E d i s i  2

 

POSTULAT  PANCASILA

Garuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
     
 

LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

KEHIDUPAN BERNEGARA  (LPPKB)

2012

 

 
 
     

 

 

 

 


POSTULAT  PANCASILA

 

 

 

Pengantar

 

 

Berikut disampaikan postulat Pancasila untuk dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi siapa saja yang berusaha untuk mengimplementasikan Pancasila, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Postulat yang dalam bahasa Inggrisnya postulate diberi makna “a statement that is assumed as an axiom, and therefore requires no proof of its validity,” dengan demikian postulat adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran yang tidak perlu pembuktian.

 

Postulat Pancasila

 

  1. Pancasila adalah dasar negara Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Hal ini terdapat dalam setiap Pembukaan atau Mukaddimah UUD atau Konstitusi yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia.

 

  1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (staatsidee) sekaligus cita hukum (rechtsidee) bagi Negara Republik Indonesia, sehingga berfungsi regulatif dan konstitutif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia. Sebagai akibat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus merupakan derivasi Pancasila. Segala peraturan perundangan-undangan yang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan Pancasila tidak dibenarkan, dan batal demi hukum. Segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah tidak dapat tidak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 

  1. Mengakomodasi kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan seseorang maupun sebagian dari masyarakat;

 

  1. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran agama yang diakui sah di Negara Indonesia;

 

  1. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin seluruh rakyat Indonesia;

 

  1. Kebijakan lokal atau daerah tidak dibenarkan bertentangan dengan kebijakan nasional. Yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tiada lain adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

 

  1. Tidak dibenarkan berkembangnya sifat eksklusif, utamanya dalam menentukan kebijakan lokal dan daerah;

 

  1. Beroreintasi pada kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Segala bentuk kebijakan yang mengarah pada federalisme harus dihindari.

 

  1. Keputusan demokratis tidak semata-mata didasarkan pada suara terbanyak, kelompok minoritas harus didudukkan secara terhormat dalam pengambilan keputusan. Diusahakan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

 

  1. Pancasila menentukan bahwa kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada di tangan rakyat. Hal ini bermakna bahwa rakyat memiliki hak sama dalam menyampaikan aspirasinya, namun ia juga wajib untuk mematuhi dan mengusahakan terwujudnya segala ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Rakyat wajib taat pada segala peraturan perundang-undangan yang sah. Pengingkaran dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditindak dengan tegas. Kedaulatan di tangan rakyat bukan berarti bahwa rakyat dapat berbuat dan bertindak sesuka hati. Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia disesuaikan dengan prinsip dan nilai budaya bangsa dengan adagium bukan negara untuk demokrasi, tetapi demokrasi untuk negara.

 

  1. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang tepat, karena mampu menjadi pengikat dan wadah kemajemukan bangsa. Dapat dijadikan ligatur atau cultural bond bangsa Indonesia. Hanya Pancasila, yang merupakan common denominator dan common platform keanekaragaman dan kemajemukan bangsa, yang mampu menjadi pengikat dan wadah bangsa Indonesia yang pluralistik ditinjau dari suku bangsa, adat budaya, etnik, agama maupun kepercayaan.

 

  1. Segala aktivitas kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan harus merupakan penjabaran dari konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan harus sesuai dengan Pancasila dan diselenggarakan bersendi pada paradigma Pancasila.

 

  1. Pancasila juga berkedudukan sebagai moral bangsa. Pola fikir, pola sikap dan pola tindak warganegara Republik Indonesia harus mencerminkan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

 

  1. Segala sikap dan perilaku manusia harus dilandasi pada acuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

 

  1. Manusia harus mampu mengendalikan diri dalam menentukan sikap dan perilakunya, dengan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

 

  1. Yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama adalah keadilan dan kebenaran, sehingga manusia wajib bersikap jujur dengan penuh tanggung jawab.

 

  1. Manusia harus merasa malu terhadap perbuatan dan tingkah lakunya yang tidak terpuji, serta mau mengakui akan kesalahan atas kekeliruan yang diperbuatnya.
  2. Pancasila adalah suatu filosofische grondslag, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI. Maka Pancasila berisi konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang merupakan kebenaran yang dapat dijadikan landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

  1. Pancasila berisi konsep-konsep yang merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Konsep-konsep tersebut di antaranya:

 

  1. Bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang terikat dalam saling ketergantungan.

 

  1. Bahwa Tuhan dalam menata seluruh ciptaanNya menetapkan hukum yang ketat dalam mengatur eksistensi, pertumbuhan dan perkembangan makhluk ciptaanNya.

 

  1. Setiap makhluk mendapat bekal, berupa kodrat, harkat dan martabat, sehingga setiap makhluk membawa misi dalam menjaga eksistensi diri dan kelestarian seluruh alam semesta. Penyimpangan perilaku dari kodrat, harkat dan martabat tersebut akan berakibat yang tidak menyenangkan, dan dapat saja menjadi fatal. Oleh karena itu setiap makhluk harus didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya secara proporsional.

 

  1. Seluruh makhluk ciptaan Tuhan memiliki fungsi dan tugas dalam menjaga kelestarian eksistensinya. Bila setiap makhluk ciptaan Tuhan berperilaku sesuai dengan kodrat, fungsi dan tugasnya, maka keselarasan, keserasian dan keseimbangan kehidupan akan dapat terpelihara. Yang terjadi adalah harmoni, satu pola kehidupan yang nyaman, damai dan penuh nikmat.

 

  1. Di antara makhluk ciptaan Tuhan, manusia didudukkan sebagai kalifatullah, yang mendapat amanah untuk mengatur alam semesta sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan, yakni menjaga kelestarian ciptaan Tuhan secara selaras, serasi dan seimbang. Manusia harus mampu mengendalikan diri secara prima agar tugas sebagai kalifatullah tersebut dapat berjalan dengan baik.

 

  1. Manusia dikarunia oleh Tuhan dengan kemampuan berfikir, merasakan, berkemauan dan berkarya. Untuk merealisasikan karunia Tuhan tersebut, manusia dikaruniai kebebasan untuk dapat mengembangkan daya fikir, perasaan dan kemauannya. Namun kebebasan tersebut harus dipertanggung jawabkan.

 

  1. Manusia juga dikaruniai perangkat nafsu, yang merupakan pendorong bagi perilaku, gerak langkah dan tindakan manusia. Perilaku manusia yang didorong oleh nafsu tersebut harus dikelola bersendi pada olah fikir, olah rasa dan dilandasi oleh budi nurani.

 

  1. Pancasila mengandung cita-cita untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan bintang pemandu atau Leitstern, leidster bagi gerak langkah dalam mencapai cita-cita.

 

  1. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, maka Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, aman dan damai, yang merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

  1. Pancasila menjadi paradigma dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai paradigma, Pancasila dipergunakan untuk menentukan pola sikap dan perilaku manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan, bagaimana memecahkan permasalahan, serta dalam menentukan program dalam mencapai cita-cita.

 

  1. Pancasila merupakan perwujudan dari “Budi Nurani Kemanusiaan,” atau “Pax Humanica,” yang merupakan dambaan dan tuntutan ummat manusia pada umumnya. Tuntutan kemanusiaan tersebut di antaranya:

 

  • Kemerdekaan, memiliki makna tidak mau dijajah, ditindas atau dieksploitasi baik oleh pihak asing, maupun oleh bangsa sendiri.
  • Bebas mengeluarkan pendapat dengan berbagai cara, dalam mengejar kehidupan yang lebih baik dan dalam mewujudkan kebahagiaan yang di-dambakannya sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.
  • Diperlakukan setara dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, dan sosial budaya.

 

  1. Pancasila berisi konsep: religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas. Konsep tersebut terjabar menjadi prinsip-prinsip yang memiliki cirinya tersendiri sehingga terumus menjadi:

 

  • Ketuhanan Yang Maha Esa;
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  • Persatuan Indonesia;
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

  1. Menurut Bung Karno, “Pancasila merupakan hogere optrekking (penarikan ke atas) atau sublimasi dari Declaration of Independence United States of Amerika dan Manifesto Komunis, gagasan sosialistik dan gagasan individualistik, sehingga Pancasila mampu mengakomodasi pemikiran yang bersifat sosialistik dan individualistik”. Pancasila juga dapat mengakomodasi gagasan skularistik dan gagasan spiritualistik (Ketuhanan Yang Maha Esa).

Dengan demikian Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang dapat menjadikan opsi baru atau alternatif bagi ideologi dunia di masa depan yang mampu meredam pertentangan ideologi di dunia.

 

  1. Pancasila merupakan landasan bagi berdiri dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk federalisme tidak cocok bagi negara yang berdasar Pancasila.

 

  1. Pancasila memiliki konsep dasar kebersamaan dan persatuan, sehingga tidak dapat menerima faham-faham ektrim seperti individualisme, liberalisme, materialisme, hedonisme dan sebagainya. Yang dicita-citakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah kebahagiaan bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: