GERAKAN BUDAYA PANCASILA

GERAKAN  BUDAYA  PANCASILA

Berbagai lembaga dan perorangan telah menyatakan perlunya DEKLARASI BUDAYA PANCASILA. Untuk itu perlu disusun suatu program berupa Gerakan untuk merealisasikan Deklarasi dimaksud. Berikut disampaikan pemikiran mengenai Gerakan Budaya Pancasila.

  1. A.      Visi Gerakan Budaya Pancasila

 

Gerakan Budaya Pancasila memiliki visi:

Terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  1. B.      Misi Gerakan Budaya Pancasila.

Gerakan Budaya Pancasila memiliki misi:

  1. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dari berbagai keterpurukan;
  2. Menyelenggarakan refleksi bersama untuk membangkitkan kesadaran moral berdasarkan  Pancasila;
  3. Membentuk tekad kuat dengan usaha dan tindakan menuju  perubahan sosial berdasar Pancasila;
  4. Membangun sistem kehidupan  berdasarkan  Pancasila;
  5. Membangun kinerja dan kapasitas bangsa secara menyeluruh berpedoman pada Pancasila sebagai etika berbangsa dan bernegara;
  6. Mengupayakan terealisasinya sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila;
  7. Mengupayakan terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, accountable  dan responsible;
  8. Mengupayakan terealisasinya otonomi daerah  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  9. Membentuk kehidupan bangsa yang bermartabat, beradab dan demokratis, masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, sistem pengelolaan nasional yang efektif dan efisien, serta kepemimpinan nasional yang tegas, visioner dan bertanggung jawab.
  1. Nilai-Nilai Gerakan Budaya Pancasila, ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
  1. D.      Bidang Sasaran Gerakan Budaya Pancasila

Sasaran Gerakan Budaya Pancasila dibagi menjadi beberapa kelompok/bidang sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945

Dengan berlangsungnya perubahan UUD 1945, terjadi praktek kehidupan benegara dan berpemerintahan yang menyimpang dari tujuan yang ingin diwujudkan oleh Negara-bangsa. Hal-hal perlu mendapat perhatian gerakan antara lain:

  1. Duplikasi kelembagaan.
  2. Kehidupan perpolitikan yang kurang tertata dengan semestinya.
  3. Peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari dasar negara Pancasila.
  4. Partai politik yang menyimpang dari peran fungsi dan kedudukannya.
  5. Penyimpangan implementasi demokrasi dan HAM dari Pancasila.
  6. Sistem Pemilu yang kurang efisien, efektif dan kurang bermanfaat bagi rakyaat.
  7. Tata pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
  1. Bidang Pendidikan

Gerakan Budaya Pancasila bidang Pendidikan mengusahakan terealisasinya Sistem Pendidikan Nasional berdasar Pancasila baik dalam pendidikan formal, informal dan non formal. Kegiatan yang perlu diupayakan adalah:

  1. Meninjau ulang Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi derivatnya, disesuaikan dengan dasar Negara Pancasila.
  2. Mengusahakan tersusunnya Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, serta mengeliminasi segala bentuk penyimpangan penyelenggaraan pendidikan.
  3. Mengusahakan penggunaan anggaran pendidikan secara efisien, efektif dan tepat sasaran.
  4. Terealisasinya wajib belajar sembilan tahun, sehingga masyarakat terbebas dari biaya pendidikan yang dirasa memberatkan beban masyarakat.
  1. Bidang Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasar Undang-undang No.32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004 masih belum terlaksana dengan sepertinya. Terjadi kebijaksanaan daerah menyimpang dari semangat dan jiwa undang-undang dimaksud. Hal-hal yang perlu dicermati gerakan di antaranya:

  1. Kearifan lokal yang mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.
  2. Kebijakan daerah yang menyimpang dari jiwa dan semangat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Perda yang menyimpang dari UUD 1945.
  4. Daerah perbatasan yang mendapat pengaruh dari negara tetangga.
  1. Subjek pelaku budaya Pancasila terdiri atas:
  1. Siswa dan mahasiswa;
  2. Keluarga;
  3. Masyarakat pada umumnya;
  4. Para elit partai politik;
  5. Para insan pers;  dan
  6. Para pejabat lembaga negara dan pemerintahan.
  1. Struktur kelembagaan budaya Pancasila, meliputi aspek:
  1. Penyimpangan dasar negara

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun daerah, yang secara terselubung menerapkan dasar lain kecuali Pancasila. Peraturan perundang-undangan semacam ini harus segera diluruskan dikembalikan pada aslinya, sesuai dengan dasar negara Pancasila. Penyimpangan tersebut ada yang berorientasi pada faham liberal individualistik, ada yang bernuansa agama tertentu.

  1. UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, menyimpang dari konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh tidak konkordan dan tidak merupakan derivasi dari konsep, prinsip dan nilai tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan UUD 1945, maka Undang-undang yang menjabarkannya, akan menyimpang pula dari konsep, prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu yang pertama-tama harus dilakukan adalah mengadakan restorasi  UUD 1945.

  1. Kelembagaan Negara

Dengan perubahan UUD 1945, eksistensi, tugas serta fungsi lembaga-lembaga negara mengalami kakacauan. Terdapat lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang tumpang tindih, sedang beberapa lembaga negara tidak jelas tupoksinya. Untuk menunjang tugas pemerintahan dibentuk komisi-komisi atau tim yang mendapatkan otoritas tertentu, yang sebenarnya merupakan tugas dari lembaga negara yang telah ada. Sampai dewasa ini  telah dibentuk puluhan komisi dan tim dengan tugas-tugas tertentu. Komisi atau tim adalah lembaga yang sifatnya sementara atau tidak permanen dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Hal ini akan menyulitkan tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

  1. Implementasi Demokrasi dan HAM

Sebagai akibat dari perubahan UUD 1945, implementasi demokrasi dan HAM bernuansa liberalistik dan individualistik. Hal ini nampak misalnya dalam penyelenggaraan Pemilu, dan segala UU yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan politik. Segala peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu implementasi demokrasi dan HAM harus dikembalikan pada aslinya, disesuaikan dengan konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

  1. Implemetasi Otonomi Daerah

Kurangnya pemahaman akan makna Undang-undang no. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendorong sementara daerah merasa tidak terikat lagi dengan pemerintah pusat. Hal ini sangat berbahaya karena akan memberikan peluang terjadinya separatisme dan terbentuknya negara-negara sempalan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus direvitalisasi sehingga maksud otonomi daerah dapat terselenggara dengan baik, sedang Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga dengan kokoh.

Demikianlah beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu direvitalisasi, namun yang utama adalah supaya Pancasila tetap tegak dan UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan sepertinya. Sedang yang lain akan mengikutinya.

  1. E.       Langkah-langkah Gerakan Budaya Pancasila

Gerakan Budaya  Pancasila ditempuh melalui:

  1. Pendidikan formal melalui sekolah dan perguruan tinggi;
  2. Pendidikan masyarakat;
  3. Penyempurnaan kelembagaan Negara;
  4. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
  1. Struktur Kelembagaan Pelaksana Gerakan

Dalam rangka mengupayakan terlaksananya Gerakan diperlukan lembaga yang befungsi sebagai coordinator dan tempat berkonkonsultasi bagi organisasi yang terikat dalam gerakan. Lembaga tersebut sebaiknya bernama LIGA PANCASILA yang bermakna suatu kelompok (group) dengan tujuan yang sama, atau suatu asosiasi kelompok masyarakat yang terorganisasi dengan memiliki tujuan besama, yakni peningkatan implementasi Pancasila dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Liga dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan tertentu, yang didukung oleh suatu sekretariat, dan memiliki segmen kegiatan sesuai dengan sasaran gerakan.

  1. G.     Program Gerakan Budaya Pancasila

Gerakan Budaya Pancasila ini masih dalam garis besar, perlu berbagai pihak segera disusun program gerakan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai gerakan sesuai dengan bidang sasaran.

Catatan:  Gagasan mengenai Deklarasi Budaya Politik Pancasila ini bersumber dari pemikiran yang        disampaikan oleh Prof. Dr. Soerjanto di depan anggota LPPKB.

Soeprapto, M.Ed

Ketua Umum LPPKB

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: