Pendidikan

MENINGKATKAN  KUALITAS  PENDIDIKAN

Pengantar

Salah satu hal yang harus mendapat perhatian dengan kesungguhan hati oleh seluruh komponen bangsa adalah bagaimana meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan dalam menghadapi era globalisasi. Kita sadar bahwa dalam era globalisasi terjadi yang namanya dunia tanpa batas, the borderless world, yang akan berlangsung persaingan yang sangat ketat dalam berbagai segi kehidupan. Sumber daya manusia yang tidak bermutu akan tergilas, dan akan tersisih dari dunia kerja. Oleh karena itu meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan generasi mendatang merupakan conditio sine quanon dalam memasuki era globalisasi.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, misal dengan mengusahakan terbentuknya standar nasional pendidikan, mengadakan akreditasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, mengadakan sertifikasi pada guru dan tenaga kependidikan dan mengadakan Ujian Akhir Nasional.

Memasuki bulan Februari sekolah-sekolah mulai disibukkan dengan persiapan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional. Berbagai usaha dilakukan oleh sekolah untuk mempersiapkan siswa kelas terakhir dari setiap jenjang pendidikan untuk dapat lulus dengan hasil yang memuaskan pada ujian akhir nasional. Untuk mengatrol mutu pendidikan, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, setiap tahun meningkatkan passing grade sebagai batas kelulusan ujian. Demikian juga yang terjadi pada ujian akhir nasional tahun 2009. Timbul pertanyaan dalam diri penulis, apakah dengan peningkatan passing grade kelulusan ujian akhir nasional ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Marilah kita mencoba untuk membahas a la kadarnya.

Hakikat Ujian

Untuk mengetahui keberhasilan suatu proses pendidikan, sudah menjadi kebiasaan diselenggarakan ujian, dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dipatok dengan penyelenggaraan pendidikan dimakud dapat dicapai oleh peserta didik. Tujuan tersebut dapat berupa materi atau substansi yang harus dikuasai oleh peserta didik atau kompetensi, ketrampilan serta sikap dan perilaku yang harus dicapai dan ditunjukkan oleh peserta didik.

Karena begitu luasnya pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk dapat lulus pada jenjang pendidikan tertentu, tidak mungkin seluruh materi diujikan pada peserta didik pada ujian akhir yang sangat terbatas waktunya. Demikian pula halnya dengan seluruh kompetensi serta ketrampilan yang harus ditampilkan oleh peserta ujian. Sebagai akibat harus dipilih sebagian kecil dari keseluruhan materi untuk dijadikan sample yang dijadikan bahan ujian dengan harapan dapat mewakili keselurahan bahan yang selayaknya dikuasai oleh peserta ujian. Ketepatan dalam menentukan sample materi ujian akan menentukan ketepatan dalam penyelenggaraan ujian.

Tidak sederhana memilih sample materi dengan tepat yang diharapkan dapat mewakili seluruh substansi yang seharusnya diujikan. Perlu adanya tindakan yang disebut standarisasi soal dan kaliberasi soal sehingga menjadi soal yang baku dan dijadikan standar. Di beberapa negara telah terdapat soal yang disebut standardized scholastic test, yakni soal yang dihasilkan dari suatu pengkajian dalam rangka menyusun soal yang baku dan terstandar. Standarized scholastic test ini ibarat alat ukur seperti batu timbangan atau meteran yang telah ditera yang dijamin validitasnya untuk mengukur berat atau panjang suatu obyek.. Dengan standarized scholastic test ini lembaga atau  satuan pendidikan dapat mengukur tinggi rendah mutu pendidikan yang dicapai oleh peserta didik. Dengan standardized scholastic test ini dapat disusun passing grade, yakni seberapa tinggi kualitas yang dituntut untuk seorang peserta didik untuk dinyatakan memenuhi syarat bagi suatu program pendidikan atau kalulusan tertentu.

Dalam kehidupan partai politik kita kenal yang disebut electoral threshold, yakni batas perolehan suara yang harus dicapai oleh suatu partai politik dalam pemilihan umum agar dapat diakui sebagai partai politik yang boleh berpartisipasi dalam kehidupan politik di masa mendatang. Electoral threshold ini adalah suatu passing grade yang terstandar, karena ukurannya sangat baku, tidak menimbulkan keraguan dalam menentukan, yakni jumlah perolehan suara. Meskipun demikian di Indonesia perolehan suara ini kadang-kadang masih diperdebatkan, karena cara pemungutan dan penghitungan suara yang sering kurang transparans.

Namun bila dalam menyelenggarakan ujian hanya mempergunakan soal yang disusun sesaat, belum melalui proses standarisasi dan kaliberasi, soal tersebut bersifat sebagai non standarized informal test. Test semacam ini sangat sukar untuk mengukur mutu karena tidak didasarkan pada alat ukur yang baku. Ibarat  dua orang anak yang akan mengukur panjang suatu jembatan dengan mempergunakan sepotong bambu yang dimiliki oleh masing-masing anak, waktu ditanya berapa panjang jembatan, jawabannya sangat mungkin berbeda Hal ini sangat tergantung dari panjang pendek bambu yang dipergunakan untuk mengukur jembatan tersebut. Tetapi bila yang dipergunakan untuk mengukur jembatan tersebut adalah meteran yang telah ditera, dan masing-masing anak dengan tepat mempergunakannya, maka hasilnya akan sama. Demikian pula halnya dengan menguji kelulusan siswa dengan test yang belum ditera, sukar untuk mementukan tingkat yang ditampilkan oleh siswa. Dengan non standardized informal test sukar dipergunakan untuk mengukur tinggi rendah kualitas atau mutu prestasi peserta didik.

Memang benar, dengan alat ukur yang bersifat informal dan tidak baku dapat juga  dipergunakan untuk membandingkan kualitas obyek-obyek yang diukur, sehingga dapat menggambarkan mana yang lebih berat, lebih tinggi, lebih panjang atau lebih berkualitas. Namun kalau ingin membandingkan kualitas berbagai obyek dengan kondisi yang berbeda dan dengan alat ukur yang berbeda, sukar untuk menggambarkan mana yng lebih berkualitas.

Soal yang dipergunakan dalam penyelenggaraan ujian akhir pada setiap satuan jenjang pendidikan tertentu bebeda dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disamakan dengan dua orang anak yang mengukur panjang dua jembatan dengan dua tongkat yang berbeda. Hasil yang ditunjukkan sangat sukar untuk dibandingkan, mana yang lebih panjang. Ada baiknya kita mencoba untuk mencari cara meningkatkan kualitas pendidikan berdasar peraturan perundang-undangan yang ada.

Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Dengan terbitnya Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang telah ditindak lanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemeritah RI. No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22, 23 dan 24 Tahun 2006 telah ditentukan berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Berdasar pada Standar Isi yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2006,  yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa ”Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BNSP.”  Dengan ketentuan ini berarti bahwa setiap sekolah mengembangkan kurikulumnya sendiri, yang sangat mungkin berbeda materi yang disajikan di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, meskipun semuanya mengarah pada kompetensi yang sama. Dengan adanya mekanisme ujian nasional akan mengurangi makna dari ketentuan yang terdapat dalam PP No. 19 tahun 2005 dimaksud.
  1. Penjagaan dan peningkatan mutu dapat dilakukan berdasar Bab XVI Undang-undang No.20 tahun 2003, dengan mengadakan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa :”Masyarakat dan / atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan.”
  1. Pasal 60 dari UU No.20 tahun 2006 mengatur penyelengaraan akreditasi, sedang pasal 61 mengatur mengenai sertifikasi kelulusan peserta didik maupun para penyelenggara pendidikan.
  1. Pasal 56 dari UU yang sama menetapkan peran masyarakat dalam peningkatan pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang diselenggarakan oleh dewan pendidikan dan komite sekolah. Hal ini untuk mendukung realisasi individualisasi pendidikan dalam bentuk manajemen berbasis sekolah.
  1. Pasal 50 ayat (3) dari UU yang sama menyebutkan :”Pemerintah dan / atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan apabila kebijakan pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pasal-pasal tersebut di atas, akan terjadi keaneka ragaman kurikulum yang diterapkan di setiap satuan jenjang pendidikan. Meskipun kurikulum yang diterapkan di setiap satuan dan jenjang pendidikan  harus memenuhi standar nasional pendidikan, namun sebagai akibat diterapkannya individualisasi pendidikan, penyelenggaraan ujian akhir nasional menjadi kurang relevan dan tidak sesuai dengan jiwa dari pasal-pasal tersebut. Bukan mustahil suatu sekolah yang sangat berkualitas dan bertaraf internasional, hasil ujian akhir nasional yang dicapai oleh peserta didiknya tidak setinggi seperti peserta didik dari sekolah biasa, karena materi atau substansi yang dipelajari berbeda. Di samping itu materi ujian akhir nasional diragukan sebagai ukuran tinggi rendahnya mutu pencapaian hasil belajar peserta didik, yang telah memenuhi sebagai alat uji nasional terstandar dan terkaliberalisasi. Bagaimana kalau terdapat sekolah yang berstandar nasional tidak mengikuti ujian nasional?

Bila memang yang kita inginkan adalah peningkatan mutu pendidikan di sekolah, sebaiknya ditempuh saja pola akreditasi dan sertifikasi secara intensif, sehingga standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dapat diwujudkan. Sedang ujian dipercayakan sepenuhnya pada sekolah. Dengan cara ini akan terjadi penyederhanaan dalam peningkatan mutu peserta didik. Di samping itu dapat dihemat biaya penyelenggaraan ujian nasional yang bermilyar bahkan mungkin bertrilyun rupiah.

Pada tahun 1970-an pernah dicobakan sistem automatic promotion, kenaikan kelas otomatis dan sistem ujian sekolah, sebagai ganti ujian nasional. Sistem ini dinilai gagal karena tidak disertai dengan akreditasi dan sertifikasi secara intensif. Sementara itu sekolah dan guru-guru kurang disiapkan. Didorong oleh ambisi orang tua siswa yang bangga anaknya mendapat angka yang bagus, terjadilah jual beli angka antara orang tua dan murid. Sebagai akibat kembalilah pada ujian nasional dengan istilah evaluasi belajar tahap akhir nasional yang disingkat EBTANAS.

Dari gambaran di atas nampak kurang adanya konsistensi Pemerintah dalam mengusahakan peningkatan mutu pendidikan sekolah. Setiap sa’at terjadi perubahan kebijakan yang menyulitkan penyelenggaraan. Perlu kita renungkan bersama adanya suatu sistem yang handal yang tidak perlu setiap lima tahun atau bahkan setiap tahun ganti. Hal ini hanya akan membuang biaya, tenaga, sehingga tidak mungkin kita akan mengejar ketinggalan dengan negara tetangga.

Jakarta,  2 Pebruari 2009

Soeprapto/LPPKB

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: