Perubahan Masyarakat

PERUBAHAN MASYARAKAT

“KITA HARUS senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestalt) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah” (dikutip dari: Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 18 Agustua 1945).

Jangkauan Visi Jauh Ke Depan.

PARA PENDIRI Negara Indonesia ternyata memiliki jangkauan pandangan jauh ke masa depan. Mereka juga memiliki budi pekerti luhur dan hati yang lapang. Dari kutipan di atas jelas sekali bahwa mereka memahami dinamika perubahan kehidupan masyarakat di masa-masa yang akan datang. Mereka menyadari bahwa sifat aturan tertulis itu (seperti Undang-Undang Dasar) adalah untuk mengatur kehidupan  masyarakat dan berdampak mengikat anggota-anggotanya . Oleh karenanya mereka berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar, sebagai hukum dasar tertulis hendaknya bersifat kenyal, fleksibel atau elastik, sehingga mudah disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat sejalan dengan konteks zamannya. Adapun alasannya ialah agar Undang-Undang Dasar tersebut tidak lekas usang atau ketinggalan zaman.

Para Pendiri Negara juga berbudi luhur serta sangat terbuka, tidak takut gagasan-gagasannya (idée) digantikan oleh gagasan baru para generasi muda bangsanya di masa depan. Oleh sebab itu jangan tergesa-gesa memberi kristalisasi ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam hukum dasar tersebut. Kemudian Para Pendiri Negara juga berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar hendaknya memuat aturan-aturan pokoknya saja. Sedangkan aturan yang lebih rinci sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tersebut lebih baik dan lebih fleksibel jika diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Para Pendiri Negara mengemukakan bahwa apalah artinya sebuah Undang-Undang Dasar jika pelaksanaan dalam penataan pemerintahan negara tidak dilandasi oleh semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan. Semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan semangat itu dinamis, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Dasar tersebut dalam kehidupan masyarakatnya juga menjadi dinamis, sesuai dengan konteks zamannya dan sesuai pula dengan perubahan masyarakatnya.

Perubahan Masyarakat.

PERUBAHAN masyarakat atau social change ialah suatu pergantian atau modifikasi pola kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang menjadi penyebab perubahan masyarakat dapat timbul dari dalam kehidupan masyarakat sendiri maupun yang datang dari luar diri masyarakat tersebut. Kedua faktor yang menjadi sebab perubahan masyarakat, baik faktor intern maupun faktor ekstern, tidak dapat dipilah secara tegas. Bahkan kedua faktor tersebut juga dapat saling berpengaruh. Perubahan masyarakat ini sebenarnya alami, artinya mengacu pada perubahan alam. Perubahan masyarakat yang alami ini mungkin tidak disengaja, mungkin pula tidak atas kehendak masyarakat sendiri. Oleh karena perubahan masyarakat tersebut mengacu pada hukum alam maka perubahannya terjadi secara terus menerus dan berupa siklus. Karena perubahan masyarakat itu alami maka manusia sebagai anggota masyarakat tidak kuasa menghentikan atau menolak perubahan tersebut.

Namun manusia mampu memanfaatkan mekanisme perubahan yang secara alami tersebut untuk kepentingan kehidupan bersamanya. Untuk hal ini manusia dalam mengelola kehidupan bersamanya sengaja melakukan perubahan tersebut. Acuan perubahan yang disengaja ini tetap berlandaskan pada dalil-dalil perubahan alami, akan tetapi dirancang dengan persiapan perencanaan secara matang dan dikelola pula dengan manajemen yang baik. Karena masyarakat mengharapkan agar perubahan yang disengaja tersebut dapat membuahkan hasil berupa kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Perubahan masyarakat yang disengaja, yang direncanakan dan dikelola dengan penerapan manajemen yang baik ini dinamakan pembangunan masyarakat atau dikenal pula dengan istilah social development atau community development. Jadi pembangunan adalah upaya melakukan perubahan masyarakat yang dilaksanakan dengan sengaja, yang direncanakan secara matang dan dikelola dengan penerapan manajemen. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil.

Reformasi.

REFORMASI adalah istilah untuk pembangunan masyarakat yang banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Dalam bahasa Inggrisnya disebut social reform. Reformasi sosial atau pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat tentunya harus berdasarkan dalil-dalil pembangunan pula. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, pengelolaan pembangunan masyarakat harus dilandasi perencanaan yang matang dan penerapan manajemen yang baik. Selain itu reformasi di Indonesia harus dilandasii pula oleh dasar negara, yaitu Pancasila baik sebagai landasan konstitusional maupun sebagai landasan moral. Karena itu Pancasila adalah paradigma atau pola untuk pelaksanaan reformasi atau pembangunan masyarakat.

Pembangunan masyarakat atau reformasi di Indonesia lazim disebut dengan pembangunan nasional. Pancasila adalah paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai landasan reformasi masyarakat dan pemerintah Indonesia, mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan reformasi baik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat maupun berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, keduanya harus berpijak pada etika moral yang terkandung dalam lima prinsip Pancasila sebagai satu kesatuan tata nilai.

Di samping itu reformasi sebagai pembangunan masyarakat juga tidak dapat menyimpang dari dalil-dalil perubahan masyarakat. Masyarakat yang telah berubah sebagai dampak reformasi berdampak pula mengubah struktur dan fungsi sistem sosial serta struktur sosial. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat mengelak dari dampak tersebut. Oleh sebab itu reformasi sebagai perubahan masyarakat bersifat dinamik, berubah terus menerus secara berlanjut (change and continuity).

Mereformasi Reformasi.

Reformasi yang telah berlangsung selama sepuluh tahun ini dengan sendirinya telah mengubah kehidupan masyarakat di segala bidang. Reformasi sebagai perubahan masyarakat tentu saja menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak yang positif itulah yang harus dikembangkan lebih lanjut, sedangkan yang menimbulkan dampak negaratif harus dapat diperkecil Apabila memungkinkan dampak yang negatif tersebut harus diusahakan untuk dihapuskan sama sekali. Evaluasi pelaksanaan reformasi baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif perlu dilakukan sekarang agar lima atau sepuluh tahun yang akan datang membuahkan hasil yang makin mendekatkan kehidupan masyarakat ke arah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil.

Meneladan kepada kelapangan dada Para Pendiri Negara kita, hendaknya para pelaku reformasi juga harus lapang dada untuk bersedia memperbaiki dampak-dampak negatif reformasi. Perubahan berjalan terus dan kehidupan masyarakat juga berubah secara dinamik sesuai tuntutan zaman serta sesuai pula dengan perubahan kehidupan secara global. Untuk mengantisipasi dinamika perubahan nasional maupun perubahan global tersebut langkah reformasi harus lebih difokuskan pada upaya peniadaan dampak-dampak negatif yang menghambat dinamika kehidupan masyarakat, yaitu antara lain:

Pertama, pembenahan kembali penataan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dimulai dengan penataan amandemen pertama sampai dengan keempat Undang-Undang Dasar Negara sesuai dengan prosedur dan tatacara amandemen yang benar dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara sebagai hukum dasar. Hukum dasar hanya mengatur aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang diperlukan untuk penyelenggaraan aturan-aturan pokok tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.

Kedua, penegakan hukum harus dimulai dengan penataan hirarkhi peraturan perundang-undangan secara nasional. Sehingga tidak timbul tumpang tindih peraturan, dan peraturan yang di bawah harus mengacu pada peraturan di atasnya. Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya serta merupakan rincian dari peraturan di atasnya.

Ketiga, penataan kembali otonomi daerah yang seluas-luasnya. Seluas-luasnya tidak dapat diartikan sebagai sebebas-bebasnya tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya tentang hak dan kewajiban Daerah.

Keempat, penataan demokrasi sebagai sarana (means) dan sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat (kedaulatan di tangan rakyat). Demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang terkandung pada dasar negara Pancasila, yaitu “demokrasi berdasar permusyawaratan / perwakilan”. Demokrasi permusyawaratan / perwakilan inilah yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam kehiduapan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Kelima, penataan kembali sistem pemilihan kepala daerah. Agar pengelolaan pemerintahan tidak disibukkan hanya untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang memakan banyak tenaga, pikiran dan dana, perlu pemikiran ulang untuk menyusun kebijakan tentang pemilihan kepala daerah. Pertimbangan pokoknya adalah lebih perlu tenaga, pikiran dan dana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dari pada untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat bukan satu-stunya unsur atau ciri demokrasi. Demokrasi bukan tujuan, melainkan hanyalah sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia.

UNTUK mengantisipasi dinamika kehidupan masyarakat, mereformasi terhadap pelaksanaan reformasi yang telah berlangsung selama satu dasawarsa ini perlu dan harus dilakukan. Jika bangsa Indonesia tidak berani mereformasi pelaksanaan reformasi maka reformasi akan statik, tidak bergerak dan hanya jalan di tempat seperti sekarang ini. Memperbaiki hal-hal yang tidak baik dalam iklim reformasi saat ini bukanlah suatu kemunduran ! Harus dipahami bahwa kehidupan masyarakat yang dinamis bukan berjalan mundur. Mereformasi reformasi harus, bukan kemunduran. Siapa takut ? Hernowo Hadiwonggo (LPPKB).

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: