MENATAP INDONESIA

Menatap Indonesia

TULISAN ini merupakan sebuah resensi buku yang berjudul: “MENATAP INDONESIA” yang ditulis oleh Prof. H. Dardji Darmodihardjo SH. Keistimewaan buku ini ialah ditulis oleh seorang pejuang, sekaligus cendekiawan yang telah berusia 90 tahu. Buku ini memang dimaksudkan pula sebagai “Peringatan 90 Tahun Prof. H. Dardji Darmo Dihardjo SH”. Penerbit buku ini adalah Jendela Mas Pustaka, Bandung.

Siapa Prof. H. Dardji Darmodihardjo ?

SEBAGAIMANA dituturkan dalam buku tersebut, Prof. H. Dardji Darmo Dihardjo dilahirkan di Blora, pada tanggal 5 Maret 1920. Karir di dunia pendidikan dimulai dengan menjadi guru sekolah rakyat (sekolah dasar) tahun 1938 – 1944. Kemudian dilanjutkan dengan menjadi guru bahasa Jepang pada tahun 1944 – 1945. Sebagaimana para pemuda lainnya, pada waktu pecah perang kemerdekaan pada tahun 1945, beliau mengabdikan diri di ketentaraan. Selain semangat juang beliaupun memiliki semangat untuk terus-menerus menekuni ilmu. Di sela-sela tugasnya sebagai seorang anggota tentara, beliau kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hingga berhasil meraih gelar Sarjana Hukum.

Sebagai prajurit pejuang dan cendekiawan beliau dipercaya memimpin IKIP Malang, sekarang Universitas Negeri Malang, sebagai Rektor (1966 – 1970). Saat itulah beliau merintis mendirikan Laboratorium Pancasila IKIP Malang, yang sampai kini beliau masih diminta untuk menjadi Ketua Umum Laboratorium Pancasila tersebut.

Pada tahun 1973 – 1979 beliau dipercaya pula memimpin Universitas Brawijaya Malang selaku Rektor, merangkap Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah VI (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur). Pada tahun 1975 beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Karir di bidang politik dititi melalui pengangkatan beliau menjadi anggota MPR RI sebagai anggota Fraksi Utusan Daerah dan Wakil Golongan pada MPR RI, dalam dua periode berturut-turut (1977 – 1987). Pada tahun 1978 – 1985 beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga seorang alumnus LEMHANNAS Angkatan 1983 dan juga Manggala BP – 7.

Di luar institusi pemerintah, beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Krisnadwipayana (1974 – 1977) dan Rektor Univesitas Krisnadwipayana (1998).

Pangkat militer terakhir yang beliau sandang adalah Brigadir Jenderal TNI. Gelar kehormatan dan penghargaan yang beliau peroleh, antara lain: Bintang Gerilya, Bintang Sewindu Angkatan Perang R.I. , dan berbagai Satyalancana (9 buah), Bintang Legiun Veteran R.I. serta Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I. dan bebrbagai penghargaan lainnya.

Sebuah Antologi Filsafat Hukum Dalam Bingkai Negara Pancasila.

SEBAGAI Guru Besar dalam bidang Filsafat Hukum dan pendiri Laboratorium Pancasila, buku beliau ini dilengkapi dengan sub-judul “Sebuah Antologi Filsafat Hukum Dalam Bingkai Negara Pancasila”. Dari sub-judul tersebut jelas bahwa buku ini merupakan kumpulan tulisan beliau (anthology) yang disajikan dalam berbagai seminar, disampaikan untuk puibliksasi khusus maupun tulisan-tulisan untuk keperluan lainnya. Kemudian disunting kembali agar dapat menggambarkan kerangka berpikir secara lebih utuh sehingga mudah dibaca atau dipelajari oleh berbagai pihak. Bidang yang disajikan adalah filsafat hukum di Negara Republik Indonesia yang berdasar negara Pancasila.

Bahasanya cukup santai, mudah dipahami, akan tetapi tidak meninggalkan bobot keilmiahan. Ilmiah tetapi santai, bahasa awamnya ! Buku kecil yang hanya terdiri atas 200 halaman lebih ini, diharapkan menarik minat para ahli hukum Indonesia terhadap filsafat hukum sebagai ruh atau jiwa hukum. Sehingga hukum sebagai pengayom rakyat atau pengayom warga negara berpihak kepada kebenaran, kejujuran dan keadilan, bukan berpihak kepada siapa yang memiliki kekuasaan atau harta. Dengan istilah sekarang hukum hanya berpihak kepada siapa yang mampu membayar !

Susunan penulisan atau sistematika buku ini runtut, sehingga menuntun setiap pembacanya untuk dengan mudah mengikuti pola pikir penulisnya, kemudian masuk ke pokok permasalahammya.

Filsafat Pancasila.

BUKU ini diawali dengan uraian mengenai apa dan bagaimana memahami Pancasila sebagai filsafat. Pertama-tama dijelaskan mengenai filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup. Menurut Prof. Dardji, pengertian filsafat sebagai ilmu merupakan proses, sehingga filsafat sebagai ilmu mempunyai objek, mempunyai sistematka tertentu dan bersifat universal. Sedangkan filsafat sebagai pandangan hidup, berarti filsafat tersebut merupakan produk, yaitu sebagai hasil pilihan, hasil kesepakatan atau hasil perjanjian luhur.

Pandangan hidup dapat berupa pandangan hidup individu, pandangan hidup kelompok masyarakat, pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup negara. Pandangan hidup suatu bangsa dapat disebut pula dengan ideologi nasional. Sedangkan pandangan hidup negara dinamakan pula dengan dasar negara.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

PANCASILA sebagai pandangan hidup di dalam ruhnya terkandung nilai-nilai (values) atau norma yaitu kaidah yang mengandung nilai. Nilai yang dimaksud di sini ialah sifat, keadaan, atau kualitas dari sesuatau yang berguna bagi manusia baik secara lahir maupun secara batin. Jadi nilai adalah kualitas yang melekat pada suatu objek, akan tetapi bukan objek itu sendiri. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat bersifat universal, yaitu sesuatu yang diyakini baik bagi umat manusia di seluruh dunia. Namun sebaliknya nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat pula bersifat kontekstual, artinya merupakan ciri khas bagi bangsa Indonbesia atau mempunyai sifat mengikat bagi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah pandangan hidup yang berkembang dalam sosio-budaya bangsa Indonesia, yang mengandung nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa. Dalam nilai tersebut terkandung cita-cita manusia (bangsa Indonesia) yang merupakan das Sollen (yang ingin dicapai atau seharusnya dicapai). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang berguna dan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disebut pula ideologi bangsa Indonesia atau ideologi nasional.

Pancasila sebagai dasar negara.

PANCASILA sebagai dasar negara digali dari pandangan hidup masyarakat (rakyat) Indonesia. Dengan adanya kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan negara, maka suku-suku bangsa yang mendiami “tanah Indonesia” ini memutuskan untuk menjadi bangsa Indonesia. Pandangan hidup masyarakat yang telah membulat menjadi kehendak dan tekad tersebut jadilah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa mengandung kristalisasi nilai dari sejarah kehidupan bangsa yang mencerminkan dimensi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Pandangan hidup bangsa juga dapat merupakan kristalisasi nilai-nilai yang disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai filsafat bangsa, pandangan hidup, dan ideologi nasional merupakan refleksi budaya bangsa Indonesia yang mengandung pandangan hidup, kesadaran, cita hukum dan cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dan dimurnikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal dan tahun tersebut. Dengan demikian sejak saat itu Pancasila telah dikukuhkan oleh para bapak pendiri negara sebagai dasar negara, yang mempunyai kedudukan yuridis-konstitusional yang tinggi dan kuat.

Dasar negara sebagai pandangan hidup negara Republik Indonesia diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup bangsa, pandangan hidup masyarakat, bahkan kepada pandangan hidup pribadi (sebagai  rakyat atau warga negara Indonesia) sehingga dapat berwujud sebagai sikap dan peri laku dan perbuatan sehari-hari.

Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana telah dikemukakan digali dan dikristalisasikan dari pandangan hidup bangsa yang pluralistik (majemuk) baik dalam kemajemukan ras, suku, bahasa maupun agama dan kepercayaan yang dianut. Hanya dasar negara Pancasila yang dapat mengayomi kemajemukan tersebut.

Pancasila sebagai sumber tertib hukum.

PANCASILA yang mengandung nilai-nlai luhur sebagai hasil renungan filsafat tersebut kemudian dijabarkan menjadi norma-norma atau kaidah-kaidah dalam norma hukum untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara, yang pertama-tama berwujud ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945). Pada awalnya (orisinalnya) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas: Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Ketiganya merupakan komponen yang saling terkait, yang tidak dapat dipisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Memisahkan satu komponen dengan komponen lainnya akan berpotensi mengakibatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak lengkap, tidak utuh dan tidak dapat dipahami secara benar.

Potensi tersebut sekarang telah menjadi kenyataan. Karena tidak lengkap dan tidak utuh lagi maka tidak dapat dipahami lagi secara benar. Undang-undang dasar sebagai hukum dasar yang seharusnya menjadi landasan hukum setiap undang-undang yang ditetapkan di Negara Republik Indonesia ini tidak lagi menjadi acuan dasar. Banyak undang-undang yang telah ditetapkan menyimpang dari jiwa undang-undang dasar yang seharusnya menjadi acuan.

Setelah melalui rangkaian perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dihilangkan dari dokumen resmi konstitusi negara Republik Indonesia. Sayang sekali tafsiran MPR waktu itu (waktu melakukan amandemen) berdasarkan pandangan yang sangat dangkal. Penjelasan tersebut dianggap hanya berstatus sebagai interpretasi historis suatu undang-undang semata-mata.

Norma moral dan norma pembangunan.

SEBAGAIMANA telah dijelaskan, hakikat Pancasila adalah nilai-nilai. Nilai tersebut masih ada pada tataran yang abstrak. Masyarakat pada umumnya menginginkan hal-hal yang abstrak tersebut dapat dikenali dalam kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang di awang-awang dan tidak membumi. Nilai-nilai Pancasila harus dapat menjadi tuntunan sikap dan peri laku sehari-hari bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dalam kehidupan berkeluarga.

Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diinternalisasi dan selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks konkretisasi nilai-nilai inilah selanjutnya muncul diskursus tentang norma-norma sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila secara nyata.

Selain norma hukum, dikenal pula norma non hukum seperti: norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat pula dikatakan bahwa di samping klasifikasi norma-norma seperti tersebut di atas sebenarnya ada pula norma moral dan norma pembangunan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dapat diwujudkan dalam sikap, peri laku dan perbuatan dalam pembentukan jiwa dan kepribadian bangsa. Pembentukan bangsa atau pembangunan bangsa dalam arti luas mencakup pembangunan jasmani dan pembangunan ruhani bangsa atau pembangunan lahiriah bangsa dan pembangunan watak bangsa (nation and character building).

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR pada masa lalu sebenarnya itulah norma pembangunan bagi bangsa Indonesia, yang wajib dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR. Sekarang rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sebagai norma pembangunan bangsa Indonesia seharusnya juga mengacu pada nilai-nilai Pancasila.  Sehingga RPJP dan RPJM menjadi norma pembangunan bangsa Indonesia.

Penutup.

URAIAN Bab-bab berikutnya dalam buku “MENATAP INDONESIA” ini merupakan pendalam dan kupasan lebih menukik pada permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab awal. Bahasanya masih tetap santai, namun kupasannya serius dan ilmiah.

Buku ini sangat perlu dibaca oleh semua yang mengaku bangsa Indonesia. Perlu dibaca oleh para pejabat eksekutif, legislative dan yudikatif. Para aparat militer maupun kepolisian dan para jaksa. Jika bangsa Indonesia menginginkan tegaknya hukum, bacalah buku ini  agar dapat lebih menghayati dan merasakan: apa yang dinamakan “kebenaran”, “keadilan” dan “kejujuran” ! Dengan membaca buku ini hati kita yang tergelitik.

Akhirnya Selamat Ulang Tahun Bapak Prof. H. Dardji Darmodihardjo pada usia yang ke-90. Semoga panjang usia agar masih dapat menatap Indonesia yang jaya ! (Hernowo Hadiwonggo. LPPKB).

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: