sarasehan lppkb


RUMUSAN DAN KESIMPULAN

Hasil Sarasehan Sehari LPPKB, dengan tema :

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 6 Desember 2006

Tim Perumus Sarasehan LPPKB dengan tema Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) pada tanggal 6 Desember 2006 bertempat di Lt.II Gedung Granadi, Jalan H. Rasuna Said Blok X-1, Kav.8-9, Jakarta Selatan; Setelah mendengar dan mencermati :

1. Sambutan Ketua Umum Paguyuban Manggala, Bp. Seno Hartono, selaku Penasihat LPPKB;

2. Pengantar Sarasehan oleh Kaslar, SH, anggota LPPKB;

3. Paparan para pembicara utama / nara sumber:

a. Prof.DR. Soejadi, SH (UGM), tentang “Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia.”

b. Drs.H.M. Ridwan Saidi, tentang “Amandemen I-IV Ditinjau dari Paham Konstitusionalisme Berdasar Nilai-Nilai Pancasila.”

c. DR. Maria Farida Indarti, SH, MH (UI), tentang “Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.”

4. Bahan-bahan tertulis yang disampaikan di Sarasehan dari :

a. Abdul Kadir Besar, SH, tentang “Amandemen I, II, III dan IV UUD 1945 Ditinjau dari Paham Konstitusionalisme.”

b. Indonesia Berhimpun : “Sekitar tuntutan rakyat kembali ke UUD 1945.”

5. Dialog dan Diskusi Panel peserta Sarasehan dengan para nara sumber.

6. Kesimpulan Sarasehan oleh Bp. Syafaat Habib.

Hasil-hasil Sarasehan dapat dirumuskan sebagai berikut :

A. Pembukaan UUD 1945 Adalah Staatsfundamentalnorm

Negara Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dikukuhkan dengan pengesahan Undang-Undangan Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, suatu negara yang menjadikan hukum sebagai pedoman bersama dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu hukum wajib dirumuskan dalam suatu tatanan yang runtut dan logis yang biasanya disebut sistem hukum.

Pada dasarnya setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia dalam mendirikan negaranya selalu menetapkan Staatsfundamentalnorm, suatu norma dasar negara yang oleh Prof. Notonagoro dinamakan “Pokok Kaidah Fundamentil Negara.” Norma Dasar yang absttrak ini, merupakan norma tertinggi yang menentukan isi dan keberlakuan dari tiap-tiap norma hukum di bawahnya; Oleh karena itu pokok kaidah fundamentil negara tersebut mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif.

Ditinjau dari sudut sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik menurut tinjauan filosofis, psikologis, sosiologis maupun politis Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan Staatsfundamentalnorm. Di dalamnya terkandung cita-cita dan tekad bangsa Indonesia yang di landasi falsafah Pancasila, sehingga dalam penyusunan pasal-pasal UUD maupun perubahan atau amandemen yang akan dilakukan terhadapnya harus tetap mengacu dan berdasar Pembukaan UUD 1945.

Penjelasan umum UUD 1945 antara lain menyatakan : Undang-Undang Dasar mencipktakan pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasalnya”, kalimat ini mengandung pengertian bahwa pembukaan UUD 1945 secara keseluruhan adalah 4 pokok pikiran yang dilandasi oleh falsafat Pancasila yang merupakan pencerminan atau refleksi jiwa Pancasila. Adapun 4 pokok pikiran dimaksud :

Ø Pokok Pikiran 1 : “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sebagai pencerminan sila III : Persatuan Indonesia. (Pasal I)

Ø Pokok Pikiran 2 : “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”, mencerminkan sila V : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Pasal 31,32,33 dan 34)

Ø Pokok Pikiran 3 : “Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”, pencerminan sila IV : Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Pasal 1 dan 2)

Ø Pokok Pikiran 4 : ”Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaaan yang adil dan beradab”, mencerminkan sila I dan sila II : Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.(Pasal 29,30,31 dan 32)

Berkaitan dengan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm tersebut telah terungkap pendapat para nara sumber sebagai berikut :

Ø Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD adalah jati diri bangsa yang telah menjadi kekuatan batin; Transformasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum harus selalu sinkron dan integratif, tidak boleh menyimpang. (Prof. DR. Soejadi, SH)

Ø Pembukaan UUD 1945 harus tetap menyinari pasal-pasal UUD. (Drs. H. M Ridwan Saidi dan DR. Maria Farida Indarti)

Ø Pancasila merupakan kesepakatan politik bangsa Indonesia, ditinjau dari segi hukum merupakan sumber hukum negara tertinggi/sumber tertib hukum. (DR. Maria Farida dan Prof. DR. Soejadi)

B. Perubahan/Amandemen UUD Ditinjau dari Segi Konstitusionalisme Berdasar Nilai-Nilai Pancasila

Dalam masa reformasi ini melalui agenda demokratisasi dan supremasi hukum UUD 1945 Asli telah mengalami perubahan/amandemen sebanyak 4 kali (1999-2002). Proses amandemen di dahului dengan 5 butir kesepakatan yang merupakan rambu-rambu amandemen oleh 11 fraksi MPR (hasil pemilu 1999-2004), sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan berpegang teguh kepada Pembukaan UUD 1945.

2. Mempertahankan bentuk NKRI.

3. Mempertahankan sistem Pemerintahan Presidensial.

4. Menggunakan cara addendum dalam mengamandemen UUD 1945.

5. Memasukkan norma-norma dasar yang terdapat dalam Penjelasan UUD ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

Abdul Kadir Besar, SH (orasi ilmiah pada Dies Natalis ke XXXVI Universitas Pancasila 2001-2002 tentang Amandemen I-IV UUD 1945.) telah memberikan pengertian Konstitusionalisme dinamik sebagai berikut :

“Konstitusionalisme adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan dalam suatu masyarakat, yang para anggotanya ikut berpartisipasi dalam kekuasaan politik dan secara bersama berusahan menetapkan apa yang oleh konstitusi diizinkan atau dipersyaratkan dalam kaitannya dengan persoalan spesifik.”

Menurut beliau tiap Konstitusi niscaya mengijinkan dilakukan amandemen terhadap dirinya dengan mempersyaratkan prosedur tertentu yang merupakan syarat formal, bersifat mempersukar proses, misalnya 3/4 atau 4/5 dari jumlah anggota lembaga harus hadir atau menyetujuinya. Disamping itu pengertian dinamik mengharuskan dipenuhinya syarat material, yaitu dilakukannya interpretasi historik, yaitu mempelajari dan merujuk pada konvensi,dan pemahaman pertama para founding fathers pada waktu mereka exceptional exercise of reasoning menyusun konstitusi, dan interpretasi kultural berarti mempelajari dan merujuk pada pola etika yang berlaku dalam masyarakat, terutama pola bimbingan tingkah laku.

Setelah mengadakan analisa kritis terhadap pelaksanaan 5 kesepakatan PAH I/BPMPR tersebut (orasi pada halaman 15,16,17 dan 18) Abdul Kadir Besar berkesimpulan : “Perubahan I,II,III dan IV UUD 1945 oleh MPR RI pada sidang tahunan 1999, 2000, 2001 dan 2002 tidak memiliki kekuatan hukum, maka berdasar teori hukum : UUD 1945 Asli tetap berlaku. Apa yang telah dilakukan MPR RI waktu itu adalah mengingkari Pembukaan UUD 1945 dan mengabaikan Penjelasan UUD 1945 dari naskah UUD 1945, sehingga bukan lagi amandemen tetapi sudah merupakan pembuatan Konstitusi baru.

Para nara sumber dalam Sarasehan tersebut pada dasarnya berpendapat sama, dengan Abdul Kadir Besar di atas. Dalam Sarasehan terungkap pernyataan-pernyataan berikut :

Ø UUD 1945 dalam pasal 37 membuka kemungkinan diubah, akan tetapi perubahan harus tetap berdasar pada validitas yuridis dan asas-asas kerohanian Pancasila melalui 4 pokok pikiran dan berdasar budi pekerti luhur dan cita-cita moral rakyat; Penjelasan UUD masih sangat diperlukan karena terkait langsung dengan hukum dasar negara / UUD (Prof. Soejadi, SH)

Ø Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR RI (1999-2002) adalah salah karena tanpa mengindahkan nomenclatur baku, naskah perubahan UUD tanpa memiliki format hukum dan tidak diundangkan dalam lembaran negara; Oleh karena itu batal secara hukumi karena cacat hukum, sehingga UUD 1945 Asli yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 tetap berlaku (H.M Ridwan Said).

Ø Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR menyebabkan kebingungan, perubahan tidak bermakna sebab Pembukaan UUD hanya dijadikan “accecories”. Penjelasan UUD yang ditiadakan oleh pasal II Aturan Tambahan (Perubahan ke IV) tidak tepat karena penjelasn tersebut sudah menyatu dengan pembukaan dan pasal-pasal yang dijelaskan (DR. Maria Farida Indarti).

C. Substansi Perubahan UUD 1945

UUD 1945 Asli sebelum perubahan terdiri dari : 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan; Setelah perubahan UUD terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Secara kuantitatif telah terjadi perubahan yang besar terhadap 31 pasal dari 37 pasal (83,79% berubah), ini berarti hanya ada 6 pasal Asli (16,21%); Pasal tambahan mencapai 36 pasal atau 97,30%. Dengan mengingat keadaan yang demikian maka, dapat dikatakan telah terjadi penggantian UUD 1945 Asli.

Ditinjau dari segi kualitatif, sarasehan berpendapat telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap materi UUD 1945 Asli antara lain :

1. MPR RI bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat, melainkan suatu lembaga negara biasa yang tidak mempunyai watak normatif.

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bernuansa Negara Federal bukan lagi mencerminkan susunan Negara Kesatuan. Peran dan tugas tidak jelas karena sekedar sebagai “Badan Penasihat DPR”.

3. Telah terjadi perubahan atau pergeseran kekuasaan negara dari pembagian kekuasaan negara menjadi pemisahan kekuasaan negara, yaitu DPR memegang kekuasaan membentuk UU (fungsi legislatif), sedangkan Presiden melaksanakan pemerintahan (fungsi eksekutif).

4. Presiden dan Wakil Presiden, tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih oleh rakyat secara langsung. Adanya pembatasan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara oleh DPR (Pasal 13 Ayat (2) dan (3), perubahan ke I).

5. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Perubahan di samping Mahkamah Agung dapat menimbullkan dualisme dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.

6. Lembaga “Impeachtment” terhadap Presiden/Wakil Presiden berdasar Pasal 7A dan 7B perubahan ke III dan adanya hak-hak interpelasi dan hak angket DPR menyebabkan sistem pemerintahan lebih bernuansa parlementer daripada presidensial.

7. Perumusan hak-hak asasi manusia yang berkualitas undang-undang dalam pasal 28A s.d. 28Y Bab XIA menimbulkan ketidaksesuaian dan konsisten dalam perundang-undangan, karena terdapat ketentuan yang saling bertentangan.

8. Dan lain-lain.

D. Implementasi Perubahan UUD dalam Praktek Kehidupan Bernegara

Khusus di bidang pelaksanaan sistem pemerintahan negara oleh lembaga-lembaga tinggi negara setelah 4 kali perubahan telah timbul permasalahan-permasalahan baru dan kerancuan-kerancuan yang belum terselesaikan antara lain, sebagai berikut :

1. MPR RI hasil pemilu 2004 yang terdiri dari DPR RI dan DPD belum jelas peran, fungsi dan tugasnya; Sikap MPR terhadap usulan dan saran Komisi Konstitusi terhadap perubahan UUD I-IV belum ada.

2. Penggunaan hak-hak konstitusional DPR terutama hak interpelasi dan hak angket secara tidak proporsional menyebabkan sistem pemerintahan presidensial condong bernuansa parlementer yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Peran DPR sebagai badan pembentuk UU belum terlaksana karena sebagian besar RUU masih didominasi oleh inisiatif Pemerintah.

3. DPD belum berperan sebagai lembaga negara yang mewakili aspirasi daerah di seluruh wilayah Indonesia. Peran dan kedudukkan hanya merupakan pelengkap dari DPR, sementara proses pembentukan badan ini memerlukan persyaratan yang lebih berat dari anggota DPR.

4. Perubahan UUD 1945 telah menyebabkan terjadinya konflik atau sengketa wewenang antar lembaga negara yang berkepanjangan; Kejadian berikut sebagai contoh :

a) Lembaga Presiden dengan Mahkamah Konstitusi dalam kebijaksanaan kenaikan harga BBM berdasar Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005.

b) MA dan MK dengan Komisi Yudisial tentang tugas pengawasan para hakim, kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim dan seleksi ulang para Hakim Agung.

c) MA dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemeriksaan dan penggelendahan terhadap Ketua MA (tahun 2005).

5. Kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 telah menimbulkan image, bahwa MK adalah superbody terhadap lembaga-lembaga tinggi lainnya. Sebagai pengawal Konstitusi, MK telah membuat putusan-putusan yang menimbulkan kontroversial di lingkungan masyarakat.

6. Berdasar UUD 1945 perubahan dan peraturan perundang-undangan yang ada tidak kurang dari 48 lembaga negara yang harus dibentuk yang masing-masing dapat diberi nama komisi atau badan atau unit kerja yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan disharmoni karena tidak terdapat integrasi dan sinkronisasi sehingga komisi atau badan-badan tersebut tidak efektif dan efisien.

7. Implementasi Pemerintahan Daerah (OTDA) pasca perubahan telah menyebabkan timbulnya otonomi daerah yang bernuansa federalistik karena otonomi diberikan langsung kepada kabupaten/kota, sementara kondisi Pemerintahan Pusat maupun Provinsi masih belum stabil karena terjadinya perombakan sistem pemerintahan yang ada. Banyak dijumpai peraturan-peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena melebihi kewenangan yang diberikan.

E. Di Bidang Pembangunan Materi/Substansi Hukum Dijumpai Hal-Hal Sebagai Berikut :

a) Prolegnas 2005-2009 telah mencatat adanya 285 RUU yang harus digarap yang memerlukan sinkronisasi dan koordinasi program agar tercapai efektivitas yang tinggi.

b) Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan saling bertentangan, baik dengan yang lebih tinggi dan yang sederajat maupun antara produk Pusat dan Daerah. Banyak materi muatan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila bahkan bertentangan.

c) Dalam era reformasi ini banyak undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan tidak segera di buatnya peraturan-peraturan pelaksanaannya.

d) Banyak rumusan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, multitafsir sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan.

F. Asas-Asas Pembentukan dan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 2 menyatakan : “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan pasal tersebut juga dinyatakan bahwa penempatan kedudukkan Pancasila tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun asas peraturan perundang-undangan di atur dalam pasal 5, yaitu : asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.

Selanjutnya pasal 6 ayat (1) UU tersebut menetapkan adanya 10 asas materi muatan yang harus terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan, yaitu : asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukkan dalam hukum dan pemerintahan dan atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Asas-asas tersebut di transformasikan dalam bentuk norma hukum.

G. Kesimpulan

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh para pendiri negara (founding fathers) berdasarkan Staatsfundamentalnorm, norma dasar negara yang tertinggi yang menentukan isi dan keberlakuan dari tiap-tiap norma hukum yang berada di bawahnya. Pembukaan UUD 1945 berisi cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tiap-tiap penyusunan pasal-pasal UUD, perubahan/amandemen harus tetap mengacu dan berdasar pada Pembukaan UUD 1945.

2. Ditinjau dari paham Konstitusionalisme dinamik berdasar nilai-nilai Pancasila, maka perubahan I-IV UUD 1945 oleh MPR RI periode 1999-2004, tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga menurut teori hukum UUD 1945 Asli tetap berlaku. Berdasarkan analisa kritis, MPR RI telah mengingkari Pembukaan UUD dan mengabaikan Penjelasan UUD, sehingga hasil kerjanya bukan lagi perubahan atau amandemen tetapi pembuatan Konstitusi/UUD baru (2002).

3. Ditinjau dari segi substansi perubahan UUD 1945 baik dari segi kuantitas maupuan kualitas maka, menurut ilmu hukum perundang-undangan telah terjadi pergantian UUD 1945 Asli pada tahun 2002, meskipun perubahan tersebut memakai nama “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

4. Implementasi Perubahan UUD sebanyak 4 kali (1999-2002), terutama di bidang politik dan ketatanegaraan telah menimbulkan ketidakjelasaan tugas dan fungsi beberapa lembaga tinggi negara, telah terjadi konflik atau sengketa antar lembaga negara yang berkepanjangan.

Keberadaan komisi atau badan-badang yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak bekerja secara efisien dan efektif, malahan menimbulkan kesimpansiuran pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya telah menimbulkan “negara-negara federalis baru”, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bisa mengancam keutuhan dan integritas wilayah dan kesatuan bangsa.

5. Sebagai akibat dari perubahan UUD 1945 maka, telah terjadi derivasi peraturan perundang-undangan di bawah UUD sejak kurun waktu 2003 hingga sekarang ini.

Ditinjau dari substansi/materi telah terjadi kesimpangsiuran, tumpah tindih dan inkonsisten serta saling bertentangan antar peraturan perundang-undangan; Banyak produk peraturan yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan hukum menjadi tidak efektif karena adanya hambatan-hambatan lain di luar materi hukum, misalnya para pelaksana, sarana dan prasaran serta sosialisasi hukum yang belum memadai.

6. Dengan mengingat dan mendasari hal-hal terurai di atas (1-5) demi untuk penyelamatan cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sejak negara ini didirkan, maka perlu diadakan penataan ulang kehidupan konstitusional. Dengan cara-cara sebagai berikut (alternatif):

a) Penetapan Dekrit Presiden berisi pernyataan kembali kepada UUD 1945 Asli, dengan menyatakan tidak berlakunya lagi UUD 1945 hasil perubahan oleh MPR RI 1999 s.d. 2002 atau,

b) Diselenggarakan sidang paripurna MPR RI hasil pemilu 2004 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 ke V, menyikapi usulan dari komisi konstitusi (2004) atau,

c) Diselenggarakan sidang paripurna MPR RI hasil pemilu 2004 untuk kembali kepada UUD 1945 Asli, setelah diterimana hasil kajian dari suatu komisi independen yang dibentuk oleh Presiden RI.

d) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi gerakan sosialisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri.

7. Sambil menunggu selesainya proses tersebut pada angka 6 khusus di bidang penyiapan materi peraturan perundang-undangan agar ditempuh kebijakan sebagai berikut :

a) Penyelesaian Program Legislatif Nasional (PROLEGNAS) 2005-2009 melalui sinkronisasi dan koordinasi DPR RI dengan Pemerintah agar tercapai efektivitas yang tinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

b) Pada setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan asas-asas peraturan dan asas-asas materi muatan perundang-undangan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004.

c) Melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap semua peraturan-peraturan daerah (Perda) disertai tindakan-tindakan preventif maupun represif sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.

d) Agar setiap peraturan perundang-undangan dapat segera di operasionalkan di lapangan, maka peraturan-peraturan pelaksanaannya hendaknya ditetapkan dalam 1 paket dengan peraturan perundang-undangan induknya.

Jakarta, 26 Desember 2006

Tim Perumus Hasil Sarasehan LPPKB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: