sedang berjalan, termasuk globalisasi.

Oleh karena itu identitas nasional merupakan sesuatu yang harus dirawat secara terus-menerus untuk dapat menghadapi berbagai bentuk tantangan.

  1. Narasumber mengakhiri paparannya dengan mengingatkan bahwa tantangan umum globalisasi menurut Castells adalah : “Kemampuan dan ketidakmampuan negara untuk mengatasi logika yang saling bertentangan dari kapitalisme global, gerakan-gerakan sosial yang berdasarkan identitas, gerakan defensif dari kaum pekerja dan konsumen, sebagaian besar akan menentukan masa depan dari masyarakat abad 20.”

Sedangkan tantangan globalisasi bagi Indonesia antara lain :

1)     Bagaimana bangsa dan negara dengan nilai-nilai yang disepakati bersama, yaitu Pancasila dapat menjadi kerangka di mana warganegara dapat mewujudkan dirinya, identitasnya sebagai bangsa dan hak-haknya sebagai manusia dan warganegara. Nilai-nilai dalam Pancasila harus dapat berinteraksi dengan nilai yang sekarang ditekankan dan disebarkan: kebebasan, penghargaan atas martabat manusia, kemanusiaan yang universal, keterbukaan, demokrasi, keadilan sosial, dan non-violent. Dari sisi negara bagaimana nilai-nilai itu menjadi prinsip pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Dari sisi anggota masyarakat, bagaimana nilai-nilai itu menjadi pegangan perilaku.

2)     Tantangan kedua ialah bagaimana mengatasi gerakan-gerakan sosial, religius, etnik, yang cenderung pada eksklusivitas.

3)     Globalisasi menuntut penataan ekologis, sehingga generasi yang akan datang juga dapat menikmati kualitas lingkungan hidup yang terjamin.

4)     Bagaimana mengatasi kompetisi baik dalam tataran nasional maupun internasional untuk tidak menjadi “Darwinisme sosiai“, yaitu menjadi “survival of the fittest“. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila memberikan arah yang tepat?

  1. Diskusi berfokus pada masalah implementasi Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi nasional dan falsafah bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan seorang tokoh pemuda (sdri-Maya) menyatakan bahwa pembangunan nation Indonesia saat ini sedang terancam antara lain oleh berkembangnya ideologi transnasional secara leluasa di Indonesia.

Menanggapi hal ini secara umum, narasumber menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila memerlukan mediasi, yang dapat berupa semacam institusi yang menangani secara intensif dan terus-menerus sosialisasi Pancasila dengan melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat, sedang Pemerintah diharapkan bertindak selaku fasilitator

Dikemukakan bahwa : Wawasan Kebangsaan tidak hanya mencakup suatu “faham”, tetapi mengandung unsur kognitif, afektif dan konatif:

1)     Dimensi kognitif: wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi visi kehidupan bangsa dan negara yang terbuka, yang memberi arah masa depan.

2)     Dimensi afektif. di mana kebangsaan dihayati sebagai nilai lintas-etnik, lintas-agama dan lintas-budaya, yang memberikan identitas diri yang bermakna bagi individu, kelompok, masyarakat dan bangsa. Kebanggaan sebagai bangsa harus didasarkan pada pencapaian prestasi bangsa dalam pendidikan, penguasaan ilmu dan teknologi, peningkatan persaudaraan yang didasari oleh hilangnya kesenjangan sosial-ekonomi, penciptaan kesejahteraan yang nyata

3)     Dimensi konatif atau praksis: Nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila diwujudkan secara nyata dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah. Sejauh mana kebijakan pemerintah dalam berbagai tataran didasari prinsip Pancasila. Pada tataran kepemimpinan bangsa dan negara, sejauh mana mereka memperlihatkan kredibilitas Pancasila? Akhirnya pada tataran masyarakat dan individu, apakah tindakan kita mencerminkan nilai-nilai Pancasila untuk pada akhirnya membentuk “Indonesia” yang sejahtera, plural dan bebas?

  1. Subtema ketiga Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara disampaikan oleh Narasumber : Soeprapto, M.Ed
  1. Sejarah singkat dan makna Bhinneka Tunggal Ika;

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa, ” yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata” “bhinneka” Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.

  1. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika

1)      Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa.

2)      Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

3)      Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.

4)      Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan,tetapi dicari titik ternu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

  1. Bhinneka Tunggal Ika, Proklamasi Kemerdekaan dan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 disebutkan bahwa : Lambang Negara Republik Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1)     Burung   Garuda,   yang   menengok   dengan   kepalanya   lurus   ke   sebelah kanannya;

2)     Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; dan

3)     Semboyan ditulis di atas pita, yang dicengkeram oleh Garuda.

Burung Garuda di samping menggambarkan tenaga pembangunan yang kokoh dan kuat, juga melambangkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada Burung Garuda tersebut. Jumlah bulu sayap sebanyak 17 di tiap sayapnya melambangkan tanggal 17, jumlah bulu pada ekor sebanyak 8 melambangkan bulan 8, jumlah bulu di bawah perisai sebanyak 19, sedang jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Dengan demikian jumlah bulu-bulu burung garuda tersebut melambangkan tanggal hari kemerde’kaan bangsa Indonesia, yakni 17 Agustus 1945.

Sementara itu perisai yang tergantung di leher garuda menggambarkan Negara Republik Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, dan lima segmen yang menggambarkan sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang bersudut lima yang terletak di tengah perisai yang menggambarkan sinar ilahi. Rantai yang merupakan rangkaian yang tidak terputus dari bulatan dan persegi menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sekaligus melambangkan monodualistik manusia Indonesia. Kebangsaan dilambangkan oleh pohon beringin, sebagai tempat berlindung; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarakatan/perwakilan dilambangkan dengan banteng yang menggambarkan kekuatan dan kedaulatan rakyat. Sedang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan kapas dan padi yang menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran.

  1. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika secara sekilas

1)     Perilaku inklusif

2)     Mengakomodasi sifat pluralistik

3)     Tidak mencari menangnya sendiri

4)     Musyawarah untuk mencapai mufakat

5)     Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban

  1. Diskusi/pertanyaan yang berkembang antara lain disampaikan oleh :

1)     Sdri. Maya dari National Integration Movement (NIM) yang mempertanyakan bagaimana hubungan antara prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan sistem pendidikan nasional. Dalam praktek dari mulai anak kecil sudah dikotak-kotak/ dibedakan. Kalau agama tidak sesuai dengan agamanya dibilang kafir.

2)     Sdr. Yoga dari Peta mempertanyakan apakah musyawarah mufakat sudah di laksanakan di MPR, dilanjutkan oleh sdr. Hendri dari Atmajaya yang menanyakan bagaimana cara mengemukakan pendapat yang baik, apakah harus merusak, membakar ban dll.

3)     Selanjutnya pertanyaan seputar pencipta dan arti lambang Bhinneka Tunggal Ika, dan mengapa burung garuda menghadap ke kanan ?

4)     Ada pertanyaan yang agak di luar konteks yaitu mempertanyakan mengapa proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dimasukan sebagai pilar yang merupakan harga mati hingga terdapat 5 pilar kehidupan kebangsaan :

  • Proklamasi;
  • Pancasila;
  • UUD 1945;
  • NKRI;
  • Bhinneka Tunggal Ika.
  1. Secara umum narasumber memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut sebagai berikut :

1)      Pendidikan sekarang sedang mencari bentuk dan disesuaikan dengan UU tentang Sisdiknas yang super Liberal. Setiap anak diharapkan dapat berkembang semaksimal mungkin. Yang dapat maju berkembang, yang tidak cenderung mencari perlindungan dengan agama menjadi agama centris dengan budaya menjadi dua centris. LPPKB telah mencoba mengatasi dengan menyusun buku kewarganegaraan dari SD, SMP, SMA.

2)      Diusahakan kalau memungkinkan dengan musyawarah mufakat kalau tidak bisa dengan voting. Musyawarah mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan jauh lebih baik dari voting.

Voting sangat tergantung SDM yang diambil voting dan juga kesejahteraannya, karena dapat juga menentukan/ memilih disebabkan telah mendapat/ menerima sesuatu.

Mengemukakan pendapat seyogyanya tidak disertai kekerasan dikemukan saja masalahnya dan yang bersangkutan segera menangani sesuai dengan bidang tugasnya. Musyawarah mufakat disebagian masyarakat utamanya di pedesaan masih melaksanakannya.

3)      Garuda menghadap ke kanan mungkin kita terbiasa kalau yang baik selalu pakai tangan kanan, permulaan dari kanan ke kiri. Sedangkan kalau menghadap ke depan etikanya sangat tidak baik. Keterangan lain telah disebutkan dalam makalah.

4)      Proklamasi dianggap moment, tidak diperhitungkan sebagai pilar. Dapat didiskusikan lebih lanjut

  1. IV. KESIMPULAN
  1. Sinyalemen yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat LPPKB dalam sambutannya terutama mengenai memudarnya wawasan kebangsaan atau semangat nasionalisme warganegara bangsa ternyata telah diantisipasi secara baik oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain diwujudkan dalam program Pemerintah di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Hal yang perlu mendapat tanggapan secara positif oleh segenap komponen bangsa ialah pernyataan bahwa pelaksanaan program yang menyangkut permasalahan bangsa yang begitu besar itu tidak mungkin dapat diselesaikan secara parsial, sendiri-sendiri, juga tidak mungkin oleh Pemerintah sendiri. Kita dengar bersama Bapak Sekretaris Ditjen Kesbangpol mengajak kita sekalian untuk  meningkatkan kerjasama dan menindak-lanjuti seminar ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat implementatif dan Pemerintah akan menfasilitasinya.

  1. Seminar berpendapat bahwa memudarnya wawasan kebangsaan atau semangat nasionalisme tersebut terutama disebabkan telah dilalaikannya Pancasila sebagai identitas bangsa oleh banyak fihak dan tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik, terutama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga kenyataan yang dapat kita saksikan setiap saat dalam media komunikasi massa adalah kekerasan baik yang berupa struktur yang tidak adil seperti kemiskinan di tengah kemajuan maupun kekerasan yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain, kelompok satu kepada kelompok lain dan bahkan kekerasan yang dilakukan oleh Negara dan masyarakat.

Bangsa Indonesia seolah-olah kehilangan visi menjadi gamang dalam mengambil langkah ke depan, menjadi kehilangan empati solidaritas dan kepedulian bagi yang menderita, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam memecahkan konflik dalam masyarakat dan dengan demikian menjadi sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

  1. Solusi yang ditawarkan ialah usaha yang sungguh-sungguh dari semua fihak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan suatu mediasi yang dapat berupa semacam institusi ataupun kelompok-kelompok diskusi yang secara intensif dan berkesinambungan dengan mengajak segenap komponen bangsa, untuk menciptakan modul-modul implementasi nilai-nilai Pancasila utamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  1. V. TINDAK LANJUT.

Seminar sebaiknya ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan suatu forum diskusi panel dengan menghadirkan sebanyak mungkin LSM Pemuda dan Mahasiswa yang mempunyai perhatian serius terhadap permasalahan bangsa termaksud, serta para pemerhati dan para pakar dalam berbagai bidang. Forum diharapkan dapat menghasilkan modul-modul implementasi nilai-nilai Pancasila yang dapat diaktualisasikan dalam program-program yang bertema wawasan kebangsaan.

Untuk ini diperlukan peningkatan kerjasama yang lebih intensif dengan Pemerintah/Departemen Dalam Negeri. Semoga.

Jakarta, 17 September 2008

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan

Kehidupan Bernegara ( LPPKB )

Ketua Penyelenggara Seminar

Ir. Pranowo

Explore posts in the same categories: Hasil Seminar

One Comment on “Laporan Seminar Memperkokoh Wawasan Kebangsaan”


  1. […] Laporan seminar memperkokoh wawasan kebangsaan | lembaga […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: